Rilis Pers Imparsial

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

PEKERJAAN RUMAH REFORMASI TNI DI AWAL MASA KEPEMIMPINAN PANGLIMA TNI DAN KSAD BARU

“UU PSDN Penuh Masalah: Dari Ancaman Pidana Hingga Penegakan Hukum Militer bagi Sipil”

Hari Toleransi Internasional: Sinergi Konstruktif antara Pemerintah dengan Masyarakat Sipil dalam Meningkatkan dan Menjaga Toleransi di Masyarakat

Tiga Masalah Serius Surat Presiden RI Terkait Pergantian Panglima TNI

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Buruk Rupa Pemerintah dalam Menanggulangi Kebakaran Lapas Tangerang kepada Keluarga Korban!

“Tindakan Bupati Sintang Inkonstitusional dan Menyuburkan Intoleransi di Masyarakat”

Hentikan Cara-cara Represif dalam Penangananan Aksi Demonstrasi!

“Hukuman Mati Bukan Solusi

“Panglima TNI yang Baru Harus Bersih dari Catatan Pelanggaran HAM”

HUT TNI ke-76“Kontrol Sipil atas Militer Lemah, Reformasi TNI Mundur”

“41 Narapidana Meninggal Terbakar di Lapas, Menkumham Harus Tanggung Jawab”

“Penangkapan Petani di Blitar Merupakan Tindakan yang Berlebihan dan Sewenang-wenang”

Mengecam Tindak Kekerasan Kelompok Intoleran terhadap Kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sintang, Kalimantan Barat

1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat

Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM

23 Tahun Reformasi: Reformasi Dikhianati dan Kebebasan Sipil Terancam

Menyikapi Pelarangan Pembangunan Masjid Ahmadiyah di Garut: Kebijakan Bupati Garut Inkonstitusional dan Harus Dicabut

Menyikapi Penetapan KKB Papua sebagai Teroris: Penetapan KKB sebagai Teroris Akan Memperburuk Situasi HAM dan Keamanan Papua

Menyikapi Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala: Mendesak Audit Independen Alutsista

Langkah Pencegahan dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme Perlu Dioptimalkan

Indonesia Darurat Demokrasi: Pers dan Aktivis Rentan Serangan dalam Rezim Jokowi

Usut Tuntas Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum Melianus Nayagau oleh Aparat Keamanan di Sugapa

“Pembahasan Rancangan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Harus Mengakomodir Masukan DPR dan Publik”

Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa

Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat!

Hapus Diskriminasi di Dunia Pendidikan

Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Tidak Mendesak dan Harus Ditunda: Tuntaskan Reformasi TNI

Menyikapi Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE)

id_IDIndonesian