News

Komisi I DPR: Dana Otsus Papua Tak Mengalir ke Rakyat, Macet di Atas
News, Conflicts in Aceh and Papua

Komisi I DPR: Dana Otsus Papua Tak Mengalir ke Rakyat, Macet di Atas

CNN IndonesiaJumat, 03 Dec 2021 03:39 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.Hal itu disampaikan Hasanuddin dalam diskusi daring Keamanan Manusia Papua di Youtube Imparsial Indonesia, Kamis (2/12). "Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah," katanya. Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat masuk 10 besar dengan anggaran tertinggi di Indonesia. Dari jumlah yang dianggarkan itu, 50 persen lebih digunakan sebagai dana otsus. "Otsus dal...
Minta Pemerintah Revisi Status Teroris KKB di Papua, Anggota DPR: Sudah Tepat atau Belum?
News, Conflicts in Aceh and Papua

Asking Government to Revise KKB Terrorist Status in Papua, DPR Members: Is it Right or Not?

Jumat, 3 Desember 2021 10:54 Editor: Roifah Dzatu Azmahlihat foto Teribun-Papua.com-Kemudian yang paling penting menurutnya APBN semakin terkuras untuk operasi kontraterorisme. Untuk itu, menurutnya dengan cap teroris bagi KKB tersebut bukan menyelesaikan masalah namun justru membuat konflik di Papua menjadi lebih berlarut dan semakin kompleks. Menurutnya masalah Papua adalah persoalan keamanan insani yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang bebas dari ancaman kekerasan, kesejahteraan, penghidupan yang layak.  Baginya harus dipisahkan bahwa masalah di Papua juga menyangkut soal keselamatan rakyat, keselamatan manusia di mana personel TNI-Polri juga termasuk di dalamnya. Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Bertajuk Keamanan Manusia di Pa...
Komnas HAM: Belasan Organisasi KKB di Papua Ingin Dialog Damai
News, Conflicts in Aceh and Papua

Komnas HAM: Dozens of KKB Organizations in Papua Want Peaceful Dialogue

CNN IndonesiaKamis, 02 Dec 2021 20:32 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan belasan dari 23 organisasi yang disebut pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menginginkan dialog damai.Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya mendengar langsung keinginan tersebut saat berkunjung ke Papua. "Ada belasan yang sudah ditemui oleh tim Komnas HAM dan kami tawarkan seandainya dilakukan dialog perdamaian, kita contohkan seperti di Aceh, apakah bersedia, rata-rata menjawab bersedia," kata Taufan dalam diskusi daring Keamanan Manusia Papua di Youtube Imparsial Indonesia, Kamis (2/12). Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211202190915-20-729214/komnas-ham-belasan-...
TB Hasanuddin Beberkan 13 Operasi Militer yang Telah Digelar di Papua Dalam Kurun 34 Tahun
News, Conflicts in Aceh and Papua

TB Hasanuddin Describes 13 Military Operations Held in Papua in 34 Years

Kamis, 2 Desember 2021 16:46 WIB Penulis: Gita Irawan Editor: Johnson Simanjuntak TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membeberkan sebanyak 13 Operasi Militer di Papua telah dilakukan selama 34 tahun yakni dari tahun 1966 sampai 2000. Ia mengatakan operasi tersebut di antaranya Operasi Bharatayuda pada tahun 1966 sampai 1967, Operasi Sadar, Operasi Wibawa, Operasi Pamungkas pada tahun 1970-1974, Operasi Senyum pada tahun 1977-1978, Operasi Sapu Bersih atau Saber pada tahun 1978-1982. Selain itu, kata dia, ada pula Operasi Gagak I dan Gagak II pada 1985 sampai 1987, Operasi Kasuari pada 1987 sampai 1988, Operasi Kasuari Kedua pada 1988 sampai 1988, Operasi Rajawali I, II, dan III pa...
Wacana Hukuman Mati hanya ‘Gimmick’ Tutupi Melorotnya Pemberantasan Korupsi
Hukum Mati, News

Discourse on the death penalty is only a 'gimmick' to cover the decline in the eradication of corruption

Kamis 02 Desember 2021, 13:30 WIB PENELITI Imparsial Hussein Ahmad menyebut diskursus penerapan hukuman mati untuk koruptor oleh para pimpinan lembaga penegak hukum sebatas gimik. Belakangan, wacana tersebut marak digaungkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Ketua KPK Firli Bahuri. "Ini hanyalah gimmick untuk menutupi kegagalan mereka berdua atas merosotnya kepercayaan publik terhadap kedua institusi tersebut dalam melakukan penegakan hukum, khususnya masalah pemberantasan korupsi," kata Hussein melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Kamis (2/12) Baca Selanjutnya... https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/451018/wacana-hukuman-mati-hanya-gimmick-tutupi-melorotnya-pemberantasan-korupsi
BEM UNCEN DESAK NEGARA TARIK MILITER NON ORGANIK DARI PAPUA
News, Conflicts in Aceh and Papua, Security Sector Reform

BEM UNCEN DESAK NEGARA TARIK MILITER NON ORGANIK DARI PAPUA

Penulis Suara Paupa - 2 Des 2021 JAYAPURA,SUARAPAPUA.com -Ketua BEM ( Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Cenderawasih, Yops Itay mendesak Negara menarik seluruh pasukan militer Non organik dari Tanah Papua. Pernyataan ini disampingkan Yosp Itlay kepada Suarapapua,com, di Jayapura, saat dihubungi melalui telepon genggam pada selasa 21 November 2021 Itlay menjelaskan Pemerintah Pusat segera mencabut militer non organik yang dikirim dengan tujuan untuk menjaga kedamaian Papua. Baca Selanjutnya... https://suarapapua.com/2021/12/02/bem-uncen-desak-negara-tarik-militer-non-organik-dari-papua/
Jeda Kemanusiaan, Jalan Damai Atasi Bara Papua
News, Conflicts in Aceh and Papua

Jeda Kemanusiaan, Jalan Damai Atasi Bara Papua

CNN IndonesiaRabu, 01 Dec 2021 09:20 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan militer dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak menyentuh akar persoalan. Jeda kemanusiaan dan upaya dialog menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik.Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik di Papua tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebab menurutnya, persoalan yang berkembang di sana bukan hanya sebatas separatisme semata. Adriana menuturkan, dari hasil kajian Papua Road Map yang diterbitkan LIPI pada 2009 terdapat beberapa akar persoalan di Bumi Cendrawasih yang meliputi isu peminggiran, d...
1 Desember, Sejarah Pengakuan Papua yang Dicap HUT OPM
News, Conflicts in Aceh and Papua

1 Desember, Sejarah Pengakuan Papua yang Dicap HUT OPM

CNN IndonesiaRabu, 01 Dec 2021 06:30 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- 1 Desember kerap dikaitkan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Fakta sejarah menunjukkan hal tersebut tidaklah tepat, meskipun erat kaitannya dengan upaya Papua memerdekakan diri dari Indonesia.Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk menjelaskan, momentum 1 Desember dianggap sebagai Hari Kemerdekaan bagi rakyat Papua sejalan dengan pengakuan kemerdekaan oleh pemerintahan Belanda pada 1961 silam. "Karena hari itu (1 Desember) merupakan hari di mana Bangsa Papua dikenalkan kepada dunia internasional sebagai bangsa yang siap merdeka. Hal itu yang kemudian terus diperjuangkan untuk diakui selama 60 tahun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/...
en_GBEnglish