Rilis Pers Imparsial

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018

Stop Handling Demonstrations in Repressive Ways!

The Death Penalty is Not The Solution

“The New TNI Commander Must Be Clean from Records of Human Rights Violations”

76th TNI Anniversary "Civilian Control Over Military is Weak, TNI Reformation Steps Down"

“41 Convicts Burned to Death in Correctional Institution, The Ministry of Law and Human Rights Must Be Responsible”

“Arresting of Farmers in Blitar is Excessive and Arbitrary Action”

Condemning the Violence of Intolerant Groups against the Indonesian Ahmadiyya Congregation in Sintang, West Borneo

Komnas HAM Has Yet to Determine Munir's Case As A Serious Human Rights Violation, 101 Organizations Issued Open Letters

Kabut Gelap Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Presiden Mengafirmasi Impunitas

“Para Pemohon Meminta Mahkamah Konstitusi Menerbitkan Putusan Provisi (Sela) untuk Menunda Implementasi Rekrutmen Komponen Cadangan”

Menyoal Somasi Terhadap ICW: Pemberangusan Demokrasi dan Upaya Kriminalisasi

“Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia”

“Pengesahan Revisi UU Otsus Mengabaikan Aspirasi Rakyat Papua”

1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat

Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM

23 Tahun Reformasi: Reformasi Dikhianati dan Kebebasan Sipil Terancam

Menyikapi Pelarangan Pembangunan Masjid Ahmadiyah di Garut: Kebijakan Bupati Garut Inkonstitusional dan Harus Dicabut

Menyikapi Penetapan KKB Papua sebagai Teroris: Penetapan KKB sebagai Teroris Akan Memperburuk Situasi HAM dan Keamanan Papua

Menyikapi Tenggelamnya Kapal Selam Nanggala: Mendesak Audit Independen Alutsista

Langkah Pencegahan dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme Perlu Dioptimalkan

Indonesia Darurat Demokrasi: Pers dan Aktivis Rentan Serangan dalam Rezim Jokowi

Usut Tuntas Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum Melianus Nayagau oleh Aparat Keamanan di Sugapa

“Pembahasan Rancangan Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Harus Mengakomodir Masukan DPR dan Publik”

Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa

Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat!

Hapus Diskriminasi di Dunia Pendidikan

Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Tidak Mendesak dan Harus Ditunda: Tuntaskan Reformasi TNI

Menyikapi Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE)

en_GBEnglish