News

Imparsial Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Levelnya Kejahatan Politik
Kabar, News

Imparsial Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Levelnya Kejahatan Politik

INDOPOS.CO.ID – Direktur Imparsial Gufron Mabruri, mengatakan Imparsial menemukan sebanyak 121 kasus kecurangan pemilu selama penetapan capres-cawapres 13 November-5 Februari 2024. “Hasil pertemuan dari kawan-kawan ya hasil pemantauan kawan-kawan pertama ya dari kasus-kasus yang dikumpulkan oleh kawan-kawan ya tercatat ada 121 kasus,” katanya dipantau dari siaran YouTube Imparsial, Minggu (11/2/2024). Ia mengatakan bahwa temuan-temuan ini bukan hanya sebagai kecurangan namun sudah mengarah oada kejahatan pemilu. Gufron mengatakan kalau 121 masalah kecurangan pemilu ini dilakukan dengan 31 kategori. “Sebanyak 31 kategori tindakan penyimpangan aparatur negara di berbagai level dan tingkatan,” katanya. Ia mengklaim kalau temuan Imparsial atas 121 masalah kecurangan yang te...
Koalisi NGO Temukan Praktik Ketidaknetralan Aparat dan Pejabat Negara di Pemilu 2024
Kabar, News

Koalisi NGO Temukan Praktik Ketidaknetralan Aparat dan Pejabat Negara di Pemilu 2024

Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu menemukan praktik ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam pemilu yang terjadi di semua level. JAKARTA —  VOA-Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dari Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) hari Rabu (7/2) melansir laporan mengenai kecurangan dan ketidaknetralan aparat dan pejabat negara dalam proses Pemilihan Umum 2024. SINGKAP terdiri dari puluhan lembaga swadaya masyarakat, termasuk KontraS, Imparsial, Setara Institute, Centra Initiative, Inklusif dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Koalisi NGO Untuk Keadilan Pemilu selama 13 November 2023 hingga 31 Januari 2024 ditemukan adanya 121 ...
Koalisi LSM Nilai Bukan Lagi Kecurangan Pemilu, melainkan Kejahatan Pemilu
Kabar, News

Koalisi LSM Nilai Bukan Lagi Kecurangan Pemilu, melainkan Kejahatan Pemilu

Koalisi LSM ragu pemilu berkeadilan akan terwujud dalam Pemilu 2024. Ada kejahatan pemilu yang melibatkan kekuasaan. Pengunjung berdiri di luar ruang sidang saat berlangsung sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (21/6/2023). Agenda sidang pembacaan temuan dan jawaban terlapor tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan KPU Kalimantan Utara terkait penambahan waktu yang diberikan kepada partai politik menyerahkan berkas badan calon legislatif. JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM untuk Keadilan Pemilu mengatakan, berbagai rangkaian pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilu selama ini sudah tidak bisa lagi dikategorikan sekadar sebagai sebuah kecurangan dalam kontestasi elektoral lima tahuna...
Kritik Akademisi kepada Jokowi Dinilai Sangat Objektif
Kabar, News

Kritik Akademisi kepada Jokowi Dinilai Sangat Objektif

Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Tangkapan layar. Metronews.com-Jakarta: Peneliti Senior Imparsial, Al Araf mengatakan seharusnya negara tak perlu menanggapi kritikan akademisi sebagai aksi politik. Menurut Al Araf kritik yang disampaikan oleh para akademisi sifatnya objektif dan tak memiliki agenda tertentu. “Saya rasa orang akademisi ini sangat objektif dan ilmiah penilaian mereka tentang kondisi demokrasi yang mengalami kemunduran, ” kata Al Araf dalam tayangan Metro TV, Rabu, 7 Februari 2024. Al Araf menyebut kritik terhadap kemunduran demokrasi sesungguhnya telah disampaikan sejak lama. Namun, hal itu memuncak usai Mahkama Konstitusi mengeluarkan putusan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Baca Selanjutnya... Link : https://ww...
Sikapi Putusan DKPP, Koalisi Masyarakat Sipil Imbau Rakyat Harus Tolak Paslon 02
Kabar, News

Sikapi Putusan DKPP, Koalisi Masyarakat Sipil Imbau Rakyat Harus Tolak Paslon 02

Teras.id-DKPP menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. potretmaluku.id – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengapresiasi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memberikan penegasan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sangat problematik pada berbagai aspek, terutama dari sisi etika dan hukum. DKPP menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. Baca Selanjutnya... Link : https://www.teras.id/read/535652/sikapi-putusan-dkpp-koalisi-masyarakat-sipil-imbau-rakyat-harus-tolak-paslon-...
id_IDBahasa Indonesia