Imparsial

Facebook Instagram Twitter Youtube
Home
Death sentences
Freedom of religion and beliefs
Conflicts in Aceh and Papua
Security sector reform
Human rights defenders
Activities
About Imparsial
Menu

Press Release

5Oct By dadoNo Comments
Press Release

Catatan Imparsial dalam Rangka Memperingati HUT ke-79 TNI

Siaran Pers IMPARSIALNo. 018/Siaran-Pers/IMP/X/2024 Catatan Imparsial dalam Rangka Memperingati HUT ke-79 TNI “Aral Terjal Reformasi TNI” Tentara Nasional Indonesia akan memasuki usia ke-79 pada 5 Oktober 2024. Berkenaan dengan hal itu Imparsial, the Indonesian Humans Right Monitor mengucapkan selamat dan dirgahayu kepada keluarga besar TNI. Semoga di usia TNI yang ke-79 ini TNI bisa menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dengan tetap berada pada koridor harapan dan cita-cita Reformasi 1998 yaitu TNI yang profesional, menjunjung tinggi nilai demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Kami memandang untuk mecapai harapan dan cita Reformasi 1998 itu diperlukan komitmen serius dalam melanjutkan agenda reformasi TNI yang kini “mandeg” atau bahkan mundur ke belakang. Oleh karena itu,...
Read More
23Sep By dadoNo Comments
Security Sector Reform, Press Release

Pembentukan Direktorat PPA-PPO di Bareskrim Polri Memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Siaran Pers017/Siaran-Pers/IMP/IX/2024 “Pembentukan Direktorat PPA-PPO di Bareskrim Polri Memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak” Pada tanggal 20 September 2024 lalu Kapolri Listyo Sigit Prabowo secara resmi telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri. Terhadap hal itu Imparsial, the Indonesian Human Rights Monitor menyampaikan apresiasi dan selamat bertugas hal ini mengingat kebutuhan penyelesaian kasus perempuan, anak dan perdagangan orang di masa sekarang membutuhkan layanan yang serius sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban. Kami memandang pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA -PPO merupakan langkah yang tepat dan terobosan penting. Hal ini mengingat kasus-kasus tindak pidana meli...
Read More
Menyikapi Dinamika Pembahasan RUU TNI“RUU TNI Melanggar Konstitusi: TNI Bukan Penegak Hukum Tapi Alat Pertahanan Negara”
15Aug By dadoNo Comments
Aktivitas, Press Release

Menyikapi Dinamika Pembahasan RUU TNI“RUU TNI Melanggar Konstitusi: TNI Bukan Penegak Hukum Tapi Alat Pertahanan Negara”

Press ReleaseImparsial, the Indonesia Human Rights MonitorNo. 016/Siaran-Pers/IMP/VIII/2024 Menyikapi Dinamika Pembahasan RUU TNI“RUU TNI Melanggar Konstitusi: TNI Bukan Penegak Hukum Tapi Alat Pertahanan Negara” Pada hari ini 15 Agustus 2024, terdapat dokumen daftar inventaris masalah (DIM) rancangan perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam DIM tersebut salah satunya diusulkan bahwa TNI, khususnya TNI AD, diberikan kewenangan untuk melakakukan penegakan hukum di darat. Imparsial menilai usulan tersebut sangat mengancam demokrasi dan HAM serta melenceng jauh dari rel UUD NRI Tahun 1945. Pasal 8 huruf b dalam DIM tersebut menyebutkan “Angkatan Darat bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah darat sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasiona...
Read More
Siaran Pers Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI
23Jul By dadoNo Comments
Press Release

Siaran Pers Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI

Foto Imparsial : Siaran Pers Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI Pada 8 Juli 2024, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Berdasarkan dokumen naskah yang beredar di Publik, serta proses pembahasan yang minim evaluasi dan partisipasi publik, koalisi menolak segala pembahasan UU tersebut di periode DPR saat ini karena terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan hak asasi manusia (HAM) dan merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi, serta proses pembahasan yang tidak demokratis. Oleh karena itu Koalisi merasa perlu menyatakan sikap yang akan kami tuangkan sebagai berikut: Pertama, Koalisi...
Read More
18Jul By dadoNo Comments
Press Release

Siaran Pers“Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Sektor Keamanan: Mengutuk Penembakan terhadap Pembela HAM Yan Christian Warinussy”

Siaran Pers“Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Sektor Keamanan: Mengutuk Penembakan terhadap Pembela HAM Yan Christian Warinussy” Berdasarkan informasi dari Manokwari, Papua yang dihimpun oleh Koalisi, diketahui telah terjadi penembakan terhadap Yan Christian Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH). Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 16.00 WIT. Kejadian bermula ketika Yan Christian Warinussy keluar dari Bank Mandiri, tiba-tiba ada tembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, Pelaku mengendarai Mobil Avanza berwarna Hitam dan berhasil melarikan diri. tembakan tersebut mengenai dada Yan Christian Warinussy dan saat ini sedang mendapatkan penanganan medis di RSUD Manokwari. Koalisi menilai...
Read More
17Jul By dadoNo Comments
Press Release

Press Release “DPR Jangan Jadi Tukang Stempel, Hentikan Pembahasan RUU TNI yang Bermasalah”

Press ReleaseImparsial, the Indonesia Human Rights MonitorNo. 014/Siaran-Pers/IMP/VII/2024Menyikapi DIM RUU TNI versi Pemerintah "DPR Jangan Jadi Tukang Stempel, Hentikan Pembahasan RUU TNI yang Bermasalah" Pada 8 Juli 2024, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU TNI tanpa disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Belakangan, beredar di publik Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibuat Pemerintah terkait RUU Perubahan UU TNI yang pada saat ini akan dibahas di DPR. Berdasarkan dokumen DIM versi pemerintah yang beredar tersebut terdapat sejumlah masalah yang jauh lebih parah dari naskah RUU TNI versi Baleg yang membahayakan HAM serta merusak tata kelola negara demokrasi. Kami menandang DPR RI sebaiknya menghentikan segala bentuk pembahasan agenda revis...
Read More
16Jul By dadoNo Comments
Press Release

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pernyataan Kababinkum TNI Terkait Usulan Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis “Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI”

Jakarta, Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun. Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupaka...
Read More
DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998
11Jul By dadoNo Comments
Press Release

DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998

Siaran Pers ImparsialNo. 013/Siaran-Pers/IMP/VII/2024Merespon Surat Presiden tentang RUU TNI dan RUU Polri ke DPR “DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998” Pada Senin, 8 Juli 2024, DPR RI memberikan pernyataan bahwa sudah menerima empat (4) Surat Presiden (Surpres), dimana dua diantaranya adalah Surpres tentang RUU TNI dan RUU Polri. Meskipun Daftar Inventaris Masalah atau DIM belum diterima dari pihak pemerintah, pimpinan DPR memastikan RUU TNI dan RUU Polri akan dibahas pada sisa masa jabatan sebelum Oktober 2024 nanti, tepatnya pada masa sidang selanjutnya yakni di bulan Agustus 2024. Kami memandang, pengajuan Surpres RUU TNI dan RUU Polri menunjukan bahwa pemerintah dan DPR mengabaikan kri...
Read More
Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam
9Jul By dadoNo Comments
Press Release

Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam

Siaran Pers ImparsialNo. 012/Siaran-Pers/IMP/VII/2024Merespon Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut“Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam” Pada 2 Juli 2024, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penyegelan masjid milik Jemaah Ahmadiyah yang berlokasi di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Penyegelan masjid milik Ahmadiyah tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari pemerintah daerah kabupaten, yakni Tim Pakem karena adanya dorongan dari ormas setempat. Kami memandang, penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP yang didampingi oleh Tim Pakem yang terdiri dari unsur seperti kepolisian, tentara, kejaksaan dan Majelis Ulama Indonesia merupakan tindakan diskriminatif dan se...
Read More
Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial
1Jul By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial

Siaran Pers ImparsialNo. 011/Siaran-Pers/IMP/VII/2024 Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 “Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial” Pada hari ini, 1 Juli 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merayakan ulang tahunnya yang ke-78. Dalam peringatan Hari Bhayangkara yang ke-78 ini, kami ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada setiap anggota Polri yang selama ini telah menjalankan tugas mereka sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan baik. Kami berharap bahwa di usianya yang semakin matang ini, Polri terus meningkatkan kinerjanya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta nilai-nilai hak asasi manusia. ...
Read More
165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri: Pemerintah Harus Ambil Tindakan Nyata dan Kebijakan Dalam Negri yang Menghargai Hak Hidup
30Jun By dadoNo Comments
Press Release

165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri: Pemerintah Harus Ambil Tindakan Nyata dan Kebijakan Dalam Negri yang Menghargai Hak Hidup

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI)Merespon 165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri dan Kebijakan Hukuman Mati di Dalam Negri 165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri: Pemerintah Harus Ambil Tindakan Nyata dan Kebijakan Dalam Negri yang Menghargai Hak Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia beberapa waktu lalu mencatat terdapat 165 Warga Negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di luar negeri. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan mendalam terkait perlindungan hak untuk hidup dan martabat manusia, yang merupakan nilai fundamental dalam prinsip hak asasi manusia. Di satu sisi, hal yang sama juga masih terjadi di Indonesia meski Pemerintah dan DPR telah mengubah kebijakan terkait hukuman mati menjadi pidana pokok yan...
Read More
Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI
10Jun By dadoNo Comments
Press Release

Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI

Siaran Pers ImparsialNo. 010/Siaran-Pers/IMP/VI/2024 Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI Senin, 10 Juni 2024, IMPARSIAL (the Indonesian human rights monitor) telah mengirimkan Alternative Policy Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) kepada sembilan Fraksi Partai Politik yang ada di DPR RI. Bersamaan dengan itu juga IMPARSIAL telah mengirimkan Surat Permohonan Audiensi berkenaan dengan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang pada saat ini sedang dibahas di DPR RI. Sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan rancangan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi RUU usulan DPR RI. Dalam rancangan tersebut memuat beberapa...
Read More
Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi
7Jun By dadoNo Comments
Press Release

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyikapi pernyataan Panglima TNI terkait multi-fungsi TNI "Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi" Pada tanggal Kamis, 6 Juni 2024 Panglima TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya dihadapan awak media di gedung DPR RI menegaskan yang terjadi sekarang adalah Multifungsi ABRI dan bukan lagi Dwifungsi ABRI. Agus Subiyanto menyatakan, "Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI, semuanya kita.” Pernyataan ini berkait dengan kritik dan penolakan masyarakat sipil terhadap rancangan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rancangan revisi UU TNI tersebut memuat aturan yang menghidupkan Dwifungsi ABRI melalui pelonggaran aturan serta perluasan jabatan sipil y...
Read More
Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI
31May By dadoNo Comments
Press Release

Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI

Siaran Pers Imparsial No. 008/Siaran-Pers/IMP/V/2024 Menyikapi Keputusan Rapat Paripurna ke-18 Masa Persiangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang Menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU TNI menjadi RUU usul inisitaif DPR RI Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI Pada Selasa, 28 Mei 2024, DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Dalam draft RUU TNI versi Baleg DPRI RI yang diperoleh masyarakat sipil terdapat usulan perubahan pasal yang bertentangan dengan tata nilai negara demokrasi dan semakin memundurkan capaian...
Read More
Okupasi TNI di RSUD Paniai Papua Mengancam Keselamatan Warga Sipil dan Melanggar Prinsip Hukum Humaniter
28May By dadoNo Comments
Press Release

Okupasi TNI di RSUD Paniai Papua Mengancam Keselamatan Warga Sipil dan Melanggar Prinsip Hukum Humaniter

Siaran Pers ImparsialNo. 007/Siaran-Pers/IMP/V/2024 “Okupasi TNI di RSUD Paniai Papua Mengancam Keselamatan Warga Sipil dan Melanggar Prinsip Hukum Humaniter” Pada Minggu, 26 Mei 2024 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Paniai, Papua diberitakan tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sipil dan bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh, pasien dan keluarga pasien berbondong-bondong menyelamatkan diri keluar dari gedung rumah sakit yang digunakan TNI sebagai tempat berlindung. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak militer Indonesia menggunakan salah satu lantai di gedung tersebut sebagai markas atau tempat berlindung (okupasi). Kami memandang, tindakan okupasi yang dilakukan tersebut tidak hanya mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat, tapi juga berpotensi...
Read More
Hentikan Impunitas, PTUN Jakarta Harus Membatalkan Keppres Pangkat Istimewa Prabowo Subianto!
28May By dadoNo Comments
Press Release

Hentikan Impunitas, PTUN Jakarta Harus Membatalkan Keppres Pangkat Istimewa Prabowo Subianto!

Hentikan Impunitas, PTUN Jakarta Harus Membatalkan Keppres Pangkat Istimewa Prabowo Subianto! Pada 28 Maret 2024, keluarga korban Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afrie) bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 13/TNI/2024 tertanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebelumnya, pada 18 Maret 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sekretariat Negara RI menyatakan dalam surat...
Read More
Hentikan Pembentukan Komcad, Kemhan dan Mabes TNI Sebaiknya Fokus Memperkuat TNI yang Masih Membutuhkan Banyak Pembenahan
22May By dadoNo Comments
Press Release

Hentikan Pembentukan Komcad, Kemhan dan Mabes TNI Sebaiknya Fokus Memperkuat TNI yang Masih Membutuhkan Banyak Pembenahan

Siaran Pers ImparsialNo. 006/Siaran-Pers/IMP/V/2024 Menyikapi rencana Komando Daerah (Kodam) VI/ Mulawarman yang akan merekrut 1.000 personel Komponen Cadangan Pertahanan Negara “Hentikan Pembentukan Komcad, Kemhan dan Mabes TNI Sebaiknya Fokus Memperkuat TNI yang Masih Membutuhkan Banyak Pembenahan” Pada Selasa, 21/5/2024 Panglima Komando Daerah (Pangdam) VI/ Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dalam sambutannya pada acara sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) di Balikpapan menyatakan akan merekrut sebanyak 1.000 personil Komcad di wilayah Kodam Mulawarman. Dalam sambutannya dikatakan rekrutmen Komcad tersebut dilakukan karena Indonesia hanya berada di peringkat 14 dalam peta kekuatan militer dan cadangannya di seluruh dunia yang di...
Read More
Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI
20May By dadoNo Comments
Press Release

Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

Press ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan "Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI". Pada Selasa, 21 Mei 2024 mendatang DPR berencana membahasa revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam draft terakhir, April 2023 yang kami terima terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kami menandang DPR RI membatalkan dan meninjau ulang agenda revisi UU TNI, mengingat hal ini bukan merupakan agenda yang urgen untuk dilakukan saat ini. Ditambah lagi, substansi perubahan yang diusulkan oleh pemerintah bukannya memperkuat agenda reformasi TNI yang telah dijalankan sejak tahun 1998, tapi justru malah sebaliknya. ...
Read More
RUU TNI akan Mengembalikan DwiFungsi ABRI dan Mengancam Demokrasi
19May By dadoNo Comments
Press Release

RUU TNI akan Mengembalikan DwiFungsi ABRI dan Mengancam Demokrasi

Catatan Media Briefing dan Diskusi Publik Koalisi Masyarakat Sipil pada minggu 18 mei 2024 dalam menyikapi "Pembahasan RUU TNI di DPR pada rabu, 21 mei 2024" Hussein Ahmad (Imparsial/Penulis Critical Review RUU TNI) Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap Undang-undang TNI yang beredar saat ini. Diantaranya adalah terkait dengan perluasan peran TNI dari alat negara yang fokus di bidang pertahanan, ini ingin ditambah lagi juga di bidang keamanan, pencabutan kewenangan Presiden untuk mobilisasi, perluasan jenis OMSP dan jabatan sipil, dan lain sebagainya. Perluasan kewenangan TNI dari alat negara di bidang pertahanan menjadi alat negara bidang pertahanan dan keamanan negara ini merupakan isu yang paling krusial. Fungsi TNI jika ditambahkan sebagai alat...
Read More
JISRA Indonesia Suarakan Ecofeminism dan Kerukunan Lintas Iman dalam Global Conference on Women’s Rights in Islam (GCWRI)
15May By dadoNo Comments
Press Release

JISRA Indonesia Suarakan Ecofeminism dan Kerukunan Lintas Iman dalam Global Conference on Women’s Rights in Islam (GCWRI)

Siaran Pers 13 Mei 2024 JISRA Indonesia Suarakan Ecofeminism dan Kerukunan Lintas Iman dalam Global Conference on Women’s Rights in Islam (GCWRI) Dimensi spiritual menjadi salah satu bagian penting dalam mengatasi krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Untuk mengeksplorasi hal tersebut, Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA) mengadakan Global Conference on Women’s Rights in Islam (GCWRI) di Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) pada 14-16 Mei 2024 mendatang. Konferensi ini menjadi ruang diskusi untuk menyuarakan gerakan ecofeminism, sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang damai dan adil. Di tengah rangkaian konferensi yang dihadiri oleh peserta dari berbagai wilayah di dunia tersebut, JISRA mengadakan talkshow pada Rabu 15 Mei 2024 dengan mengang...
Read More
22Mar By dadoNo Comments
Press Release

Mabes TNI Segera Lakukan Penyelidikan secara Menyeluruh dan Transparan, Pelaku Harus Diadili di Peradilan Umum dan Dipecat dari Dinas Kemiliteran

Siaran Pers ImparsialNo. 004/Siaran-Pers/IMP/III/2024 Menyikapi beredarnya video penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga di Yakuhimo, Papua Pegunungan, Papua “Mabes TNI Segera Lakukan Penyelidikan secara Menyeluruh dan Transparan, Pelaku Harus Diadili di Peradilan Umum dan Dipecat dari Dinas Kemiliteran” Belakangan ini beredar sebuah video penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap seorang warga di Papua. Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa tersebut terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan yang merupakan wilayah di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cendrawasih, Papua. Imparsial mengecam dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI non-organik di Yahukimo, Papua. Penyiksaan tersebut merupakan tindakan y...
Read More
14Mar By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi rencana pemerintah mengesahkan PP peraturan pemerintah (PP) tentang manajemen ASN yang mengembalikan Dwifungsi ABRI “Rencana PP Penempatan TNI dan Polri di Jabatan Sipil: Jokowi Mengembalikan Dwifungsi ABRI”

Siaran Pers Imparsial No. 003/Siaran-Pers/IMP/III/2024 Menyikapi rencana pemerintah mengesahkan PP peraturan pemerintah (PP) tentang manajemen ASN yang mengembalikan Dwifungsi ABRI“Rencana PP Penempatan TNI dan Polri di Jabatan Sipil: Jokowi Mengembalikan Dwifungsi ABRI” Dalam waktu dekat pemerinah berencana akan mengesahkan peraturan pemerintah (PP) tentang manajemen ASN. PP tersebut merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang pada tahun lalu berhasil disahkan. Dilansir siaran pers dari laman resmi Kemenpan RB, Selasa (12/3/2024), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. "Aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya,". Kami memandang bahwa jika pengaturan...
Read More
29Feb By dadoNo Comments
Press Release

Panglima TNI Harus Hentikan Rencana Penambahan KODAM untuk Seluruh Provinsi di Indonesia

Siaran Pers ImparsialNo.002/Siaran-Pers/IMP/II/2024 “Panglima TNI Harus Hentikan Rencana Penambahan KODAM untuk Seluruh Provinsi di Indonesia” Markas Besar (Mabes) TNI kembali menegaskan akan membangun Komando Daerah Militer (Kodam) baru untuk seluruh provinsi di Indonesia. Panglima TNI, Jendral TNI Agus Subiyanto, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap pada 28 Februari 2024. Hal ini juga senada dengan pernyataan Mentri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya yang akan membangun Kodam untuk seluruh provinsi di Indonesia (Februari 2023). IMPARSIAL memandang, langkah Mabes TNI yang terus melanjutkan rencana penambahan Kodam untuk tiap provinsi menunjukkan pemerintah tidak memiliki visi yang reformis di bidang pertahana...
Read More
27Feb By dadoNo Comments
Press Release

Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Penjahat Kemanusiaan

Rilis PersKoalisi Masyarakat Sipil Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Penjahat Kemanusiaan Pada 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Letjen (purn) Prabowo Subianto. Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, A.M. Hendropriyono, hingga Sarwo Edhie Wibowo. Kementerian Pertahanan menerangkan, alasan pemberian tanda kehormatan tersebut adalah karena dedikasi serta kontribusi Prabowo Subianto telah diakui dalam dunia militer. Mabes TNI dikabarkan merupakan pengusul pemberian jenderal penuh untuk Prabowo Subianto dan diklaim te...
Read More
21Feb By dadoNo Comments
Press Release

Pemilu Dibajak Rezim, Penghentian SIREKAP dan Rekapitulasi Suara Manual Akal-akalan KPU untuk Kepentingan Terselubung: Gunakan Hak Angket DPR!

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pemilu Dibajak Rezim, Penghentian SIREKAP dan Rekapitulasi Suara Manual Akal-akalan KPU untuk Kepentingan Terselubung: Gunakan Hak Angket DPR!" Sejak 18 Januari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa Kabupaten/Kota menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pleno terbuka diinstruksikan oleh KPU untuk dijadwalkan ulang. Pada saat yang sama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyarankan agar SIREKAP KPU RI dihentikan. SIREKAP secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik Penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan harus dipersoalkan. Keputusan KPU untuk menghentikan dan menjadwal...
Read More
19Feb By dadoNo Comments
Press Release

Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim" Berbagai bentuk kecurangan maupun pelanggaran terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya adalah pernyataan Ketua KPU, Hasyim As-‘ary, yang menyatakan boleh membawa ponsel (HP) ke dalam bilik suara (Sumber Berita: viva.co.id: KPU Tak Larang Calon Pemilih Bawa Ponsel ke TPS), padahal Peraturan KPU (PKPU) No. 25 Tahun 2023 secara tegas melarang membawa ponsel (HP) ke dalam bilik suara, apalagi melakukan dokumentasi/ perekaman. Pasal 25 huruf e PKPU No. 25 Tahun 2023 dirancang untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses Pemilu di Indonesia. Membawa ponsel ata...
Read More
16Feb By dadoNo Comments
Press Release

Pemilu Dibajak Rezim, Selamatkan Demokrasi Indonesia!

Pemilu Dibajak Rezim, Selamatkan Demokrasi Indonesia! Pemungutan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 yang baru lalu mengonfirmasi bahwa pemerintahan Joko Widodo telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan Calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Sejak awal Koalisi menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah paslon yang bermasalah. Prabowo merupakan pelanggar HAM karena telah melakukan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998 yang telah diakuinya dan membuatnya dicopot dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 3 Agustus 1998. Sedangkan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998...
Read More
10Feb By dadoNo Comments
Press Release

KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil "KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024" Hari ini, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita yang disebarluaskan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) berafiliasi dengan Microsoft. Dalam laman yang pada saat siaran pers ini ditulis, telah mengalami penapisan (DNS filtering), disebutkan adanya proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dengan Pemerintah Qatar. Kesepakatan kontrak pembelian Mirage ini melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur Internatio...
Read More
8Feb By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi Intervensi Polda Jawa Tengah Ke Kampus dan Pelanggaran Berat Netralitas POLRI “Kapolda Jawa Tengah Harus Diberhentikan dan Aparat Kepolisian Harus Netral”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Menyikapi Intervensi Polda Jawa Tengah Ke Kampus dan Pelanggaran Berat Netralitas POLRI "Kapolda Jawa Tengah Harus Diberhentikan dan Aparat Kepolisian Harus Netral" Belakangan ini, terjadi intervensi yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) terhadap guru besar, dosen, rektor, mahasiswa, dan kalangan akademisi terkait dengan petisi beberapa kampus terhadap praktik Kecurangan Pemilu dan Kemunduran Demokrasi oleh Pemerintahan Joko Widodo. Jajaran Polda Jateng ditengarai meminta sejumlah rektor dan guru besar untuk membuat video testimoni positif tentang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kepolisian berdalih bahwa hal ini merupakan program ”Cooling System” yang dilakukan menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Kami meni...
Read More
7Feb By dadoNo Comments
Press Release

Seruan Pembebasan Philip Mark Mehrtens dalam Keadaan Sehat dan Secara Damai

Siaran PersTokoh Bangsa, Tokoh Agama, dan Masyarakat Sipil Seruan Pembebasan Philip Mark Mehrtens dalam Keadaan Sehat dan Secara Damai Menyikapi setahun penyanderaan pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehrtens, tokohtokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, serta pegiat masyarakat sipil menyerukanpelepasan Sdr. Mehrtens dengan segera, tanpa syarat, dalam keadaan sehat dan secara damai. Kami menyatakan prihatin dengan situasi kemanusiaan di Tanah Papua. Banyak warga masihmengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia dan berada dalam pengungsian.Banyak yang mengalami ketakutan dan trauma atas tindak kekerasan yang berakibat jatuhnyakorban jiwa dan hilangnya kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Kami memahami dan menghormati perjuangan ya...
Read More
5Feb By dadoNo Comments
Press Release

“KPU Melanggar Etik terkait Pencalonan Gibran: Brutal Sejak Putusan Paman Usman di MK, Rakyat Harus Tolak Paslon 02”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis "KPU Melanggar Etik terkait Pencalonan Gibran: Brutal Sejak Putusan Paman Usman di MK, Rakyat Harus Tolak Paslon 02" Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. Putusan DKPP dibacakan hari ini, Senin (5/2) dalam sidang putusan atas 4 (empat) Perkara: No. 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023. Semua perkara tersebut mempersoalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU di Pemilu 2024. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengapresiasi putusan. DKPP memberikan penegasan bahwa penc...
Read More
4Feb By dadoNo Comments
Press Release

“Konsolidasi Aksi Mahasiswa Direpresi: DPR dan Komnas HAM harus desak Kapolri untuk Ungkap dalam Waktu 1×24 Jam”

Siaran Pers Koalisi Reformasi untuk Sektor Keamanan “Konsolidasi Aksi Mahasiswa Direpresi: DPR dan Komnas HAM harus desak Kapolri untuk Ungkap dalam Waktu 1x24 Jam” Sabtu, 3 Februari 2024, sekitar pukul 23:06 WIB, konsolidasi mahasiswa Jakarta yang diadakan di dalam Kampus Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan, tiba-tiba didatangi oleh segerombolan orang tidak dikenal dengan berpakaian preman. Tanpa menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, mereka memaksa mahasiswa keluar dari kampus sembari mengancam supaya mahasiswa tidak membahas wacana aksi demonstrasi yang mendorong pemakzulan presiden. Tak hanya itu, bahkan ada 1 orang mahasiswa yang mengalami kekerasan berupa ditanduk di bagian kepalanya. Koalisi menilai, peristiwa ini bukan sekadar tindakan kriminal/premanisme ...
Read More
3Feb By dadoNo Comments
Press Release

“Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis "Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi" Publik sudah muak dengan rezim Jokowi yang secara vulgar mempertontonkan aneka tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Mereka—yang mencintai Indonesia, menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan kenegaraan yang tertuang dalam Konstitusi UUD '45— memilih tidak tinggal diam melihat darurat etika, hukum, dan tata demokrasi yang diacak-acak oleh rezim demi kekuasaan ekonomi-politik pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Dalam beberapa hari terakhir, elemen civitas akademika di berbagai perguruan tinggi dan eleme...
Read More
1Feb By dadoNo Comments
Press Release

PETISI MASYARAKAT SIPIL Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi KekuasaanJokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya:Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya

PETISI MASYARAKAT SIPIL Negara Republik Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang,kelompok atau keluarga, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di negara inikekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas,karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia.Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negaradan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkandan merampas hak-hak rakyat di negara ini. Cukup sekali saja rakyat mengalami rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto, keluarga, dankroni-kroninya selama 32 tahun. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada masa OrdeBaru dan ...
Read More
24Jan By dadoNo Comments
Press Release

Pernyataan Dukungan Presiden Tanpa Cuti atau Mundur Pembangkangan Terhadap UU Pemilu, dan Melegitimasi Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara Yang Lebih Luas

Siaran Pers Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membolehkan Presiden hingga Menteri Berpihak Sepanjang Tidak Menggunakan Fasilitas Negara Pernyataan Dukungan Presiden Tanpa Cuti atau Mundur Pembangkangan Terhadap UU Pemilu, dan Melegitimasi Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara Yang Lebih Luas Pada tanggal 24 Januari 2024, dalam wawancara di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik sekaligus pejabat politik mulai dari Presiden dan para Menteri boleh berpihak selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan tersebut menimbulkan berbagai sorotan luas di masyarakat, mengingat pernyataan tersebut dikeluarkan oleh presiden di tengah dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatkan...
Read More
21Jan By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi Postingan Akun X Kemenhan yang Berkampanye untuk Prabowo-Gibran Darurat Kecurangan Pemilu: Presiden Segera Copot Prabowo Subianto dari Menteri Pertahanan, Bawaslu RI Harus Bertindak

Siaran Pers ImparsialNo. 001/Siaran-Pers/IMP/I/2024 Menyikapi Postingan Akun X Kemenhan yang Berkampanye untuk Prabowo-Gibran Darurat Kecurangan Pemilu: Presiden Segera Copot Prabowo Subianto dari Menteri Pertahanan, Bawaslu RI Harus Bertindak Pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB akun X resmi Kementerian Pertahanan @Kemhan_RI terpantau mencuit tagar #PrabowoGibran2024. Akun @Kemhan_RI mencuit tagar dukungan pasangan capres 02 dalam utas pemberitaan kegiatan peresmian rumah prajurit TNI AU Komplek Skyhawk di Lanud Raden Sadjad. Kami memandang, kendati cuitan tersebut sudah dihapus sekitar pukul 11.00, hal tersebut sejatinya menunjukkan adanya problem serius penyalahgunaan fasilitas lembaga negara untuk kepentingan politik pemenangan Capres Prabowo Subianto di Pem...
Read More
7Jan By dadoNo Comments
Press Release

Menyoal Stagnasi dan Kemunduran Reformasi TNI: Pekerjaan Rumah Calon Presiden 2024

Press Release No. 001/SiaranPers/IMP/I/2024 Catatan Imparsial Menjelang Debat Capres Terkit Isu Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, Dan Politik Luar Negeri. “Menyoal Stagnasi dan Kemunduran Reformasi TNI: Pekerjaan Rumah Calon Presiden 2024” Malam ini, 7 Januari 2024, akan dilaksanakan debat Calon Presiden (Capres) dengan tema isu Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, Dan Politik Luar Negeri. Terkait hal itu, Imparsial memiliki sejumlah catatan terkait dengan stagnasi atau bahkan kemunduran reformasi TNI yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini yang harus menjadi perhatian sekaligus pekerjaan rumah bagi calon Presiden 2024. Imparsial menilai bahwa Pemilu 2024 harus menjadi momentum dan kesempatan unt...
Read More
6Jan By dadoNo Comments
Press Release

Kekerasan Anggota TNI terhadap Warga Sipil Tidak Dibenarkan dengan Alasan Apapun, KSAD Jangan Lakukan Pembenaran

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Menyikapi Kekerasan Anggota TNI terhadap warga sipil di Boyolali dan Manado serta Pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Kekerasan Anggota TNI terhadap Warga Sipil Tidak Dibenarkan dengan Alasan Apapun, KSAD Jangan Lakukan Pembenaran Berdasarkan informasi yang berkembang di media, pada tanggal 5 Januari 2024 terjadi kericuhan antara anggota TNI dan warga pengantar jenazah yang pemicunya ditengarai bunyi sepeda motor berknalpot brong di depan Markas Kodam XIII/Merdeka di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah anggota TNI memukul salah seorang pengendara motor. Beberapa hari sebelumnya, dengan dalih yang sama, juga terjadi tindakan penganiayaan sejumlah anggota TNI terhadap mas...
Read More
6Jan By dadoNo Comments
Press Release

Pecat Prabowo Subianto dari Jabatan Menteri Pertahanan, Tindak Tegas Babinsa TNI yang Terlibat Kampanye Prabowo Subianto Dan Tidak Netral dalam Pemilu

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Capres Prabowo Subianto dalam Proyek Pembangunan Sumur Bor di Sukabumi dan Bedah Rumah di Cilincing serta Ketidaknetralan TNI Melalui Pengerahan Babinsa Pecat Prabowo Subianto dari Jabatan Menteri Pertahanan, Tindak Tegas Babinsa TNI yang Terlibat Kampanye Prabowo Subianto Dan Tidak Netral dalam Pemilu Dalam seminggu terakhir, masyarakat disuguhi pemberitaan kehadiran Prabowo Subianto pada kegiatan peresmian pembangunan sumur bor air di sejumlah titik di Kabupaten Sukabumi dan proyek bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Anggaran kedua proyek tersebut bersumber dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan (Unhan) dengan dalih program pengabdian k...
Read More
5Jan By dadoNo Comments
Press Release

Kecurangan dan Kekerasan dalam Pemilu 2024: Nasibnya Bagaimana?

Catatan Diskusi Publik Kecurangan dan Kekerasan dalam Pemilu 2024: Nasibnya Bagaimana? Narasumber: Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani) Titi Anggraini (Pegiat Pemilu) Prof. Dr. M. Ali Syafaat (Guru Besar FH Universitas Brawijaya) Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia) Al Araf (Pegiat HAM di Imparsial dan CENTRA Initiative) Titi Anggaini Bagaimana politik secara bebas, sementara orang dihantui dengan kekerasan, baik verbal, psikis, mental, atau kekerasan dalam konteks relasi kuasa, yang kemudian menyebabkan orang takut untuk mengekspresikan kebebasan politiknya. Ketika ada kekerasan, cita-cita kita untuk mendapatkan kualitas demokrasi yang berkualitas dan bersih, itu susah. Harus ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu seba...
Read More
31Dec By dadoNo Comments
Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “KEKERASAN OLEH ANGGOTA TNI DI BOYOLALI TERHADAP RELAWAN TELAH MERUSAK NETRALITAS INSTITUSI TNI DAN MENCEDERAI PEMILU 2024”

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “KEKERASAN OLEH ANGGOTA TNI DI BOYOLALI TERHADAP RELAWAN TELAH MERUSAK NETRALITAS INSTITUSI TNI DAN MENCEDERAI PEMILU 2024” Sabtu, 30 Desember 2023, terjadi tindak kekerasan terhadap beberapa relawan Paslon 03 (Ganjar-Mahfud) oleh Anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Akibatnya, diberitakan 1 relawan meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat. Kapendam IV Diponegoro beralasan bahwa sejumlah anggota TNI merasa terganggu dengan suara knalpot bising (brong) yang dari motor relawan Ganjar – Mahfud sewaktu berkampanye di jalan raya. Padahal, jalan raya juga dilalui kendaraan besar dan berat (bis, truk, dll) yang juga membisingkan telinga. Kami menilai, tindakan kekerasan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan h...
Read More
28Dec By dadoNo Comments
Press Release

Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak AsasiManusia Kemunduran Demokrasi: Kembalinya Negara Kekuasaan dan Pengabaian Hak AsasiManusia

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat SipilDiskusi dan Catatan Akhir Tahun 2023 tentang Kondisi Demokrasi, Hukum dan Hak AsasiManusia Kemunduran Demokrasi: Kembalinya Negara Kekuasaan dan Pengabaian Hak AsasiManusia Pada tanggal 28 Desember 2023, Koalisi Masyarakat Sipil menyelenggarakan diskusi dan catatan akhir tahun tentang kondisi demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Secara umum, koalisi memandang demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi mengalami kemunduran yang serius, yang ditandai dengan adanya kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia dimana puncaknya adalah untuk tujuan kepentinganpolitik elektoral. Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS, menyatakan situasi penghormatan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam 9 tahun terakhir m...
Read More
21Dec By dadoNo Comments
Press Release

Pandangan Ahli/Akademisi terhadap Debat Capres Putaran PertamaTema: HAM dan Penyelesaian Konflik Papua

Pandangan Ahli/Akademisi terhadap Debat Capres Putaran PertamaTema: HAM dan Penyelesaian Konflik Papua Disampaikan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Ahli yang diselenggrakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Demokrasi Pada tanggal 20 Desember 2023, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Ahli/Akademisi secara daring yang membahas visi-misi dan pandangan Capres tentang penyelesaian HAM dan konflik Papua pada Debat Capres putaran pertama. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengeksplorasi secara lebih dalam dan menilai pandangan masing-masing Capres dalam isu HAM dan penyelesaian konflik Papua. Berdasarkan diskusi dengan para ahli/akademisi, dapat ditarik sejumlah kesimpulan. Pertama, Debat kandidat menurut para ahl...
Read More
19Dec By dadoNo Comments
Press Release

Ajudan Menhan Langgar Aturan: Sanksi Tegas! Jaga Kredibilitas Pemilu!

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Dugaan Pelanggaran Netralitas Mayor Teddy Indra Wijaya, Ajudan Menteri Pertahanan dalam Debat Capres Putaran Pertama Ajudan Menhan Langgar Aturan: Sanksi Tegas! Jaga Kredibilitas Pemilu! Kehadiran Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya, Ajudan Pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada acara Debat Capres putaran pertama, 12 Desember 2023, mengundang perhatian dan polemik di masyarakat. Pada acara tersebut, Teddy Indra Jaya yang berstatus sebagai anggota TNI aktif terlihat menggunakan pakaian dengan warna sama dengan uniform pasangan Prabowo Gibran dan duduk di barisan pendukung pasangan calon tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar di media, yang bersangkutan juga tertangkap kamera mengacungkan simbol dua jari yang identik denga...
Read More
16Dec By dadoNo Comments
Press Release

Siaran Pers Bersama Masyarakat Sipil Kementerian Agama RI, Jangan Lakukan Kampanye Terselubung bagi Calon Presiden-Wakil Presiden!

Siaran Pers Bersama Masyarakat SipilMenyikapi rencana kehadiran Capres Prabowo Subianto pada acara Sarasehan Kemandirian Pesantren yang Diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI Kementerian Agama RI, Jangan Lakukan Kampanye Terselubung bagi Calon Presiden-Wakil Presiden! Berdasarkan informasi yang beredar, pada hari Sabtu 16 Desember 2023, hari ini, Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai narasumber dalam kegiatan Sarasehan Peningkatan Prestasi Santri dan Kemandirian Pesantren di Hall Theater Pintu (Gate) 9, Jakarta International Expo (JIEXPO). Dalam kegiatan yang dihadiri oleh peserta perwakilan pondok pesantren dari berbagai wilayah di Indonesia, Prabowo Subianto diundang oleh Kemenag untuk menyampaikan materi tentang Kemandirian...
Read More
12Dec By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi Debat Kandidat Presiden tentang Hukum dan HAM serta Pernyataan Tim Pemenangan Prabowo Terkait Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Siaran Pers Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Debat Kandidat Presiden tentang Hukum dan HAM serta Pernyataan Tim Pemenangan Prabowo Terkait Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Kubu Capres Prabowo Subianto Memanipulasi Narasi Kejahatan Kemanusiaan Orde Baru, Prabowo Subianto Harus Diadili di Pengadilan HAM dan Tidak Layak Dipilih sebagai Presiden Tahapan kampanye Pemilu 2024 akan mengetengahkan agenda Debat Capres-Cawapres yang pertama dengan tema: pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Sebagai bagian dari konsolidasi jelang agenda tersebut, Tim Pemenangan Prabowo yang dikomandoi oleh Nusron Wahid kemudian mengumpulkan aktivis dan korban penculikan tahun 1998 pendukung Paslon Prabowo-Gibran. Dalam pernya...
Read More
5Dec By dadoNo Comments
Press Release

Kapolri Harus Tindak Tegas Anggota Kepolisian yang Melakukan Indimidasi, Pastikan Pengamanan Pemilu Mengdepankan Profesionalisme dan Menjunjung Tinggi HAM

Siaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu DemokratisMenyikapi Intimidasi anggota kepolisian terhadap Butet Kartarejasa dan Agus Noor dalam pertunjukan seni di Taman Ismail Marzuki “Kapolri Harus Tindak Tegas Anggota Kepolisian yang Melakukan Indimidasi, Pastikan Pengamanan Pemilu Mengdepankan Profesionalisme dan Menjunjung Tinggi HAM” Seniman Butet Kartarejasa dan Agus Noor telah diberitakan mendapat intimidasi dari Kepolisian Sektor Cikini saat akan menggelar pertunjukan seni di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember 2023. Keduanya diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa pertunjukan tersebut tidak menampilkan pertujukan yang mengadung unsur politik. Koalisi Masyarakat Sipil memandang, tindakan intimidasi anggota kepolisian tersebut secara jelas merupakan pelangg...
Read More
2Dec By dadoNo Comments
Press Release

BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Hentikan Pemanggilan Kepala Desa yang Rawan Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik Elektoral”

Siaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Hentikan Pemanggilan Kepala Desa yang Rawan Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik Elektoral" Di tengah penyelenggaraan Pemilu, institusi Kepolisian melakukan pemanggilan terhadap sejumlah Kepada Desa. Pada 20 November 2022, setelah mengikuti sebuah kegiatan diskusi, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) dipanggil oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan atas laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa tahun 2019-2022. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah juga melakukan pemanggilan terhadap 176 Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar yang dilakukan secara bertahap antara 27-29 November 2023. Menurut Polda Jawa Tengah, alasan pemanggilan tersebut terkait adanya lap...
Read More
2Dec By dadoNo Comments
Security Sector Reform, Press Release

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan Secara Mendadak Dengan Nilai Fantastis: Tidak Wajar, Sarat Politisasi dan Harus Diawasi”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan Jelang Pemilu 2024 “Kenaikan Anggaran Kementerian Pertahanan Secara Mendadak Dengan Nilai Fantastis: Tidak Wajar, Sarat Politisasi dan Harus Diawasi” Selasa, 28 November 2023, Kementerian Keuangan mengungkapkan permintaan kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan Negara (KemHan) untuk tahun 2024 yang bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun. Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023. Koalisi menilai, kenaikan anggaran di KemHan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantasti...
Read More
30Nov By dadoNo Comments
Press Release

Rilis Data PemantauanPenyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024

Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP)KontraS, SETARA Institute, Imparsial, dan KPPOD Rilis Data PemantauanPenyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024 Jakarta, 30 November 2023 Pendahuluan Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah mendorong diselenggarakannya demokrasisebagai sistem politik di Indonesia. Demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan rakyatmenuntut adanya kontrol rakyat atas pemerintahan, yang diantaranya dikonsolidasikanmelalui penyelenggaraan pemilu secara berkala. Pemilu merupakan konfirmasi atas hakikatdemokrasi sebagai kekuasaan rakyat. Pemilu memastikan legalitas dan legitimasi sumberkekuasaan. Posisi tertinggi dalam pemilu adalah rakyat, ketika rakyat berbondong-bondong datang kebilik suara, itu karena rakyat berharap, pemilu ini akan beru...
Read More
24Nov By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi Kehadiran dan Pidato Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara Rakerda APDESI Jawa Barat “Kerap Melakukan Kampanye Terselubung, Presiden Harus Berhentikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto”

Siaran Pers Imparsial019/Siaran-Pers/IMP/XI/2023 Menyikapi Kehadiran dan Pidato Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara Rakerda APDESI Jawa Barat “Kerap Melakukan Kampanye Terselubung, Presiden Harus Berhentikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto” Pada Kamis, 23 November 2023, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat di Bandung. Dalam pidato dihadapan sekitar 5.000 kepala desa, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kehadirannya adalah sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kapasitasnya sebagai calon Presiden 2024. Imparsial memandang, kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara APDESI tersebut sulit untuk tidak dikaitkan dengan statusnya seba...
Read More
22Nov By dadoNo Comments
Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu DemokratisMenyikapi deklarasi dukungan delapan (8) organisasi perangkat desa terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 “Deklarasi Dukungan Organisasi Perangkat Desa Berpotensi Mengarah pada Pelanggaran Pemilu, Harus Diawasi dan Dicegah oleh Bawaslu”

Siaran Pers BersamaKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu DemokratisMenyikapi deklarasi dukungan delapan (8) organisasi perangkat desa terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 “Deklarasi Dukungan Organisasi Perangkat Desa Berpotensi Mengarah pada Pelanggaran Pemilu, Harus Diawasi dan Dicegah oleh Bawaslu” Pada Minggu, 19 November 2023, kelompok Desa Bersatu yang terdiri dari delapan (8) organisasi perangkat desa, yang terdiri dari APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (P...
Read More
19Nov By dadoNo Comments
Press Release

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Melawan LupaMenyikapi Pernyataan Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, terkait Kasus Pelanggaran HAM yang Diduga Melibatkan Prabowo Subianto “Pernyataan Hashim Djojohadikusumo Menyakiti Hati Korban dan Keluarga Korban serta Melukai Rasa Keadilan Masyarakat”

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Melawan LupaMenyikapi Pernyataan Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, terkait Kasus Pelanggaran HAM yang Diduga Melibatkan Prabowo Subianto “Pernyataan Hashim Djojohadikusumo Menyakiti Hati Korban dan Keluarga Korban serta Melukai Rasa Keadilan Masyarakat” Belum lama ini, adik dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo memberikan pernyataan terkait kasus penghilangan orang secara paksa (penculikan) aktivis 1997-1998 yang diduga melibatkan kakaknya yaitu Prabowo Subianto dengan menyatakan bahwa keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak memiliki bukti. Hashim bahkan mengatakan bahwa kasus tersebut sudah dibahas sebanyak 10.000 kali dan dugaan keterlibatan Prabowo Subianto tidak ter...
Read More
17Nov By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi jatuhnya dua pesawat Contra Insurgency (Coin) Embraer Super Tucano di sekitar kawasan Gunung Bromo Jawa Timur “Harus Ada Investigasi Secara Menyeluruh, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab”

Siaran Pers Imparsial.018/Siaran-Pres/IMP/XI/2023 Menyikapi jatuhnya dua pesawat Contra Insurgency (Coin) Embraer Super Tucano di sekitar kawasan Gunung Bromo Jawa Timur "Harus Ada Investigasi Secara Menyeluruh, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab" Pada tanggal 16 November 2023 dua pesawat Contra Insurgency (Coin) Embraer Super Tucano milik TNI AU jatuh di sekitar kawasan Bromo Jawa Timur. Terhadap peristiwa itu kami mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada TNI dan utamanya kepada keluarga pilot tempur yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kami berharap peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa datang. Imparsial mencatat sejak 2015 hingga kini setidaknya telah terjadi 19 kali kecelakaan alutsista terjadi di Indonesia. Kami mema...
Read More
12Nov By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi Fit and Proper Test Agus Subiyanto sebagai Calon Panglima TNI yang baru “DPR Harus Selidiki Dugaan Adanya Political Interest Di balik Penunjukan KSAD Sebagai Calon Tunggal Panglima TNI, Pastikan Netralitas TNI dalam Pemilu 2024”

Siaran Pers Imparsial017/Siaran-Pres/IMP/XI/2023 Menyikapi Fit and Proper Test Agus Subiyanto sebagai Calon Panglima TNI yang baru "DPR Harus Selidiki Dugaan Adanya Political Interest Di balik Penunjukan KSAD Sebagai Calon Tunggal Panglima TNI, Pastikan Netralitas TNI dalam Pemilu 2024” Komisi I DPR RI telah mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usulan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR pada 30 Oktober 2023, nama Agus Subiyanto diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon pengganti Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan segera pensiun pada akhir bulan November 2023. Berdasarkan informasi dari Ketua Komisi I DPR yang diberitakan di...
Read More
11Nov By dadoNo Comments
Press Release

Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran adalah Bentuk Kecurangan Pemilu dan Harus Ditindak Tegas”

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis "Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran adalah Bentuk Kecurangan Pemilu dan Harus Ditindak Tegas" Dugaan kuat Pemasangan Baliho Prabowo - Gibran yang dilakukan oleh Polisi karena ada instruksi dari atasan menambah panjang masalah baru dalam Pemilu dan Demokrasi kita. Informasi dari beberapa sumber media masa yang menyebutkan Pemasangan Baliho Prabowo - Gibran yang diduga kuat dilakukan oleh Polisi di Jawa Timur (Media Indonesia, 11 November 2023) membuktikan terjadinya kondisi ketidaknetralan Polisi dalam proses Pemilu. Kami menilai dalam negara demokrasi dan negara hukum, tugas dan fungsi utama polisi adalah menjalankan penegakkan hukum dan menjaga kemananan ketertiban masyarakat sesuai man...
Read More
9Nov By dadoNo Comments
Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa, Aparat Pertahanan-Keamanan Negara Harus Netral dalam Pemilu”

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis "Hentikan Intimidasi Terhadap Mahasiswa, Aparat Pertahanan-Keamanan Negara Harus Netral dalam Pemilu" Silang sengkarut terkait batas usia capres/cawapres masih menyisakan persoalan. Setelah MKMK memutuskan penghentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, kali ini Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang mengaku mendapat intimidasi dari aparat pertahanan-keamanan. Tidak hanya Melki secara pribadi melainkan juga keluarganya di Pontianak. Melki menduga intimidasi tersebut bertalian dengan protes yang dia lakukan bersama dengan gerakan mahasiswa lainnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres. Kami mengecam tindakan intimida...
Read More
8Nov By dadoNo Comments
Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil “Pernyataan Pak Prabowo Mengabaikan dan Merendahkan Hak-hak Masyarakat di Rempang”

Press ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil "Pernyataan Pak Prabowo Mengabaikan dan Merendahkan Hak-hak Masyarakat di Rempang" Belum lama ini, Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, mengatakan bahwa penolakan warga Pulau Rempan terhadap PSN Rempang Eco-City ada campur tangan intelijen asing. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo ketika menghadiri Simposium Geopolitik & Geostrategis Global serta Pengaruhnya terhadap Indonesia' di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta. Kami menilai pernyataan menteri pertahanan Prabowo tersebut merupakan bentuk pernyataan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab yang mengabaikan hak-hak masyarakat di Rempang. Pernyataan tersebut sangat tidak pantas mengingat yang dilakukan oleh masyarakat Rempang merupakan bagian dari perjuangan memper...
Read More
7Nov By dadoNo Comments
Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Keputusan MKMK Membuat Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Cacat Etika”

ress ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis "Keputusan MKMK Membuat Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Cacat Etika" Pada 07 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberentian Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas Uji Materi Perkara No. 90 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagai mana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan. Kami menilai keputusan MKMK menjadi tanda bahwa keputusan atas gugatan P...
Read More
4Nov By dadoNo Comments
Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Jadi Basis Nepotisme dan Dinasti, Bukan Untuk Anak Muda dan Tanda Kehancuran Demokrasi serta Mencederai Pemilu”

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Jadi Basis Nepotisme dan Dinasti, Bukan Untuk Anak Muda dan Tanda Kehancuran Demokrasi serta Mencederai Pemilu" Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media dari Amerika Serikat. Kami memandang, kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media internasional tersebut merupakan fakta persoalan p...
Read More
Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia
3Nov By dadoNo Comments
News, Press Release

Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia

Siaran Pers Imparsial 016/Siaran-Pres/IMP/X/2023 Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia Baru-baru ini, Handesblatt, salah satu media asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut media tersebut, pencawapresan Gibran dipandang sebagai pembangunan politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media yang berbasis di Amerika Serikat. Kami memandang, kondisi kemunduran demokra...
Read More
30Oct By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi proyek pembangunan sumur bor oleh kementerian pertahanan di sejumlah wilayah di Indonesia Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024

Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024 Siaran Pers Imparsial.    015/Siaran-Pres/IMP/X/2023        Menyikapi proyek pembangunan sumur bor oleh kementerian pertahanan di sejumlah wilayah di Indonesia Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024 Pada tanggal 29 Oktober 2023 Prabowo Subianto meresmikan beberapa titik sumur bor bantuan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa kedatangannya resmi sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye. Ia menyampaikan bahwa “Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tapi kalau ber...
Read More
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak DPR RI Melakukan Hak Angket Terkait Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi kepada Junta Militer Myanmar”
24Oct By dadoNo Comments
Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak DPR RI Melakukan Hak Angket Terkait Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi kepada Junta Militer Myanmar”

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak DPR RI Melakukan Hak Angket Terkait Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi kepada Junta Militer Myanmar” Hari ini, 24 Oktober 2023, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) mendatangi DPR untuk mendesak DPR RI agar melakukan hak angket terkait dugaan suplai senjata dan amunisi kepada junta militer Myanmar yang dilakukan oleh BUMN Indonesia. Menteri pertahanan dan kementerian BUMN juga tidak bisa lepas tanggunga jawab dari persoalan ini dan perlu dipanggil untuk dimintai keterangan. Hal ini penting dilakukan mengingat dampak dari dugaan suplai senjata dan amunisi tersebut yang mengakibatkan krisis kemanusiaan di Myanmar yang semakin berlarut dan tidak ...
Read More
Dugaan Suplai Senjata dari RI ke Myanmar Bakal Didalami Ombudsman
18Oct By dadoNo Comments
Human Rights, Press Release

Dugaan Suplai Senjata dari RI ke Myanmar Bakal Didalami Ombudsman

jpnn.com, JAKARTA - Ombudsman RI akan mengkaji dan mendalami dugaan suplai senjata dan amunisi secara ilegal dari Republik Indonesia (RI) ke Myanmar, sebagaimana pengaduan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan (koalisi SSR). Hal itu disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Muhammad Najih seusai beraudiensi dengan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari PBHI, Centra Initiative, Imparsial, ELSAM, KontraS, SETARA Institute, Forum De Facto, YLBHI, Amnesty International Indonesia, LBHM, ICJR, ICW, WALHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, LBHAP PP Muhammadiyah, Selasa (17/10). Ombudsman juga berencana menjalin koordinasi dengan Komnas HAM guna mendukung upaya dari koalisi masyarakat sipil supaya masalah ini bisa lebih terang dan jelas di mana kedudukan pemeri...
Read More
AUDIENSI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DENGAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN SUPLAI ILLEGAL SENJATA DAN AMUNISI OLEH PRESIDEN, KEMENTRIAN PERTAHANAN, KEMENTRIAN BUMN, MELALUI 3 BUMN KE JUNTA MILITER MYANMAR
17Oct By dadoNo Comments
Human Rights, Press Release

AUDIENSI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DENGAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN SUPLAI ILLEGAL SENJATA DAN AMUNISI OLEH PRESIDEN, KEMENTRIAN PERTAHANAN, KEMENTRIAN BUMN, MELALUI 3 BUMN KE JUNTA MILITER MYANMAR

RILIS PERS AUDIENSI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DENGAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN SUPLAI ILLEGAL SENJATA DAN AMUNISI OLEH PRESIDEN, KEMENTRIAN PERTAHANAN, KEMENTRIAN BUMN, MELALUI 3 BUMN KE JUNTA MILITER MYANMAR Kantor Ombudsman RI, 17 Oktober 2023. Muhammad Najih (Ketua Ombudsman Republik Indonesia) Ketua Ombudsman RI mengatakan akan mengkaji dan mendalami serta berkoordinasi dengan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan dengan domain kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman. Ia juga menyampaikan jika memungkinkan akan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI untuk mendukung upaya dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan supaya masalah ini bisa lebih terang dan jelas di mana kedudukan pemerintah dalam masalah ...
Read More
12Oct By dadoNo Comments
Press Release

Merespon Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB 2023-2026 “Indonesia Menjadi Anggota Dewan HAM PBB: Jangan Jadi Diplomasi Simbolik, Selesaikan Persoalan HAM di dalam Negeri!”

Siaran Pers ImparsialNo: 014/Siaran-Pers/IMP/X/2023 Merespon Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Dewan HAM PBB 2023-2026 “Indonesia Menjadi Anggota Dewan HAM PBB: Jangan Jadi Diplomasi Simbolik, Selesaikan Persoalan HAM di dalam Negeri!” Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode tahun 2023-2026. Pemilihan tersebut dilakukan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengklaim Indonesia memperoleh suara tertinggi jika dibandingkan negara-negara lain yang terpilih, yakni Kuwait, Jepang, dan Cina. Di satu sisi, hal tersebut mungkin menjadi salah satu capaian diplomatik Indonesia di tingkat global. Namun demikian, di sisi lainnya perlu dilihat kembali bahwa peran dan tanggung jawab menjadi Angg...
Read More
10Oct By dadoNo Comments
Press Release

Mempertanyakan Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Hak Hidup Setiap Warganya

Siaran Pers ImparsialNo: 013/Siaran-Pers/IMP/X/2023 Memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional “Mempertanyakan Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Hak Hidup Setiap Warganya” Pada tanggal 10 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati Internasional. Peringatan Hari Internasional tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kembali kesadaran bersama akan pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi dan martabat manusia, khususnya terkait dengan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang paling fundamental setiap manusia. Kami memandang, peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi praktik hukuman mati yang masih terus diterapkan di Indonesia. Sebagai n...
Read More
5Oct By dadoNo Comments
Press Release

Catatan Imparsial dalam Rangka Memperingati HUT Ke-78 TNI “Mewaspadai Kembalinya Dwifungsi di Tengah Stagnasi dan Kemunduran Agenda Reformasi TNI”

Press ReleaseNo. 012/SiaranPers/IMP/X/2023 Catatan Imparsial dalam Rangka Memperingati HUT Ke-78 TNI “Mewaspadai Kembalinya Dwifungsi di Tengah Stagnasi dan Kemunduran Agenda Reformasi TNI” Pada tanggal 5 Oktober 2023, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan berulang tahun yang ke-78. Imparsial menghaturkan selamat dan dirgahayu kepada TNI. Kami berharap TNI di usia yang tidak lagi muda ini semakin profesional, modern dan mampu terus memperbaiki dirinya sebagai angkatan bersenjata yang akuntabel, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Imparsial memandang, peringatan HUT TNI tidak cukup diperingati dan dirayakan hanya dengan seremoni dan rutinitas upacara tahun, tapi lebih jauh lagi harus benar-benar digunakan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan koreksi, teru...
Read More
3Oct By dadoNo Comments
Press Release

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Ada Esensiny

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil untuk Refomasi Sektor Keamanan Menyikapi Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono “Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Ada Esensinya” Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki usia pensiun pada November mendatang bergulir belakangan ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perpanjangan tersebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga mengungkapkan bahwa baik pergantian maupun perpanjangan usia pensiun Panglima TNI merupakan opsi yang terbuka. Kami memandang, proses perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI merupakan langkah yang bertentangan dengan hukum (ilegal) dan tidak memiliki u...
Read More
21Sep By dadoNo Comments
Press Release

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Memiliki Urgensi

Press Release ImparsialNo. 011/Siaran-Pers/IMP/IX/2023Menyikapi wacana perpanjangan usia pensiun Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono “Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Memiliki Urgensi” Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki usia pensiun pada November mendatang bergulir belakangan ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perpanjangan tersebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga mengungkapkan bahwa baik pergantian maupun perpanjangan usia pensiun Panglima TNI merupakan opsi yang terbuka. Imparsial memandang, proses perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI merupakan langkah yang bertentangan dengan hukum (inkonstitusional) dan tidak memiliki ur...
Read More
16Sep By dadoNo Comments
Press Release

Surveillance Terhadap Partai adalah bentuk Penyalahgunaan Intelijen Oleh Presiden Harus Diusut Tuntas

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan "Surveillance Terhadap Partai adalah bentuk Penyalahgunaan Intelijen Oleh Presiden Harus Diusut Tuntas"" Pada 16 September 2024, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen di Indonesia (BIN, BAIS dan Intelijen Polri) mengenai data, suvey dan arah Partai politik. Pernyataan ini disampaikan dalam acara rakernas Seknas Jokowi. Kami menilai hal ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia; Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi, Presiden beserta perangkat intelijenya menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantuan intelijen. Intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi terutama kepada...
Read More
13Sep By dadoNo Comments
Press Release

Rencana MA Terkait Pengamanan Pengadilan Seluruh Indonesia oleh TNI Bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Menciptakan Suasana Intimidatif di Ruang Pengadilan

Siaran Pers Imparsial 010/Siaran-Pres/IMP/IX/2023 “Rencana MA Terkait Pengamanan Pengadilan Seluruh Indonesia oleh TNI Bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Menciptakan Suasana Intimidatif di Ruang Pengadilan” Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Plt. Sekretaris MA, Sugiyanto, mewacanakan pengamanan untuk seluruh pengadilan di Indonesia dilakukan oleh TNI. MA beralasan bahwa pengamanan dari Polri sebagaimana yang berjalan selama ini bisa menimbulkan konflik kepentingan karena pengadilan seringkali menyidangkan kasus-kasus praperadilan di mana termohonnya adalah Kepolisian. Kami memandang bahwa pelibatan militer dalam pengamanan pengadilan di seluruh Indonesia adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan. Apalagi jika alasannya sebagaima...
Read More
28Aug By dadoNo Comments
Security Sector Reform, Press Release

Kejahatan Oknum Paspampres Harus Diadili di Peradilan Umum dan Darurat Reformasi Peradilan Militer

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan "Kejahatan Oknum Paspampres Harus Diadili di Peradilan Umum dan Darurat Reformasi Peradilan Militer" Kasus kejahatan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Paspampres terhadap warga Aceh bernama Imam Masykur adalah suatu bentuk kejahatan kejam, keji dan tidak berperikemanusiaan. Koalisi mendesak agar proses hukum terhadap oknum anggota Paspampres itu dilakukan dalam peradilan umum dan tidak dalam peradilan militer. Hal ini menjadi penting untuk memastikan proses hukumnya berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam penyelesaian kasus ini sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya dapat terpenuhi. Koalisi menilai tindakan penculikan dan penyik...
Read More
15Aug By dadoNo Comments
Press Release

Bebasnya Mayor Dedi dari Jerat Pidana: Bukti Penegakan Hukum di Internal TNI Harus Direformasi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Menyikapi Keterangan Kadispenad TNI Terkait Kasus Mayor Dedi Hasibuan terkait Hasil Penyelidikan Puspom TNI dan Puspomad yang membebaskan dari Jerat Pidana “Bebasnya Mayor Dedi dari Jerat Pidana: Bukti Penegakan Hukum di Internal TNI Harus Direformasi” Pada Senin 14 Agustus 2023 Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan tidak ditemukan unsur pidana dari tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang menggeruduk Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Mayor Dedi Hasibuan kemudian diserahkan kembali ke kesatuan Kodam Bukit Barisan. Kami memandang, hasil proses penyelidikan Puspom TNI dan Puspomad TNI yang tidak memproses pidana Mayor Dedi semakin menegaskan bahwa mekanisme penegakan hukum oleh ...
Read More
11Aug By dadoNo Comments
Press Release

Pernyataan Kababinkum Keliru, Prajurit TNI Tidak Boleh Menjadi Penasihat Hukumdalam Lingkup Peradilan Umum

Siaran Pers ImparsialNo. 09/Siaran-pers/IMP/ VIII/2023 Menyikapi Keterangan Kababinkum TNI Terkait Kasus Mayor Dedi Hasibuan di PolrestabesMedan“Pernyataan Kababinkum Keliru, Prajurit TNI Tidak Boleh Menjadi Penasihat Hukumdalam Lingkup Peradilan Umum” Pada tanggal Kamis 10 Agustus 2023 Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNILaksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro beserta jajaran telah menyelenggarakan konferensipers terkait kasus Mayor Dedi Hasibuan yang mengeruduk Polrestabes Medan Sumatera Utara.Dalam konferensi pers tersebut Kresno Buntoro menyampaikan bahwa TNI memilikikewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada keluarga prajurit. Kami memandang, pernyataan Kababinkum TNI yang menyatakan anggota TNI dapat memberibantuan hukum bagi prajurit TNI dan keluarga menunjukk...
Read More
6Aug By dadoNo Comments
Press Release

Kejadian di Mapolrestabes Medan Tidak Dibenarkan dalam Negara Hukum

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kejadian di Mapolrestabes Medan Tidak Dibenarkan dalam Negara Hukum Pada 5 Agustus 2023 sejumlah anggota TNI mendatangi Mapolrestabes Medan.Mereka menanyakan proses hukum yang berjalan di Mapolrestabes Medan. Kapendam I/BB Kolonel Riko Siagian menyesali langkah Mayor Dedi yang membawa anggotanya tersebut (Waspada Online 05/08/2023). Kami menilai upaya mendatangi Mapolrestabes Medan oleh oknum anggota TNI (sekitar 40an/ Tribun medan 05/08/23) Patut diduga kuat sebagai bentuk tindakan intimidasi dan sewenang-wenang, yang tidak dibenarkan dalam negara hukum. Tindakan seperti ini dapat mengganggu dan merusak jalannya proses penegakan hukum, dalam rangka meraih keadilan. Dalam negara hukum tidak bisa dan tidak boleh, siapapun dia, termasuk oknum T...
Read More
4Aug By dadoNo Comments
Press Release

Menteri Pertahanan Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab dalam Polemik Kasus Korupsi di Basarnas

Siaran Pers ImparsialNo. 008/Siaran-Pers/IMP/VIII/2023 “Menteri Pertahanan Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab dalam Polemik Kasus Korupsi di Basarnas" Beberapa saat lalu terjadi tarik menarik kewenangan antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus korupsi Basarnas yang melibatkan pimpinan Basarnas yang merupakan TNI aktif. Kami menilai, kasus tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan jernih dan mudah jika Menteri Pertahanan mengkoordinasikan dan meminta pada Panglima TNI dan Danpuspom TNI agar kasus tersebut diselesaikan melalui peradilan umum di mana KPK-lah yang harus memproses hukum kasus itu. Upaya menarik kasus kejahatan dari yuridiksi peradilan umum ke peradilan militer dengan pelakunya anggota militer dan warga sipil hanya bisa dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan bukan ...
Read More
1Aug By dadoNo Comments
News, Press Release

Presiden Jokowi Harus Segera Dorong Revisi UU Peradilan Militer dan Tarik PerwiraTNI Aktif dari Jabatan Sipil

Siaran Pers ImparsialNo. 006/Siaran-Pers/IMP/VIII/2023 Merespon Pernyataan Presiden Jokowi Terkait Rencana Evaluasi Penempatan TNI di JabatanSipil dalam Kasus Kabasarnas “Presiden Jokowi Harus Segera Dorong Revisi UU Peradilan Militer dan Tarik PerwiraTNI Aktif dari Jabatan Sipil” Pada tanggal 27 Juli 2023, merespon silang sengkarut kewenangan penangkapan Kepala BadanSAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi antara KPK dan TNI, Presiden JokoWidodo menyatakan akan mengevaluasi penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil.Dikatakan Presiden, “Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah (perwira tinggi TNIyang menduduki jabatan sipil) itu. Semuanya (akan dievaluasi) karena kita tidak mau lagidi tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi...
Read More
KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
30Jul By dadoNo Comments
Press Release

KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

Foto Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)” Pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan praktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranya berlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Namun demikian, KPK justru meminta maaf atas penetapan tersangka ke dua prajurit TNI tersebut dan menyerahkan proses h...
Read More
28Jul By dadoNo Comments
Press Release

Selesaikan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (PengadilanTindak Pidana Korupsi)

Siaran Pers ImparsialNo. 005/SP-IMP/VII/2023 “Selesaikan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (PengadilanTindak Pidana Korupsi” Pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaanpraktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas. KPK kemudian menetapkan 5 orangsebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranyaberlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi danKoordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.Namun demikian, KPK justru meminta maaf atas penetapan tersangka ke dua prajurit TNItersebut dan menyerahkan proses hukum terhadap keduanya kepada Puspom TNI denganalasan yurisdiksi hukum keduanya sebagai militer aktif berada di b...
Read More
DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA
26Jul By dadoNo Comments
News, Press Release

DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA

Menjelang Pemilihan Umum 2024, Kontestasi politik kian Menguat. Sayangnyadiskursus mengenai Hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi tidak menjadimainstream dalam ruang politik Pemilu. Dinamika yang berkembang lebih padamemperlihatkan kontestasi pemenangan kandidat bukan kontestasi ide dangagasan. Kami menilai isu dan agenda HAM tidak lagi dianggap sebagai hal yang pentingbagi pembangunan politik demokrasi. Para aktor politik masa lalu yang telahmenjadi elit penguasa telah membajak dan merekayasa ulang bagaimana peristiwapelanggaran HAM Berat masa lalu, sekaligus kondisi korban dan pelakupelanggaran HAM berat masa lalu. Tentunya hal ini berbahaya bagi demokrasi danHAM serta menyakiti hati para korban yang masih berjuang demi keadilan. Kami memandang, penyelesaian kasus-kasus pelan...
Read More
18Jul By dadoNo Comments
Press Release

Menyikapi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo Periode II

Siaran Pers ImparsialNo: 004/Siaran-Pers/IMP/VII/2023Menyikapi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo Periode II “Reshuffle Kabinet Minus Evaluasi Bidang Hukum dan HAM” Pada 17 Juli 2023, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju danDewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dalam reshuffle kabinet tersebut, tercatat ada satuMenteri, lima Wakil Menteri, dan dua Wantimpres yang dilantik langsung oleh Presiden. Imparsial memandang, reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepalapemerintahan dalam memilih para pembantu Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Meskidemikian, upaya reshuffle tersebut seharusnya dilakukan dengan berdasar pada evaluasi kinerja dancapaian, termasuk mencermati pandangan masyarak...
Read More
12Jun By dadoNo Comments
Security Sector Reform, Press Release

Sarang Impunitas: Pemerintah dan DPR Segera Reformasi Peradilan Militer

Siaran Pers ImparsialNo: 003/Siaran-Pers/IMP/VI/2023 Menyikapi Pemberian Kenaikan Pangkat dan Promosi Jabatan terhadap Pelaku Pembunuhansebagai Kapendam XII/Tanjungpura “Sarang Impunitas: Pemerintah dan DPR Segera Reformasi Peradilan Militer” Kasus Kolonel Ade Rizal Muharram yang kembali berdinas aktif di TNI setelah divonis empat(4) tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan menjadi perhatian publik.Berdasarkan informasi yang berkembang di berbagai media, setelah selesai menjalanihukuman pada 2020, yang bersangkutan mendapat kenaikan pangkat dan promosi jabatan.Sejak 7 Januari 2023, Kolonel Ade Rizal Muharram diangkat menjadi Kepala PeneranganKodam (Kapendam) XII/Tanjungpura. Hal ini dibenarkan oleh Kadispenad Brigjen TNIHamim Tohari yang menyatakan bahwa yang bersangkuta...
Read More
7Jun By dadoNo Comments
Human Rights, Press Release

Pernyataan Menteri Pertahanan Tidak Sejalan Konstitusi dan Minim Penghormatan HAM

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa "Pernyataan Menteri Pertahanan Tidak Sejalan Konstitusi dan Minim Penghormatan HAM" Pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang mewakili Pemerintah RI dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue, 3 Juni 2023 di Singapura, mengandung banyak masalah: Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan. Keempat bentuk penyelesaian yang ditawarkan, salah satunya melalui jalan referendum adalah proposal yang buruk mengingat ini adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain, bukan konflik internal dan tidak menghormati satu prinsip mendasar dalam hukum internasional, yaitu kedaulatan neg...
Read More
23May By dadoNo Comments
Press Release

Hentikan Rencana Penambahan KODAM di 38 Provinsi, Presiden Harus Evaluasi Menteri Pertahanan

Siaran Pers ImparsialNo.003/Siaran-Pers/IMP/V/2023Menyikapi rencana penambahan Kodam di Seluruh Provinsi di IndonesiaHentikan Rencana Penambahan KODAM di 38 Provinsi, Presiden Harus Evaluasi Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Provinsi Indonesia meskipun banyak kritik dan penolakan dari berbagai kalangan. Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan penambahan struktur teritorial TNI AD tersebut penting untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menyampaikan bahwa TNI AD telah mengirimkan surat ke Mabes TNI dan rencana penambahan Kodam di tiap provinsi prosesnya seka...
Read More
9May By dadoNo Comments
Press Release

Revisi UU TNI Mengembalikan DwiFungsi, Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Reformasi

Press ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Revisi UU TNI Mengembalikan DwiFungsi, Melanggar Konstitusi dan Mengkhianati Reformasi" Pemerintah saat ini tengah menyiapkan agenda revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kami menandang pemerintah sebaiknya meninjau ulang agenda revisi UU TNI, mengingat hal ini bukan merupakan agenda yang urgen untuk dilakukan saat ini. Ditambah lagi, substansi perubahan yang diusulkan oleh pemerintah bukannya memperkuat agenda reformasi TNI yang telah dijalankan s...
Read More
2May By dadoNo Comments
Press Release

Pernyataan Pangdam Siliwangi Bersifat Politis dan Harus Dikoreksi

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis "Pernyataan Pangdam Siliwangi Bersifat Politis dan Harus Dikoreksi" Pada tanggal 10 April 2023, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo selaku Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, membuat tulisan opini berjudul “Etika Menuju 2024”. Dalam tulisan tersebut, Pangdam memaparkan tentang persoalan kondisi kebangsaan, khususnya terkait dengan Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Kami menilai pernyataan Pangdam dalam tulisan tersebut sangat berdimensi dan bernuansa politis. Substansi tulisan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk pernyataan politik, yang dibuat oleh prajurit militer aktif, yang tentunya berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan supremasi politik sipil di Indonesia. Pernyataan Pangdam yang men...
Read More
27Apr By dadoNo Comments
Press Release

Presiden Perintahkan KASAD dan Panglima TNI, Segera Pastikan Dihentikannya Semua Bentuk Penyerangan, Pernyataan Provokatif dan Tindakan Prajurit yang Melanggar Hukum

Siaran Pers Centra Initiative, PBHI Nasional, Imparsial, ELSAM Presiden Perintahkan KASAD dan Panglima TNI, Segera Pastikan Dihentikannya Semua Bentuk Penyerangan, Pernyataan Provokatif dan Tindakan Prajurit yang Melanggar Hukum Tindakan aksi penyerangan dan Kekerasan yang di lakukan oknum anggota TNI kembali lagi terjadi di Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari (26/4). Tindakan ini terjadi secara berturut-turut setelah sebelumnya terjadi di Kupang, NTT seminggu sebelumnya pada Rabu (19/4). Selain itu, terdapat video yang beredar di media sosial yang dilakukan oknum TNI yakni seorang perwira tinggi yang menyampaikan pernyataan tidak sepantasnya yakni memerintahkan melakukan sweaping paska kejadian Kupang. Kami menilai tindakan serangan dan kekeraaan terhadap tempat te...
Read More
20Apr By dadoNo Comments
Press Release

Pelaku Kekerasan di Kupang Harus di Hukum dan Semua Pihak Harus Menjamin Rasa Aman Masyarakat

Siaran Pers ImparsialNo: 002/Siaran-Pers/IMP/IV/2023 "Pelaku Kekerasan di Kupang Harus di Hukum dan Semua Pihak Harus Menjamin Rasa Aman Masyarakat" Dinamika Keamanan di Kota Kupang sempat mengalami situasi yang tidak aman pada 19 dan 20 April 2023. Kondisi itu di akibatkan dari terjadinyaserangan dan kekerasan ke beberapa tempat yang dilakukan orang tidak dikenal (OTK). Akibat dari serangan dan kekerasan itu situasi dan kondisi di Kota Kupang sempat mengalami situasi yang mencekam. Imparsial menilai tindakan serangan dan kekeraaan terhadap tempat tertentu yang mengakibatkan situasi dan Kondisi di Kota Kupang mengalami kondisi yang sempat mencekam dan tidak aman adalah hal yg memprihatinkan. Rasa aman masyarakat terganggu dan terancam oleh kondisi yang terjadi. Oleh karena itu, se...
Read More
18Apr By dadoNo Comments
Press Release

Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ”Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog” Pilihan operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan. Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka Koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan. Peristiwa gugurnya prajurit dalam sebuah operasi yang disebut oleh TNI sebagai operasi penyelamatan Pilot maskapai Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) tentu menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga prajurit yang gugur dan keluarga besar TNI. Karena itu, Koalisi menghaturkan rasa duka cita sekaligus berharap tidak ada lagi nyawa anak bangsa yang gugur akibat operasi militer di Papua. Kam...
Read More
16Apr By dadoNo Comments
Press Release

Polisi Brutal di Bengkulu Tanda Gagalnya Reformasi Polisi

Siaran persKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Polisi Brutal di Bengkulu Tanda Gagalnya Reformasi Polisi” Tindakan brutal aparat kepolisian semakin hari semakin meningkat, kali ini dialami oleh seorang “Anak” di Bengkulu. Dari video yang beredar di media sosial korban dijatuhkan ke aspal dan lehernya ditekan dengan lutut sang polisi. Dalam video tersebut terlihat korban mengalami kesusahan bernafas. Kejadian tersebut mengingatkan kita pada kasus George Floyd yang memantik gelombang besar demonstrasi di AS. Kami menilai bahwa berlanjutnya brutalitas polisi menandakan reformasi Polri jalan di tempat atau bahkan mundur ke belakang. Reformasi 1998 telah memandatkan penghapusan kultur kekerasan di tubuh kepolisian agar menjadi humanis dan demokratis. Kami menil...
Read More
DEKLARASI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMILU DEMOKRATIS
13Apr By dadoNo Comments
Aktivitas, Human Rights, Press Release

DEKLARASI KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMILU DEMOKRATIS

 DEKLARASI  KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMILU DEMOKRATIS Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme politik dalam kehidupan negara demokrasi yang bertujuan mendorong terjadinya proses peralihan kekuasaan secara demokratis. Pemilu menjadi ruang politik awal bagi rakyat untuk memastikan para pemimpin yang terpilih dapat menyuarakan dan mewujudkan kehendak serta aspirasi rakyat. Pemilu harus dijalankan secara berkala, sehingga tidak boleh ditunda apalagi ditiadakan. Penundaan Pemilu merupakan bentuk penghianatan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya selama ini, Pemilu acapkali tidak seluhur tujuan mulianya, karena faktanya seringkali rakyat hanya sebatas diberi janji-janji politik penuh harapan, akan tetapi mereka justru dilupakan setelah para po...
Read More
6Apr By dadoNo Comments
Press Release

“Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Kembali Terancam di Jawa Barat”

Siaran Pers ImparsialNo: 002/Siaran-Pers/IMP/IV/2023Merespon Penyegelan Gereja oleh Bupati Purwakarta“Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Kembali Terancam di Jawa Barat” Pada 1 April 2023, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika melakukan penyegelan terhadapbangunan semi permanen yang terletak di Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao,Kabupaten Purwakarta. Bangunan tersebut telah digunakan oleh Jemaat Gereja KristenProtestan Simalungun (GKPS) sebagai tempat ibadah sejak 2021. 1 Penyegelan ini ditenggaraiakibat desakan dari kelompok intoleran yang ada di Purwakarta.Direktur Imparsial, Gufron Mabruri memandang, “sikap yang diambil oleh BupatiPurwakarta yang menyegel tempat peribadatan jemaat GKPS merupakan tindakandiskriminatif dan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi. Pemeri...
Read More
16Mar By dadoNo Comments
Press Release

Merespon Putusan Hakim Terkait Tragedi Kanjuruhan“Vonis Tragedi Kanjuruhan Menciderai Rasa Keadilan Korban”

Siaran Pers ImparsialNo: 001/Siaran-Pers/IMP/III/2023Merespon Putusan Hakim Terkait Tragedi Kanjuruhan“Vonis Tragedi Kanjuruhan Menciderai Rasa Keadilan Korban" Pada hari ini, 16 Maret 2023 mejelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memutus perkara terhadap3 orang terdakwa tragedi Kanjuruhan. Masing-masing terdakwa mendapat hukuman yang berbeda, bahkan ada yang divonis bebas. AKP Hasdarmawan divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa sebelumnya 3 tahun. Sementara itu untuk AKP Bambang Sidik (Kasat Samapta) dan Kompol Wahyu(Kabag Ops Polres Malang) justru divonis bebas dari tunutan Jaksa sebelumnya yaitu juga selama 3 tahun. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, memandang “putusan majelis hakim terhadap keempat terdakwatersebut menciderai rasa keadilan masyarakat, te...
Read More
3Mar By dadoNo Comments
Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua

Rilis PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua “Pemerintah harus evaluasi dan akhiri pendekatan keamanan di Papua yang selalu menimbulkan korban jiwa” Pada 23 Februari 2023 terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari berbagai sumber, termasuk jaringan dan jurnalis, aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa. Atas hal tersebut kami organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua: Pertama, mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban sekaligus berharap pengungkapan terhad...
Read More
15Feb By dadoNo Comments
Press Release

Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat, Kewibawaan Presiden Dipertanyakan

Siaran Pers KOMPAK KBBRabu, 15 Februari 2023 Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat, Kewibawaan Presiden Dipertanyakan Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan mempertanyakan kewibawaan Presiden lantaran perintah dan teguran Jokowi kepada para kepala daerah dan Forkopimda agar kebebasan beragama dan beribadah dijamin negara justru diabaikan. Fakta Bupati dan Forkopimda Sukabumi pada awal Februari 2023 melarang muslim Ahmadiyah di Parakansalak membangun sarana pendidikan maupun kegiatan keagamaan lainnya dan sebelumnya, 26 Januari 2023, Forkopimda Sintang, Kalimantan Barat, menyesatkan Ahmadiyah dan melarang mereka melakukan aktivitas keagamaan , bagi Halili, menjadi bentuk pembangkangan para kepala daerah. “Kewibawaan Presiden dipertanyakan....
Read More
21Dec By dadoNo Comments
Press Release

Pemerintah dan DPR Harus Evaluasi dan Koreksi Pendekatan Militeristik di Papua

Siaran Pers ImparsialNo. 023/Siaran-Pers/IMP/XII/2022Menyikapi Arahan Presiden terkait Penanganan Konflik Papua pada saat Pelantikan PanglimaTNI Laksamana Yudho Margono“Pemerintah dan DPR Harus Evaluasi dan Koreksi Pendekatan Militeristik di Papua” Pada tanggal 19 Desember 2022, Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana TNIYudho Margono sebagai Panglima TNI yang baru, menggantikan Jenderal TNI AndikaPerkasa yang telah memasuki masa pensiun. Panglima TNI yang baru diharapkan dapatmelakukan sejumlah terobosan penting dan positif untuk mendorong TNI kedepan semakinprofesional, kuat dan modern serta menjamin penghormatan terhadap demokrasi, negarahukum dan hak asasi manusia. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikansejumlah arahan kepada Panglima TNI yang baru, salah satunya ...
Read More
14Dec By dadoNo Comments
Press Release

Pemerintah Indonesia Harus Hormati Pendapat Lembaga HAM Internasional

  Siaran Pers Imparsial No: 024/Siaran-Pers/IMP/XII/2022 Menyikapi Pemanggilan Perwakilan PBB untuk Indonesia oleh Kementrian Luar Negeri Indonesia terkait Sikap PBB terhadap Pengesahan RKUHP di Indonesia “Pemerintah Indonesia Harus Hormati Pendapat Lembaga HAM Internasional” Kementrian luar negeri Republik Indonesia diberitakan memanggil perwakilan PBB untuk Indonesia pada hari Senin, 12 Desember 2022. Pemanggilan ini ditengarai akibat siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor PBB di Indonesia pada 8 Desember 2022 lalu terkait pengesahan RKUHP yang baru pada 6 Desember 2022 oleh DPR RI.[1] Dalam siaran pers ini, PBB menyayangkan pengesahan RKUHP yang baru ini karena masih memiliki sejumlah catatan terkait hak asasi manusia. Disebutkan pula dalam siaran pers terseb...
Read More
29Nov By dadoNo Comments
Press Release

DPR Jangan Memberi Blangko Kosong kepada Calon Panglima TNI Baru

Siaran Pers ImparsialNo: 023/Siaran-Pers/IMP/XI/2022Menyikapi Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI Baru“DPR Jangan Memberi Blangko Kosong kepada Calon Panglima TNI Baru” Pada tanggal 28 November 2022 kemarin, dalam Surpres yang dikirim ke DPRI RI, Presiden JokoWidodo secara resmi mengajukan Laksamana TNI Yudo Margono (KSAL) sebagai calonPanglima TNI baru untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang tidak lama lagi akanmemasuki masa pensiun. Berdasarkan informasi yang berkembang, Komisi I DPR RI akan segeramelakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan olehPresiden. Kami memandang, pergantian panglima TNI harus dianggap sebagai momentum untukmelakukan perbaikan di tubuh TNI ke depan. Berdasarkan pasal 13 ayat (3) UU TNI,pengangkatan da...
Read More
en_GBEnglish (UK)
en_GBEnglish (UK) id_IDBahasa Indonesia