Press Release

Press Release

Pemerintah dan DPR Harus Evaluasi dan Koreksi Pendekatan Militeristik di Papua

Siaran Pers ImparsialNo. 023/Siaran-Pers/IMP/XII/2022Menyikapi Arahan Presiden terkait Penanganan Konflik Papua pada saat Pelantikan PanglimaTNI Laksamana Yudho Margono“Pemerintah dan DPR Harus Evaluasi dan Koreksi Pendekatan Militeristik di Papua” Pada tanggal 19 Desember 2022, Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana TNIYudho Margono sebagai Panglima TNI yang baru, menggantikan Jenderal TNI AndikaPerkasa yang telah memasuki masa pensiun. Panglima TNI yang baru diharapkan dapatmelakukan sejumlah terobosan penting dan positif untuk mendorong TNI kedepan semakinprofesional, kuat dan modern serta menjamin penghormatan terhadap demokrasi, negarahukum dan hak asasi manusia. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikansejumlah arahan kepada Panglima TNI yang baru, salah satunya...
Press Release

Pemerintah Indonesia Harus Hormati Pendapat Lembaga HAM Internasional

  Siaran Pers Imparsial No: 024/Siaran-Pers/IMP/XII/2022 Menyikapi Pemanggilan Perwakilan PBB untuk Indonesia oleh Kementrian Luar Negeri Indonesia terkait Sikap PBB terhadap Pengesahan RKUHP di Indonesia “Pemerintah Indonesia Harus Hormati Pendapat Lembaga HAM Internasional” Kementrian luar negeri Republik Indonesia diberitakan memanggil perwakilan PBB untuk Indonesia pada hari Senin, 12 Desember 2022. Pemanggilan ini ditengarai akibat siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor PBB di Indonesia pada 8 Desember 2022 lalu terkait pengesahan RKUHP yang baru pada 6 Desember 2022 oleh DPR RI.[1] Dalam siaran pers ini, PBB menyayangkan pengesahan RKUHP yang baru ini karena masih memiliki sejumlah catatan terkait hak asasi manusia. Disebutkan pula dalam siaran pers terse...
Press Release

DPR Jangan Memberi Blangko Kosong kepada Calon Panglima TNI Baru

Siaran Pers ImparsialNo: 023/Siaran-Pers/IMP/XI/2022Menyikapi Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI Baru“DPR Jangan Memberi Blangko Kosong kepada Calon Panglima TNI Baru” Pada tanggal 28 November 2022 kemarin, dalam Surpres yang dikirim ke DPRI RI, Presiden JokoWidodo secara resmi mengajukan Laksamana TNI Yudo Margono (KSAL) sebagai calonPanglima TNI baru untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang tidak lama lagi akanmemasuki masa pensiun. Berdasarkan informasi yang berkembang, Komisi I DPR RI akan segeramelakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan olehPresiden. Kami memandang, pergantian panglima TNI harus dianggap sebagai momentum untukmelakukan perbaikan di tubuh TNI ke depan. Berdasarkan pasal 13 ayat (3) UU TNI,pengangkatan d...
Press Release

Elit Politik Harus Mengedepankan Politik Keberagaman dalam Menghadapi Tahun Politik Elektoral 2024

Rilis Media Imparsial No.022/Siaran-Pers/IMP/XI/2022 Menyikapi Hari Toleransi Internasional Tanggal 16 November 2022 “Elit Politik Harus Mengedepankan Politik Keberagaman dalam Menghadapi Tahun Politik Elektoral 2024” Hari ini, tanggal 16 November, masyarakat di seluruh dunia secara serentak memperingati Hari Toleransi Internasional. Tahun ini merupakan peringatan ke-26 sejak pertama kali diresmikan pada tahun 1996 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau setahun sejak adanya Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Toleransi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Hari Toleransi Internasional dideklarasikan sebagai bentuk respon terhadap maraknya praktik intoleransi, diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di banyak belahan dunia....
Press Release

Presiden Harus Pilih Panglima TNI Baru yang Bebas dari Kepentingan Politik, Tunduk pada Kontrol Politik Demokratis, dan Berkomitmen terhadap Pemajuan HAM

Siaran Pers ImparsialNo. 021/Siaran-Pers/IMP/XI/2022 Menyikapi Wacana Pergantian Panglima TNI "Presiden Harus Pilih Panglima TNI Baru yang Bebas dari Kepentingan Politik, Tunduk pada Kontrol Politik Demokratis, dan Berkomitmen terhadap Pemajuan HAM" Pada 21 Desember 2022 mendatang Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berakhir masa dinas keprajuritan. Namun, hingga kini Presiden masih belum mengajukan sosok pengganti panglima TNI kepada DPR RI. Berdasarkan Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.” Dengan demikian, adalah sebuah keharusan bagi Presiden untuk segera memproses pergant...
Press Release

Penempatan Prajurit TNI di MA Sebagai Satuan Pengamanan Melanggar Undang Undang TNI

Siaran Pers Imparsial No. 020/Siaran-Pers/IMP/XI/2022 "Penempatan Prajurit TNI di MA Sebagai Satuan Pengamanan Melanggar Undang Undang TNI" Beberapa waktu yang lalu juru bicara (jubir) Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro menyatakan pengamanan MA kini dijaga oleh TNI. Aparat TNI yang berjaga menjadi satuan pengamanan di MA rencananya akan diambil dari lingkungan peradilan militer. Kami memandang kebijakan MA untuk menempatkan TNI dalam satuan pengamanan di MA adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan. Apalagi tujuan kebijakan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Jubir MA adalah untuk memberikan kenyamanan bagi Hakim Agung dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang-orang yang tidak jelas atau ...
Press Release

Menyikapi Peristiwa Diskriminasi di Asrama Mahasiswi Universitas Andalas

Siaran Pers Imparsial No: 019/Siaran-Pers/IMP/XI/2022 “Menyikapi Peristiwa Diskriminasi di Asrama Mahasiswi Universitas Andalas” Pada hari Sabtu, 29 Oktober 2022, telah terjadi perilaku diskriminatif terhadap dua orang mahasiswi Universitas Andalas yang dipaksa untuk memotong celana panjang mereka karena dianggap melanggar aturan berpakaian di asrama mahasiswi Universitas Andalas. Aturan tersebut berisi bahwa mahasiswi yang tinggal di asrama mahasiswi Universitas Andalas dilarang untuk memakai celana jeans di lingkungan asrama dan menganjurkan untuk memakai rok sebagai pengganti celana panjang mereka. Akibatnya mereka dipaksa untuk memotong sendiri celana panjang mereka oleh pengurus asrama tersebut. Adapun dua mahasiswi itu berasal dari Papua dan Sumatera U...
Press Release

Putusan MK terhadap JR UU PSDN Sesat Pikir

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor KeamananMerespon Putusan Judicial Review UU PSDN terhadap UUD 1945 “Putusan MK terhadap JR UU PSDN Sesat Pikir” Pada tanggal 31 Oktober 2022 Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan terhadap perkara Judicial Review UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN yang dimohonkan oleh Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. Dalam putusannya MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap putusan ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, Demokrasi dan HAM. Kami memandang, MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang dia...
Press Release

Proses Hukum Pelaku dan Segera Evaluasi Kebijakan Operasi Militer di Papua

Siaran Pers Imparsial No.018/Siaran-Pres/IMP/X/2022 Menyikapi Kekerasan Terhadap Anak di Papua oleh Anggota Kopassus "Proses Hukum Pelaku dan Segera Evaluasi Kebijakan Operasi Militer di Papua” Kekerasan oleh anggota TNI kembali terjadi di Papua. Kali ini kekerasan tersebut dialami oleh 3 orang anak di bawah umur yang dituduh mencuri 2 ekor burung Yakob/Kakak Tua Putih di Pos Koppasus, di Kabupaten Keerom. Peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 pukul 06.00 WIT di Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Pelaku kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh Anggota Satgas Kopassus yang bermarkas di Jalan Maleo, Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Adapun korban kekerasan tersebut adalah; 1) Sdr. Rahmat Faisei (la...
Press Release

Tembak 3 Anak di Bogor, Polri Harus Evaluasi Total Penggunaan Senjata Api

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Tembak 3 Anak di Bogor, Polri Harus Evaluasi Total Penggunaan Senjata Api” Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberi perhatian serius atas peristiwa penembakan yang dilakukan pada 16 Oktober lalu oleh seorang anggota Polri dari Resimen 2 Pelopor Kedung Halang, Brimob terhadap 3 orang anak, yakni EI (15), AF (16), dan AA (15) karena dituduh sebagai pelaku begal di Bogor, Jawa Barat. Akibat tembakan tersebut, 3 orang anak menderita luka di bagian pinggang hingga tembus ke perut serta luka sobek di bagian lutut karena jatuh dari motor. Kabar mengenai penembakan tersebut disampaikan langsung oleh Wakapolresta Bogor, AKBP Ferdy Irawan dan Komandan Resimen 2 Pelopor, Kombes Pol. Yustanto Mu...
en_GBEnglish (UK)