Press Release

Press Release

Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melanggengkan Impunitas

Siaran Pers Imparsial No: 015/Siaran-Pers/IMP/VIII/2022 “Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melanggengkan Impunitas” Presiden Joko Widodo belum lama ini menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Keppres PPHAM). Berdasarkan Keppres tersebut, tugas tim ini antara lain: melakukan pengungkapan dan menyelesaikan secara non-yudisial, merekomendasikan pemulihan bagi korban dan keluarganya, dan merekomendasikan langkah-langkah pencegahan terjadinya pelanggaran HAM ke depan. Melalui Keppres tersebut, Presiden juga menunjuk sejumlah nama untuk masuk ke dalam Tim Pelaksana, yang salah satunya bahkan memiliki catatan terkait kasus pelang...
Hanya Tuntut Satu Orang di Kasus Paniai, Jaksa Sedang Lindungi Siapa?
Human Rights, Press Release

Hanya Tuntut Satu Orang di Kasus Paniai, Jaksa Sedang Lindungi Siapa?

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Paniai 2014 Pemantauan dan Analisa Pengadilan HAM Pertama Kasus Paniai “Hanya Tuntut Satu Orang di Kasus Paniai, Jaksa Sedang Lindungi Siapa?” Setelah 18 tahun mati suri Pengadilan HAM di Indonesia kembali bekerja. Hari ini, Rabu, 21 September 2022, Pengadilan HAM kembali diaktifkan dimana sidang pertama Pengadilan HAM dilangsungkan di PN Makassar untuk mengadili kasus Paniai 2014. Agenda persidangan ialah pembacaan dakwaan terhadap satu-satunya Terdakwa Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu (IS), purnawirawan TNI-AD Mantan Perwira Penghubung Kodim 1705/Paniai pada Kabupaten Paniai. Dakwaan yang didakwakan kepada pelaku berupa dakwaan kumulatif : Kesatu, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No. 26/2000 t...
Press Release

Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD” Sejumlah masalah terkait TNI/Polri beberapa waktu terakhir menjadi potret persoalan serius dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan. Yang terbaru adalah tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespon pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon. Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Koalisi menilai bahwa pandangan dari anggota DPR terhadap TNI dalam suatu rapat koordinasi antar kelembagaan negara merupakan hal yang bersifat konstitusional dan dijamin undang-undang. Hal tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif, secara khusus...
Press Release

Menyikapi Peristiwa Pembunuhan dan Mutilasi Empat Orang Papua yang
Diduga Melibatkan Enam Anggota TNI

Rilis Pers ImparsialNo. 013/Siaran-Pers/IMP/IX/2022Menyikapi Peristiwa Pembunuhan dan Mutilasi Empat Orang Papua yangDiduga Melibatkan Enam Anggota TNI Pembunuhan dan mutilasi terhadap empat orang Papua di Kampung Pigapu, Distrik MimikaTimur, Kabupaten Mimika, Papua yang diduga melibatkan enam anggota TNI menjadiperhatian luas berbagai kalangan. Berdasarkan pemberitaan di media, enam anggota TNItersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI Ad, di mana mereka terdiri dariatas satu orang berpangkat mayor, satu orang berpangkat kapten, satu orang praka, dan tigaorang berpangkat pratu. Keenamnya berasal dari kesatuan Brigif 20/IJK/3 Kostrad. Imparsial memandang proses hukum terhadap enam anggota TNI terduga pelaku pembunuhandan mutilasi harus dijalankan secara objektif, tr...
Press Release

“Dukungan Negara terhadap Kelompok Intoleran Mengancam Keberagaman dan Hak Asasi Manusia

Rilis Pers ImparsialNo. 012/Siaran-Pers/IMP/VIII/2022Menyikapi Kehadiran Walikota, DPRD, TNI dan Polri pada Peresmian Gedung ANNAS diKota Bandung “Dukungan Negara terhadap Kelompok Intoleran MengancamKeberagaman dan Hak Asasi Manusia” Pada 28 Agustus 2012, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, meresmikan GedungDakwah Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) yang berlokasi di Jalan R.A.A.Martanegara No. 30 Turangga Kota Bandung, pada 28 Agustus 2022. Selain WaliKota Bandung, dalam peresmian tersebut hadir pula Ketua dan Wakil KetuaDPRD Kota, Perwakilan Dansesko TNI, Camat Lengkong, dan KapolsekLengkong. ANNAS sendiri merupakan sebuah organisasi yang dikenal memilikirekam jejak sering mendengungkan isu-isu sektarian (sunni-syiah), intoleransidan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan....
Press Release

Membahayakan Demokrasi, Dewan Keamanan Nasional Kopkamtib Gaya Baru

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan “Membahayakan Demokrasi, Dewan Keamanan Nasional Kopkamtib Gaya Baru” Pada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Perpres kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN). Kami memandang agenda pembentukan DKN merupakan agenda lama yang dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena mendapat penolakan masyarakat sipil, RUU ini pun gagal disahkan sehingga DKN gagal dibentuk. Dengan demikian, langkah pemerintah saat ini merupakan jalan pintas Pemerintah pasca RUU Kamnas gagal disahkan. Kami memandang agenda pembentukan ...
Press Release

Presiden Joko Widodo Melanggengkan Impunitas

Siaran Pers ImparsialNo: 012/Siaran-Pers/IMP/VII/2022Menyikapi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAMBerat Masa Lalu “Presiden Joko Widodo Melanggengkan Impunitas” Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani Keppres tentang Pembentukan TimPenyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Hal ini disampaikan Presidendalam Pidato Kenegaraan di DPR RI pada 16 Agustus 2022. Presiden juga mengklaim bahwapersoalan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus menjadi perhatian seriusPemerintah Imparsial memandang bahwa upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalumelalui pendekatan non-yudisial yang didorong oleh Presiden Jokowi menunjukanketidakseriusan dan rendahnya political will pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasust...
Press Release

Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani.” Presiden Joko Widodo Koalisi Masyarakat Sipil menilai petikan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR RI pada 16 Agustus 2022 sebagai bentuk klaim yang keliru dan bertolak belakang dengan realita kondisi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Setelah hampir delapan tahun era pemerintahan Presiden Jokowi, kondisi penyelesaian beban Bangsa Indonesia ini justru mengalami kemunduran. Belum dituntaskannya pelanggaran HAM berat, pilihan me...
Press Release

Agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI Menteri Koodinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, dalam Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD pada Jumat (5/8/2022) mengusulkan bahwa dalam revisi revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang akan dibahas di DPR agar mengatur TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Menurutnya, undang-undang saat ini membatasi peran tentara di kementerian, seperti jabatan-jabatan di Kemenko Marves tidak bisa diisi oleh tentara. Usulan tersebut justru kontradiktif dengan upaya reformasi TNI, sebab melibatkan kembali TNI ke urusan sipil s...
Press Release

Pemaksaan Pemakaian Jilbab Kembali Terjadi, Intoleransi di Dunia Pendidikan Masih Berlanjut

Rilis Pers ImparsialNo. 011/Siaran-Pers/IMP/VIII/2022“Pemaksaan Pemakaian Jilbab Kembali Terjadi, Intoleransi di Dunia PendidikanMasih Berlanjut” Pemaksaan pemakaian jilbab kembali terjadi kepada seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan,Bantul, Yogyakarta. Kejadian tersebut menambah catatan merah kasus diskriminasi yangterjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Dilansir dari pemberitaan di media, kejadian bermuladari tiga (3) orang guru (dua orang guru BK dan 1 orang Wali Kelas) SMAN 1 Banguntapanyang diduga melakukan pemaksaan terhadap salah satu siswi untuk mengenakan jilbab.Dugaan pelanggaran tersebut ditegaskan oleh Kemendikbudristek yang melakukan investigasidan berkoordinasi dengan Ombudsman RI DIY menemukan adanya unsur pemaksaanpenggunaan jilbab kepada siswi SMAN 1 Banguntapan. Tinda...
en_GBEnglish (UK)