Hukum Mati

Hukuman Mati Koruptor, KPK: Saat Ini, Sangat Tidak Memungkinkan
Hukum Mati, Kabar

Hukuman Mati Koruptor, KPK: Saat Ini, Sangat Tidak Memungkinkan

Haryudi, Koran SI  Jum'at 12 Maret 2021 19:05 WIB BOGOR - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan peluang untuk menerapkan hukuman mati kepada para pelaku korupsi di Indonesia sangat tidak memungkinkan. Sebab, saat ini pasal yang dikenakan kepada para koruptor yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) sangat tidak memungkinkan. "Sudah kami jelaskan bahwa saat ini pasal yang diterapkan KPK sangat tidak memungkinkan. Karena pasal-pasal suap yang diterapkan kepada para pelaku yang terjadin operasi tangkap tangan (OTT), tersangkanya itu mengacu pada Pasal 2 Ayat (3) UU Tipikor," kata Ali Fikri dalam diskusi Daring yang digelar Imparsial, Jumat (12/3/2021). Namun demikian, lanjut dia, KPK tidak dalam kapasitas untuk menjawab setuju ...
336 Orang Divonis Mati, Komitmen Jokowi Lindungi Hak Rakyat Dinilai Rendah
Hukum Mati, Kabar

336 Orang Divonis Mati, Komitmen Jokowi Lindungi Hak Rakyat Dinilai Rendah

Agung Sandy Lesmana | Yaumal Asri Adi Hutasuhut Jum'at, 12 Maret 2021 | 18:47 WIB Suara.com - Lembaga Imparsial mengungkapkan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) vonis hukuman mati paling banyak terjadi. Setidaknya pada masa lima tahun pemerintahan Jokowi 2014-2019, tercatat ada sebanyak 221 orang divonis hukuman mati.Angka itu bahkan mengalahkan zaman pemerintahan BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono pada periode  1998-2013, yaitu 197 vonis hukuman mati.  “Jadi ini menunjukkan minimnya komitmen pemerintah (Jokowi) melindungi hak hidup masyarakatnya,” kata Peneliti Imparsial, Amalia Suri lewat video diskusi daring, Jumat (12/3/2021). Sementara itu, pada periode kedua Jokowi ini yakni dari 2019 - 2021 , setidaknya terdapat 115 vonis hukuman mati.  Adapun total orang y...
Imparsial: Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Mewarisi Hukum Kolonial Belanda
Hukum Mati, Kabar

Imparsial: Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Mewarisi Hukum Kolonial Belanda

Jumat, 12 Maret 2021 18:28 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Imparsial, Amalia Suri mengungkapkan penerapan hukuman mati di Indonesia sebenarnya mewarisi hukum kolonial Belanda. "Kita masih mempraktekan hukuman mati ini mewarisi hukum kolonial Belanda," ujar Amalia dalam webinar "Hukuman Mati untuk Koruptor, Apakah Tepat?" yang diadakan pada Jumat (12/3/2021). Menurut Amalia, hal ini ironis karena Belanda sendiri telah mencabut penerapan vonis mati dari sistem hukumnya. Sementara di sisi lain, Indonesia malah masih tetap mengadopsinya hingga kini. "Walaupun sebenarnya lucu juga, Belanda sendiri sudah menghapus hukuman mati di semua aturan hukum di negaranya," tutur Amalia. Bagi Amalia, Indonesia bertindak setengah-setengah dalam mengadopsi sistem hukum di Belanda. Mengin...
Imparsial: Hukuman Mati Kerap Dijadikan Alat Politik
Hukum Mati, Kabar

Imparsial: Hukuman Mati Kerap Dijadikan Alat Politik

Jumat, 12 Maret 2021 17:59 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Imparsial, Amalia Suri menilai hukuman mati kerap dijadikan alat politik oleh pemerintah untuk menarik simpati publik. Menurut Amalia, hukuman mati sering digunakan untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah serius dalam melakukan penegakan hukum.  "Jadi untuk meningkatkan kepercayaan publik, persepsi publik tentang pemerintah bahwa pemerintah serius dalam menjalankan ini segala macam itu dihukum mati. Ini kan sebenarnya sedih. Sering terjadi. Hukuman mati sering dijadikan alat politik," ucap Amalia dalam webinar "Hukuman Mati untuk Koruptor, Apakah Tepat?" yang diadakan pada Jumat (12/3/2021).  Dirinya menyontohkan hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2016. Pelaksanaan hukuman mati...
KPK: Hukuman Mati Bagi Koruptor yang Terjaring OTT Tidak Memungkinkan
Hukum Mati, Kabar

KPK: Hukuman Mati Bagi Koruptor yang Terjaring OTT Tidak Memungkinkan

Haryudi Jum'at, 12 Maret 2021 - 17:57 WIB JAKARTA SINDONEWS.com, - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan peluang untuk menerapkan hukuman mati kepada para pelaku korupsi di Indonesia sangat memungkinkan. Namun, untuk saat ini pasal yang dikenakan kepada para koruptor yang terkena OTT sangat tidak memungkinkan. "Sudah kami jelaskan bahwa saat ini pasal yang diterapkan KPK sangat tidak memungkinkan. Karena pasal-pasal suap yang diterapkan kepada para pelaku yang terjadi operasi tangkap tangan (OTT), tersangkanya itu mengacu pada pasal 2 ayat 3 UU Tipikor," kata Ali Fikri dalam diskusi Daring yang digelar Imparsial, Jumat 12 Maret 2021. Namun demikian, lanjut dia, KPK tidak dalam kapasitas untuk menjawab setuju tidaknya penerapan hukuman mati. "T...
Hukuman Mati dan Peradilan yang Tidak Adil
Hukum Mati

Hukuman Mati dan Peradilan yang Tidak Adil

“Lebih baik sepuluh orang bersalah lolos, daripada satu orang tak berdosa dihukum.” William Blackstone Salah satu kritik paling jamak muncul terhadap hukuman mati adalah bahwa ia tidak dapat ditarik kembali. Jika kesalahan penghukuman yang lain masih dapat dikoreksi hingga taraf tertentu, tidak ada cara untuk mengembalikan nyawa seseorang yang dihukum karena kekeliruan. Hal ini diperparah dengan kecenderungan maraknya salah vonis. Di Amerika Serikat sejak 1973, misalnya, setidaknya 121 vonis hukuman mati telah dicebut setelah muncul bukti bahwa mereka tidak bersalah. Pada rentang yang sama, lebih dari 982 orang telah dihukum mati pada periode yang sama. Artinya, rata-rata ada 1 orang tidak bersalah dalam setiap 8 hukuman mati. Di Indonesia, sulit untuk memperoleh data ...