Imparsial

News

Imparsial Minta Anggota TNI terkait Penembakan Pemilik Rental Mobil Diusut
Kabar, News, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Minta Anggota TNI terkait Penembakan Pemilik Rental Mobil Diusut

Ilustrasi.(Freepik) DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra meminta TNI untuk mengusut dugaan penmbakan yang dilakukan anggota TNI AL dalam peristiwa penembakan pemilik rental mobil di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak yang mengakibatkan korban tewas.  "Imparsial memandang peristiwa kriminal yang melibatkan anggota TNI harus benar-benar diselesaikan secara serius termasuk dalam hal penegakan hukumnya," kata Ardi lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Sabtu (4/1). Menurutnya, jika benar terlibat dalam tindakan kriminal tersebut, anggota TNI itu harus diadili secara transparan dan terbuka melalui peradilan sipil. Tujuannya memastikan bahwa tidak ada hal yang ditutupi sebagaimana mungkin terjadi pada peradilan militer yang cenderu...
Masyarakat Sipil akan Gugat Keppres Pembentukkan Dewan Pertahanan Nasional
HAM, Kabar, News, Reformasi Sektor Keamanan

Masyarakat Sipil akan Gugat Keppres Pembentukkan Dewan Pertahanan Nasional

Ardi menegaskan, Dewan Pertahanan Nasional tidak boleh diberikan kewenangan yang melampaui pengaturan dalam undang-undang. TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan berencana melakukan judicial review terhadap Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Uji materi itu berkaitan dengan klausul dalam Keppres yang dinilai melampaui kewenangan DPN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Baca Selanjutnya.
Imparsial sebut operasi militer di Tanah Papua sebabkan pengungsian massal 
Konflik Aceh dan Papua, News

Imparsial sebut operasi militer di Tanah Papua sebabkan pengungsian massal 

Warga sipil Kampung Mimin dan Alutbakon, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, yang masih mengungsi di hutan.- Jubi/dok. Jayapura, Jubi – Imparsial menyatakan, operasi militer di Tanah Papua hanya mengorbankan warga sipil dan pengungsian besar-besaran. Menurut Imparsial, sejumlah warga sipil dari Kampung Bumbakon, Mimin, Oksop, Alutbakon, Oktumi, Atenor, dan Ngangom, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, meninggalkan rumah mereka dan terpaksa mengungsi ke hutan dan distrik lain sejak 8 Desember 2024. Para pengungsi dilaporkan sedang kesulitan mendapatkan bahan makanan dan pasokan air minum. Gelombang pengungsian tersebut, disebabkan karena warga merasa ketakutan akibat operasi militer, yang mengerahkan perso...
Imparsial Kritik Rencana Percepatan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika
Hukum Mati, News

Imparsial Kritik Rencana Percepatan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika

Eksekusi mati tidak memberikan efek jera bagi bandar dan pengedar narkotika. TEMPO.CO, Jakarta - Imarsial mengkritik rencana pemerintah untuk mempercepat eksekusi mati terhadap terpidana narkotika. Sebab hukuman mati dinilai bertentangan dengan prinsip HAM dan tidak sejalan dengan semangat reformasi hukum di Indonesia. "Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra. Rencana percepatan eksekusi mati itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan di Mabes Polri pada 5 Desember 2024. Menurut Budi eksekusi mati diperlukan untuk memberikan efek jera bagi bandar dan pengedar narkotika. Baca Selanjutnya.
Imparsial Sorot Hasil Seleksi Pimpinan KPK: Sarat Kepentingan Politik Praktis
Kabar, News

Imparsial Sorot Hasil Seleksi Pimpinan KPK: Sarat Kepentingan Politik Praktis

Suasana rapat pleno Komisi III DPR RI untuk memilih lima nama terpilih sebagai calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) KPK periode 2024-2029, Kamis (21/11/2024).  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menyebut seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 jauh dari kata independen, nihil representasi perempuan, dan sarat kepentingan politik praktis. Bukan tanpa alasan, Ardi menilai Komisi III DPR hanya memilih Pimpinan KPK dari unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, dan mantan anggota BPK. "Hal ini sebenarnya sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh masyarakat sipil, bahwa tidak ada keharusan bagi DPR RI maupun panitia seleksi (Pansel) KPK dari unsur lembaga penegak hukum tersebut, bahkan hal itu memiliki ke...
Anggota TNI Terlibat Penyerangan di Deli Serdang Didesak untuk Diadili Secara Terbuka
Kabar, News, Reformasi Sektor Keamanan

Anggota TNI Terlibat Penyerangan di Deli Serdang Didesak untuk Diadili Secara Terbuka

Panglima Kodam I Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan saat memeluk keluarga Raden Barus (61) di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu (10/11/2024).  POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Koalisi sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar anggota TNI yang terlibat penyerangan brutal terhadap warga desa di Deli Serdang Sumatera Utara diadili di peradilan umum. Menurut mereka, proses hukum yang terbuka sangat penting agar rasa keadilan bagi para korban benar-benar terpenuhi. Sebelumnya, Koalisi Sipil juga mengecam keras aksi penyerangan dilakukan oleh puluhan anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan terhadap warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Deli Serdang, Sumatra Utar...
Kabar, News, Reformasi Sektor Keamanan

PANGLIMA TNI HARUS TINDAK TEGAS PRAJURIT YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM BISNIS PENGAMANAN DAN HENTIKAN AGENDA REVISI UU TNI

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan "PANGLIMA TNI HARUS TINDAK TEGAS PRAJURIT YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM BISNIS PENGAMANAN DAN HENTIKAN AGENDA REVISI UU TNI" Jakarta, 14 November 2024 - Dunia media sosial diramaikan oleh pemberitaan Ivan Sugianto, seorang pengusaha dan orang tua murid di SMA Gloria 2 Surabaya. Ivan memaksa murid lain untuk sujud dan menggonggong di depan dirinya dan orang banyak akibat saling ejek antar siswa SMA Gloria 2 Surabaya dengan SMA Cita Hati Surabaya, yang melibatkan anaknya. Dari video yang beredar Ivan tidak sendiri, ia diduga datang bersama sekumpulan Orang Tidak Dikenal yang berbadan tegap yang membuat suasana semakin memanas. Pasca peristiwa tersebut, beredar juga video klarifikasi Ivan yang menyatakan bahwa ba...
Ruang Publik KBR – Adili Anggota TNI Pelaku Penyerangan Warga Deli Serdang, Siapa Berani?
Aktivitas, News, Reformasi Sektor Keamanan

Ruang Publik KBR – Adili Anggota TNI Pelaku Penyerangan Warga Deli Serdang, Siapa Berani?

https://www.youtube.com/live/i3PNJn7KnEU Publik perlu terus mengawal kasus dugaan kekerasan yang dilakukan sejumlah anggota TNI terhadap warga Desa Selamat, Sibiru-biru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Serangan brutal yang terjadi pada Jumat malam, 8 November 2024 lalu itu, menyebabkan seorang warga meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Soal penyebab serangan, ada beda versi keterangan TNI dengan warga. TNI mengeklaim kejadian berawal dari prajurit TNI yang menertibkan geng motor, kemudian berujung tawuran. Namun, dari kesaksian warga, peristiwa bermula dari cekcok antara seorang anggota TNI dengan warga, sehari sebelumnya. Sebanyak 45 prajurit yang diduga terlibat, sudah ditahan Pusat Polisi Militer TNI. Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mochammad Hasan meminta maaf atas tindakan...
Penyerangan Prajurit TNI di Deli Serdang, Adili di Sistem Peradilan Umum
Kabar, News, Reformasi Sektor Keamanan

Penyerangan Prajurit TNI di Deli Serdang, Adili di Sistem Peradilan Umum

Kami mendesak kepada pemerintah dan juga DPR untuk segera bisa merevisi undang-undang Nomor 31 tahun 97 tentang Peradilan Militer. Wakil Ketua Imparsial Ardi Manto Adiputra. (Foto: imparsial.org) KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penyerangan yang dilakukan 33 prajurit TNI Angkatan Darat terhadap masyarakat Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Koalisi juga mendesak agar para pelaku penyerangan segera diadili. Koalisi menilai, penyerangan terhadap warga yang dilakukan oleh 33 prajurit TNI AD dari Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan, pada Jumat (9/11/2024) itu menunjukan kecenderungan, masih kuatnya arogansi dan kesewenang-wenangan hukum anggota TNI terhadap warga sipil. ...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Pelaku Penyerangan Warga di Deli Serdang Segera Diadili
Kabar, News, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Pelaku Penyerangan Warga di Deli Serdang Segera Diadili

suasana di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, usai terjadi bentrokan dinihari tadi, Selasa (22/10/2024).  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penyerangan secara membabi buta masyarakat Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, oleh oknum anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan 2/105 Kilap Sumagan. Penyerangan tersebut ditenggarai disebabkan oleh adanya perselisihan antara salah seorang warga dengan anggota TNI pada siang hari di jalan.  Puluhan anggota TNI kemudia merespon perselisihan tersebut dengan melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga."Kami menilai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ang...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Serang Warga Deli Serdang Diadili
Kabar, News, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Oknum TNI Serang Warga Deli Serdang Diadili

Warga saat aksi ke Armed 2/Kilap Sumagan. (Foto: Istimewa) Jakarta - Sebanyak 8 warga menjadi korban dugaan penyerangan 33 anggota TNI di Desa Cinta Adil, Kecamatan Biru-biru, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Koalisi Masyarakat Sipil mengecam dan mendorong oknum prajurit TNI pelaku penyerangan diadili."Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penyerangan secara membabi buta tersebut dan mendesak agar para pelaku penyerangan segera diadili," demikian keterangan tertulis, Koalisi Masyarakat Sipil, Senin (11/11/2024). Koalisi Masyarakat Sipil menilai penjelasan kasus penyerangan ini dipicu adanya geng motor tak terima ditegur prajurit tidak berdasar. Alasan tersebut dinilai terjadi pembenaran atas melakukan sweeping dan penyerangan terhadap warga. ...
Imparsial Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Levelnya Kejahatan Politik
Kabar, News

Imparsial Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Levelnya Kejahatan Politik

INDOPOS.CO.ID – Direktur Imparsial Gufron Mabruri, mengatakan Imparsial menemukan sebanyak 121 kasus kecurangan pemilu selama penetapan capres-cawapres 13 November-5 Februari 2024. “Hasil pertemuan dari kawan-kawan ya hasil pemantauan kawan-kawan pertama ya dari kasus-kasus yang dikumpulkan oleh kawan-kawan ya tercatat ada 121 kasus,” katanya dipantau dari siaran YouTube Imparsial, Minggu (11/2/2024). Ia mengatakan bahwa temuan-temuan ini bukan hanya sebagai kecurangan namun sudah mengarah oada kejahatan pemilu. Gufron mengatakan kalau 121 masalah kecurangan pemilu ini dilakukan dengan 31 kategori. “Sebanyak 31 kategori tindakan penyimpangan aparatur negara di berbagai level dan tingkatan,” katanya. Ia mengklaim kalau temuan Imparsial atas 121 masalah kecurangan yang terjari...
Koalisi NGO Temukan Praktik Ketidaknetralan Aparat dan Pejabat Negara di Pemilu 2024
Kabar, News

Koalisi NGO Temukan Praktik Ketidaknetralan Aparat dan Pejabat Negara di Pemilu 2024

Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu menemukan praktik ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam pemilu yang terjadi di semua level. JAKARTA —  VOA-Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dari Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) hari Rabu (7/2) melansir laporan mengenai kecurangan dan ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam proses Pemilihan Umum 2024. SINGKAP terdiri dari puluhan lembaga swadaya masyarakat, termasuk KontraS, Imparsial, Setara Institute, Centra Initiative, Inklusif dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Koalisi NGO Untuk Keadilan Pemilu selama 13 November 2023 hingga 31 Januari 2024 ditemukan adanya 121 kasus...
Koalisi LSM Nilai Bukan Lagi Kecurangan Pemilu, melainkan Kejahatan Pemilu
Kabar, News

Koalisi LSM Nilai Bukan Lagi Kecurangan Pemilu, melainkan Kejahatan Pemilu

Koalisi LSM ragu pemilu berkeadilan akan terwujud dalam Pemilu 2024. Ada kejahatan pemilu yang melibatkan kekuasaan. Pengunjung berdiri di luar ruang sidang saat berlangsung sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (21/6/2023). Agenda sidang pembacaan temuan dan jawaban terlapor tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan KPU Kalimantan Utara terkait penambahan waktu yang diberikan kepada partai politik menyerahkan berkas badan calon legislatif. JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM untuk Keadilan Pemilu mengatakan, berbagai rangkaian pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilu selama ini sudah tidak bisa lagi dikategorikan sekadar sebagai sebuah kecurangan dalam kontestasi elektoral lima tahunan...
Kritik Akademisi kepada Jokowi Dinilai Sangat Objektif
Kabar, News

Kritik Akademisi kepada Jokowi Dinilai Sangat Objektif

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Tangkapan layar. Metronews.com-Jakarta: Peneliti Senior Imparsial, Al Araf mengatakan seharusnya negara tak perlu menanggapi kritikan akademisi sebagai aksi politik. Menurut Al Araf kritik yang disampaikan oleh para akademisi sifatnya objektif dan tak memiliki agenda tertentu. “Saya rasa orang akademisi ini sangat objektif dan ilmiah penilaian mereka tentang kondisi demokrasi yang mengalami kemunduran, ” kata Al Araf dalam tayangan Metro TV, Rabu, 7 Februari 2024. Al Araf menyebut kritik terhadap kemunduran demokrasi sesungguhnya telah disampaikan sejak lama. Namun, hal itu memuncak usai Mahkama Konstitusi mengeluarkan putusan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Baca Selanjutnya... Link : https://www...
Sikapi Putusan DKPP, Koalisi Masyarakat Sipil Imbau Rakyat Harus Tolak Paslon 02
Kabar, News

Sikapi Putusan DKPP, Koalisi Masyarakat Sipil Imbau Rakyat Harus Tolak Paslon 02

Teras.id-DKPP menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. potretmaluku.id – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengapresiasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memberikan penegasan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sangat problematik pada berbagai aspek, terutama dari sisi etika dan hukum. DKPP menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. Baca Selanjutnya... Link : https://www.teras.id/read/535652/sikapi-putusan-dkpp-koalisi-masyarakat-sipil-imbau-rakyat-harus-tolak-paslon-02
id_IDBahasa Indonesia