Rilis Pers – Imparsial

16Jan

By dadoNo Comments

Aktivitas, Rilis Pers

Kasus Penembakan Bos Rental Berpotensi Direkayasa: Evaluasi Pangkoarmada & Adili Pelaku di Peradilan Umum

Siaran Pers ImparsialNo. 004/Siaran-Pers/IMP/I/2025 "Kasus Penembakan Bos Rental Berpotensi Direkayasa: Evaluasi Pangkoarmada & Adili Pelaku di Peradilan Umum" Hasil reka ulang kasus penembakan bos rental mobil di KM 45 menunjukkan tidak adanya pengeroyokan seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI), Laksamana Madya TNI Denih Hendrata. Sebelumnya, dalam konferensi pers Senin, 6 Januari 2025, Pangkoarmada RI sempat menyatakan bahwa insiden penembakan bermula ketika salah satu tersangka, Sertu AA, dikeroyok oleh sekitar 15 orang di area tersebut. Namun faktanya, dalam rekonstruksi yang digelar Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) pada Sabtu, 11 Januari 2025 merekam sedikitnya 36 adegan itu justru menunjukkan hal se...

10Jan

By dadoNo Comments

Aktivitas, Rilis Pers

Merespon Statement Kapuspen TNI pada Kasus Pembunuhan Bos Rental di Tangerang Harus Diadili di Peradilan Militer Pengadilan Militer bagi Pelaku Penembakan Bos Rental Tidak Berpihak Kepada Korban

Siaran Pers ImparsialNo. 003/Siaran-Pers/IMP/I/2025 “Merespon Statement Kapuspen TNI pada Kasus Pembunuhan Bos Rental di Tangerang Harus Diadili di Peradilan Militer” “Pengadilan Militer bagi Pelaku Penembakan Bos Rental Tidak Berpihak Kepada Korban” Pada 9 Januari 2025, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, merespon desakan publik terkait proses hukum terhadap 3 prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana agar dapat diadili di Peradilan Umum. Kapuspen menilai “Terkait desakan publik agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana harus diadili di peradilan sipil/umum tidak dapat dilaksanakan karena militer aktif.” Kami memandang pernyataan Kapuspen TNI yang menyatakan bahwa harus diadili di peradilan militer sejatinya bertentangan dengan amanat reformasi...

Puspomal Tidak Boleh Lindungi Pelaku Kejahatan Bersenjata Api yang Menewaskan Warga Sipil

7Jan

By dadoNo Comments

Aktivitas, Rilis Pers

Puspomal Tidak Boleh Lindungi Pelaku Kejahatan Bersenjata Api yang Menewaskan Warga Sipil

foto: https://www.tribunnews.com/ Siaran Pers ImparsialNo. 002/Siaran-Pers/IMP/I/2025 Merespon Statement Pangkoarmada RI Terkait Kasus Penembakan di KM 45 ”Puspomal Tidak Boleh Lindungi Pelaku Kejahatan Bersenjata Api yang Menewaskan Warga Sipil” Pangkoarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, memberikan keterangan bahwa pelaku penembakan bos rental mobil di KM 45 Merak-Tangerang, yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI AL merupakan tindakan membela diri akibat adanya pengeroyokan. Hal tersebut disampaikan Pangkoarmada dalam Konferensi Pers di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat pada Senin, 6 Januari 2025. Pernyataan Pangkoarmada tersebut bertentangan dengan pernyataan anak korban Agam Muhammad Nasrudin yang pada saat kejadian berada di lokasi kejadian dan melihat langsung ke...

Siaran Pers IMPARSIALNo. 018/Siaran-Pers/IMP/X/2024 Catatan Imparsial dalam Rangka Memperingati HUT ke-79 TNI “Aral Terjal Reformasi TNI” Tentara Nasional Indonesia akan memasuki usia ke-79 pada 5 Oktober 2024. Berkenaan dengan hal itu Imparsial, the Indonesian Humans Right Monitor mengucapkan selamat dan dirgahayu kepada keluarga besar TNI. Semoga di usia TNI yang ke-79 ini TNI bisa menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dengan tetap berada pada koridor harapan dan cita-cita Reformasi 1998 yaitu TNI yang profesional, menjunjung tinggi nilai demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Kami memandang untuk mecapai harapan dan cita Reformasi 1998 itu diperlukan komitmen serius dalam melanjutkan agenda reformasi TNI yang kini “mandeg” atau bahkan mundur ke belakang. Oleh karena itu,...

23Sep

By dadoNo Comments

Reformasi Sektor Keamanan, Rilis Pers

Pembentukan Direktorat PPA-PPO di Bareskrim Polri Memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Siaran Pers017/Siaran-Pers/IMP/IX/2024 “Pembentukan Direktorat PPA-PPO di Bareskrim Polri Memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak” Pada tanggal 20 September 2024 lalu Kapolri Listyo Sigit Prabowo secara resmi telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri. Terhadap hal itu Imparsial, the Indonesian Human Rights Monitor menyampaikan apresiasi dan selamat bertugas hal ini mengingat kebutuhan penyelesaian kasus perempuan, anak dan perdagangan orang di masa sekarang membutuhkan layanan yang serius sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban. Kami memandang pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA -PPO merupakan langkah yang tepat dan terobosan penting. Hal ini mengingat kasus-kasus tindak pidana meli...

Menyikapi Dinamika Pembahasan RUU TNI“RUU TNI Melanggar Konstitusi: TNI Bukan Penegak Hukum Tapi Alat Pertahanan Negara”

15Agu

By dadoNo Comments

Aktivitas, Rilis Pers

Menyikapi Dinamika Pembahasan RUU TNI“RUU TNI Melanggar Konstitusi: TNI Bukan Penegak Hukum Tapi Alat Pertahanan Negara”

Press ReleaseImparsial, the Indonesia Human Rights MonitorNo. 016/Siaran-Pers/IMP/VIII/2024 Menyikapi Dinamika Pembahasan RUU TNI“RUU TNI Melanggar Konstitusi: TNI Bukan Penegak Hukum Tapi Alat Pertahanan Negara” Pada hari ini 15 Agustus 2024, terdapat dokumen daftar inventaris masalah (DIM) rancangan perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam DIM tersebut salah satunya diusulkan bahwa TNI, khususnya TNI AD, diberikan kewenangan untuk melakakukan penegakan hukum di darat. Imparsial menilai usulan tersebut sangat mengancam demokrasi dan HAM serta melenceng jauh dari rel UUD NRI Tahun 1945. Pasal 8 huruf b dalam DIM tersebut menyebutkan “Angkatan Darat bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah darat sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasiona...

Siaran Pers Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI

23Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Siaran Pers Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI

Foto Imparsial : Siaran Pers Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI Pada 8 Juli 2024, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Berdasarkan dokumen naskah yang beredar di Publik, serta proses pembahasan yang minim evaluasi dan partisipasi publik, koalisi menolak segala pembahasan UU tersebut di periode DPR saat ini karena terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan hak asasi manusia (HAM) dan merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi, serta proses pembahasan yang tidak demokratis. Oleh karena itu Koalisi merasa perlu menyatakan sikap yang akan kami tuangkan sebagai berikut: Pertama, Koalisi...

18Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Siaran Pers“Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Sektor Keamanan: Mengutuk Penembakan terhadap Pembela HAM Yan Christian Warinussy”

Siaran Pers“Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Sektor Keamanan: Mengutuk Penembakan terhadap Pembela HAM Yan Christian Warinussy” Berdasarkan informasi dari Manokwari, Papua yang dihimpun oleh Koalisi, diketahui telah terjadi penembakan terhadap Yan Christian Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH). Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 16.00 WIT. Kejadian bermula ketika Yan Christian Warinussy keluar dari Bank Mandiri, tiba-tiba ada tembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, Pelaku mengendarai Mobil Avanza berwarna Hitam dan berhasil melarikan diri. tembakan tersebut mengenai dada Yan Christian Warinussy dan saat ini sedang mendapatkan penanganan medis di RSUD Manokwari. Koalisi menilai...

17Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Press Release “DPR Jangan Jadi Tukang Stempel, Hentikan Pembahasan RUU TNI yang Bermasalah”

ress ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis "Keputusan MKMK Membuat Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Cacat Etika" Pada 07 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberentian Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas Uji Materi Perkara No. 90 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. MKMK menyatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagai mana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan. Kami menilai keputusan MKMK menjadi tanda bahwa keputusan atas gugatan P...

4Nov

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Jadi Basis Nepotisme dan Dinasti, Bukan Untuk Anak Muda dan Tanda Kehancuran Demokrasi serta Mencederai Pemilu”

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres Jadi Basis Nepotisme dan Dinasti, Bukan Untuk Anak Muda dan Tanda Kehancuran Demokrasi serta Mencederai Pemilu" Baru-baru ini, Handesblatt, media massa asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut Handesbaltt, pen-Cawapres-an Gibran dipandang sebagai bentuk politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media dari Amerika Serikat. Kami memandang, kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media internasional tersebut merupakan fakta persoalan p...

Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia

3Nov

By dadoNo Comments

Kabar, Rilis Pers

Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia

Siaran Pers Imparsial 016/Siaran-Pres/IMP/X/2023 Menyikapi Perkembangan Politik di Indonesia dan Pemberitaan Luar negeri terhadap Politik Dinasti di Indonesia Putusan MK yang Memuluskan Pencawapresan Gibran Rakabuning Raka sebagai Pucak Gunung Es Kemunduran Demokrasi Indonesia Baru-baru ini, Handesblatt, salah satu media asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut media tersebut, pencawapresan Gibran dipandang sebagai pembangunan politik dinasti yang merusak dan mematikan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media yang berbasis di Amerika Serikat. Kami memandang, kondisi kemunduran demokra...

30Okt

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menyikapi proyek pembangunan sumur bor oleh kementerian pertahanan di sejumlah wilayah di Indonesia Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024

Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024 Siaran Pers Imparsial. 015/Siaran-Pres/IMP/X/2023 Menyikapi proyek pembangunan sumur bor oleh kementerian pertahanan di sejumlah wilayah di Indonesia Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024 Pada tanggal 29 Oktober 2023 Prabowo Subianto meresmikan beberapa titik sumur bor bantuan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa kedatangannya resmi sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye. Ia menyampaikan bahwa “Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tapi kalau ber...

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak DPR RI Melakukan Hak Angket Terkait Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi kepada Junta Militer Myanmar”

24Okt

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak DPR RI Melakukan Hak Angket Terkait Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi kepada Junta Militer Myanmar”

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak DPR RI Melakukan Hak Angket Terkait Dugaan Suplai Ilegal Senjata dan Amunisi kepada Junta Militer Myanmar” Hari ini, 24 Oktober 2023, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) mendatangi DPR untuk mendesak DPR RI agar melakukan hak angket terkait dugaan suplai senjata dan amunisi kepada junta militer Myanmar yang dilakukan oleh BUMN Indonesia. Menteri pertahanan dan kementerian BUMN juga tidak bisa lepas tanggunga jawab dari persoalan ini dan perlu dipanggil untuk dimintai keterangan. Hal ini penting dilakukan mengingat dampak dari dugaan suplai senjata dan amunisi tersebut yang mengakibatkan krisis kemanusiaan di Myanmar yang semakin berlarut dan tidak ...

Dugaan Suplai Senjata dari RI ke Myanmar Bakal Didalami Ombudsman

18Okt

By dadoNo Comments

HAM, Rilis Pers

Dugaan Suplai Senjata dari RI ke Myanmar Bakal Didalami Ombudsman

jpnn.com, JAKARTA - Ombudsman RI akan mengkaji dan mendalami dugaan suplai senjata dan amunisi secara ilegal dari Republik Indonesia (RI) ke Myanmar, sebagaimana pengaduan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan (koalisi SSR). Hal itu disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Muhammad Najih seusai beraudiensi dengan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari PBHI, Centra Initiative, Imparsial, ELSAM, KontraS, SETARA Institute, Forum De Facto, YLBHI, Amnesty International Indonesia, LBHM, ICJR, ICW, WALHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, LBHAP PP Muhammadiyah, Selasa (17/10). Ombudsman juga berencana menjalin koordinasi dengan Komnas HAM guna mendukung upaya dari koalisi masyarakat sipil supaya masalah ini bisa lebih terang dan jelas di mana kedudukan pemeri...

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kejadian di Mapolrestabes Medan Tidak Dibenarkan dalam Negara Hukum Pada 5 Agustus 2023 sejumlah anggota TNI mendatangi Mapolrestabes Medan.Mereka menanyakan proses hukum yang berjalan di Mapolrestabes Medan. Kapendam I/BB Kolonel Riko Siagian menyesali langkah Mayor Dedi yang membawa anggotanya tersebut (Waspada Online 05/08/2023). Kami menilai upaya mendatangi Mapolrestabes Medan oleh oknum anggota TNI (sekitar 40an/ Tribun medan 05/08/23) Patut diduga kuat sebagai bentuk tindakan intimidasi dan sewenang-wenang, yang tidak dibenarkan dalam negara hukum. Tindakan seperti ini dapat mengganggu dan merusak jalannya proses penegakan hukum, dalam rangka meraih keadilan. Dalam negara hukum tidak bisa dan tidak boleh, siapapun dia, termasuk oknum T...

4Agu

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menteri Pertahanan Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab dalam Polemik Kasus Korupsi di Basarnas

Siaran Pers ImparsialNo. 008/Siaran-Pers/IMP/VIII/2023 “Menteri Pertahanan Tidak Boleh Lepas Tanggung Jawab dalam Polemik Kasus Korupsi di Basarnas" Beberapa saat lalu terjadi tarik menarik kewenangan antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus korupsi Basarnas yang melibatkan pimpinan Basarnas yang merupakan TNI aktif. Kami menilai, kasus tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan jernih dan mudah jika Menteri Pertahanan mengkoordinasikan dan meminta pada Panglima TNI dan Danpuspom TNI agar kasus tersebut diselesaikan melalui peradilan umum di mana KPK-lah yang harus memproses hukum kasus itu. Upaya menarik kasus kejahatan dari yuridiksi peradilan umum ke peradilan militer dengan pelakunya anggota militer dan warga sipil hanya bisa dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan bukan ...

Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama: Bukti Tunduknya Otoritas Negara Kepada Kelompok Mainstream

2Agu

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama: Bukti Tunduknya Otoritas Negara Kepada Kelompok Mainstream

1Agu

By dadoNo Comments

Kabar, Rilis Pers

Presiden Jokowi Harus Segera Dorong Revisi UU Peradilan Militer dan Tarik PerwiraTNI Aktif dari Jabatan Sipil

Siaran Pers ImparsialNo. 006/Siaran-Pers/IMP/VIII/2023 Merespon Pernyataan Presiden Jokowi Terkait Rencana Evaluasi Penempatan TNI di JabatanSipil dalam Kasus Kabasarnas “Presiden Jokowi Harus Segera Dorong Revisi UU Peradilan Militer dan Tarik PerwiraTNI Aktif dari Jabatan Sipil” Pada tanggal 27 Juli 2023, merespon silang sengkarut kewenangan penangkapan Kepala BadanSAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi antara KPK dan TNI, Presiden JokoWidodo menyatakan akan mengevaluasi penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil.Dikatakan Presiden, “Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah (perwira tinggi TNIyang menduduki jabatan sipil) itu. Semuanya (akan dievaluasi) karena kita tidak mau lagidi tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi...

KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

30Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

Foto Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)” Pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan praktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranya berlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Namun demikian, KPK justru meminta maaf atas penetapan tersangka ke dua prajurit TNI tersebut dan menyerahkan proses h...

28Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Selesaikan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (PengadilanTindak Pidana Korupsi)

Siaran Pers ImparsialNo. 005/SP-IMP/VII/2023 “Selesaikan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (PengadilanTindak Pidana Korupsi” Pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaanpraktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas. KPK kemudian menetapkan 5 orangsebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranyaberlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi danKoordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.Namun demikian, KPK justru meminta maaf atas penetapan tersangka ke dua prajurit TNItersebut dan menyerahkan proses hukum terhadap keduanya kepada Puspom TNI denganalasan yurisdiksi hukum keduanya sebagai militer aktif berada di b...

DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA

26Jul

By dadoNo Comments

Kabar, Rilis Pers

DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA

Menjelang Pemilihan Umum 2024, Kontestasi politik kian Menguat. Sayangnyadiskursus mengenai Hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi tidak menjadimainstream dalam ruang politik Pemilu. Dinamika yang berkembang lebih padamemperlihatkan kontestasi pemenangan kandidat bukan kontestasi ide dangagasan. Kami menilai isu dan agenda HAM tidak lagi dianggap sebagai hal yang pentingbagi pembangunan politik demokrasi. Para aktor politik masa lalu yang telahmenjadi elit penguasa telah membajak dan merekayasa ulang bagaimana peristiwapelanggaran HAM Berat masa lalu, sekaligus kondisi korban dan pelakupelanggaran HAM berat masa lalu. Tentunya hal ini berbahaya bagi demokrasi danHAM serta menyakiti hati para korban yang masih berjuang demi keadilan. Kami memandang, penyelesaian kasus-kasus pelan...

18Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menyikapi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo Periode II

Siaran Pers ImparsialNo: 004/Siaran-Pers/IMP/VII/2023Menyikapi Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo Periode II “Reshuffle Kabinet Minus Evaluasi Bidang Hukum dan HAM” Pada 17 Juli 2023, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju danDewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dalam reshuffle kabinet tersebut, tercatat ada satuMenteri, lima Wakil Menteri, dan dua Wantimpres yang dilantik langsung oleh Presiden. Imparsial memandang, reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepalapemerintahan dalam memilih para pembantu Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. Meskidemikian, upaya reshuffle tersebut seharusnya dilakukan dengan berdasar pada evaluasi kinerja dancapaian, termasuk mencermati pandangan masyarak...

12Jun

By dadoNo Comments

Reformasi Sektor Keamanan, Rilis Pers

Sarang Impunitas: Pemerintah dan DPR Segera Reformasi Peradilan Militer

Siaran Pers ImparsialNo: 003/Siaran-Pers/IMP/VI/2023 Menyikapi Pemberian Kenaikan Pangkat dan Promosi Jabatan terhadap Pelaku Pembunuhansebagai Kapendam XII/Tanjungpura “Sarang Impunitas: Pemerintah dan DPR Segera Reformasi Peradilan Militer” Kasus Kolonel Ade Rizal Muharram yang kembali berdinas aktif di TNI setelah divonis empat(4) tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan menjadi perhatian publik.Berdasarkan informasi yang berkembang di berbagai media, setelah selesai menjalanihukuman pada 2020, yang bersangkutan mendapat kenaikan pangkat dan promosi jabatan.Sejak 7 Januari 2023, Kolonel Ade Rizal Muharram diangkat menjadi Kepala PeneranganKodam (Kapendam) XII/Tanjungpura. Hal ini dibenarkan oleh Kadispenad Brigjen TNIHamim Tohari yang menyatakan bahwa yang bersangkuta...

7Jun

By dadoNo Comments

HAM, Rilis Pers

Pernyataan Menteri Pertahanan Tidak Sejalan Konstitusi dan Minim Penghormatan HAM

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa "Pernyataan Menteri Pertahanan Tidak Sejalan Konstitusi dan Minim Penghormatan HAM" Pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang mewakili Pemerintah RI dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue, 3 Juni 2023 di Singapura, mengandung banyak masalah: Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan. Keempat bentuk penyelesaian yang ditawarkan, salah satunya melalui jalan referendum adalah proposal yang buruk mengingat ini adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain, bukan konflik internal dan tidak menghormati satu prinsip mendasar dalam hukum internasional, yaitu kedaulatan neg...

23Mei

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Hentikan Rencana Penambahan KODAM di 38 Provinsi, Presiden Harus Evaluasi Menteri Pertahanan

Siaran Pers ImparsialNo.003/Siaran-Pers/IMP/V/2023Menyikapi rencana penambahan Kodam di Seluruh Provinsi di IndonesiaHentikan Rencana Penambahan KODAM di 38 Provinsi, Presiden Harus Evaluasi Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Provinsi Indonesia meskipun banyak kritik dan penolakan dari berbagai kalangan. Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan penambahan struktur teritorial TNI AD tersebut penting untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menyampaikan bahwa TNI AD telah mengirimkan surat ke Mabes TNI dan rencana penambahan Kodam di tiap provinsi prosesnya seka...

IMPARSIAL

Contact Info