Perpres 85/2018 sudah mengatur pejabat negara yang menjadi kandidat capres-cawapres harus menanggalkan semua fasilitas negara yang melekat pada jabatannya. Segala bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota TNI berkaitan dengan netralitas instansi, proses tindak lanjutnya berupa pemberian sanksi diserahkan kepada TNI.
Tertangkap kamera seorang tentara aktif Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya duduk di barisan pendukung pasangan calon presiden – calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka pada debat capres pekan lalu di area Gedung KPK menuai polemik. Organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai Teddy Indra Wijaya melanggar aturan netralitas TNI .
Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, menyayangkan respon Kapuspen Mabes TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono yang menyebut keberadaan Teddy Indra dalam acara itu tidak melanggar aturan karena menjalankan tugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.
Gufron menyebut tindakan Teddy Indra melanggar aturan netralitas TNI. Pernyataan Kapuspen TNI dinilai melawan nalar publik karena sangat mudah membedakan mana aktivitas Prabowo Subianto sebagai Menhan dan capres. Dalam posisinya sebagai capres, semua fasilitas negara yang melekat pada jabatannya sebagai Menhan harus ditanggalkan.
“Sementara untuk pengamanan, Prabowo Subianto sebagai capres seharusnya tunduk pada mekanisme pengamanan dan pengawalan Paslon Capres dan Cawapres yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan diatur dalam Perpres No.85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Capres dan Cawapres dalam Penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (20/12/2023).
Baca Selanjutnya…
Bahasa Indonesia 
English (UK)