Rilis Pers

Rilis Pers

“Para Pemohon Meminta Mahkamah Konstitusi Menerbitkan Putusan Provisi (Sela) untuk Menunda Implementasi Rekrutmen Komponen Cadangan”

Sidang Lanjutan Uji Materi UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara di Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang uji materi Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) pada Rabu, 4 Agustus 2021. Agenda persidangan kali ini adalah perbaikan permohonan. Para pemohon memperkuat beberapa argumentasi, salah satunya permohonan agar Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Provisi (Sela) untuk menunda implementasi UU PSDN khususnya terkait dengan rekrutmen Komponen Cadangan. Permohonan provisi dalam perkara ini mengacu pada proses pendaftaran Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang telah dibuka oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sejak bulan Ju...
Rilis Pers

Menyoal Somasi Terhadap ICW: Pemberangusan Demokrasi dan Upaya Kriminalisasi

Siaran Pers Praktik pembungkaman atas kritik masyarakat kembali terjadi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan penelitian tentang polemik Ivermectin. Somasi tersebut berisi niat Moeldoko untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan ICW ke pihak berwajib. Tentu langkah ini amat disayangkan, sebab, semakin memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik dalam menerima kritik. Penting ditekankan, ICW sebgai bagian dari masyarakat sipil sedang menjalankan tugasnya dalam fungsi pengawasan terhadap jalannya proses pemerintahan. Hal yang mana sangat lazim dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil lainnya sebagai bentuk partisipasi untuk memastikan adanya tata kelola pemerintahan...
Rilis Pers

“Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN bertentangan dengan UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia”

Siaran PersTim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang Komponen CadanganKadangan (Komcad). Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pembentukan Komcad yang didasarkan pada UU PSDN tersebut sejatinya memiliki masalah baik secara substansial maupun secara prosedural. Secara substansial yakni karena beberapa ketentuan dalam UU tersebut kami nilai bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) di dalam konstitusi, dan secara prosedural pembahasan UU PSDN tersebut yang terburu-buru dan minim partisipasi publik. Lebih dari itu, kami menilai rekrutmen dan pelatihan Komcad yang dilakukan di tengah kebutuhan penanganan ...
Rilis Pers

“Pengesahan Revisi UU Otsus Mengabaikan Aspirasi Rakyat Papua”

Siaran Pers ImparsialNo. 008/Siaran-Pers/IMP/VII/2021 Pada hari Kamis, 15 Juli 2021 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah telah mengesahkan revisi atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Pengesahan terhadap revisi UU Otsus Papua ini dilakukan di tengah banyaknya penolakan maupun kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, serta rakyat Papua itu sendiri. Meski demikian, pemerintah bersikukuh mengesahkan revisi undang-undang yang problematik tersebut.  Kami memandang, upaya penyelesaian konflik Papua, termasuk dalam hal ini revisi UU Otsus, semestinya menyentuh akar permasalahan konflik di wilayah tersebut. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Pap...
Rilis Pers

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah Harus Mengedepankan Cara-Cara Persuasif dan Humanis dalam Penegakan Aturan PPKM”

  Pada 3 Juli 2021 pemerintah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kondisi ini diambil pemerintah setelah kasus aktif Covid-19 naik secara signifikan. Langkah ini memang perlu segera dilakukan guna mencegah segala akibat buruk dari kenaikan kasus Covid-19 seperti meningkatnya angka kematian atau tumbangnya fasilitas kesehatan. Namun demikian, penerapan aturan PPKM yang dijalankan secara represif oleh aparat di sejumlah daerah telah menimbulkan berbagai persoalan baru di masyarakat. Kami memandang, penerapan aturan PPKM oleh pemerintah dan pemerinntah daerah untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat dan semua akibat buruk yang ditimbulnnya memang penting dilakukan. Pandemi Covid-19 harus ditanggulangi secara serius, ...
Rilis Pers

“Peringatan Hari Bhayangkara: Momentum untuk Mendorong Kembali Agenda Reformasi Kepolisian”

Siaran Pers ImparsialNo. 008/Siaran-Pers/IMP/VII/2021 Pada tanggal 1 Juli 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) genap memasuki usianya yang ke-75 tahun. Pada peringatan Hari Bhayangkara yang ke-75 ini, Imparsial ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri atas pengabdian dan peran pentingnya selama ini dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Usia yang sudah tidak muda lagi memunculkan harapan besar kepada Polri agar menjadi semakin lebih baik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi kepolisian. Lebih dari itu, kami juga berharap agar anggota Polri di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat selalu mengedepankan akuntabilitas, transparansi, serta menjunjung tinggi prinsip dan nilai hak asa...
Rilis Pers

Menyikapi Wacana Pergantian Panglima TNI: Presiden Harus Menghindari Pertimbangan-Pertimbangan Politis

Siaran Pers ImparsialNo. 007/Siaran-Pers/IMP/VI/2021 Wacana pergantian Panglima TNI mulai ramai diperbincangkan di publik seiring dengan usia Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada bulan November tahun ini. Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.” Dengan demikian, Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan perlu segera mempersiapkan calon Panglima TNI yang baru. Kami memandang, meski proses pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, namun Presiden tetap perlu mencermati serta ...
Rilis Pers

Sikap Menpan-RB yang Mendukung Pemangkiran Pimpinan KPK terhadap Panggilan Komnas HAM Adalah Contoh Buruk Bernegara

Siaran Pers ImparsialNo. 006/Siaran-Pers/IMP/VI/2021 Pada hari Selasa, 8 Juni 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya laporan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti oleh pegawai KPK sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sendiri merupakan salah satu konsekuensi dari revisi UU No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan di tengah penolakan dari banyak pihak pada 2019 lalu. Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan sejumlah pegawai KPK kepada Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang din...
Rilis Pers

1.700 Triliun untuk Sektor Pertahanan Membebani dan Tidak Memedulikan Rakyat

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang merancang anggaran untuk sektor pertahanan dalam rangka modernisasi persenjataan sebesar Rp1.700 triliun. Rencana itu terdapat di dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun oleh Kemhan. Anggaran sebesar Rp1.700 triliun tersebut rencananya akan diperoleh dari pinjaman luar negeri dan diperuntukkan untuk proses akuisisi alpalhankam, biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya bunga selama lima periode renstra dan dana kontingensi. Selain itu, anggaran tersebut juga rencananya akan dialokasikan pada renstra 2020- 2024 atau dengan kata lain anggaran sebesar itu rencananya akan dihabiskan da...
Rilis Pers

Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM

Siaran PersTim Advokasi untuk Reformasi Sektor KeamananPemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan SumberDaya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang KomponenKadangan. Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pembentukan KomponenCadangan yang didasarkan pada UU PSDN tersebut sejatinya memiliki masalah baik secarasubstansial maupun secara prosedural. Secara substansial yakni karena beberapa ketentuandalam UU tersebut kami nilai bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia di dalamkonstitusi, dan secara prosedural pembahasan UU PSDN tersebut yang terburu-buru dan minimpartisipasi publik. Lebih dari itu, kami menilai pembentukan Komponen Cadangan yangdilakukan di tengah kebutuhan penanganan serius dari negara dalam ...