Kabar

Redam Kekerasan di Papua, Peneliti Imparsial Minta Pemerintah Tarik TNI Non-Organik dari Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Redam Kekerasan di Papua, Peneliti Imparsial Minta Pemerintah Tarik TNI Non-Organik dari Papua

Elvis Romario- 17 Juni 2021, 13:25 WIB PORTAL PAPUA-Sebagai upaya meredam kekerasan dan konflik senjata yang selama ini marak terjadi di Papua peneliti Imparsial, Hussein Ahmad meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Hussein juga untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo yang ingin pelbagai masalah di Papua bisa selesai tanpa senjata alias perundingan damai. "Kebijakan ini harus dibuktikan dengan menarik seluruh pasukan TNI Non Organik yang berasal dari luar Papua untuk mengurai eskalasi kekerasan yang terjadi," kata Hussein kepada wartawan, Selasa 15 Juni 2021, dikutip dari Antara. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini ialah upaya meredam kekerasan menciptakan  'jeda kemanusiaa...
Menimbang Pengganti Panglima TNI Hadi: Andika atau Yudo Margono?
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Menimbang Pengganti Panglima TNI Hadi: Andika atau Yudo Margono?

Oleh: Andrian Pratama Taher - 17 Juni 2021 Andika Perkasa dan Yudo Margono disebut sebagai calon kuat pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Siapa yang akan dipilih Jokowi? tirto.id - “Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yang demikian itu, saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah.” Pernyataan itu diungkapkan Jenderal (purn) TNI Hendropriyono saat menjawab tudingan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo terkait upaya mendorong Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Ia geram karena pertemuan sebagai ajang silaturahmi di Istana Negara dengan Jokowi dirumorkan sebagai lobi-lobi kursi Panglima TNI. Narasi tersebut bukan hal baru....
Bangun Ketahanan Masyarakat Lebih Penting dari pada Pemolisian Masyarakat
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Bangun Ketahanan Masyarakat Lebih Penting dari pada Pemolisian Masyarakat

Sabir Laluhu Sabtu, 16 Januari 2021 - 20:30 WIB JAKARTA SINDONEWS.COM - Imparsial menilai membangun ketahanan masyarakat dari pengaruh ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme dari pada melaksanakan program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menegaskan, memang sampai saat ini masih ada berbagai macam kegiatan ekstrimisme yang mengarah kepada kekerasan, radikalisme, dan terorisme yang ada di lingkungan masyarakat. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, ujar Gufron, pemecahannya bukan dengan melaksanakan program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang ada dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021.  "Yang menjadi penting hari (sekarang) ini sebenarnya bagaimana membangun ket...
Imparsial Minta Penarikan TNI Non-Organik dari Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial Minta Penarikan TNI Non-Organik dari Papua

CNN Indonesia | Rabu, 16/06/2021 07:08 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua guna meredam kekerasan yang kerap terjadi di Papua selama ini. Hal itu ia sampaikan merespons arahan Presiden Joko Widodo yang ingin pelbagai masalah di Papua selesai tanpa senjata. "Kebijakan ini harus dibuktikan dengan menarik seluruh pasukan TNI Non Organik yang berasal dari luar Papua untuk mengurai eskalasi kekerasan yang terjadi," kata Hussein kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/6). Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah upaya meredam kekerasan dan menciptakan  'jeda kemanusiaan' di Papua. Salah satu c...
Jelang Pensiun, Hadi Tjahjanto Dinilai Masih Sisakan PR Sebagai Panglima TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jelang Pensiun, Hadi Tjahjanto Dinilai Masih Sisakan PR Sebagai Panglima TNI

Reporter: Egi Adyatama Editor: Aditya Budiman Selasa, 15 Juni 2021 13:19 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi akan memasuki masa pensiun pada November 2021. "Reformasi TNI masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Selama periode Hadi Tjahjanto, tidak terlihat ada capaian signifikan," kata Ghufron saat dihubungi, Selasa, 15 Juni 2021. Ia mengatakan di era kepemimpinan Hadi, kekerasan yang melibatkan anggota TNI masih terjadi. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah keterlibatan peran TNI dalam konteks keamanan dalam negeri dan ramah sipil semakin meluas. "Meskipun hal ini juga menjadi catatan untuk pem...
Imparsial: Menpan RB Harusnya Dukung Langkah Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK
HAM, Kabar

Imparsial: Menpan RB Harusnya Dukung Langkah Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK

Kompas.com - 09/06/2021, 17:31 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Imparsial Al Araf menilai, seharusnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mendukung langkah Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Araf juga menilai ucapan Tjahjo yang membandingkan TWK dengan penelitian khusus (litsus) pada era Orde Baru tidak tepat. Menurut Araf, dalam era demokrasi saat ini, HAM telah menjadi bagian norma bernegara yang harus dijunjung tinggi. "Sedangkan era Orde Baru yang merupakan era otoritarianisme menerapkan banyak praktik politik buruk termasuk terkait dengan isu hak asasi manusia," ujar dia. Araf mengatakan, praktek litsus pada era Orde Baru merupaka...
Presiden Diminta Batalkan Rencana Anggaran Modernisasi Alutsista dari Utang
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Presiden Diminta Batalkan Rencana Anggaran Modernisasi Alutsista dari Utang

4 Juni 2021 HUKUMONLINE.COM--Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang merancang anggaran untuk sektor pertahanan dalam rangka modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp1.700 triliun. Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun oleh Kemhan. Anggaran sebesar Rp1.700 triliun itu rencananya akan diperoleh dari pinjaman luar negeri dan diperuntukkan untuk proses akuisisi alpalhankam, biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya bunga selama lima periode renstra dan dana kontingensi. Anggaran tersebut direncananya akan dialokasikan pada renstra 2020- 2024. Dengan kata lain, anggaran sebesar itu rencananya akan dihabiskan dalam waktu 2,5 tahun. Rencana ini ...
Muatan Politis pada Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadratriliun
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Muatan Politis pada Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadratriliun

Jumat 04 Jun 2021 15:32 WIB Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Agus Yulianto REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, peningkatan anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga Rp 1,7 kuadratriliun berlebihan dan keluar dari skema minimum essential force (MEF). Selain itu, koalisi juga melihat hal tersebut kental akan dimensi politis menjelang pemilihan umum (Pemliu) 2024. "Koalisi menilai, peningkatan anggaran alutsista yang berlebihan serta keluar dari skema MEF ini adalah berlebihan, tidak beralasan, dan sangat kental dimensi politisnya," ujar salah satu perwakilan koalisi dari Centra Initiative, Al Araf, lewat keterangan pers, Jumat (4/6). Dia mengatakan, peningkatan anggaran di sektor pertahanan tersebut patut dic...
Ancaman Penjara Anggota Komcad Poin Utama Gugatan ke MK
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Ancaman Penjara Anggota Komcad Poin Utama Gugatan ke MK

CNN Indonesia | Selasa, 01/06/2021 04:35 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Ancaman pidana bagi peserta komponen cadangan (Komcad) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasioal untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) menjadi salah satu materi yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) M. Busyrol Fuad mengungkapkan ancaman sanksi pidana ini termuat dalam pasal 77, 78, dan 79 UU PSDN. "Kami menguji ketentuan terkait sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam beberapa pasal, misal pasal 77, pasal 78, dan 79. Ini berbahaya," kata Fuad dalam konferensi pers virtual yang digelar Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, Senin (31/5). Fuad menjelaskan, pasal 77 undang-undang tersebut mengatur ...