Press Release

Press Release

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Menolak Pembahasan RKUHP Tanpa Partisipasi Bermakna (Meaningful Participation)

Pasca rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Tim Pemerintah terkait RKUHP pada 25 Mei 2022, hingga diskursus tentang RKUHP merebak seminggu belakangan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk berdiskusi terkait isu-isu dalam RKUHP di Hotel Gran Melia, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada 23 Juni 2022, pukul 09.00-12.00 WIB. Merespon undangan KemenkumHAM, Aliansi menekankan beberapa hal: Pertama, Aliansi menyambut baik undangan dari pemerintah untuk mendiskusikan RKUHP dengan masyarakat sipil, namun diskusi ini bukan bagian dari pembahasan RUU KUHP dengan partisipasi yang bermakna karena seharusnya dilakukan dalam masa sidang di DPR, dan transparan dengan mempublikasikan draf RKUHP terbaru. Namun nyatanya tidak. K...
Press Release

DPR Harus Pertimbangkan Suara Penolakan Orang Asli Papua Perihal Daerah Otonomi Baru

Jakarta (23/6/2022) - Koalisi masyarakat sipil meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk memperhatikan dan mempertimbangkan suara penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Orang Asli Papua (OAP). Hal itu disampaikan oleh beberapa aktivis Papua dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam pertemuan di Eksekutif Nasional Walhi (22/6) sebagai respon atas pembentukan Panitia Kerja (panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah oleh Komisi II DPR RI (21/6). erwakilan Petisi Rakyat Papua Sekber Jabodetabek Nico Sol menekankan jika argumen dasar pemerintah pusat dalam membentuk DOB adalah mendorong kesejahteraan, sementara revisi Otsus tidak melibatkan OAP. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan dan revisi Otsus tidak berangka...
“Pemerintah Harus Meninjau Ulang Penunjukan Perwira TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah”
Security Sector Reform, Press Release

“The Government Must Re-Evaluate the Appointment of Active Military/Police Officers as The Acting Regional Chief”

Siaran PersNo.005/Siaran-Pers/IMP/V/2022Imparsial, the Indonesian Human Rights Monitor “Pemerintah Harus Meninjau Ulang Penunjukan Perwira TNI/Polri Aktif sebagai PjKepala Daerah” Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah mempersiapkan Penjabat (Pj)kepala daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang akan mengakhirimasa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023. Penunjukan Pj kepala daerah ini dilakukanakibat berakhirnya masa kerja kepala daerah tersebut yang telah menjabat selama limatahun, sementara pemilihan kepala daerah (pilkada) baru akan dilakukan secara serentakpada tahun 2024. Berdasarkan catatan Kemendagri, terdapat 271 kepala daerah yang akanmengakhiri masa jabatannya dengan rincian 101 kepala daerah pada 2022 dan 170 kepaladaerah pada 2023. Dalam...
Freedom of Religion and Beliefs, Press Release

“Civil Society Report on the Condition of Freedom of Religion in Indonesia for the 2017-2021 Period on Indonesia's Universal Periodic Review (UPR) of 2022”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) Pada Rabu 30 Maret 2022, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama Berkeyakinan(KBB) telah mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR)Indonesia Siklus Keempat, Sesi ke-41 di tahun 2022 tentang kondisi kebebasan beragamaberkeyakinan di Indonesia, kepada Dewan HAM PBB. Pada periode UPR sebelumnya (2017),Indonesia mendapatkan 20 rekomendasi terkait jaminan perlindungan hak atas KBB. Namun,tidak semua rekomendasi yang diterima oleh pemerintah Indonesia pada saat itudiimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Dalam laporan yang telah disusun dengan merujuk pada hasil pemantauan kondisi KBB diIndonesia, serta mengingat kembali rekomendasi pada periode sebelumnya, Kam...
“Laporan Masyarakat Sipil untuk UPR Indonesia 2022 tentang Hukuman Mati”
Hukum Mati, News, Press Release

“Civil Society Report for Indonesia's UPR of 2022 on Death Penalty”

Siaran Pers Koalisi HATI Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara terkait hukuman mati. Indonesia menerima 2 (dua) dari 14 rekomendasi UPR, yaitu rekomendasi nomor 141.52 dan 141.60 tentang moratorium dan pemantauan fair trial. Di UPR 2022, Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati, menyampaikan beberapa masalah terkait praktik hukuman mati di Indonesia, di antaranya: Rendahnya transparansi dan akuntabilitas data dan informasi terkati hukuma...
Press Release

Responding to the Case of Involvement of Indonesian National Soldiers in Securing Sand Mines in Gome, Puncak, Papua "The President and Board Representatives Must Evaluate Military Operations in Papua"

Siaran PersImparsial, the Indonesian Human Rights MonitorNo. 004/Siaran-Pers/IMP/III/2022 Pada 27 Januari 2022 tiga orang prajurit TNI telah gugur di Pos Ramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Berdasarkan keterangan Panglima TNI pada 23 Maret 2022 diketahui bahwa adanya dugaan insubordinasi Komandan Kompi yang memerintahkan anggotanya untuk mengamankan aktivitas tambang pasir di wilayahnya dimana perintah tersebut telah mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI. Kami turut berbelasungkawa atas gugurnya tiga prajurit ini, dimana hal ini seharusnya tidak terjadi jika operasi militer di Papua dijalankan sesuai prosedur. Kami memandang bahwa langkah Panglima TNI yang memerintahkan pengusutan tuntas kasus tersebut dan melarang prajurit TNI terlibat dalam aktivitas pengamanan bisnis merupaka...
Press Release

Regarding the Execution of 2 Death Row Inmates in Singapore

Pernyataan Bersama Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) Jakarta, 16 Februari 2022 - Tepat hari ini Pemerintah Singapura akan melaksanakan eksekusimati dengan hukuman gantung terhadap dua terpidana mati yang bernama Roslan bin Bakardan Pausi bin Jefridin. Keduanya merupakan terpidana mati yang divonis mati karenakepemilikan narkotika. Kami mengecam keras rencana eksekusi mati terhadap kedua terpidananarapidana tersebut. Menurut data terakhir, kedua terpidana tersebut ditengarai merupakan orang dengan disabilitasintelektual. Pihak pengadilan telah mengakui jika keduanya memiliki permasalahan dengankemampuan berpikirnya, ditunjukkan dari IQ rendah yang dimiliki oleh para terdakwa. Keduakasus ini memiliki kemiripan dengan kasus Nagethran (WN Malaysia) yang pada akhir tahu...
Press Release

IMPARSIAL's Statement of Position regarding the Forced Demolition of the Miftahul Huda Mosque Owned by JAI Balai Harapan Village by the Sintang District Government

Siaran Pers ImparsialNo.002/Siaran-Pers/IMP/I/2022 Pada Jumat, 28 Januari 2022 kemarin, Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Surat Tugas yang berisi penugasan kepada Satpol PP untuk melakukan pembongkaran paksa terhadap Masjid Miftahul Huda milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Balai Harapan, Tempunak, Kab. Sintang, pada Sabtu, 29 Januari 2022, hari ini. Adapun tujuan pembongkaran masjid tersebut adalah untuk dialihfungsikan secara sepihak menjadi tempat tinggal. Imparsial mengecam langkah Pemerintah Kabupaten Sintang yang melakukan pemaksaan pembongkaran Masjid Miftahul Huda, milik JAI Balai Harapan. Tindakan pembongkaran tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap Konstitusi yang telah menjamin hak beribadah setiap warga negara, ternasuk di dalamnya hak untuk m...
“Menyoal Pengangkatan Eks Anggota Tim Mawar Menduduki Jabatan Strategis di TNI dan Kementrian Pertahanan”
Security Sector Reform, Press Release

"Questioning the Appointment of Ex-Mawar Team Members to Strategic Positions in the TNI and the Ministry of Defense"

Siaran Pers ImparsialNo.001/Siaran-Pers/IMP/I/2021 Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, kembali melakukan mutasi di tubuh TNI AD. Kali ini Panglima mengangkat Mayor Jenderal Untung Budiharto, eks anggota Tim Mawar, menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji. Pengangkatan eks Anggota Tim Mawar yang pernah terlibat dalam melakukan penghilangan paksa (penculikan) terhadap aktivis pro-demokrasi ini tentunya telah mengusik rasa keadilan masyarakat, terutama korban dan keluarga korban penculikan yang bahkan hingga kini (23 tahun) ada yang belum kembali dan tidak diketahui nasibnya. Kasus penghilangan paksa (penculikan) yang terjadi pada sekitar tahun 1997-1998 menjadi salah satu catatan hitam isu HAM yang melibatkan militer. Mayjen Untung merupakan mantan anggota Tim Mawar y...
Hakim dan Jaksa Tidak Serius Mengadili Perkara Perusakan Masjid Miftahul Huda yang dibangun oleh Komunitas Muslim Ahmadiyah di Kabupaten Sintang
Freedom of Religion and Beliefs, Press Release

Judges and Prosecutors Are Not Serious in Judging Cases of Destruction of the Miftahul Huda Mosque built by the Ahmadiyya Moslem Community in Sintang

Pernyataan Sikap Tim Advokasi KBB atas Putusan PN Pontianak Dalam kasus perusakan Masjid Miftahul Huda, total terdakwa sebanyak 22 orang. Pada hariini Kamis tanggal 6 Januari 2022 Pengadilan Negeri Pontianak menggelar sidang denganagenda Putusan terhadap 21 Terdakwa dalam kasus perusakan Masjid Miftahul Huda yangdi bangun oleh komunitas muslim Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, KecamatanTempunak, Kabupaten Sintang. Kalimantan Barat. Terdakwa Fathurruzi (atau yang umumdikenal sebagai Dedeh) dkk dengan register perkara nomor: 819/Pid.B/2021/PN Ptk,820/Pid.B/2021/PN Ptk, 821/Pid.B/2021/PN Ptk, 822/Pid.B/2021/PN Ptk, 823/Pid.B/2021/PNPtk, 824/Pid.B/2021/PN Ptk, 825/Pid.B/2021/PN Ptk, 826/Pid.B/2021/PN Ptk, denganMajelis Hakim yang diketuai oleh Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H....
en_GBEnglish (UK)