Aktivitas

(Buku Segera Terbit)
Aktivitas, Arsip Penelitian

(Buku Segera Terbit)

KEAMANAN MANUSIA Konsepsi,Impelementasi, dan Perlindungan Negara Lain UNDP pertama kali meluncurkan laporan tentang keamanan manusia menjadi salah satu tonggak konsep ini diperhatikan oleh komunitas internasional pada tahun 1994. Dengan pelbagai kritik yang muncul, UNDP seakan mengakui secara global praktik-praktik keamanan manusia yang sudah digunakan di beberapa Negara, seperti Kanada dan Jepang. Di lain pihak, dokumen ini juga seakan menantang konsep keamanan tradisional yang sangat menitikberatkan pada negara. Lama berselang, UNDP baru mengeluarkan lagi laporan keamanan manusia saat pandemi melanda pada tahun 2022. Di Indonesia, keamanan manusia pun belum begitu banyak diketahui. Hanya lumrah didiskusikan dalam ruang-ruang akademis, itupun terbatas pada diskus...
PRAKTIK PENYIKSAAN DALAM PEMOLISIAN
Aktivitas, Arsip Penelitian

PRAKTIK PENYIKSAAN DALAM PEMOLISIAN

Penulis:Bhatara Ibnu Reza, Gufron Mabruri, Ardi MantoAdiputra, Hussein Ahmad, Maria Ulfah,Gading Yonggar Ditya, Evitarossi Budiawan Editor:Bhatara Ibnu Reza Kata PengantarGufron MabruriDirektur Imparsia Praktik penyiksaan hingga kini masih menjadi salahsatu persoalan hak asasi manusia yang banyak terjadi dalampenegakan hukum di Indonesia. Salah satu institusi yangsering mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat dan mediaterkait dengan praktik tersebut adalah kepolisian. Metodepenyiksaaan acapkali masih digunakan oleh polisi di berbagaitingkatan kepolisian ketika menjalankan tugas-tugasnya.Hal ini menjadi permasalahan serius, mengingat penyiksaanmerupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yangpaling fundamental. Kewenangan dan otoritas besar yang diberikan kepadakepolisian...
Buku Mencintai Munir
Aktivitas, Human Rights, Infografis, Kabar

Buku Mencintai Munir

Tak terasa sudah 18 tahun lalu Munir Said Thalib di bunuh oleh negara. Seorang ayah, seorang suami, seorang pembelah HAM yang kerap menempatkan keadilan di Indonesia sebagian misi hidup nya. mari bersama-sama mengenang hidup dan perjuangannya melalui memori yang ditulis oleh Suciwati,istri dari mendiang cak Munir. Pre-order ( 31 Agustus - 21 Sepetember ) https://bit.ly/BukuMunir https://www.facebook.com/reel/1306708486531235/?s=single_unit
#HALODPR #SEMUABISAKENA
Aktivitas

#HALODPR #SEMUABISAKENA

Ayo rame-rame email & DM para anggota DPR tentang RUU KUHP! Tekanan publik sudah terbukti efektif dalam menunda pengesahan dan membuka draft terbaru RUU KUHP, tapi kita jangan lengah. Sekarang saatnya untuk mendesak para anggota untuk merevisi pasal-pasal bermasalah di RUU KUHP, karena kalau sampai sah, #SemuaBisaKena. Supaya lebih personal dan meningkatkan kemungkinan untuk dibaca, marilah kita email & DM langsung aspirasi dan tuntutan ke para anggota yang bertanggung jawab terhadap RUU KUHP. Ingat, ini untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Baca instruksi di post ini dengan seksama ya!Untuk alamat email para anggota, template email & DM, kalian bisa dapatkan di https://bit.ly/Semuabisakena_RKUHP Jangan lupa ramaikan sosmed dengan memposting email/DM kalian den...
APA KABAR KASUS MUNIR?
Aktivitas, HAM

APA KABAR KASUS MUNIR?

Hari ini Komnas HAM tengah melaksanakan Sidang Paripurna antar Komisioner. #MasihIngat ucapan Choirul Anam selaku Komisioner Komnas HAM pada 19 Mei 2022 yang menyatakan dengan yakin bahwa pengumuman hasil kajian atas Kasus Munir akan diungkapkan dalam waktu 2 bulan. Kini sudah menginjak Bulan Agustus, namun masih belum terdengar kabar baik dari Komnas HAM. Ada apa sebenarnya? Sampai kapan harus menunggu? Padahal di lain sisi para akademisi juga sudah turut buka suara. Bagaimana tanggapan mereka atas Kasus Munir? Melalui Sidang Paripurna, Komnas HAM harus menetapkan Kasus Munir sebagai pelanggaran HAM Berat! #MasihIngat
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan RAN-PE: Tantangan dan Permasalahan
Aktivitas, Arsip Penelitian

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan RAN-PE: Tantangan dan Permasalahan

Policy Review - Maret 2022 Pada tanggal 6 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (selanjutnya disebut RAN PE). Perpres RAN PE ini patut diapresiasi karena menunjukkan negara secara aktif menanggulangi tindakan dan/atau keyakinan penggunaan kekerasaan dan embin dalam mencapai tujuan tertentu. RAN PE ini pun dilihat sebagai strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) serta sebagai acuan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanggula...
UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Berpotensi Suburkan Konflik Agraria
Aktivitas, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Berpotensi Suburkan Konflik Agraria

Kegiatan Diskusi dan Launching Buku Tentang UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan terselenggara atas kerja sama PUSAKO UNAND, IMPARSIAL dan PBHI di Santika Premier Hotel Padang, 01/08/ 2022. Kegiatan diskusi dan Launching buku ini dihadiri oleh berbagai kalangan dari Mahasiswa dan media, LSM, kelompok masyarakat sipil yang berada di Padang, dengan narasumber; Feri Amsari (Direktur PUSAKO - UNAND), Indira Suryani (Direktur LBH Padang), Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional), Husein Ahmad (Peneliti Imparsial), Dr. Al Araf, S.H., M.D.M (Dosen FH Univ. Brawijaya dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative), Narasumber pertama Feri Amsari (Direktur PUSAKO - UNAND) mengatakan DPR dan pemerintah seringkali menutup-nutupi pembahasan sejumlah UU yang ...
Strengthening the Role of Multistakeholder on the fulfilment of Human Ringhts in Indonesia
Aktivitas, HAM, Kabar

Strengthening the Role of Multistakeholder on the fulfilment of Human Ringhts in Indonesia

MULTISTAKEHOLDER FORUM UPR 2022 Diskusi Publik Multistakeholder forum UPR 2022 diselanggarakan oleh IMPARSIAL dan Kolisi Masyarakat Sipil bertempat di Hotel Royal Kuningan , pada Senin 18/07/22. Acara Multistakeholder forum UPR 2022 dengan tema Strengthening the Role of Multistakeholder on the fulfilment of Human Ringhts in Indonesia, mengundang Narasumber. Ahmad Taufan Damanik ( Ketua Komnas HAM ) , Andy yentriyani (Komisioner Komnas Perempuan ), Betni Humiras Purbah ( Direktur Instrumen HAM ), Muhammad Hafiz ( Perwakilan NGO). Acara tersebut dihadiri oleh NGO, Perwaklian Kementrian dan Pemerintahan, Media, Mahasiswa, dan Masyarakat Sipil, baik secara langsung maupun yang hadir online di acara Multistakeholder forum UPR 2022. Acara Tersebut bisa disaksikan melalui : ...
Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi
Aktivitas, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi

diskusi dan Launching Buku "Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi" diskusi dan Launching Buku ini berkerjasama dengan LBH Palembang dan IMPARSIAL pada Kamis 14/07/2022 kegiatan diskusi dan Launching buku di hadiri peserta diskusi diikuti dari berbagai kalangan dari Mahasiswa dan media, LSM, kelompok masyarakat sipil yang berada di palembang. setiap narasumber dengan rinci menyampaikannya dan menambah semangat Peserta untuk bertanya. dan berdiskusi lebih lanjut. dengan narusmber pertama Juardan Gultom, S.H (Direktur LBH Palembang) Dari segi proses, pembahasan UU PSDN ini sudah bermasalah karena pembahasannya dilakukan secara terburu-buru dan minim partisipasi publik. Secara ...
id_IDBahasa Indonesia