Pelibatan TNI di Luar Pertahanan Mesti Diatur Ketat, Bukan Melegalkan Dwifungsi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelibatan militer dalam di luar urusan pertahanan dianggap bisa dilakukan tetapi terbatas dan mesti berdasarkan aturan yang tegas dan jelas, serta bukan melegalkan kembali dwifungsi TNI.

“Dalam kondisi tertentu, memang tetap dimungkinkan pelibatan TNI di luar sektor pertahanan. Tapi pelibatan tersebut bukan dalam kerangka untuk melegalisasi dwi atau multifungsi TNI,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam pernyataannya, seperti dikutip Kompas.com pada Jumat (7/6/2024).

Menurut Gufron, pelibatan TNI di luar peran pertahanan mesti dilakukan secara hati-hati dan menerapkan aturan main ketat dan parameter supaya sesuai kaidah demokrasi. “Prinsip yang harus dipenuhi dalam pelibatan militer: Pertama, ada kondisi darurat ketika institusi fungsional tidak mampu menangani ancaman yang ada,” ujar Gufron.