Obsessionnews.com – Imparsial menuntut adanya audiensi dengan sembilan fraksi di DPR, terkait pembahasan revisi UU TNI. Imparsial menilai terdapat persoalan serius di balik rencana merevisi UU No. 34/2004 yang dikhawatirkan bisa mengembalikan dwifungsi ABRI seperti era orde baru.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengaku telah mengirim surat audiensi kepada sembilan fraksi di parlemen, pada Senin (10/6). Dirinya berharap DPR membuka ruang audiensi kepada masyarakat untuk turut memberi masukan.
“Imparsial telah mengirimkan alternative policy revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI kepada sembilan Fraksi Partai Politik yang ada di DPR RI. Bersamaan dengan itu juga Imparsial telah mengirimkan surat permohonan audiensi,” kata Gufron, di Jakarta, Selasa (11/6).
Gufron menyebut, rancangan revisi UU TNI yang telah disahkan Baleg DPR pada 28 Mei yang lalu memuat pasal yang problematik. Antara lain, perluasan jabatan sipil yang dapt diduduki prajurit TNI aktif, yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dengan menambahkan frasa “serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden”.
Penambahan frasa tersebut membuka tafsir yang luas karena memberi ruang kepada prajurit TNI aktif untuk ditempatkan tidak terbatas pada 10 kementerian dan lembaga yang disebutkan di dalam UU TNI.
Bahasa Indonesia 
English (UK)