Rilis Pers Imparsial

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “KEKERASAN OLEH ANGGOTA TNI DI BOYOLALI TERHADAP RELAWAN TELAH MERUSAK NETRALITAS INSTITUSI TNI DAN MENCEDERAI PEMILU 2024”

Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak AsasiManusia Kemunduran Demokrasi: Kembalinya Negara Kekuasaan dan Pengabaian Hak AsasiManusia

Pandangan Ahli/Akademisi terhadap Debat Capres Putaran PertamaTema: HAM dan Penyelesaian Konflik Papua

Ajudan Menhan Langgar Aturan: Sanksi Tegas! Jaga Kredibilitas Pemilu!

Siaran Pers Bersama Masyarakat Sipil Kementerian Agama RI, Jangan Lakukan Kampanye Terselubung bagi Calon Presiden-Wakil Presiden!

Menyikapi Debat Kandidat Presiden tentang Hukum dan HAM serta Pernyataan Tim Pemenangan Prabowo Terkait Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Kapolri Harus Tindak Tegas Anggota Kepolisian yang Melakukan Indimidasi, Pastikan Pengamanan Pemilu Mengdepankan Profesionalisme dan Menjunjung Tinggi HAM

Rilis Data PemantauanPenyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu DemokratisMenyikapi deklarasi dukungan delapan (8) organisasi perangkat desa terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 “Deklarasi Dukungan Organisasi Perangkat Desa Berpotensi Mengarah pada Pelanggaran Pemilu, Harus Diawasi dan Dicegah oleh Bawaslu”

Menyikapi Fit and Proper Test Agus Subiyanto sebagai Calon Panglima TNI yang baru “DPR Harus Selidiki Dugaan Adanya Political Interest Di balik Penunjukan KSAD Sebagai Calon Tunggal Panglima TNI, Pastikan Netralitas TNI dalam Pemilu 2024”

Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran adalah Bentuk Kecurangan Pemilu dan Harus Ditindak Tegas”

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa, Aparat Pertahanan-Keamanan Negara Harus Netral dalam Pemilu”

Koalisi Masyarakat Sipil “Pernyataan Pak Prabowo Mengabaikan dan Merendahkan Hak-hak Masyarakat di Rempang”

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Keputusan MKMK Membuat Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Cacat Etika”

Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia

Menyikapi proyek pembangunan sumur bor oleh kementerian pertahanan di sejumlah wilayah di Indonesia Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak DPR RI Melakukan Hak Angket Terkait Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi kepada Junta Militer Myanmar”

Catatan Imparsial dalam Rangka Memperingati HUT Ke-78 TNI “Mewaspadai Kembalinya Dwifungsi di Tengah Stagnasi dan Kemunduran Agenda Reformasi TNI”

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Ada Esensiny

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Memiliki Urgensi

Surveillance Terhadap Partai adalah bentuk Penyalahgunaan Intelijen Oleh Presiden Harus Diusut Tuntas

Bebasnya Mayor Dedi dari Jerat Pidana: Bukti Penegakan Hukum di Internal TNI Harus Direformasi

Pernyataan Kababinkum Keliru, Prajurit TNI Tidak Boleh Menjadi Penasihat Hukumdalam Lingkup Peradilan Umum

Kejadian di Mapolrestabes Medan Tidak Dibenarkan dalam Negara Hukum

Menteri Pertahanan Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab dalam Polemik Kasus Korupsi di Basarnas

KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

Selesaikan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (PengadilanTindak Pidana Korupsi)

Menyikapi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo Periode II

Sarang Impunitas: Pemerintah dan DPR Segera Reformasi Peradilan Militer

Hentikan Rencana Penambahan KODAM di 38 Provinsi, Presiden Harus Evaluasi Menteri Pertahanan

Pernyataan Pangdam Siliwangi Bersifat Politis dan Harus Dikoreksi

Presiden Perintahkan KASAD dan Panglima TNI, Segera Pastikan Dihentikannya Semua Bentuk Penyerangan, Pernyataan Provokatif dan Tindakan Prajurit yang Melanggar Hukum

Pelaku Kekerasan di Kupang Harus di Hukum dan Semua Pihak Harus Menjamin Rasa Aman Masyarakat

Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog

Polisi Brutal di Bengkulu Tanda Gagalnya Reformasi Polisi

DEKLARASI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMILU DEMOKRATIS

“Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Kembali Terancam di Jawa Barat”

Merespon Putusan Hakim Terkait Tragedi Kanjuruhan“Vonis Tragedi Kanjuruhan Menciderai Rasa Keadilan Korban”

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua

Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat, Kewibawaan Presiden Dipertanyakan

Pemerintah dan DPR Harus Evaluasi dan Koreksi Pendekatan Militeristik di Papua

Pemerintah Indonesia Harus Hormati Pendapat Lembaga HAM Internasional

DPR Jangan Memberi Blangko Kosong kepada Calon Panglima TNI Baru

Elit Politik Harus Mengedepankan Politik Keberagaman dalam Menghadapi Tahun Politik Elektoral 2024

Presiden Harus Pilih Panglima TNI Baru yang Bebas dari Kepentingan Politik, Tunduk pada Kontrol Politik Demokratis, dan Berkomitmen terhadap Pemajuan HAM

Penempatan Prajurit TNI di MA Sebagai Satuan Pengamanan Melanggar Undang Undang TNI

Menyikapi Peristiwa Diskriminasi di Asrama Mahasiswi Universitas Andalas

Putusan MK terhadap JR UU PSDN Sesat Pikir

Proses Hukum Pelaku dan Segera Evaluasi Kebijakan Operasi Militer di Papua

Tembak 3 Anak di Bogor, Polri Harus Evaluasi Total Penggunaan Senjata Api

Rapor Merah Perlindungan Hak Hidup di Era Pemerintahan Presiden Jokowi

Regresi Reformasi TNI; Mewaspadai Politisasi TNI Menjelang Tahun Politik

Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melanggengkan Impunitas

Hanya Tuntut Satu Orang di Kasus Paniai, Jaksa Sedang Lindungi Siapa?

Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD

Menyikapi Peristiwa Pembunuhan dan Mutilasi Empat Orang Papua yang
Diduga Melibatkan Enam Anggota TNI

“Dukungan Negara terhadap Kelompok Intoleran Mengancam Keberagaman dan Hak Asasi Manusia

Membahayakan Demokrasi, Dewan Keamanan Nasional Kopkamtib Gaya Baru

Presiden Joko Widodo Melanggengkan Impunitas

“Selecting the Agenda for the Advancement and Enforcement of Human Rights”

Fallen Down, Crushed by Stairs: How Bad the Government in Handling Tangerang Prison Fires to Victims' Families!

“The New TNI Commander Must Be Clean from Records of Human Rights Violations”

1,700 Trillion for the Defense Sector Burdening and Disregarding the People

The Reserve Component Arrangement in the PSDN Law is Not In Accordance with Constitutional Values and Human Rights

23 Years of Reformation: Reforms Betrayed and Civil Liberties Threatened

Responding to the Prohibition of the Construction of the Ahmadiyah Mosque in Garut: Garut Regent's Policy is unconstitutional and must be repealed

In Response to the Designation of the KKB of Papua as Terrorist: The Designation Will Worsen the Human Rights and Security Situation in Papua

Responding to the Sinking of the Nanggala Submarine: Urging a Full, Independent Check of TNI's Weapon System and Tools

Preventive Measures in Overcoming the Threat of Terrorism Need to be Optimized

Indonesia's Democracy Emergency: Press and Activists Vulnerable to Attacks in Jokowi's Regime

Investigate the Allegations of the Unlawful Murder of Melianus Nayagau by the Security Forces in Sugapa

“Discussion on the Draft Presidential Regulation concerning Military Involvement in Overcoming Terrorism Actions Must Accommodate The Board of Representatives and Public Input”

The Reserve Component for Labor and Students is the Co-optation Strategy of Power in the Labor and Student Movement

Define Munir's Case as a Serious Human Rights Violation!

Eliminate Discrimination in Education

The Formation of the National Defense Reserve Component Is Not Urgent and Must Be Postponed: Finish the Military Reformation!

Responding to the Presidential Decree on the National Action Plan for the Prevention and Combating of Violent Extremism that Leads to Terrorism (RAN PE)

en_GBEnglish (UK)