Artikel Arsip Penelitian Pemantauan Infografis Rilis Pers Rilis Pers Imparsial 2022 2021 2020 2019 2018 Desember 21, 2022 Pemerintah dan DPR Harus Evaluasi dan Koreksi Pendekatan Militeristik di Papua Desember 14, 2022 Pemerintah Indonesia Harus Hormati Pendapat Lembaga HAM Internasional November 29, 2022 DPR Jangan Memberi Blangko Kosong kepada Calon Panglima TNI Baru November 16, 2022 Elit Politik Harus Mengedepankan Politik Keberagaman dalam Menghadapi Tahun Politik Elektoral 2024 November 13, 2022 Presiden Harus Pilih Panglima TNI Baru yang Bebas dari Kepentingan Politik, Tunduk pada Kontrol Politik Demokratis, dan Berkomitmen terhadap Pemajuan HAM November 10, 2022 Penempatan Prajurit TNI di MA Sebagai Satuan Pengamanan Melanggar Undang Undang TNI November 2, 2022 Menyikapi Peristiwa Diskriminasi di Asrama Mahasiswi Universitas Andalas Oktober 31, 2022 Putusan MK terhadap JR UU PSDN Sesat Pikir Oktober 30, 2022 Proses Hukum Pelaku dan Segera Evaluasi Kebijakan Operasi Militer di Papua Oktober 17, 2022 Tembak 3 Anak di Bogor, Polri Harus Evaluasi Total Penggunaan Senjata Api Oktober 10, 2022 Rapor Merah Perlindungan Hak Hidup di Era Pemerintahan Presiden Jokowi Oktober 5, 2022 Regresi Reformasi TNI; Mewaspadai Politisasi TNI Menjelang Tahun Politik Oktober 2, 2022 Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan September 23, 2022 Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melanggengkan Impunitas September 21, 2022 Hanya Tuntut Satu Orang di Kasus Paniai, Jaksa Sedang Lindungi Siapa? September 15, 2022 Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD September 5, 2022 Menyikapi Peristiwa Pembunuhan dan Mutilasi Empat Orang Papua yangDiduga Melibatkan Enam Anggota TNI Agustus 30, 2022 “Dukungan Negara terhadap Kelompok Intoleran Mengancam Keberagaman dan Hak Asasi Manusia Agustus 29, 2022 Membahayakan Demokrasi, Dewan Keamanan Nasional Kopkamtib Gaya Baru Agustus 18, 2022 Presiden Joko Widodo Melanggengkan Impunitas Desember 12, 2021 “Tebang Pilih Agenda Pemajuan dan Penegakan HAM” Oktober 28, 2021 Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Buruk Rupa Pemerintah dalam Menanggulangi Kebakaran Lapas Tangerang kepada Keluarga Korban! Oktober 6, 2021 “Panglima TNI yang Baru Harus Bersih dari Catatan Pelanggaran HAM” Juni 3, 2021 1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat Mei 31, 2021 Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM Mei 23, 2021 23 Tahun Reformasi: Reformasi Dikhianati dan Kebebasan Sipil Terancam Mei 11, 2021 Menyikapi Pelarangan Pembangunan Masjid Ahmadiyah di Garut: Kebijakan Bupati Garut Inkonstitusional dan Harus Dicabut April 30, 2021 Menyikapi Penetapan KKB Papua sebagai Teroris: Penetapan KKB sebagai Teroris Akan Memperburuk Situasi HAM dan Keamanan Papua April 27, 2021 Menyikapi Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala: Mendesak Audit Independen Alutsista April 1, 2021 Langkah Pencegahan dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme Perlu Dioptimalkan April 1, 2021 Indonesia Darurat Demokrasi: Pers dan Aktivis Rentan Serangan dalam Rezim Jokowi Maret 9, 2021 Usut Tuntas Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum Melianus Nayagau oleh Aparat Keamanan di Sugapa Maret 4, 2021 “Pembahasan Rancangan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Harus Mengakomodir Masukan DPR dan Publik” Februari 12, 2021 Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa Februari 1, 2021 Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat! Januari 27, 2021 Hapus Diskriminasi di Dunia Pendidikan Januari 25, 2021 Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Tidak Mendesak dan Harus Ditunda: Tuntaskan Reformasi TNI Januari 20, 2021 Menyikapi Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Oktober 1, 2020 Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Juli 28, 2020 Pembelian Pesawat Bekas Eurofighter Typhoon Sebaiknya Dihentikan Juli 22, 2020 RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) Cacat Hukum dan Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara Juli 22, 2020 Menhan Harus Batalkan Rencana Pembelian Pesawat Tempur Bekas dari Austria Juni 21, 2020 Pengangkatan Prajurit TNI dan Perwira Polri Aktif Sebagai Pejabat BUMN Melanggar Hukum Juni 16, 2020 Bebaskan Tahanan Politik Papua & Hentikan Segala Bentuk Pelanggaran dan Kekerasan Terhadap Pembela HAM Maret 11, 2020 Presiden Harus Menunda Pembentukan Komponen Cadangan oleh Kementerian Pertahanan Februari 11, 2020 Menyikapi Rencana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS Januari 15, 2020 Menyikapi Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional November 26, 2019 Pemerintah Cabut SKB Radikalisme ASN November 21, 2019 Pengosongan Rumah Purnawirawan Cijantung Melanggar Hukum dan HAM, Segera Terbitkan Moratorium Pengosongan Rumah Purnawirawan November 17, 2019 Hari Toleransi Internasional: Negara Harus Hadir dalam Melindungi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Oktober 4, 2019 74 Tahun TNI: Stagnasi Reformasi Militer Agustus 1, 2019 Revisi UU TNI Mengembalikan Dwifungsi ABRI Agustus 1, 2019 Menyikapi Dibentuknya Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI Juli 4, 2019 Menyikapi Perpres No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI Juli 4, 2019 Menyikapi Draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme Februari 6, 2019 Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Harus Tepat Sasaran dan Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI Januari 10, 2019 Pelarangan Buku Melanggar Konstitusi dan Isu Komunisme Syarat Kepentingan Politik Desember 10, 2018 Refleksi Hari HAM 10 Desember “Orde Baru Rezim Kekerasan dan Reformasi Era Impunitas Desember 6, 2018 Hentikan Kekerasan di Papua, Saatnya Membangun Dialog Oktober 4, 2018 Netralitas, Profesionalitas dan Soliditas TNI Jelang Pemilu 2019 Juni 8, 2018 Negara Harus Memberikan Keadilan bagi Zulfiqar Ali dan Keluarganya Mei 9, 2018 Refleksi 20 Tahun Reformasi POLITIK YANG ABAI TERHADAP PENEGAKAN HAM Januari 18, 2018 Pilkada Damai Tanpa Kebencian
Bahasa Indonesia 
English (UK)