Rilis Pers Imparsial
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
December 28, 2023
Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak AsasiManusia Kemunduran Demokrasi: Kembalinya Negara Kekuasaan dan Pengabaian Hak AsasiManusia
December 21, 2023
Pandangan Ahli/Akademisi terhadap Debat Capres Putaran PertamaTema: HAM dan Penyelesaian Konflik Papua
December 19, 2023
Ajudan Menhan Langgar Aturan: Sanksi Tegas! Jaga Kredibilitas Pemilu!
December 16, 2023
Siaran Pers Bersama Masyarakat Sipil Kementerian Agama RI, Jangan Lakukan Kampanye Terselubung bagi Calon Presiden-Wakil Presiden!
December 12, 2023
Menyikapi Debat Kandidat Presiden tentang Hukum dan HAM serta Pernyataan Tim Pemenangan Prabowo Terkait Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
November 30, 2023
Rilis Data PemantauanPenyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024
November 11, 2023
Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran adalah Bentuk Kecurangan Pemilu dan Harus Ditindak Tegas”
November 9, 2023
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa, Aparat Pertahanan-Keamanan Negara Harus Netral dalam Pemilu”
November 8, 2023
Koalisi Masyarakat Sipil “Pernyataan Pak Prabowo Mengabaikan dan Merendahkan Hak-hak Masyarakat di Rempang”
November 7, 2023
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Keputusan MKMK Membuat Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Cacat Etika”
September 21, 2023
Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Memiliki Urgensi
September 16, 2023
Surveillance Terhadap Partai adalah bentuk Penyalahgunaan Intelijen Oleh Presiden Harus Diusut Tuntas
August 15, 2023
Bebasnya Mayor Dedi dari Jerat Pidana: Bukti Penegakan Hukum di Internal TNI Harus Direformasi
August 11, 2023
Pernyataan Kababinkum Keliru, Prajurit TNI Tidak Boleh Menjadi Penasihat Hukumdalam Lingkup Peradilan Umum
August 4, 2023
Menteri Pertahanan Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab dalam Polemik Kasus Korupsi di Basarnas
July 30, 2023
KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
July 28, 2023
Selesaikan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (PengadilanTindak Pidana Korupsi)
May 23, 2023
Hentikan Rencana Penambahan KODAM di 38 Provinsi, Presiden Harus Evaluasi Menteri Pertahanan
April 20, 2023
Pelaku Kekerasan di Kupang Harus di Hukum dan Semua Pihak Harus Menjamin Rasa Aman Masyarakat
April 16, 2023
Polisi Brutal di Bengkulu Tanda Gagalnya Reformasi Polisi
April 13, 2023
DEKLARASI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMILU DEMOKRATIS
March 16, 2023
Merespon Putusan Hakim Terkait Tragedi Kanjuruhan“Vonis Tragedi Kanjuruhan Menciderai Rasa Keadilan Korban”
December 14, 2022
Pemerintah Indonesia Harus Hormati Pendapat Lembaga HAM Internasional
November 29, 2022
DPR Jangan Memberi Blangko Kosong kepada Calon Panglima TNI Baru
November 16, 2022
Elit Politik Harus Mengedepankan Politik Keberagaman dalam Menghadapi Tahun Politik Elektoral 2024
November 13, 2022
Presiden Harus Pilih Panglima TNI Baru yang Bebas dari Kepentingan Politik, Tunduk pada Kontrol Politik Demokratis, dan Berkomitmen terhadap Pemajuan HAM
November 10, 2022
Penempatan Prajurit TNI di MA Sebagai Satuan Pengamanan Melanggar Undang Undang TNI
October 31, 2022
Putusan MK terhadap JR UU PSDN Sesat Pikir
October 2, 2022
Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan
September 23, 2022
Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melanggengkan Impunitas
September 21, 2022
Hanya Tuntut Satu Orang di Kasus Paniai, Jaksa Sedang Lindungi Siapa?
September 15, 2022
Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD
September 5, 2022
Menyikapi Peristiwa Pembunuhan dan Mutilasi Empat Orang Papua yang
Diduga Melibatkan Enam Anggota TNI
August 30, 2022
“Dukungan Negara terhadap Kelompok Intoleran Mengancam Keberagaman dan Hak Asasi Manusia
August 18, 2022
Presiden Joko Widodo Melanggengkan Impunitas
October 28, 2021
Fallen Down, Crushed by Stairs: How Bad the Government in Handling Tangerang Prison Fires to Victims' Families!
May 31, 2021
The Reserve Component Arrangement in the PSDN Law is Not In Accordance with Constitutional Values and Human Rights
April 27, 2021
Responding to the Sinking of the Nanggala Submarine: Urging a Full, Independent Check of TNI's Weapon System and Tools
April 1, 2021
Indonesia's Democracy Emergency: Press and Activists Vulnerable to Attacks in Jokowi's Regime
March 9, 2021
Investigate the Allegations of the Unlawful Murder of Melianus Nayagau by the Security Forces in Sugapa
February 12, 2021
The Reserve Component for Labor and Students is the Co-optation Strategy of Power in the Labor and Student Movement
February 1, 2021
Define Munir's Case as a Serious Human Rights Violation!
January 27, 2021
Eliminate Discrimination in Education
October 1, 2020
Civil Society Coalition for Security Sector Reform Press Release
July 22, 2020
The Bill on Job Creation (Omnibus Law) is Legally Defective and Violating Citizens' Constitutional Rights
June 21, 2020
The Appointment of an Active Soldier and Police Officer as State-owned Enterprises (BUMN) Officials Violates the Law
June 16, 2020
Release Papuan Political Prisoners & Stop All Forms of Violence and Violence Against Human Rights Defenders
March 11, 2020
The President Should Postpone the Establishment of Reserve Components by the Ministry of Defense
February 11, 2020
Responding to the Plan to Return ISIS-apologist Indonesian Citizens
November 26, 2019
Government Revokes Joint Decree on Radicalism of State Civil Apparatus
November 21, 2019
Emptying of Cijantung Retired Houses Violates Law and Human Rights, Immediately Issues Moratorium on Emptying Retired Houses
November 17, 2019
International Day of Tolerance: State Must Be Present in Protecting Freedom of Religion or Belief
October 4, 2019
74 Years of the TNI: The Stagnation of Military Reform
July 4, 2019
Responding to Presidential Decree No. 37 of 2019 concerning Military Functional Positions
July 4, 2019
Responding to the Draft Presidential Regulation on the Duties of the Military in Overcoming Terrorism
December 10, 2018
Reflections on Human Rights Day on December 10th “The New Order Regime of Violence and Reform in the Era of Impunity
December 6, 2018
Stop Violence in Papua, It's Time to Build Dialogues
October 4, 2018
Neutrality, Professionalism and Solidarity of the TNI Ahead of the 2019 General Election
January 18, 2018