Rilis Pers Imparsial

Pemerintah dan DPR Harus Evaluasi dan Koreksi Pendekatan Militeristik di Papua

Pemerintah Indonesia Harus Hormati Pendapat Lembaga HAM Internasional

DPR Jangan Memberi Blangko Kosong kepada Calon Panglima TNI Baru

Elit Politik Harus Mengedepankan Politik Keberagaman dalam Menghadapi Tahun Politik Elektoral 2024

Presiden Harus Pilih Panglima TNI Baru yang Bebas dari Kepentingan Politik, Tunduk pada Kontrol Politik Demokratis, dan Berkomitmen terhadap Pemajuan HAM

Penempatan Prajurit TNI di MA Sebagai Satuan Pengamanan Melanggar Undang Undang TNI

Menyikapi Peristiwa Diskriminasi di Asrama Mahasiswi Universitas Andalas

Putusan MK terhadap JR UU PSDN Sesat Pikir

Proses Hukum Pelaku dan Segera Evaluasi Kebijakan Operasi Militer di Papua

Tembak 3 Anak di Bogor, Polri Harus Evaluasi Total Penggunaan Senjata Api

Rapor Merah Perlindungan Hak Hidup di Era Pemerintahan Presiden Jokowi

Regresi Reformasi TNI; Mewaspadai Politisasi TNI Menjelang Tahun Politik

Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melanggengkan Impunitas

Hanya Tuntut Satu Orang di Kasus Paniai, Jaksa Sedang Lindungi Siapa?

Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD

Menyikapi Peristiwa Pembunuhan dan Mutilasi Empat Orang Papua yang
Diduga Melibatkan Enam Anggota TNI

“Dukungan Negara terhadap Kelompok Intoleran Mengancam Keberagaman dan Hak Asasi Manusia

Membahayakan Demokrasi, Dewan Keamanan Nasional Kopkamtib Gaya Baru

Presiden Joko Widodo Melanggengkan Impunitas

“Selecting the Agenda for the Advancement and Enforcement of Human Rights”

Fallen Down, Crushed by Stairs: How Bad the Government in Handling Tangerang Prison Fires to Victims' Families!

“The New TNI Commander Must Be Clean from Records of Human Rights Violations”

1,700 Trillion for the Defense Sector Burdening and Disregarding the People

The Reserve Component Arrangement in the PSDN Law is Not In Accordance with Constitutional Values and Human Rights

23 Years of Reformation: Reforms Betrayed and Civil Liberties Threatened

Responding to the Prohibition of the Construction of the Ahmadiyah Mosque in Garut: Garut Regent's Policy is unconstitutional and must be repealed

In Response to the Designation of the KKB of Papua as Terrorist: The Designation Will Worsen the Human Rights and Security Situation in Papua

Responding to the Sinking of the Nanggala Submarine: Urging a Full, Independent Check of TNI's Weapon System and Tools

Preventive Measures in Overcoming the Threat of Terrorism Need to be Optimized

Indonesia's Democracy Emergency: Press and Activists Vulnerable to Attacks in Jokowi's Regime

Investigate the Allegations of the Unlawful Murder of Melianus Nayagau by the Security Forces in Sugapa

“Discussion on the Draft Presidential Regulation concerning Military Involvement in Overcoming Terrorism Actions Must Accommodate The Board of Representatives and Public Input”

The Reserve Component for Labor and Students is the Co-optation Strategy of Power in the Labor and Student Movement

Define Munir's Case as a Serious Human Rights Violation!

Eliminate Discrimination in Education

The Formation of the National Defense Reserve Component Is Not Urgent and Must Be Postponed: Finish the Military Reformation!

Responding to the Presidential Decree on the National Action Plan for the Prevention and Combating of Violent Extremism that Leads to Terrorism (RAN PE)

en_GBEnglish (UK)