Kabar

PKPU 25 Dilanggar, Imparsial Minta Hasyim Asy’ari Dicopot dari Ketua KPU
Kabar

PKPU 25 Dilanggar, Imparsial Minta Hasyim Asy’ari Dicopot dari Ketua KPU

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri/Net  Harus ada evaluasi menyeluruh pada KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Terutama, soal pemilih yang membawa gawai atau HP ke bilik suara. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan, sejak hari pencoblosan sudah beredar berbagai video masyarakat saat merekam aktivitasnya di bilik suara. "Padahal Peraturan KPU (PKPU) 25/2023 secara tegas melarang membawa ponsel (HP) ke dalam bilik suara, apalagi melakukan dokumentasi atau perekaman," ujar Gufron dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2). Pasal 25 huruf e PKPU 25/2023 kata Gufron, dirancang untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses pemilu di Indonesia. "Membawa ponsel atau alat perekam lainnya ke dalam bilik suara jelas membuka pintu selebar-lebarnya bagi prakti...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hasyim Asy’ari Dicopot dari Jabatan Ketua KPU
Kabar

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hasyim Asy’ari Dicopot dari Jabatan Ketua KPU

Ketua KPU Hasyim Asy'ari(MI) MediaIndonesia-Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari segera dicopot dari jabatannya. Desakan itu dilayangkan menyusul begitu banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan Hasyim. Yang terbaru, ia mengizinkan pemilih membawa telepon seluler (ponsel) ke bilik suara. Padahal, itu bertentangan dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 yang secara tegas melarang pemilih membawa ponsel ke dalam bilik suara, apalagi melakukan dokumentasi atau perekaman. Membawa ponsel atau alat perekam lainnya ke dalam bilik suara membuka pintu selebar-lebarnya bagi praktik politik uang. Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menilai sikap Ketua KPU jelas telah melanggar atau bertentangan dengan aturan ya...
Masyarakat Didorong Bergerak Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
HAM, Kabar

Masyarakat Didorong Bergerak Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Direktur Imparsial Gufron Mabruri/Medcom.id/Theo Jakarta: Masyarakat didorong bergerak mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Demokratis menemukan berbagai dugaan kecurangan. "Sudah saatnya kelompok masyarakat sipil merapatkan barisan dan bergerak menyelamatkan demokrasi Indonesia," ujar Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Februari 2024. Pihaknya melihat dugaan itu semakin kuat usai hari pencoblosan. Misalnya, terkait penggelembungan suara pasangan calon (paslon) tertentu yang dinilai tak lazim. Terlebih, dalih penyelenggara yang menyalahkan sistem perihal salah input. "Ini menunjukkan bahwa Pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024, tidak legitimate serta meruntuhkan kedaulatan rakyat da...
Kejahatan secara TSM, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Hasil Pemilu 2024
HAM, Kabar

Kejahatan secara TSM, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Hasil Pemilu 2024

SINDONEWS-JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menolak hasil Pemilu 2024. Mereka juga mengajak masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang telah rusak karena kejahatan pemilu yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan pemungutan suara Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu mengonfirmasi bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi oleh anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. "Sejak awal Koalisi menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah paslon yang bermasalah," kata Jul...
Koalisi Masyarakat Sipil laporkan dugaan korupsi penjajakan pesawat jet bekas asal Qatar ke KPK – ‘Supaya tidak jadi isu liar
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil laporkan dugaan korupsi penjajakan pesawat jet bekas asal Qatar ke KPK – ‘Supaya tidak jadi isu liar

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi dalam penjajakan Mirage 2000-5 di lingkungan Kementerian Pertahanan. BCC-Isu penjajakan pembelian pesawat Mirage 2000-5 di lingkungan Kementerian Pertahanan telah menggelinding ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelompok masyarakat sipil yang melaporkan, beralasan laporan ini dilatarbelakangi agar isu ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar. Dalam keterangan sebelumnya, Kemenhan menyebut berita terkait tuduhan adanya korupsi di balik penjajakan jual-beli pesawat bekas asal Qatar ini sebagai “sesat, fitnah dan hoaks”. Dari mana asal mula isu ini berkembang? Mengapa koalisi masyarakat sipil baru sekarang melaporkan? Berikut hal-hal yang sejauh ini diketahui tentang polemik penjajakan pesawat bekas Mirage 2000-5 di li...
DARURAT KEJAHATAN PEMILU: RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PEMANTAUAN PENYIMPANGAN APARAT NEGARA DALAM PEMILU 2024
Aktivitas, Kabar

DARURAT KEJAHATAN PEMILU: RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PEMANTAUAN PENYIMPANGAN APARAT NEGARA DALAM PEMILU 2024

Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP): Imparsial, SETARA Institute, KontraS, Centra Initiative, KPPOD, Yayasan Inklusif DARURAT KEJAHATAN PEMILU: RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PEMANTAUAN PENYIMPANGAN APARAT NEGARA DALAM PEMILU 2024 Pendahuluan Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah mendorong diselenggarakannya demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. Demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan rakyat menuntut adanya kontrol rakyat atas pemerintahan, yang di antaranya dikonsolidasikan melalui penyelenggaraan pemilu secara berkala. Pemilu merupakan konfirmasi atas hakikat demokrasi sebagai kekuasaan rakyat, paling tidak demokrasi prosedural. Pemilu memastikan legalitas dan legitimasi sumber kekuasaan. Pemilu adalah arena demokrasi tertinggi ...
Imparsial Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Levelnya Kejahatan Politik
Kabar, News

Imparsial Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Levelnya Kejahatan Politik

INDOPOS.CO.ID – Direktur Imparsial Gufron Mabruri, mengatakan Imparsial menemukan sebanyak 121 kasus kecurangan pemilu selama penetapan capres-cawapres 13 November-5 Februari 2024. “Hasil pertemuan dari kawan-kawan ya hasil pemantauan kawan-kawan pertama ya dari kasus-kasus yang dikumpulkan oleh kawan-kawan ya tercatat ada 121 kasus,” katanya dipantau dari siaran YouTube Imparsial, Minggu (11/2/2024). Ia mengatakan bahwa temuan-temuan ini bukan hanya sebagai kecurangan namun sudah mengarah oada kejahatan pemilu. Gufron mengatakan kalau 121 masalah kecurangan pemilu ini dilakukan dengan 31 kategori. “Sebanyak 31 kategori tindakan penyimpangan aparatur negara di berbagai level dan tingkatan,” katanya. Ia mengklaim kalau temuan Imparsial atas 121 masalah kecurangan yang te...
Koalisi NGO Temukan Praktik Ketidaknetralan Aparat dan Pejabat Negara di Pemilu 2024
Kabar, News

Koalisi NGO Temukan Praktik Ketidaknetralan Aparat dan Pejabat Negara di Pemilu 2024

Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu menemukan praktik ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam pemilu yang terjadi di semua level. JAKARTA —  VOA-Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dari Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) hari Rabu (7/2) melansir laporan mengenai kecurangan dan ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam proses Pemilihan Umum 2024. SINGKAP terdiri dari puluhan lembaga swadaya masyarakat, termasuk KontraS, Imparsial, Setara Institute, Centra Initiative, Inklusif dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Koalisi NGO Untuk Keadilan Pemilu selama 13 November 2023 hingga 31 Januari 2024 ditemukan adanya 121 ...
Koalisi LSM Nilai Bukan Lagi Kecurangan Pemilu, melainkan Kejahatan Pemilu
Kabar, News

Koalisi LSM Nilai Bukan Lagi Kecurangan Pemilu, melainkan Kejahatan Pemilu

Koalisi LSM ragu pemilu berkeadilan akan terwujud dalam Pemilu 2024. Ada kejahatan pemilu yang melibatkan kekuasaan. Pengunjung berdiri di luar ruang sidang saat berlangsung sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (21/6/2023). Agenda sidang pembacaan temuan dan jawaban terlapor tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan KPU Kalimantan Utara terkait penambahan waktu yang diberikan kepada partai politik menyerahkan berkas badan calon legislatif. JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM untuk Keadilan Pemilu mengatakan, berbagai rangkaian pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilu selama ini sudah tidak bisa lagi dikategorikan sekadar sebagai sebuah kecurangan dalam kontestasi elektoral lima tahuna...
Kritik Akademisi kepada Jokowi Dinilai Sangat Objektif
Kabar, News

Kritik Akademisi kepada Jokowi Dinilai Sangat Objektif

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Tangkapan layar. Metronews.com-Jakarta: Peneliti Senior Imparsial, Al Araf mengatakan seharusnya negara tak perlu menanggapi kritikan akademisi sebagai aksi politik. Menurut Al Araf kritik yang disampaikan oleh para akademisi sifatnya objektif dan tak memiliki agenda tertentu. “Saya rasa orang akademisi ini sangat objektif dan ilmiah penilaian mereka tentang kondisi demokrasi yang mengalami kemunduran, ” kata Al Araf dalam tayangan Metro TV, Rabu, 7 Februari 2024. Al Araf menyebut kritik terhadap kemunduran demokrasi sesungguhnya telah disampaikan sejak lama. Namun, hal itu memuncak usai Mahkama Konstitusi mengeluarkan putusan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Baca Selanjutnya... Link : https://ww...
Sikapi Putusan DKPP, Koalisi Masyarakat Sipil Imbau Rakyat Harus Tolak Paslon 02
Kabar, News

Sikapi Putusan DKPP, Koalisi Masyarakat Sipil Imbau Rakyat Harus Tolak Paslon 02

Teras.id-DKPP menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. potretmaluku.id – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengapresiasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memberikan penegasan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sangat problematik pada berbagai aspek, terutama dari sisi etika dan hukum. DKPP menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. Baca Selanjutnya... Link : https://www.teras.id/read/535652/sikapi-putusan-dkpp-koalisi-masyarakat-sipil-imbau-rakyat-harus-tolak-paslon-...
Gerakan Guru Besar dan Akademisi Lintas Kampus Dinilai Jadi Kunci Selamatkan Demokrasi
Kabar

Gerakan Guru Besar dan Akademisi Lintas Kampus Dinilai Jadi Kunci Selamatkan Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada Pemilu 2024 ini. Kritik itu datang antara lain dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Gufron Mabruri, Direktur Imparsial, menilai publik kesal dengan pemerintahan Jokowi yang ingin melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerakan Guru Besar dan Akademisi Lintas Kampus Dinilai Jadi Kunci Selamatkan Demokrasi, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/02/03/gerakan-guru-besar-dan-akademisi-lintas-kampus-dinila...
Petisi Koalisi Masyarakat Sipil di Acara Kamisan Menyoal Pencalonan Prabowo-Gibran
HAM, Kabar

Petisi Koalisi Masyarakat Sipil di Acara Kamisan Menyoal Pencalonan Prabowo-Gibran

JPNN.COM-Dalam petisi yang dibacakan Ketua PBHI Julius Ibrani, koalisi masyarakat sipil menyerukan untuk menyelamatkan Indonesia dari kepentingan dan ambisi kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), keluarga, serta kroni-kroniny Petisi tersebut mengingatkan bahwa NKRI dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang, kelompok atau keluarga, tetapi demi seluruh rakyat. Kekuasaan di negara ini juga tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian Negara Indonesia. "Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak ...
Petisi Masyarakat Sipil Menuntut Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat
HAM, Kabar

Petisi Masyarakat Sipil Menuntut Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat

OKENEWS-Pembajakan yang sarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu, memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto jelas sarat KKN. Putusan MKMK yang jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat tidak digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi, bahkan membatalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Pada realitasnya, Gibran tetap dan terus dicalonkan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara. Baca Selanjutnya......
Petisi Masyarakat Sipil: Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi
HAM, Kabar

Petisi Masyarakat Sipil: Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi

MEDIAINDONESIA-ORGANISASI dan individu yang mengatasnamakan masyarakat sipil membuat petisi untuk calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka. 145 organisasi tergabung, beberapa di antaranya adalah Imparsial, WALHI, ELSAM, ICW, PBHI, Kontras, YLBHI, Centra Initiative, Setara Institute, dan Perludem. “Kami masyarakat sipil menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda Reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. Ini jelas tidak sejalan d...
Cuma Butuh 3 Bulan Buat Jokowi Mengubah Pernyataannya 180 Derajat, Sampai Dapat Julukan Khusus
Kabar

Cuma Butuh 3 Bulan Buat Jokowi Mengubah Pernyataannya 180 Derajat, Sampai Dapat Julukan Khusus

Suara.com - Hanya butuh tiga bulan bagi Presiden Joko Widodo mengubah pernyataannya 180 derajat soal kenetralan presiden dan menteri di Pilpres 2024. Jejak digital merekam jelas pernyataan Presiden Jokowi pada November 2023 dan kemarin. "Perlu saya sampaikan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral!" kata Presiden Jokowi (1/11/2023). Tak perlu waktu lama bagi presiden untuk mengubah pernyataan itu jadi kebalikannya. Pada Rabu (24/1/2024) ia mengatakan hal sebaliknya. baca selanjutnya... https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/25/112749/cuma-butuh-3-bulan-buat-jokowi-mengubah-pernyataannya-180-derajat-sampai-dapat-julukan-khusus
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Pengamat: Lebih Bagus Ketimbang Bersembunyi
HAM, Kabar

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Pengamat: Lebih Bagus Ketimbang Bersembunyi

eneliti senior dari Imparsial sekaligus Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf dalam diskusi dengan tajuk “Pasca Debat Capres Ketiga” yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Kawasan Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2024).. JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bisa berkampanye karena merupakan hak politik dinilai baik karena menegaskan posisinya dalam pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) ketimbang bermain di balik layar. "Bagus pak Presiden, jangan bersembunyi di balik kelambu. Lebih baik tampil di depan dan menyatakan 'Saya mau mendukung putra saya, saya mau berpihak, saya mau berkampanye'," kata Ketua Badan Pengurus Centra Initiative dan Pen...
Imparsial Persilakan Jokowi Memihak tapi Ajukan Cuti Dulu sebagai Presiden
Kabar

Imparsial Persilakan Jokowi Memihak tapi Ajukan Cuti Dulu sebagai Presiden

Peneliti senior Imparsial, Al Araf mengaku senang ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan dukungannya secara terbuka kepada pasangan nomori urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan akan berkampanye. "Wah saya bilang bagus pak presiden, jangan bersembunyi di balik kelambu. Lebih baik tampil di depan dan menyatakan 'memang saya mau mendukung putra saya, saya mau berpihak, saya mau kampanye', saya senang," ujar Al secara virtual dalam diskusi bertajuk 'Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei', Rabu (24/1/2024). Baca Selanjutnya... https://www.inilah.com/imparsial-persilakan-jokowi-memihak-tapi-ajukan-cuti-dulu-sebagai-presiden
Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista ( PT TMI), Hingga Kepemilikan Lahan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista ( PT TMI), Hingga Kepemilikan Lahan

Diskusi Publik Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista (PT TMI), hingga Kepemilikan Lahan Husein Ahmad (Koordinator Program Reformasi Sektor Keamanan- Imparsial) Terdapat sejumlah permasalahan dalam pengadaan Alutsista di era Menhan Prabowo Subianto. Prabowo tidak mau terbuka terkait visi-misinya sebagai Menteri Pertahanan. Misalnya, dalam pemaparan visi-misi di awal masa jabatannya dilakukan secara tertutup di Komisi I, tidak ingin diketahui publik. Padahal isu pertahanan ini merupakan barang publik. Anggaran Kemhan bersumber dari Anggaran Negara dan pajak rakyat, jadi publik harus pantau. Di awal masa jabatannya sebagai Menhan, Prabowo Subianto juga pernah minta angggaran 1700 Triliun. Dia mau tarik anggaran ...
Imparsial Kritik Kinerja Prabowo Selama Jadi Menhan: Lucu Bin Konyol
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Kinerja Prabowo Selama Jadi Menhan: Lucu Bin Konyol

Suara.com - Imparsial mengkritik kinerja calon presiden (capres) Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Mulai dari merahasiakan informasi pertahanan yang seharusnya diketahui publik hingga urusan Alutsista. Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan, sejak awal bertugas sebagai menhan, Prabowo seolah tidak ingin masyarakat mengetahui yang sudah dikerjakannya. Hussein kemudian mengambil contoh saat Kementerian Pertahanan (Kemhan) memaparkan visi-misi di Komisi I DPR RI. Hussein menyebut dalam pertama kalinya, pemaparan visi-misi Kemhan mendadak digelar secara tertutup. "Ketika di awal-awal dia menjabat sebagai menteri pertahanan, memang ada satu hal yang lucu bin konyol yaitu pertama kalinya pemaparan visi dan misi seorang menteri pertahanan di...
Kampanye Minim Gagasan Tutupi Rekam Jejak Kelam
HAM, Kabar

Kampanye Minim Gagasan Tutupi Rekam Jejak Kelam

I MediaIndonesia-STRATEGI kampanye calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengedepankan citra 'kegemoyan' ke publik dinilai sebagai upaya untuk menutupi catatan hitam masa lalu sebagai mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu. Catatan hitam yang dimaksud ialah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tentang penculikan mahasiswa pada 1997-1998. Direktur Imparsial Gufron Mabruri berpendapat gaya kampanye gimik oleh Prabowo memang bertujuan menyasar pemilih dari generasi Z. Mereka tidak mengalami peristiwa politik Indonesia sebelum 1998, atau saat Orde Baru. "Tentu saja ada kerentanan di kalangan pemilih generasi Z dan milenial terkait bagaimana strategi kampanye (Prabowo) itu coba memanipulasi mereka. Bagaimanapun rekam jejak itu yang akan memengaruhi jalann...
Kekerasan terhadap Relawan Ganjar-Mahfud Rusak Netralitas TNI di Pemilu 2024
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Kekerasan terhadap Relawan Ganjar-Mahfud Rusak Netralitas TNI di Pemilu 2024

SINDONEWS JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyatakan tindakan main hakim sendiri oleh Anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Boyolali terhadap relawan Ganjar-Mahfud tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Tindakan itu dinilai memicu munculnya prasangka ketidaknetralan TNI dalam Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menanggapi kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud oleh Anggota TNI di Boyolali, Sabtu (30/12/2023). Akibat penganiayaan itu, sejumlah orang terpaksa dirawat di rumah sakit. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, alasan penganiayaan karena sejumlah anggota TNI merasa terganggu dengan suara knalpot bising (brong) dari motor relawan Ganjar-Mahfud sewaktu berkampanye di ja...
Kekerasan Terhadap Relawan Dinilai Merusak Netralitas
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Kekerasan Terhadap Relawan Dinilai Merusak Netralitas

Ilustrasi penganiayaan/Medcom.id MentroTV-Jakarta: Kekerasan terhadap relawan salah satu pendukung pasangan calon Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh anggota TNI di Boyolali dikecam keras. Kekerasan tersebut dinilai tindakan kesewenang-wenangan. "Brutal karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas Kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI," kata Direktur IMPARSIAL Gufron Mabruri mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis dalam keterangan tertulis, Minggu, 31 Desember 2023. Dia menyoroti penyebab kekerasan yakni pelaku terganggu dengan knalpot brong relawan terkait. Menurut Gufron, kekerasan tak dibenarkan mengingat korban melakukan kampanye politik dan dugaan pelanggaran seharusnya merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Ba...
Pengeroyokan Relawan Ganjar-Mahfud Dianggap Bisa Sulut Prasangka Ketidaknetralan TNI di Pilpres 2024
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pengeroyokan Relawan Ganjar-Mahfud Dianggap Bisa Sulut Prasangka Ketidaknetralan TNI di Pilpres 2024

Komandan Kodim (Dandim) 0724/Boyolali, Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo (kiri) menunjukkan buku pedoman netralitas TNI. Ia menegaskan tidak ada unsur politis dalam kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh beberapa anggota TNI Yonif 408/Sbh terhadap warga yang diduga simpatisan atau relawan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Boyolali. Foto diambil di Makodim Boyolali, Ahad, 31 Desember 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai tindakan kekerasan oleh anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah, terhadap beberapa relawan capres cawapres 03, Ganjar-Mahfud, merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum. “Kesewenang-wenangan hukum (above the law) yang brutal karena penindakan terhadap pelang...
Catatan Imparsial soal Demokrasi dan Kemunduran HAM Era Jokowi Tahun 2023 
HAM, Kabar

Catatan Imparsial soal Demokrasi dan Kemunduran HAM Era Jokowi Tahun 2023 

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan kemunduran demokrasi dan kemunduran hak asasi manusia merupakan sesuatu yang faktual, bukan hal yang mengada-ngada Gufron menyebut, demokrasi yang dibangun sejak tahun 1998 yang seharusnya semakin terkonsolidasi, di era pemerintahan Jokowi justru mengalami kemunduran yang serius. Demokrasi substantif yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan HAM dikorupsi oleh perilaku elit politik yang pragmatis. Kondisi kemunduran demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari prioritas kebijakan Jokowi sejak awal pemerintahannya yang memprioritaskan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan.  “Model pembangunan ini memberi ruang pada investasi modal asing dan tidak berpihak pada rakyat, hal ini tercermin dari...
Catatan Akhir Tahun Koalisi Masyarakat: 9 Tahun Dipimpin Jokowi, Demokrasi Indonesia Semakin Krisis
HAM, Kabar

Catatan Akhir Tahun Koalisi Masyarakat: 9 Tahun Dipimpin Jokowi, Demokrasi Indonesia Semakin Krisis

angkapan layar Presiden Jokowi dalam acara Peresmian Pengoperasian Sinyal BTS 4G Bakti serta Integrasi Satelit Satria-1, di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis, 28 Desember 2023. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami kemunduran serius. Hal itu ditandai dengan kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia (HAM). Puncaknya adalah untuk tujuan kepentingan politik elektoral "Situasi penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi dalam sembilan tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat drastis dan berada dalam situasi krisis," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kon...
Imparsial Kritik Rezim Ekonomi Jokowi, Singgung Demokrasi dan HAM Mundur
HAM, Kabar

Imparsial Kritik Rezim Ekonomi Jokowi, Singgung Demokrasi dan HAM Mundur

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan demokrasi RI mengalami kemunduran akibat arah pemerintah era Jokowi. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan kata sambutan saat acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12/2023). Youtube Kemenko Perekonomian RI Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan saat ini demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, hak asasi manusia (HAM) dalam situasi buruk, dan kebebasan sipil mengalami penyusutan ruang.  Dia mengatakan bahwa hal tersebut menjadi suatu hal yang faktual, bukan asumsi. Gufron menyatakan jika ada yang mengatakan demokrasi Indonesia mengalami kemajuan, maka itu menyesatkan.  "Realitas buruknya demokrasi munculnya reformasi sektor keamanan apalagi situasi HAM di Papua...
Kontroversi Ajudan Prabowo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Sanksi Tegas Mayor Teddy
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan, Uncategorized

Kontroversi Ajudan Prabowo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Sanksi Tegas Mayor Teddy

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbincang dengan ajudannya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya saat menghadiri Deklarasi Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dalam acara debat Pilpres pada 12 Desember lalu melanggar azas netralitas TNI. Koalisi meminta Panglima TNI, Agus Subiyanto, untuk memberi sanksi tegas dan menunjukkan komitmen dan langkah nyata dalam menjaga netralitas TNI di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024. ...
Perlu Sanksi Tegas Bila Terbukti Pelanggaran Netralitas Anggota TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Perlu Sanksi Tegas Bila Terbukti Pelanggaran Netralitas Anggota TNI

Perpres 85/2018 sudah mengatur pejabat negara yang menjadi kandidat capres-cawapres harus menanggalkan semua fasilitas negara yang melekat pada jabatannya. Segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya berupa pemberian sanksi diserahkan kepada TNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI). Foto: RES Tertangkap kamera seorang tentara aktif Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya duduk di barisan pendukung pasangan calon presiden – calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka pada debat capres pekan lalu di area Gedung KPK menuai polemik. Organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai Teddy Indra Wijaya melanggar aturan netralitas TNI . Direktur ...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Mabes TNI Jatuhkan Sanksi kepada Mayor Teddy
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Mabes TNI Jatuhkan Sanksi kepada Mayor Teddy

Capres Nomor Urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersama ajudannya, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya/Net  Kehadiran Ajudan Pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya pada acara Debat Capres putaran pertama di KPU, Selasa (12/12), mengundang polemik di masyarakat. Pada acara tersebut, Teddy Indra Jaya yang berstatus sebagai anggota TNI aktif terlihat menggunakan pakaian dengan warna sama dengan uniform pasangan Prabowo Gibran dan duduk di barisan pendukung pasangan calon tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar di media, yang bersangkutan juga tertangkap kamera mengacungkan simbol dua jari yang identik dengan nomor urut pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. Dalam menanggapi hal tersebut, Kapuspen Mabes TNI Laksamana Muda T...
Kemenag Diingatkan Jangan Kampanye Terselubung untuk Prabowo
Kabar

Kemenag Diingatkan Jangan Kampanye Terselubung untuk Prabowo

Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri. Foto: source for JPNN jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengingatkan Kementerian Agama RI atau Kemenag tidak melakukan kampanye terselubung untuk Capres RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Direktur Imparsial sekaligus jubir koalisi, Gufron Mabruri merespons langkah Kemenag mengundang Prabowo pada acara Sarasehan Kemandirian Pesantren di Jakarta, Sabtu (16/12) ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh koalisi, Kemenag akan menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai narasumber dalam sarasehan di Hall Theater Pintu (Gate) 9, Jakarta International Expo (JIEXPO) tersebut. Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul"Kemenag Diingatkan Jangan Kampanye Terselubung untuk Prabowo",ht...
Aparat Negara Tidak Netral Bukan Hoaks, Sepanjang Mei-November 2023 Ditemukan 59 Kasus
Kabar

Aparat Negara Tidak Netral Bukan Hoaks, Sepanjang Mei-November 2023 Ditemukan 59 Kasus

AKURAT.CO Kekhawatiran aparatur negara tidak netral selama pelaksanaan Pemilu 2024 harus direspons serius oleh pemerintah. Terlebih, sejak Mei-November 2023 ditemukan 59 kasus ketidaknetralan aparatur negara, termasuk ASN. Koalisi LSM untuk Keadilan Pemilu (Singkap) gabungan Kontras, Imparsial, Setara Institute, dan KPPOD telah memonitoring pelanggaran-pelanggaran dan jenis penyimpangan aparatur negara. Dari 59 kasus, terdapat 65 tindakan yang dilakukan oknum tertentu. "Dalam pemantauan sepanjang 7 bulan terakhir, pelanggaran netralitas terjadi dalam 32 kasus, 24 kasus merupakan Kecurangan pemilu, dan hanya empat kasus pelanggaran profesionalitas," kata Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Tindakan pen...
Ada 65 Kasus Penyimpangan ASN dalam Pemilu 2024 Selama Tujuh Bulan Terakhir
Kabar

Ada 65 Kasus Penyimpangan ASN dalam Pemilu 2024 Selama Tujuh Bulan Terakhir

Ilustrasi ASN. Selama tujuh bulan terakhir, ditemukan 65 kasus penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) terkait Pemilu 2024.  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama tujuh bulan terakhir, ditemukan 65 kasus penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Data ini dihimpun oleh Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) yang terdiri dari KontraS, SETARA Institute, Imparsial, dan KPPOD dalam rilisnya, Rabu (30/11/2023). Dalam pemantauannya, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menjelaskan pihak koalisi mengkategorikan kasus-kasus penyimpanganASN dalam tiga jenis pelanggaran, yakni: Pelanggaran netralitas, kecurangan pemilu, dan pelanggaran profesionalitas. "Pelanggaran netralitas terjadi dalam 32 kasus, 24 kasus merupa...
Prabowo Gunakan Jabatan Menhan di Rakerda APDESI, Imparsial Sentil Jokowi
HAM, Human Rights, Kabar

Prabowo Gunakan Jabatan Menhan di Rakerda APDESI, Imparsial Sentil Jokowi

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan sambutan pada Rakerda APDESI Jabar di Bandung, Kamis (23/11/2023). (ANTARA/Ricky Prayoga) jpnn.com, JAKARTA - Imparsial yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis menyoroti kehadiran dan pidato Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Rakerda APDESI Jawa Barat. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai Prabowo yang kini berstatus Capres RI kerap melakukan kampanye terselubung sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti bertindak. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/11), Gufron menyampaikan bahwa pada Kamis, 23 November 2023, Menhan RI Prabowo Subianto menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat di Bandung. Artik...
Kerap Lakukan Kampanye Terselubung, Imparsial Desak Presiden Berhentikan Prabowo Subianto
HAM, Human Rights, Kabar

Kerap Lakukan Kampanye Terselubung, Imparsial Desak Presiden Berhentikan Prabowo Subianto

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat di Bandung, pada, Kamis, 23 Nopember 2023. Dalam pidato di hadapan sekitar 5.000 kepala desa, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kehadirannya adalah sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kapasitasnya sebagai calon Presiden 2024. “Imparsial memandang, kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara APDESI tersebut sulit untuk tidak dikaitkan dengan statusnya sebagai calon presiden (Capres), mengingat acara yang dihadiri oleh para kepala desa tersebut tidak terkait dengan urusan bidang pertahanan. Karena itu, pernyataan Prabowo Subianto bahwa kehadirannya pada acara tersebut adalah se...
Imparsial: Dukungan Aparatur Desa Pada Paslon Tertentu Berbahaya Bagi Demokrasi
HAM, Kabar

Imparsial: Dukungan Aparatur Desa Pada Paslon Tertentu Berbahaya Bagi Demokrasi

Direktur Imparsial Gufron Mabruri/Net  Deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dihelat organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu (19/11), harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu. "Deklarasi dukungan organisasi perangkat desa terhadap paslon capres-cawapres perlu menjadi perhatian serius," ujar Direktur Imparsial Gufron Mabruri kepada wartawan, Rabu (22/11). Kata Gufron, dukungan aparatur desa pada paslon tertentu, dikhawatirkan berpotensi mendorong ketidaknetralan perangkat desa pada kontestasi politik Pemilu 2024. Sambungnya, netralitas semua perangkat dalam gelaran hajat demokrasi itu, menjadi tugas penting yang harus dijalankan penyelenggara pemilu deng...
Agus Subiyanto Sah Menjadi Panglima TNI, LSM Imparsial Sebut Geng Solo dan Sarat Nepotisme
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Agus Subiyanto Sah Menjadi Panglima TNI, LSM Imparsial Sebut Geng Solo dan Sarat Nepotisme

HERALD.ID, JAKARTA –– Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI pada hari ini, Rabu 22 November 2023 di Istana Negara, Jakarta. Diketahui, Jenderal Kopassus ini menggantikan Panglima TNI sebelumnya yakni Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Akan tetapi peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, menyebut pencalonan Agus Subiyanto sarat nepotisme atau konflik kepentingan jelang tahun politik 2024. Dia militer bagian dari geng Solo. Dituduh sebagai ‘orang dekat’ Jokowi, Agus Subiyanto tak menyangkal namun dia berdalih kedekatan tersebut hanya sebatas kerja. Baca berita 'Agus Subiyanto Sah Menjadi Panglima TNI, LSM Imparsial Sebut Geng Solo dan Sarat Nepotisme' selengkapnya https://herald.id/2023/11/22/...
Toleransi terhadap Kelompok Rentan di Jawa Barat Menemui Hambatan di Lapangan
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Toleransi terhadap Kelompok Rentan di Jawa Barat Menemui Hambatan di Lapangan

Belum ada perubahan signifikan untuk mengurangi kasus intoleransi. Kini, kebebasan beragama dan berkeyakinan menghadapi ujian di tahun politik. Perwakilan orang muda penggerak toleransi di Jawa Barat membacakan deklarasi menyambut Hari Toleransi Internasional, Kamis, 16 November 2023 di Morning Glory at Rooftop Hotel Mitra. (Foto: Tofan Aditya/BandungBergerak.id) BandungBergerak.id - Silih asah, silih asih, silih asuh. Meski sudah menjadi falsafah bagi masyarakat Sunda, nyatanya kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati masih saja diimpikan utamanya oleh kelompok agama rentan. Sejak beberapa tahun ke belakang, Jawa Barat masih menyimpan rapor merah dalam hal kebebasan beragama dan keyakinan. Tingginya angka kasus intoleransi bukan berarti meniadakan praktik...
Ucapan Adik Prabowo Subianto Dianggap Lukai Hati Keluarga Korban Penculikan
HAM, Kabar

Ucapan Adik Prabowo Subianto Dianggap Lukai Hati Keluarga Korban Penculikan

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri (kedua kiri), Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra (paling kiri) dan peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas (kedua kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019. Antara Foto/Syaiful Hakim TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengatakan pernyataan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, tentang kasus penghilangan orang secara paksa atau penculikan aktivis 1997-1998 melukai hati keluarga korban. "Pernyataan Hashim Djojohadikusumo menyakiti hati korban dan keluarga korban serta melukai rasa keadilan masyarakat,” kata perwakilan koalisi sekaligus Direktur Imparsial Gufron Mabruri, melalui keterangan tertulis, Ahad, 19 November...
Balad Gelar Diskusi Untuk Rayakan Hari Toleransi Internasional
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Balad Gelar Diskusi Untuk Rayakan Hari Toleransi Internasional

Hari Toleransi Internasional/doc.Balad Kutub.id – Dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional, Bandung Lautan Damai atau Balad menyelenggarakan acara Festival Bandung Lautan Damai yang bertemakan Deep Talk: Emang Boleh Setoran itu? Pada Kamis, (16/11/2023). Di gelar di Morning Glory At Rooftop Mitra Hotel Bandung, acara ini didukung oleh organisasi yang bergerak dalam isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yakni, Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub), Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA), Inklusif, Setara Institute, dan Imparsial. Menurut salah satu panitia Festival Bandung Lautan Damai, Anisa yang akrab di sapa Ica, lebih dari 50 peserta yang berasal dari latar belakang berbeda hadir dalam acara ini. “kami itu mengundang ada 55 orang...
DPR Setuju Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Mengapa Dianggap Bagian dari ‘Geng Solo’
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Setuju Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Mengapa Dianggap Bagian dari ‘Geng Solo’

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023). Komisi I DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon tunggal Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI  setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup. Jenderal Agus adalah satu-satunya calon&...
Tahapan Pemilu, Ketidaknetralan Aparat Mulai Banyak Ditemukan
HAM, Kabar

Tahapan Pemilu, Ketidaknetralan Aparat Mulai Banyak Ditemukan

Mahfud menambahkan, dugaan pelanggaran netralitas aparat dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. KBR, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD mengeklaim, menerima sejumlah laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran tahapan Pemilu, terkait ketidak-netralan aparatur pemerintah. Mahfud mencontohkan, adanya aparat yang mengintimidasi aktivis Badan Ekseutif Mahasiswa Universitas Indonesia, usai yang bersangkutan mengkritisi hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang Putusan syarat usia minimal capres-cawapres. "Hingga pemasangan baliho parpol oleh oknum aparatur tertentu, sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang juga diduga dilakukan oleh aparat. Alat Peraga Sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunka...
Komnas HAM Diminta Selidiki Omongan Budiman Sudjatmiko soal Pengakuan Prabowo
HAM, Kabar

Komnas HAM Diminta Selidiki Omongan Budiman Sudjatmiko soal Pengakuan Prabowo

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa saat beraudiensi dengan Komnas HAM, di Jakarta, Senin (13/11/2023). Foto: supplied/IKOHI jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan aktivis pergerakan Budiman Sudjatmiko terkait kasus 19971998. Desakan disampaikan seusai beraudiensi dengan Komnas HAM di Jakarta, Senin (13/11). Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat, yakni IKOHI, Kontras, IMPARSIAL, PBHI Nasional, ELSAM, WALHI, Centra Initiative, Forum De Facto, HRWG. Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) Zainal Muttaqin atas nama koalisi menyebut belakangan ini muncul pernyataan Budiman Sudjatmiko yang mengaku telah men...
Imparsial: Putusan MKMK Menegaskan Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Cacat Etika
Kabar

Imparsial: Putusan MKMK Menegaskan Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Cacat Etika

Jakarta – Sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (07/11/2023) dinilai oleh sejumlah organisasi diantaranya Imparsial, PBHI Nasional, WALHI, dan Elsam semakin menegaskan kolusi dan nepotisme yang terjadi dalam Perkara Keputusan MK Nomor 90. “Kami menilai keputusan MKMK menjadi tanda bahwa keputusan atas gugatan Perkara Nomor 90 mengalami cacat hukum secara prosedural dan substansial. Dengan demikian, maju-nya Gibran sebagai Calon Wakil Presiden cacat secara hukum dan cacat secara etika,” bunyi keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri. Baca Selajutnya... https://diskursusnetwork.com/2023/11/08/putusan-mkmk-membuat-pencalonan-gibran-cacat-hukum-d...
Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia
Kabar, Rilis Pers

Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia

Siaran Pers Imparsial 016/Siaran-Pres/IMP/X/2023 Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia Baru-baru ini, Handesblatt, salah satu media asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut media tersebut, pencawapresan Gibran dipandang sebagai pembangunan politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media yang berbasis di Amerika Serikat. Kami memandang, kondisi kemunduran demokr...
Kritisi Proyek Pembangunan Sumur Bor Kemhan, Imparsial: Bukan Tugas dan Fungsinya
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Kritisi Proyek Pembangunan Sumur Bor Kemhan, Imparsial: Bukan Tugas dan Fungsinya

Direktur Imparsial Gufron Mabruri.  Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyoroti proyek pembangunan sumur bor oleh Kementerian Pertahanan yang dinilai bukan tugas dan fungsi Kemhan. Diketahui Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Universitas Pertahanan (Unhan), saat ini tengah melakukan program bantuan pembangunan sarana atau sumur bor untuk sumber air bersih di beberapa wilayah di Indonesia. "Kami memandang, pengadaan proyek pembangunan sumur bor yang dilakukan oleh Kemhan merupakan sesuatu yang harus dikoreksi. Mengingat hal tersebut bukanlah tugas dan fungsi Kemhan yang seharus...
Visi Misi Prabowo-Gibran Tak Memuat soal Pelanggaran HAM Masa Lalu, Imparsial: Ini Persoalan Serius
HAM, Kabar

Visi Misi Prabowo-Gibran Tak Memuat soal Pelanggaran HAM Masa Lalu, Imparsial: Ini Persoalan Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengaku tidak kaget dengan visi-misi bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo dan Gibran tidak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dalam visi-misi tersebut. “Dilihat dari rekam jejak, terutama Prabowo Subianto, tidak adanya keinginan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu jelas tidak mengagetkan dan hal ini sudah diprediksi oleh banyak kalangan,” kata Gufron melalui pesan tertulis, Kamis (2/11/2023). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Visi Misi Prabowo-Gibran Tak Memuat soal Pelanggaran HAM Masa Lalu, Imparsial: Ini Persoalan Se...
Bukan Tupoksinya, Imparsial Soroti Proyek Sumur Bor Bantuan Kemenhan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan, Uncategorized

Bukan Tupoksinya, Imparsial Soroti Proyek Sumur Bor Bantuan Kemenhan

JawaPos.com -  Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Putra menyoroti proyek sumur bor bantuan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di sejumlah daerah yang diresmikan oleh Menhan Prabowo Subianto.  Salah satu proyek yang baru diresmikan Prabowo pada Minggu (29/10) berada di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Ardi bahkan mengulas pernyataan Prabowo saat peresmian sumur bor tersebut bahwa kedatangannya resmi sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye. "Dia menyampaikan bahwa 'Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tetapi kalau berharap dalam hati, kan, enggak boleh dilarang," ujar Ardi menirukan perkataan Prabowo, sebgaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (30/10).  Baca Selajutnya... https://www.jawap...
Imparsial: Presiden Jokowi Harus Pastikan Anggaran Negara Tidak Dipakai Kepentingan Elektoral
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Presiden Jokowi Harus Pastikan Anggaran Negara Tidak Dipakai Kepentingan Elektoral

Direktur Imparsial Gufron Mabruri/Net Presiden Joko Widodo harus memastikan tidak ada anggaran negara yang dipakai kandidat tertentu untuk melakukan kampanye politik jelang Pemilu 2024. Begitu dikatakan Direktur Imparsial Gufron Mabruri, menyoroti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meresmikan titik sumur bor bantuan Kementerian Pertahanan di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa kedatangannya resmi sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye. "Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tapi kalau berharap dalam hati kan enggak boleh dilarang," kata Prabowo. Bagi Gufron Mabruri, pernyataan Prabowo memang tidak bermuatan kampanye langsung. Tetapi, ada dugaan peresmian juga dijadikan ajang penc...
Soal Suplai Senjata ke Myanmar, Koalisi Sipil Desak DPR Gunakan Hak Angket
HAM, Kabar

Soal Suplai Senjata ke Myanmar, Koalisi Sipil Desak DPR Gunakan Hak Angket

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10). Mereka mendesak DPR melakukan Hak Angket terkait dugaan suplai senjata JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10). Mereka mendesak DPR melakukan Hak Angket terkait dugaan suplai senjata dan amunisi kepada junta militer Myanmar yang dilakukan oleh BUMN Indonesia. Direktur Imparsial Ghufron Mabruri yang tergabung dalam Koalisi SSR mengatakan, Kementerian Pertahanan dan kementerian BUMN juga tidak bisa lepas tanggung jawab atas persoalan ini sehingga perlu dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan. "Hal ini penting dilakukan mengingat dampak dari dug...
Koalisi SSR Mendesak DPR Gunakan Hak Angket soal Dugaan Suplai Senjata ke Myanmar
HAM, Kabar

Koalisi SSR Mendesak DPR Gunakan Hak Angket soal Dugaan Suplai Senjata ke Myanmar

Perwakilan Koalisi SSR menyampaikan surat ke DPR RI terkait dugaan suplai senjata dan amunisi oleh Indonesia ke Myanmar, Selasa (24/10). Foto: dokumen Koalisi SSR jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10). Koalisi SSR mendesak DPR melakukan Hak Angket terkait dugaan suplai senjata dan amunisi kepada junta militer Myanmar yang dilakukan oleh BUMN Indonesia. Direktur Imparsial Ghufron Mabruri yang tergabung dalam Koalisi SSR mengatakan Menteri Pertahanan RI dan kementerian BUMN juga tidak bisa lepas tanggung jawab atas persoalan ini sehingga perlu dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan. "Hal ini penting dilakukan mengingat dampak dari dugaan suplai senjata dan amunisi te...
Masih Menyisakan Masalah, Pasal Hukuman Mati Diusulkan Dihapus dari KUHP
Hukum Mati, Kabar

Masih Menyisakan Masalah, Pasal Hukuman Mati Diusulkan Dihapus dari KUHP

Sejumlah masalah pidana mati dalam KUHP baru seperti ketidakjelasan dalam pemberlakuan pengaturan pidana mati di Indonesia. Disparitas antara tujuan penyusunan dan realita penyusunan aturan hukuman mati dalam KUHP baru. Dalam rangka memperingati hari anti hukuman mati internasional setiap 10 Oktober, kalangan masyarakat sipil kembali menyuarakan penghapusan hukuman mati. Ketentuan hukuman mati diatur antara lain dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 17 ayat (4) KUHP mengatur percobaan melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berbeda dengan KUHP warisan kolonial Belanda yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, UU 1/202...
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Dugaan Indonesia Jual Senjata ke Myanmar
HAM, Kabar

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Dugaan Indonesia Jual Senjata ke Myanmar

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti dugaan penjualan senjata oleh Indonesia ke Myanmar. Diskusi publik soal penjualan senjata dari Indonesia ke Myanmar, Senin (9/10). Foto: dokumen Imparsial Masalah itu dibahas dalam diskusi publik bertajuk "Junta Myanmar, Pelanggaran HAM dan Problematika Suplai Senjata dari Indonesia" yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Imparsial di Cafe Sadjoe, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9 /10). Pembicara dari Themis Law Firm dan Akademisi Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan pemerintah Indonesia juga seharusnya bertanggung jawab untuk apa senjata yang pernah dijual tersebut digunakan oleh Myanmar. Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul"Koalisi Masyarakat...
Koalisi Sipil Sebut Perpanjangan Usia Pensiun Panglima TNI Ilegal
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Sebut Perpanjangan Usia Pensiun Panglima TNI Ilegal

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kedua kiri) menginspeksi pasukan di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/4/2023). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono) Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi wacana perpanjangan usia pensiun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang bergulir belakangan. Koalisi menilai wacana itu bertentangan dengan hukum dan tak ada urgensi. Yudo diketahui akan memasuki masa pensiun pada Desember 2023. "Kami memandang, proses perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI merupakan langkah yang bertentangan dengan hukum (ilegal) dan tidak memiliki urgensi untuk dilakukan saat ini," kata salah satu perwakilan koalisi dari Imparsial, Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Rabu (4/10). Gufro...
Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Perpanjang Masa Dinas Panglima TNI karena Tak Ada Esensinya
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Perpanjang Masa Dinas Panglima TNI karena Tak Ada Esensinya

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ilegal dan tak ada esensinya. Diketahui, Yudo akan memasuki usia pensiun dari dunia militer pada 1 Desember 2023. Koalisi menilai proses perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI merupakan langkah yang bertentangan dengan hukum (ilegal) dan tidak memiliki urgensi untuk dilakukan saat ini. Hal itu tertuang dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa usia pensiun bagi perwira TNI adalah 58 tahun.  “Ketentuan itu tak memungkinkan dibukanya opsi perpanjangan masa usia pensiun perwira, termasuk dalam hal ini Panglima TNI,” kata Al Araf, Koordinator CENTRA Initiative, salah sat...
Imparsial: Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal

Jakarta, Gatra.com – Imparsial menilai wacana untuk memperpanjang masa dinas Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, merupakan langkah yang bertentangan dengan hukum (inkonstitusional) atau ilegal dan tidak memiliki urgensi untuk dilakukan saat ini. “Pasal 53 Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa usia pensiun bagi perwira TNI adalah 58 tahun,” kata Gufron Mabruri, Direktur Imparsial di Jakarta, Jumat (22/9). Imparsial menilai bahwa ketentuan tersebut tidak memungkinkan dibukanya opsi perpanjangan masa usia pensiun perwira, termasuk dalam hal ini Panglima TNI. Dalam konteks itu, menjadi sebuah keharusan bagi Presiden untuk tetap menjadikan UU TNI sebagai acuan hukum dalam pergantian Panglima TNI. “Jangan memaksakan sebuah kebijakan yang bertentangan d...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN soal Data Intelijen Parpol
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Panggil Jokowi dan BIN soal Data Intelijen Parpol

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar) Liputan6.com, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I dan Komisi III DPR untuk menggelar audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini terkait pernyataan Jokowi yang memiliki data intelijen terkait partai politik. Koalisi yang beranggotakan KontraS, Imparsial, Perludem dan PBHI menyerahkan surat kepada Kesekjenan DPR RI. "Kami anggap ini merupakan sebuah bentuk pelencengan atau upaya-upa...
Koalisi Kemanusiaan untuk Papua Kecam Aksi Polisi yang Geledah Kantor Gereja KINGMI
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua Kecam Aksi Polisi yang Geledah Kantor Gereja KINGMI

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri berjalan usai mengikuti rapat koordinasi terkait kondisi terkini di Papua pasca penangkapan Gubernur non aktif Lukas Enembe, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa kondisi Papua aman dan damai pascapenangkapan Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mengecam dugaan penggeledahan paksa disertai kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat memasuki kantor Klasis Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada 17 September 2023. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Polri segera menyelidiki dugaan kekerasan di Gereja KINGMI dan pembunuh...
Imparsial: Perpanjangan Jabatan Panglima TNI Inkonstitusional
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Perpanjangan Jabatan Panglima TNI Inkonstitusional

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 September 2023 (Beritasatu.com / Yustinus Patris Pa'at) Jakarta, Beritasatu.com – LSM Imparsial menilai, wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai langkah yang bertentangan dengan hukum (inkonstitusional), dan tidak memiliki urgensi untuk dilakukan saat ini. Diketahui, Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Yudi Margono yang akan memasuki usia pensiun pada November mendatang, tengah bergulir belakangan ini. Presiden Jokowi bahkan menyatakan, perpanjangan tersebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga mengungkapkan bahwa baik pergantian maupun perpanjangan usia pensiun Panglima TNI meru...
Koalisi Sipil Desak DPR Pakai Hak Angket Usut ‘Data Intelijen’ Jokowi
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Desak DPR Pakai Hak Angket Usut ‘Data Intelijen’ Jokowi

Ilustrasi. DPR didesak pakai hak angket soal data intelijen Jokowi. (AFP/ADEK BERRY Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR RI melakukan hak angket guna mendalami dugaan Presiden Joko Widodo menyalahgunakan data intelijen. Mereka pada kesempatan itu juga melayangkan surat permintaan untuk beraudiensi dengan Komisi I dan Komisi III DPR terkait kasus tersebut."Kami hendak melakukan pengiriman surat yang ditujukan kepada Komisi I DPR RI dan juga komisi III DPR RI, serta Ketua DPR RI terkait dengan konteks masalah penggunaan data intelijen," kata perwakilan Koalisi dari KontraS, Dimas Bagus di kompleks parlemen, Kamis (21/9). Hak Angket DPR merupakan hak yang dimiliki DPR untuk melakukan penyelidikan terkait pelaksanaan undang-unda...
Imparsial: Jokowi sedang Cawe-cawe dan Intimidasi Parpol Lewat Pernyataan Punya Data Intelijen
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Jokowi sedang Cawe-cawe dan Intimidasi Parpol Lewat Pernyataan Punya Data Intelijen

"Itu juga menjadi satu intimidasi politik terhadap partai politik dan juga masyarakat sipil," ujar Gufron. Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri. [Istimewa / Olah gambar Suara.com] Suara.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri memandang pernyataan Presiden Joko Widodo yang memiliki data intelijen berkaitan partai politik membuktikan anggapan presiden cawe-cawe. Hal itu disampaikan Gufron dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bertajuk "Menyikapi Skandal Politisasi dan Penyalahgunaan Data Intelijen oleh Presiden". "Saya kira pernyataan itu menunjukan bahwa bisa dikatakan iya benar persepsi yang selama ini berkembang di publik bahwa presiden melakukan cawe-cawe terhadap dinamika politik pemil...
Imparsial Kritik Jokowi Cawe-cawe soal Data Intelijen, Parpol Diminta Tegas
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Jokowi Cawe-cawe soal Data Intelijen, Parpol Diminta Tegas

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024. Sumber : Dok. VIVA Jakarta - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) campur tangan atau cawe-cawe dalam kegiatan politik di Indonesia. Dia menyoroti demikian buntut dari pengakuan Jokowi yang mengetahui data partai politik (parpol) dari sumber intelijen. "Pernyataan presiden, yang dalam pandangan kita ini merupakan suatu politisasi, suatu skandal yang harus diinvestigasi secara serius termasuk mekanisme politik formal di DPR itu sendiri," kata Gufron di Jakarta, Selasa, 19 September 2023. Gufron menyinggung anggapan Jokowi cawe-cawe jelang 2024 bisa dikatakan benar. Sebab, Jokowi sendiri yang memperlihatkan caranya tersebut. "Ini juga membuktikan, kalau pandangan yang berkembang di publik presiden melaluka...
Jokowi Akui Pegang Data Lengkap Intelijen soal Parpol, Koalisi Sipil: Ancaman Demokrasi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Akui Pegang Data Lengkap Intelijen soal Parpol, Koalisi Sipil: Ancaman Demokrasi

residen Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku memiliki ...
Koalisi Sipil Sentil Jokowi Salah Pakai Kekuasaan soal Data Intelijen
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Sentil Jokowi Salah Pakai Kekuasaan soal Data Intelijen

Jokowi ungkap dapat data intelijen soal parpol. (Arsip Felix Sampow/Seknas Jokow Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politik presiden. Hal itu merespons pernyataan Jokowi yang mengaku memiliki laporan data intelijen soal aktivitas parpol.Adapun koalisi ini terdiri dari Imparsial, PBHi, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institute. "Kami memandang, pernyataan presiden tersebut mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya," kata koalisi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9). ...
Imparsial: Tidak Ada Urgensi bagi MA Minta TNI Jaga Pengadilan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Tidak Ada Urgensi bagi MA Minta TNI Jaga Pengadilan

Direktur Imparsial Gufron Mabruri/Net Wacana Mahkamah Agung untuk meminta TNI mengamankan seluruh pengadilan di Indonesia tidak perlu direalisasikan. Penolakan pada wacana itu, salah satunya disampaikan Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Kata dia, tidak ada alasan mendesak untuk mengerahkan TNI mengamankan pengadilan. "Pelibatan militer dalam pengamanan pengadilan di seluruh Indonesia adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan," ujar Gufron dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9). Terlebih, kata Gufron, MA beralasan bahwa pengamanan dari Polri sebagaimana yang berjalan selama ini, bisa menimbulkan konflik kepentingan karena pengadilan seringkali menyidangkan kasus-kasus praperadilan di mana termohonnya adalah Kepolisian. Baca Selajutnya... ...
Imparsial dan PBHI Kembali Ingatkan Pentingnya Reformasi Peradilan Militer
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial dan PBHI Kembali Ingatkan Pentingnya Reformasi Peradilan Militer

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Imparsial menggelar diskusi bertajuk 'Advokat Militer: Dua Diksi Lucu untuk Perluasan Impunitas di Sadjoe Café and Resto, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023) TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Imparsial menggelar diskusi bertajuk 'Advokat Militer: Dua Diksi Lucu untuk Perluasan Impunitas di Sadjoe Café and Resto, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023). Dalam diskusi kali ini. PBHI dan Imparsial kembali menyuarakan pentingnya reformasi peradilan militer. Diskusi ini digelar sebagai respons atas penggerudukan Mapolrestabes Medan yang dilakukan oknum TNI Mayor Dedi Hasibuan dan anggotanya. Forum diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain advokat Peradi, Bahrain, d...
Ramai Kasus Paspampres, Pakar Sorot Rekrutmen Hingga Peradilan Militer
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Ramai Kasus Paspampres, Pakar Sorot Rekrutmen Hingga Peradilan Militer

Ilustrasi. Sejumlah pakar militer menyoroti pola rekrutmen TNI hingga peradilan militer usai mencuat kasus penganiayaan maut oleh anggota Paspampres Praka RM. (ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA) Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Militer Marapi Consulting and Advisory, Beni Sukadis menilai kasus dugaan penganiayaan maut oleh anggota Paspampres dan dua prajurit TNI lain terhadap pemuda asal Aceh Imam Masykur (25), disebabkan oleh sejumlah faktor pendorong. Salah satunya, pola rekrutmen di TNI.Beni berpandangan proses rekrutmen anggota TNI harus menjadi perhatian semua pihak. Ia pun menyarankan agar penerimaan anggota militer lebih diperketat. "Terutama soal pola rekrutmen oleh TNI yang lebih ketat dalam menerima prajurit di masa depan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/8) Se...
Koalisi Masyarakat Sipil: Penculikan dan Pembunuhan yang Dilakukan Oknum Paspampres Tak Berperikemanusiaan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil: Penculikan dan Pembunuhan yang Dilakukan Oknum Paspampres Tak Berperikemanusiaan

lustrasi(KOMPAS.com/LAKSONO HARI W) Penulis Singgih Wiryono | Editor Bagus Santosa JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dari Imparsial, Kontras, Amnesty International, YLBHI, PBHi, LBH Jakarta, Centra Initiative, Walhi, HRWG, ICW, Forum de Facto, ICJR, Setara Institute dan LBH Masyarakat menyebut pembunuhan yang dilakukan prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) inisial Praka RM adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari PBHI Julius Ibrani mengatakan, aksi penculikan tersebut adalah perbuatan keji dan kejahatan yang kejam. "Kasus kejahatan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Paspampres terhadap warga Aceh bernama Imam Masykur adalah suatu bentuk kejahatan kejam, keji dan tidak berpe...
Koalisi Sipil Desak Paspampres Penganiaya Warga Diadili di Peradilan Umum
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Desak Paspampres Penganiaya Warga Diadili di Peradilan Umum

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar anggota Paspampres Praka RM dan dua rekannya yang menganiaya Imam Masykur diproses pada peradilan umum dan tidak dalam peradilan militer. Imam Masykur merupakan warga Aceh yang diculik oleh anggota Paspampres berinisial Praka RM bersama dua rekannya. Adapun dua rekannya berasal dari satuan Direktorat Topografi TNI AD dan satuan Kodam Iskandar Muda. Imam Masykur, seorang pria penjaga toko kosmetik di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, diculik dari kiosnya pada Sabtu, 12 Agustus 2023. Imam tewas kemudian setelah disiksa setelah Praka...
Koalisi Sipil Desak Paspampres Penganiaya Warga Disidang di Peradilan Umum
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Desak Paspampres Penganiaya Warga Disidang di Peradilan Umum

Foto: Ilustrasi palu hakim (detikcom/Ari Saputra) Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras aksi penganiayaan oleh Anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Praka RM yang menewaskan seorang warga Aceh. Koalisi mendorong agar oknum Anggota Paspampres ini diadili di peradilan umum.Adapun Koalisi Masyarakat Sipil adalah koalisi dari sejumlah LSM. Mereka adalah Imparsial, Kontras, Amnesty International, YLBHI, PBHi, LBH Jakarta, Centra Initiative, Walhi, HRWG, ICW, Forum de Facto, ICJR, Setara Institute hingga LBH Masyarakat. Koalisi ingin Praka RM diadili di peradilan umum agar proses hukum berlangsung transparan. "Koalisi mendesak agar proses hukum terhadap oknum anggota Paspampres itu dilakukan dalam peradilan umum dan tidak dalam peradilan militer. Hal ini menjadi pe...
Koalisi Masyarakat Desak Jokowi Reformasi Hukum di Lingkungan Militer Buntut Tak Diprosesnya Mayor Dedi Hasibuan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Desak Jokowi Reformasi Hukum di Lingkungan Militer Buntut Tak Diprosesnya Mayor Dedi Hasibuan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dr. Dudung Abdurachman memberikan pernyataan kepada wartawan seusai menutup kegiatan Bootcamp TNI AD to Gen Z di Mabes TNI AD Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023. (kiri) Dr. Djasa Pinaragusti, Ketua Panitia Rangkaian Kegiatan "Bersama Merawat Kebangsaan", yang salah satunya adalah bootcamp dan (paling kanan) Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Hamim Tohari. Dok. Tempo TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mereformasi hukum di internal korps baju loreng itu. Koalisi yang terdiri atas Imparsial, PBHI, KontraS, Centra Initiative, Elsam, Forum de Facto, HRWG, Setara Institute itu menyatakan desakan ini menyikapi pernyataan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigje...
Pilot Susi Air Tak Kunjung Bebas, Imparsial Desak Optimalkan Pendekatan Nonmiliter
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Pilot Susi Air Tak Kunjung Bebas, Imparsial Desak Optimalkan Pendekatan Nonmiliter

Oleh Bethriq Kindy Arrazy Selasa, 15 Agustus 2023 17:28 WIB Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Foto: Imparsial.org apahabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mendesak pemerintah dan TNI agar tidak lagi menggunakan pendekatan operasi militer di Papua, khususnya menyangkut pembebasan pilot Susi Air Philip Mehrtens. Menggunakan pendekatan operasi militer dinilainya akan terus melanggengkan resistensi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). "Pendekatan operasi militer itu tidak menyelesaikan masalah karena korban terus berguguran dari dua belah pihak," katanya kepada apahabar.com, Selasa (15/8). Seharusnya pemerintah, kata Gufron, perlu menggunakan pendekatan dialog atau di...
Mayor Dedi Bebas dari Pidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Bukti Penegakan Hukum TNI Harus Direformasi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Mayor Dedi Bebas dari Pidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Bukti Penegakan Hukum TNI Harus Direformasi

Sosok Mayor Dedi Hasibuan, menjadi sorotan usai mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan bersama sejumlah anggota TNI, videonya viral di medsos. Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keputusan TNI yang menyatakan tidak ada tindak pidana yang dilakukan Mayor Dedi.  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) menyatakan anggota Kodam I Bukit Barisan, Sumatera Utara, Mayor Dedi Hasibuan tidak melakukan tindak pidana dalam peristiwa penggerudukan Mapolrestabes Medan. Mayor Dedi pun dikembalikan ke satuannya untuk diproses dugaan melakukan tindak disiplin. Keputusan itu ditetapkan setelahh Puspomad mengklarifikasi Mayor Dedi yang sempat menuntut agar kerabatnya ditangguhkan penahanannya oleh penyidik Polrestabes Medan Seperti di...
Imparsial: Panglima TNI Harus Larang Prajurit yang Menjadi Penasihat Hukum dalam Peradilan Umum
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Panglima TNI Harus Larang Prajurit yang Menjadi Penasihat Hukum dalam Peradilan Umum

Gufron Mabruri (ist) Jakarta– Prajurit TNI tidak boleh menjadi penasihat hukum dalam ruang lingkup peradilan umum. Untuk itu, Panglima TNI melarang anggota TNI untuk bertindak sebagai advokat di peradilan umum dan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan peran TNI harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Demikian penegaskan Direktir Imparsial Gufron Mabruri melalui keterangan pers di Jakarta, Sabtu (12/8/2023). Hal itu menanggapi pernyataan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro pada 10 Agustus 2023 terkait kasus Mayor Dedi Hasibuan yang mengeruduk Polrestabes Medan Sumatera Utara. Dalam konferensi pers tersebut Kresno Buntoro menyampaikan bahwa TNI memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada keluarga prajurit. ...
imparsial Kritik Pernyataan Kababinkum TNI soal Kasus Mayor Dedi Hasibuan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

imparsial Kritik Pernyataan Kababinkum TNI soal Kasus Mayor Dedi Hasibuan

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri (kedua kiri), Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra (paling kiri) dan peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas (kedua kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019. Antara Foto/Syaiful Hakim TEMPO.CO, Jakarta - Imparsial mengkritik pernyataan Kababinkum di konferensi pers soal kasus Mayor Dedi Hasibuan yang mengeruduk Polrestabes Medan Sumatera Utara pada Kamis, 10 Agustus 2023. Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro menyampaikan bahwa TNI memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum kepada keluarga prajurit. "Kami memandang, pernyataan Kababinkum TNI yang menyatakan anggota TNI dapat memberi bantuan h...
Imparsial Kritik Pernyataan Kababinkum TNI soal Kasus Mayor Dedi Hasibuan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Pernyataan Kababinkum TNI soal Kasus Mayor Dedi Hasibuan

Direktur Imparsial Gufron Mabruri (Marlinda/detikcom) Jakarta - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pernyataan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro yang menyebut seorang perwira hukum bisa menjadi penasihat hukum dalam persidangan. Imparsial menilai pernyataan Laksda Kresno keliru. "Kami memandang, pernyataan Kababinkum TNI yang menyatakan anggota TNI dapat memberi bantuan hukum bagi prajurit TNI dan keluarga menunjukkan bahwa Kababinkum tidak memahami secara komprehensif aturan hukum terkait peran TNI dalam proses penegakan hukum. Hal itu dapat dilihat dari adanya pemahaman yang salah dan keliru terhadap beberapa aturan terkait bantuan hukum," ujar Gufron dalam keterangan yang diterima detikcom dengan judul 'Pernyataan Kababi...
Aktivis 98 Merapat ke Prabowo, Potensi Perang Politik Terulang
HAM, Kabar, Uncategorized

Aktivis 98 Merapat ke Prabowo, Potensi Perang Politik Terulang

Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri | ist FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menyayangkan sikap politisi PDIP Budiman Sudjatmiko dan aktivis 1998 lainnya yang merapat atau mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pernyataan Gufron itu merespons relawan Jokowi yang mengusung Budiman sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Diketahui, Budiman dan Prabowo merupakan lawan secara politik di zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Budiman kala itu merupakan aktivis yang mendorong reformasi. Sedangkan Prabowo merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus). Nama Prabowo pun tidak pernah lepas dari penculikan dan penghilangan paksa aktivis 98. Dirinya pernah diberhentikan d...
Imparsial Soroti Aksi Mayor Dedi Hasibuan Mendatangi Kasat Reskrim Polrestabes Medan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Soroti Aksi Mayor Dedi Hasibuan Mendatangi Kasat Reskrim Polrestabes Medan

Direktur Eksekutif Imparsial Ghufron Mabruri. Foto: source for JPNN jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti aksi Mayor Dedi Hasibuan dan sejumlah anggota TNI mendatangi ruang Kasat Reskrim Polrestabes Medan pada Sabtu (5/8). Direktur Eksekutif Imparsial Ghufron Mabruri menilai upaya oknum perwira  TNI bersama sejumlah prajurit mendatangi Mapolrestabes Medan itu patut diduga sebagai bentuk tindakan intimidasi dan sewenang-wenang, yang tidak dibenarkan dalam negara hukum. "Tindakan seperti ini dapat mengganggu dan merusak jalannya proses penegakan hukum, dalam rangka meraih keadilan," ujar Ghufron yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Dia mengingatkan bahwa dalam negara hukum, siapa pun termasuk oknum TNI tidak bisa dan tidak boleh melakukan upaya-upaya int...
Tindakan Anggota TNI ”Datangi” Polrestabes Medan Cederai Prinsip Negara Hukum
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tindakan Anggota TNI ”Datangi” Polrestabes Medan Cederai Prinsip Negara Hukum

Sejumlah elemen kelompok masyarakat sipil menggelar jumpa pers menanggapi peristiwa tentang sekelompok anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan, Sabtu (5/7/2023). Calon perwira remaja dari tiga matra TNI di Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri tahun 2023 yang digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/6/2023). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko melantik dan mengambil sumpah para calon perwira remaja (capaja) yang berjumlah 833 orang dari matra TNI dan kepolisian. JAKARTA, KOMPAS — Kelompok masyarakat sipil menilai insiden sekelompok prajurit TNI yang mendatangi Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara, merupakan bentuk pelecehan terhadap Indonesia sebagai negara hukum. Kejadian yang terus berulang semacam itu memperlihatkan adanya persoalan ...
Koalisi Sipil Kritik Aksi Puluhan Anggota TNI Datangi Polrestabes Medan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Kritik Aksi Puluhan Anggota TNI Datangi Polrestabes Medan

Foto: Sejumlah personel TNI datangi Polrestabes Medan (Istimewa) Audrey Santoso - detikNews Jakarta - Puluhan anggota TNI mendatangi Polrestabes Medan terkait penahanan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai apa yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI itu sebagai bentuk intimidasi. "Kami menilai upaya mendatangi Mapolrestabes Medan oleh oknum anggota TNI (sekitar 40an/ Tribun medan 05/08/23) patut diduga kuat sebagai bentuk tindakan intimidasi dan sewenang-wenang, yang tidak dibenarkan dalam negara hukum," tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/8/2023). Baca artikel detiknews, "Koalisi Sipil Kritik Aksi Puluhan Anggota TNI Datangi Polrestabes Medan" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6861352/koalisi...
Menhan Diminta Bersikap dalam Kasus Dugaan Korupsi di Basarnas
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Menhan Diminta Bersikap dalam Kasus Dugaan Korupsi di Basarnas

Menhan disarankan minta Panglima TNI serahkan kasus Basarnas ke peradilan umum. Foto: istimewa/tangkapan layar/ Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial Gufron Mabruri, mengatakan Menteri Pertahanan tidak boleh diam menyikapi kasus tarik menarik perkara korupsi Basarnas. Kasus Basarnas harus masuk peradilan umum, kecuali Menteri Pertahanan menarik kasus itu ke peradilan militer dengan persetujuan Menkumham. Hal ini disampaikan Mabruri menyikapi tarik menarik kewenangan antara KPK dan TNI dalan penanganan kasus korupsi Basarnas yang melibatkan pimpinan Basarnas yang merupakan TNI aktif. Kami menilai, kasus tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan jernih dan mudah jika Menteri Pertahanan mengkoordinasikan dan meminta pada  P...
Ini Saran Imparsial Atasi Polemik tentang Siapa yang Berwenang Tangani Kasus Korupsi di Basarnas
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Ini Saran Imparsial Atasi Polemik tentang Siapa yang Berwenang Tangani Kasus Korupsi di Basarnas

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko (kanan) bersama Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) Salam komando usai konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023) lalu. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tarik menarik kewenangan antara KPK dan TNI dalan penanganan kasus korupsi Basarnas yang melibatkan pimpinan Basarnas yang merupakan TNI aktif menjadi atensi publik. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, bahwa kasus tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan jernih dan mudah jika Menteri Pertahanan mengkoordinasikan dan meminta pada Panglima TNI dan Danpuspom TNI agar kasus tersebut diselesaikan melalui peradilan umum. "Upaya menarik kasus kejahatan dari yuridiksi peradilan umum ke peradilan militer dengan pelakuny...
Prajurit TNI Aktif Tersangka Suap, Momentum Revisi UU Peradilan Militer
Kabar

Prajurit TNI Aktif Tersangka Suap, Momentum Revisi UU Peradilan Militer

Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri | ist FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mengatakan bahwa polemik penetapan tersangka prajurit TNI aktif, yakni Kepala Basarnas Henri Alfiandi dalam kasus dugaan korupsi menjadi momentum untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Menurutnya Negara, dalam hal ini Eksekutif dan Legislatif sudah memiliki alasan yang cukup untuk merevisi regulasi yang sudah usang tersebut. “Dilihat dari sisi manapun, substansinya, prakteknya, politik hukumnya, sudah banyak argumen-argumen untuk negara merevisi UU 31/1997,” ujar Gufron saat diwawancarai Forum Keadilan di Gedung Imparsial, Rabu, 2/8/2023. Baca Selanjutnya... https://forumkeadilan.com/20...
Penetapan Tersangka Panji Gumilang Dinilai Bertentangan dengan Prinsip HAM
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Penetapan Tersangka Panji Gumilang Dinilai Bertentangan dengan Prinsip HAM

Kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak asasi yang fundamental, diakui dan dijamin oleh banyak instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang (kopiah hitam) saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023). Foto: RES Hukumonline-Bareskrim Polri secara resmi telah menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan atau penodaan agama. Sejak awal perkara ini mendapat sorotan banyak pihak termasuk kalangan organisasi masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mengatakan penetapan tersangka itu bertentangan dengan prinsip kebeba...
Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama, Imparsial: Bentuk Ketundukan Terhadap Kelompok Mainstream
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama, Imparsial: Bentuk Ketundukan Terhadap Kelompok Mainstream

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang mendatangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2023. Panji Gumilang diperiksa atas kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, berita bohong, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga penyalahgunaan uang zakat. TEMPO/ Febri Angga Palguna TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama dinilai sebagai bentuk ketundukan terhadap tekanan kelompok muslim mainstream khususnya di Jawa Barat.  "Kami menilai bahwa setiap warga negara, termasuk Panji Gumilang, memiliki hak untuk memilih, menganut, dan menyatakan keyakinan agama...
Kabar, Rilis Pers

Presiden Jokowi Harus Segera Dorong Revisi UU Peradilan Militer dan Tarik PerwiraTNI Aktif dari Jabatan Sipil

Siaran Pers ImparsialNo. 006/Siaran-Pers/IMP/VIII/2023 Merespon Pernyataan Presiden Jokowi Terkait Rencana Evaluasi Penempatan TNI di JabatanSipil dalam Kasus Kabasarnas “Presiden Jokowi Harus Segera Dorong Revisi UU Peradilan Militer dan Tarik PerwiraTNI Aktif dari Jabatan Sipil” Pada tanggal 27 Juli 2023, merespon silang sengkarut kewenangan penangkapan Kepala BadanSAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi antara KPK dan TNI, Presiden JokoWidodo menyatakan akan mengevaluasi penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil.Dikatakan Presiden, “Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah (perwira tinggi TNIyang menduduki jabatan sipil) itu. Semuanya (akan dievaluasi) karena kita tidak mau lagidi tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korups...
Imparsial Usulkan Revisi, UU Peradilan Militer Dinilai Jadi Sarana Impunitas Anggota TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Usulkan Revisi, UU Peradilan Militer Dinilai Jadi Sarana Impunitas Anggota TNI

Imparsial mendorong KPK untuk tak takut mendalami dugaan korupsi anggota TNI aktif. Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Puspom TNI berkoordinasi dengan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfian (HA) dan Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC). KPK menyatakan khilaf dan meminta maaf karena ada kekeliruan dalam koordinasi penetapan tersangka Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi di kasus suap Basarnas. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mendorong revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pascamencuatnya kasus du...
Libatkan Dua Anggota TNI Aktif, Imparsial Desak Selesaikan Kasus Korupsi di Basarnas RI Melalui Peradilan Umum
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Libatkan Dua Anggota TNI Aktif, Imparsial Desak Selesaikan Kasus Korupsi di Basarnas RI Melalui Peradilan Umum

LAPORAN : ABDUL KHOLIK MUNTHE SABTU, 29 JULI 2023 | 22:42 Direktur Imparsial Gufron Mabruri/Net Langkah KPK yang meminta maaf dan menyerahkan kasus dugaan korupsi Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas kepada Puspom TNI keliru dan dapat merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Begitu dikatakan Direktur Imparsial Gufron Mabruri, melalui siaran pers menanggapi permintaan maaf KPK atas penetapan tersangka yang melibatkan prajurit TNI dan menyerahkan proses hukum terhadap keduanya kepada Puspom TNI dengan alasan yurisdiksi hukum keduanya sebagai militer aktif berada di bawah peradilan militer, Jum’at (28/7/2023). “Sebagai kejahatan yang tergolong tindak pidana khusus (Korupsi), KPK seharusnya menggunakan UU KPK sebagai pijakan dan landasan hukum dalam...
LBH Surabaya Soroti Peradilan Militer di Draf Revisi UU TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

LBH Surabaya Soroti Peradilan Militer di Draf Revisi UU TNI

jpnn.com, JAKARTA - Direktur LBH Surabaya Abdul Wahid menyoroti sejumlah poin dalam draf revisi UU TNI, salah satunya terkait peradilan militer. Hal itu disampaikan Wahid dalam diskusi bertajuk"Problematika Revisi UU TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia" yang digelar Imparsial kerja sama HRLS Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (27/7). Wahid menyampaikan bahwa wacana revisi UU TNI sebenarnya sudah ada sejak 2010 dan baru pada tahun 2019 muncul Naskah Akademiknya. "Revisi UU TNI ini mencampuradukkan tugas pertahanan dan keamanan," ucapnya. Menurut Wahid, seharusnya ada pemisahan yang jelas antara tugas pertahanan dan keamanan, jika tidak maka potensial terjadi konflik. "Banyak substansi yang bermasalah di dalam dra?f revisi UU TNI...
Keluarga Korban Kerusuhan 1998: Tolong Selesaikan Kasus HAM Berat Masa Lalu
HAM, Kabar, Uncategorized

Keluarga Korban Kerusuhan 1998: Tolong Selesaikan Kasus HAM Berat Masa Lalu

Jakarta - Salah satu orang tua korban kerusuhan 1998, Maria Sanu, meminta pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia mengatakan anaknya dibakar hidup-hidup dan jenazahnya tak pernah diketahui keberadaannya.Hal itu disampaikan Maria dalam 'Diskusi Publik: Deklarasi Korban dan Masyarakat Sipil' di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2023). Maria merupakan ibu kandung dari Stefanus Sanu, yang diduga tewas dalam kerusuhan Mei 1998. "Sudah 25 tahun sejak 1998 belum terselesaikan, sudah 25 tahun reformasi sampai saat ini belum juga terungkap siapa dalang kerusuhan. Saya mewakili keluarga korban lainnya, ingin mengutarakan pesan dari mereka karena banyak korban juga," kata Maria. Baca artikel detiknews, "Keluarga Korban Kerusuhan 1998: Tolong Selesaikan Kasus HAM B...
DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA
Kabar, Rilis Pers

DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA

Menjelang Pemilihan Umum 2024, Kontestasi politik kian Menguat. Sayangnyadiskursus mengenai Hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi tidak menjadimainstream dalam ruang politik Pemilu. Dinamika yang berkembang lebih padamemperlihatkan kontestasi pemenangan kandidat bukan kontestasi ide dangagasan. Kami menilai isu dan agenda HAM tidak lagi dianggap sebagai hal yang pentingbagi pembangunan politik demokrasi. Para aktor politik masa lalu yang telahmenjadi elit penguasa telah membajak dan merekayasa ulang bagaimana peristiwapelanggaran HAM Berat masa lalu, sekaligus kondisi korban dan pelakupelanggaran HAM berat masa lalu. Tentunya hal ini berbahaya bagi demokrasi danHAM serta menyakiti hati para korban yang masih berjuang demi keadilan. Kami memandang, penyelesaian kasus-kasus ...
Kasus Al Zaytun, Imparsial Ingatkan Masyarakat Hati-hati Penggiringan Opini
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kasus Al Zaytun, Imparsial Ingatkan Masyarakat Hati-hati Penggiringan Opini

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial menyarankan masyarakat berhati-hati terhadap pembentukan opini menjelang tahun politik, termasuk mengenai kontroversi pesantren Al Zaytun dan pemimpinnya, Panji Gumilang. Koordinator Program HAM Imparsial Annisa Yudha AS menilai, kasus ini bisa saja menjadi gorengan politikus. Apalagi, penanganan kasus penodaan agama yang diarahkan ke Panji Gumilang kerap kali tak lepas dari desakan masyarakat. "Penanganan dari APH (aparat penegak hukum) yang kami lihat dari berbagai kasus, dalam konteks ini (kasus Al Zaytun), kepolisian ya karena mereka yang berhadapan langsung di lapangan ketika misalnya aksi atau penolakan itu sendiri terjadi, itu masih bias favoritisme dan mayoritarianisme." kata Annisa dalam acara diskusi publik, Kamis (20/7/2023). Artik...
AL ZAYTUN DI TENGAH DISKRIMINASI DAN KRIMINALISASI
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

AL ZAYTUN DI TENGAH DISKRIMINASI DAN KRIMINALISASI

foto Imparsial Reporter : Fachrur Reyhand Pada Kamis, 20 Juli 2023, Imparsial telah menyelenggarakan diskusi publik yang berjudul “Al Zaytun: Di Tengah Diskriminasi dan Kriminalisasi”. Diskusi dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan, antara lain, masyarakat sipil, mahasiswa, dan pegiat hak asasi manusia (HAM). Acara diawali dengan pembukaan dan pengantar diskusi oleh moderator, Fachrur Reyhand Haditama (Staff Peneliti Imparsial). Dalam tiga bulan terakhir, Pondok Pesantren Al Zaytun menjadi sorotan publik dan media lantaran sejumlah pihak menilai mereka memberikan ajaran sesat atau menyimpang. Berbagai kalangan tokoh organisasi keagamaan pun memberikan tanggapan negatif hingga menghasut untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang ditujukan. Padahal dalam i...
Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Dinilai Minim Evaluasi Hukum dan HAM
HAM, Kabar

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Dinilai Minim Evaluasi Hukum dan HAM

Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap menteri dan kepala lembaga negara yang kinerjanya buruk, terutama dalam agenda pemajuan HAM, toleransi, dan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Hukumonline-Presiden Joko Widodo kembali merombak jajaran kabinetnya dengan melantik 1 Menteri dan 5 Wakil Menteri di Istana Kepresidenan, Senin (17/07/2023) lalu. Dalam acara pelantikan dan sumpah jabatan itu Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Sa...
id_IDBahasa Indonesia