Kabar

Keluarga Korban Kerusuhan 1998: Tolong Selesaikan Kasus HAM Berat Masa Lalu
HAM, Kabar, Uncategorized

Keluarga Korban Kerusuhan 1998: Tolong Selesaikan Kasus HAM Berat Masa Lalu

Jakarta - Salah satu orang tua korban kerusuhan 1998, Maria Sanu, meminta pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia mengatakan anaknya dibakar hidup-hidup dan jenazahnya tak pernah diketahui keberadaannya.Hal itu disampaikan Maria dalam 'Diskusi Publik: Deklarasi Korban dan Masyarakat Sipil' di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2023). Maria merupakan ibu kandung dari Stefanus Sanu, yang diduga tewas dalam kerusuhan Mei 1998. "Sudah 25 tahun sejak 1998 belum terselesaikan, sudah 25 tahun reformasi sampai saat ini belum juga terungkap siapa dalang kerusuhan. Saya mewakili keluarga korban lainnya, ingin mengutarakan pesan dari mereka karena banyak korban juga," kata Maria. Baca artikel detiknews, "Keluarga Korban Kerusuhan 1998: Tolong Selesaikan Kasus HAM B...
DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA
Kabar, Rilis Pers

DEKLARASI KORBAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA

Menjelang Pemilihan Umum 2024, Kontestasi politik kian Menguat. Sayangnyadiskursus mengenai Hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi tidak menjadimainstream dalam ruang politik Pemilu. Dinamika yang berkembang lebih padamemperlihatkan kontestasi pemenangan kandidat bukan kontestasi ide dangagasan. Kami menilai isu dan agenda HAM tidak lagi dianggap sebagai hal yang pentingbagi pembangunan politik demokrasi. Para aktor politik masa lalu yang telahmenjadi elit penguasa telah membajak dan merekayasa ulang bagaimana peristiwapelanggaran HAM Berat masa lalu, sekaligus kondisi korban dan pelakupelanggaran HAM berat masa lalu. Tentunya hal ini berbahaya bagi demokrasi danHAM serta menyakiti hati para korban yang masih berjuang demi keadilan. Kami memandang, penyelesaian kasus-kasus ...
Kasus Al Zaytun, Imparsial Ingatkan Masyarakat Hati-hati Penggiringan Opini
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kasus Al Zaytun, Imparsial Ingatkan Masyarakat Hati-hati Penggiringan Opini

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial menyarankan masyarakat berhati-hati terhadap pembentukan opini menjelang tahun politik, termasuk mengenai kontroversi pesantren Al Zaytun dan pemimpinnya, Panji Gumilang. Koordinator Program HAM Imparsial Annisa Yudha AS menilai, kasus ini bisa saja menjadi gorengan politikus. Apalagi, penanganan kasus penodaan agama yang diarahkan ke Panji Gumilang kerap kali tak lepas dari desakan masyarakat. "Penanganan dari APH (aparat penegak hukum) yang kami lihat dari berbagai kasus, dalam konteks ini (kasus Al Zaytun), kepolisian ya karena mereka yang berhadapan langsung di lapangan ketika misalnya aksi atau penolakan itu sendiri terjadi, itu masih bias favoritisme dan mayoritarianisme." kata Annisa dalam acara diskusi publik, Kamis (20/7/2023). Artik...
AL ZAYTUN DI TENGAH DISKRIMINASI DAN KRIMINALISASI
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

AL ZAYTUN DI TENGAH DISKRIMINASI DAN KRIMINALISASI

foto Imparsial Reporter : Fachrur Reyhand Pada Kamis, 20 Juli 2023, Imparsial telah menyelenggarakan diskusi publik yang berjudul “Al Zaytun: Di Tengah Diskriminasi dan Kriminalisasi”. Diskusi dihadiri oleh peserta yang berasal dari berbagai kalangan, antara lain, masyarakat sipil, mahasiswa, dan pegiat hak asasi manusia (HAM). Acara diawali dengan pembukaan dan pengantar diskusi oleh moderator, Fachrur Reyhand Haditama (Staff Peneliti Imparsial). Dalam tiga bulan terakhir, Pondok Pesantren Al Zaytun menjadi sorotan publik dan media lantaran sejumlah pihak menilai mereka memberikan ajaran sesat atau menyimpang. Berbagai kalangan tokoh organisasi keagamaan pun memberikan tanggapan negatif hingga menghasut untuk melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang ditujukan. Padahal dalam i...
Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Dinilai Minim Evaluasi Hukum dan HAM
HAM, Kabar

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Dinilai Minim Evaluasi Hukum dan HAM

Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap menteri dan kepala lembaga negara yang kinerjanya buruk, terutama dalam agenda pemajuan HAM, toleransi, dan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Hukumonline-Presiden Joko Widodo kembali merombak jajaran kabinetnya dengan melantik 1 Menteri dan 5 Wakil Menteri di Istana Kepresidenan, Senin (17/07/2023) lalu. Dalam acara pelantikan dan sumpah jabatan itu Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Sa...
Imparsial Minta Jokowi Berkaca Lagi dan Pahami Konflik Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial Minta Jokowi Berkaca Lagi dan Pahami Konflik Papua

Jakarta, Gatra.com –Imparsial menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa konflik Papua adalah konflik yang kecil dan jangan dibesar-besarkan itu jauh dari realitas yang terjadi di sana. “Kami menilai pernyataan Presiden Jokowi ini sama sekali jauh dari realitas yang terjadi,” kata Al Araf, Ketua Centra Initiative dan Peneliti Senior imparsial di Jakarta, Minggu (9/7). Menurut Al Araf, pernyataan Presiden Jokowi tersebut sulit dipahami, dimengerti, dan bahkan menyakitkan bagi para korban kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Artikel ini telah tayang di halaman gatra.com dengan judul "Imparsial Minta Jokowi Berkaca Lagi dan Pahami Konflik Papua". Baca selengkapnya: https://www.gatra.com/news-575610-nasional-imparsial-minta-jokowi-berkaca-lagi-dan-pah...
Imparsial Kritik Pernyataan Jokowi Soal Konflik Papua Adalah Masalah Kecil
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Uncategorized

Imparsial Kritik Pernyataan Jokowi Soal Konflik Papua Adalah Masalah Kecil

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Central Initiative dan Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut persoalan di Papua saat ini merupakan konflik kecil dan tak perlu dibesar-besarkan. Hal itu Jokowi sampaikan usai kunjungan kerjanya ke kawasan Keerom, Papua Selatan pada Sabtu pekan lalu.  "Kami menilai Pernyataan Presiden Jokowi ini sama sekali jauh dari realitas yang terjadi. Pernyataan presiden ini sulit dipahami, dimengerti dan bahkan menyakitkan bagi para korban kekerasan dan pelanggaran HAM," ujar Araf dalam keterangannya Senin, 10 Juli 2023.  Baca Selanjutnya... https://pemilu.tempo.co/read/1746334/aliansi-buruh-yogyakarta-dukung-anies-baswedan-di-pilpres-2024-ungkapkan-kekecewaan-kepada-presiden-jokowi
Ada Kekhawatiran Militer Berpeluang Seperti Era Orba
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan, Uncategorized

Ada Kekhawatiran Militer Berpeluang Seperti Era Orba

Salah satu cara militer masuk ke ranah sipil melalui operasi militer selain perang. Terlebih dalam usulan revisi UU TNI ada ketentuan mengatur TNI dapat langsung mengajukan anggaran kepada Kemenkeu, tidak melalui Kementerian Pertahanan. Reformasi militer yang bergulir sejak 1998 mengalami stagnansi bahkan kemunduran. Sorotan tajam itu karena selama 32 tahun pemerintahan orde baru (Orba) terdapat banyak penyimpangan fungsi dan peran TNI. Pada era orba,  militer tak sekedar institusi pertahanan tapi juga masuk ke berbagai sektor seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. “Peran dan fungsi TNI kala itu tak sekedar dwifungsi, tapi lebih tepat multifungsi karena semua aspek ada militernya dan itu berlangsung selama 32 tahun,” ujar Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam disku...
Revisi UU TNI Dinilai Bakal Menyulitkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Revisi UU TNI Dinilai Bakal Menyulitkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Koordinator KontraS Andy M. Rezaldy menilai revisi UU TNI akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Salah satunya adalah terkait dengan reformasi peradilan militer. Dia menyebut dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah lama diadvokasi oleh KontraS, penyelesaiannya mengalami kendala karena melibatkan institusi atau anggota militer sebagai pelaku. Sementara itu, katanya, wacana perubahan UU TNI ini mendorong perubahan pasal terkait peradilan militer, di mana peradilan militer akan mengadili semua jenis kejahatan yang dilakukan oleh militer. Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul"Revisi UU TNI Dinilai Bakal Menyulitkan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat",https://www.jpnn.com/news/revisi-uu-tni-dinilai-...
Revisi UU TNI Dinilai Sebagai Kemunduran Demokrasi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Revisi UU TNI Dinilai Sebagai Kemunduran Demokrasi

JawaPos.com - Rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menuai kritikan dari banyak kalangan. Pasalnya, ada sejumlah pasal yang diajukan merupakan bentuk kemunduran demokrasi. “Ya kalau revisi UU (TNI) itu diajukan kandas sudah reformasi sektor keamanan. Yang terjadi itu benar-benar kemunduran,” ujar Peneliti Pusat Penelitian DPR RI, Poltak Partogi dalam diskusi publik Involusi Sektor Pertahanan Problematika RUU TNI, komando teritorial, peradilan militer dan tugas non militer, di Jakarta Selatan, Jumat (16/6). Baca Selanjutnya... https://www.jawapos.com/nasional/011066102/revisi-uu-tni-dinilai-sebagai-kemunduran-demokrasi
Tolak Revisi UU TNI, Imparsial Ungkap Pasal Krusial Ini
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tolak Revisi UU TNI, Imparsial Ungkap Pasal Krusial Ini

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengungkap pasal krusial dalam draf revisi UU TNI dalam diskusi yang digelar koalisi masyarakat sipil di Universitas Negeri Yogyakarta, Kamis (8/7). Draft revisi UU TNI yang beredar di masyarakat saat ini dapat memundurkan reformasi TNI yang telah dilakukan pada tahun 1998," kata Gufron sebagai siaran pers diterima di Jakarta. Hal itu disampaikan Gufron dalam diskusi publik bertema “Revisi UU TNI: Mengembalikan dwifungsi, Melanggar Konstitusi, dan Mengkhianati Reformasi” yang diselenggarakan Imparsial, Setara Institute, Elsam, hingga PBHI. Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul"Tolak Revisi UU TNI, Imparsial Ungkap Pasal Krusial Ini",https://www.jpnn.com/news/tolak-revisi-uu-tni-imparsial-ungkap-pasal-krusial-ini
Begini Kekhawatiran Al Araf dan Pegiat HAM terhadap Revisi UU TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Begini Kekhawatiran Al Araf dan Pegiat HAM terhadap Revisi UU TNI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyampaikan sejumlah kekhawatirannya terkait wacana revisi UU TNI yang belakangan mengemuka ke publik. Salah satu yang dikhawatirkan Al Araf adalah berubahnya sistem demokrasi yang menghormati prinsip negara hukum ke rezim otorianisme militer karena perubahan itu fluktuatif. Hal itu disampaikan Al Araf dalam diskusi “Telaah Kritis Revisi UU TNI dalam Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan” yang diselenggarakan LBH Pos Malang, YLBHI, kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Imparsial di Malang, Rabu (31/5). Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul"Begini Kekhawatiran Al Araf dan Pegiat HAM terhadap Revisi UU TNI",https://www.jpnn.com/news/begini-kekhawatiran-al-araf-dan-pegiat-ham-terhad...
Kritik Rencana Kodam Tiap Provinsi, Imparsial: Tak Relevan dengan Konteks Ancaman Indonesia
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Kritik Rencana Kodam Tiap Provinsi, Imparsial: Tak Relevan dengan Konteks Ancaman Indonesia

Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Novianti Setuningsih JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial menilai bahwa rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi tidak relevan dengan konteks ancaman yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pembentukan kodam di setiap provinsi akan menguatkan komando teritorial (koter). “Eksistensi komando teritorial tidak lagi memiliki relevansi dan signifikansi dengan konteks ancaman yang dihadapi secara geografi Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Gufron dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Rabu (24/5/2023). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kritik Rencana Kodam Tiap Provinsi, Imparsial: Tak Relevan dengan Konteks Ancaman...
Imparsial Desak Wacana Penambahan Kodam Dihentikan: Boros Anggaran
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Desak Wacana Penambahan Kodam Dihentikan: Boros Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Imparsial mendesak agar rencana penambahan komando daerah militer (kodam) di 38 provinsi di Indonesia dihentikan.Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai penambahan Kodam hanya akan menimbulkan sengkarut pengelolaan keamanan dalam negeri dan berdampak buruk bagi demokrasi. "Lebih dari itu, penambahan Kodam untuk seluruh provinsi di Indonesia juga sebagai bentuk pemborosan anggaran pertahanan negara di tengah terbatasnya anggaran untuk pemenuhan dan modernisasi alutsista kita saat ini," kata Gufron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/5). Baca artikel CNN Indonesia "Imparsial Desak Wacana Penambahan Kodam Dihentikan: Boros Anggaran" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230523142425-20-952949/imparsial-desak-wacana-penambaha...
Imparsial Nilai Rencana Penambahan Kodam Bisa Langgengkan Pengaruh Militer Seperti Orde Baru
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Nilai Rencana Penambahan Kodam Bisa Langgengkan Pengaruh Militer Seperti Orde Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Imparsial, menilai penambahan Komando Daerah Militer atau Kodam di semua provinsi lebih menyiratkan ada kehendak untuk melanggengkan politik dan pengaruh militer, khususnya matra darat dalam kehidupan politik dan keamanan dalam negeri seperti zaman Orde Baru.  Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan hal ini jauh dari tujuan memperkuat peran TNI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Padahal, kata dia, rencana Kementerian Pertahanan ini menuai banyak kritik dan penolakan dari berbagai kalangan.  Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1729019/imparsial-nilai-rencana-penambahan-kodam-bisa-langgengkan-pengaruh-militer-seperti-orde-baru?fbclid=IwAR2_zliKfd_P7FuWtw1XFohTreQLTeYMAGEzD8ag2Ww983Z0ZHTTNCNQkMw ...
RUU TNI Dianggap Inkonstitusional, Amnesty International dan IMPARSIAL Kritisi Paradigma Politik
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

RUU TNI Dianggap Inkonstitusional, Amnesty International dan IMPARSIAL Kritisi Paradigma Politik

Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan (IMPARSIAL) gelar diskusi publik bertajuk Refleksi 25 Tahun Reformasi: RUU TNI Mengancam Demokrasi dan Melanggar Konstitusi. Sejumlah pembicara hadir mengkritisi beragam topik yang dinilai menurunkan pencapaian Reformasi 25 tahun lalu.  Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menyoroti penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Revisi Undang-undang (RUU) tentang TNI.Artikel ini telah tayang di halaman gatra.com dengan judul "RUU TNI Dianggap Inkonstitusional, Amnesty International dan IMPARSIAL Kritisi Paradigma Politik". Menurut dia, kebijakan tersebut sangat keliru karena menunjukkan paradigma dan keinginan politik untuk memperluas keterlibatan peran ...
Agenda Reformasi TNI 1998 Dinilai Masih Stagnan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Agenda Reformasi TNI 1998 Dinilai Masih Stagnan

Meedcom.id-Jakarta- Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai agenda reformasi TNI 1998 masih stagnan. Ada beberapa catatan dalam perjalanan reformasi yang sudah lebih dari 20 tahun ini."Ada banyak catatan yang memandang bahwa terjadi stagnasi dan kemunduran dalam agenda reformasi TNI 1998," kata Gufron dalam diskusi virtual, Minggu, 21 Mei 2023. Baca Selanjutnya... https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/yNL31GWK-agenda-reformasi-tni-1998-dinilai-masih-stagnan
Imparsial Ingatkan Bahayanya Perluasan Kewenangan Milter dalam Revisi UU TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Ingatkan Bahayanya Perluasan Kewenangan Milter dalam Revisi UU TNI

Tak saja di bidang pertahanan, tapi juga keamanan usulan memperluas kewenangan militer. Berpotensi membahayakan demokrasi karena militer bisa digunakan menghadapi masyarakat jika dinilai sebagai ancaman negara. Hukumonline.com-Rencana merevisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Berbagai usulan antara lain memperluas kewenangan TNI tak hanya di sektor pertahanan tapi juga keamanan. Usulan tersebut dianggap berbahaya. Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri, mencatat sejumlah usulan perubahan pasal dalam revisi UU 34/2004. Misalnya revisi Pasal 3 UU 34/2004 yang sebelumnya mengatur pengerahan dan penggunaan kekuatan militer berada di bawah kendali Presiden diusulkan diubah menjadi  TNI alat ne...
Soal Revisi UU TNI, Imparsial: Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Militer di Bawah Arahan Presiden Tak Boleh Dihapus
Kabar

Soal Revisi UU TNI, Imparsial: Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Militer di Bawah Arahan Presiden Tak Boleh Dihapus

Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Sabrina Asril JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan bahwa aturan pengerahan dan penggunaan kekuatan militer di bawah arahan presiden tidak boleh dihapus dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Adapun dalam draf revisi UU TNI, narasi “pengerahan dan penggunaan kekuatan militer berkedudukan di bawah presiden” diganti menjadi “TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah presiden”. “Klausul pengerahan dan penggunaan kekuatan militer di UU TNI sebelumnya dihapus. Klausul itu mestinya tetap ada,” kata Gufron saat dihubungi, Rabu (10/5/2023). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Revisi UU TNI, Imparsial: Pe...
Bisa Kembali ke Rezim Otoriter, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Revisi UU TNI Ditinjau Ulang
Kabar

Bisa Kembali ke Rezim Otoriter, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Revisi UU TNI Ditinjau Ulang

 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta agar Pemerintah meninjau ulang revisi terhadap UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan itu sendiri tergabung dari Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta. "Kami menandang pemerintah sebaiknya meninjau ulang agenda revisi UU TNI, mengingat hal ini bukan merupakan agenda yang urgen untuk dilakukan saat ini," kata Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (10/5). Baca Selanjutnya... https://politik.rmol.id/read/2023/05/10/...
Begini Kekhawatiran Al Araf dan Pegiat HAM terhadap Revisi UU TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Begini Kekhawatiran Al Araf dan Pegiat HAM terhadap Revisi UU TNI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyampaikan sejumlah kekhawatirannya terkait wacana revisi UU TNI yang belakangan mengemuka ke publik. Salah satu yang dikhawatirkan Al Araf adalah berubahnya sistem demokrasi yang menghormati prinsip negara hukum ke rezim otorianisme militer karena perubahan itu fluktuatif. Hal itu disampaikan Al Araf dalam diskusi “Telaah Kritis Revisi UU TNI dalam Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan” yang diselenggarakan LBH Pos Malang, YLBHI, kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Imparsial di Malang, Rabu (31/5). Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul"Begini Kekhawatiran Al Araf dan Pegiat HAM terhadap Revisi UU TNI",https://www.jpnn.com/news/begini-kekhawatiran-al-araf-dan-pegiat-ham-te...
Kantor polisi diserang lagi, ‘Presiden Jokowi tidak boleh diam’
Kabar

Kantor polisi diserang lagi, ‘Presiden Jokowi tidak boleh diam’

Kejadian penyerangan kantor dan fasilitas kepolisian yang terjadi berturut-turut selama kurang dari sebulan harus direspons Presiden Joko Widodo, kata Gufron Mabruri selaku direktur LSM Imparsial. BBCNEWSINDONESIA-"Presiden selaku otoritas politik yang membawahi tentara dan polisi harus mendorong upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus penyerangan dan yang penting memastikan itu tidak terulang lagi," ujar Gufron. "Presiden tidak boleh diam. Kalau tidak ini akan terus meluas. Apalagi kalau di balik peristiwa ini [penyerangan Polres Jeneponto] ada relasi dengan aparat terkait," tegas dia. Penyerangan Polres Jeneponto terjadi pada Kamis (27/06) dini hari, sekitar pukul 01.45 WITA. Baca Selanjutnya... https://www.bbc.com/indonesia/articles/cge4nwyn1vvo
Imparsial: Tindak Tegas Oknum Aparat Terlibat Kericuhan Kupang
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Tindak Tegas Oknum Aparat Terlibat Kericuhan Kupang

Jakarta, Gatra.com - Imparsial mendesak TNI, Polri, dan semua pihak untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat dan menjaga situasi yang kondusif di Kota Kupang, Nusa Tanggara Timur (NTT) pascakericuhan didduga antata oknum TNI-Polri terkait pertandingan futsal di GOR Oepoi, Kupang. "Mengecam tindakan serangan dan kekerasan yang terjadi di Kupang. Mendesak semua pelaku diproses hukum dalam peradilan yang independen dan adil," kata Ghufron Mabruri, Direktur Imparsial, dalam keterangan pers, Kamis (20/4). Artikel ini telah tayang di halaman gatra.com dengan judul "Imparsial: Tindak Tegas Oknum Aparat Terlibat Kericuhan Kupang". Baca selengkapnya: https://www.gatra.com/news-570265-hukum-imparsial-tindak-tegas-oknum-aparat-terlibat-kericuhan-kupang.html?fbclid=IwAR2wtXcIUIjaDHn_RmioQ7D08...
TNI, Polri, dan Intelijen Diminta Netral dan Tidak Berpihak kepada Kandidat di Pemilu 2024
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

TNI, Polri, dan Intelijen Diminta Netral dan Tidak Berpihak kepada Kandidat di Pemilu 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam pemilu 2024, netralitas TNI, Polri dan Intelijen merupakan sesuatu yang mutlak. TNI, Polri, dan Intelijen tidak boleh berpihak pada salah satu kandidat. Aktor pertahanan dan keamanan itu tidak boleh mendukung salah satu kandidat baik dalam bentuk sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, data /informasi, dan hal lainya yang menunjukkan dukungan pada salah satu kandidat. Demikian hal ini disampaikan Al Araf, Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis, pada acara "Deklarasi Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis, Jakarta Kamis (13/4/2023). Baca Selanjutnya... TNI, Polri, dan Intelijen Diminta Netral dan Tidak Berpihak kepada Kandidat di Pemilu 20...
YLBHI Soroti Penambahan Ribuan Prajurit TNI di Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Reformasi Sektor Keamanan

YLBHI Soroti Penambahan Ribuan Prajurit TNI di Papua

JawaPos.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowoubianto telah menyetujui rencana pembentukan markas Kodam untuk 38 Provinsi di Indonesia, termasuk di antaranya di Daerah Otonomi Baru (DOM) Papua. Kebijakan penguatan postur militer matra darat tersebut berimula dari usulan yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman dan berdasarkan pemberintaan di media juga telah disetujui oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Merespons hal itu, Ketua YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan, dari segi penempatan, aparat TNI di Papua tidak hanya terdiri dari aparat organik, tetapi turut mencakup penempatan pasukan non-organik yang dilakukan hampir setiap bulan dengan jumlah mencapai ribuan. Baca Selanjutnya Link https://www.jawapos.com...
Pembentukan 38 Kodam Baru Dipertanyakan
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Reformasi Sektor Keamanan

Pembentukan 38 Kodam Baru Dipertanyakan

Komponen militer seharusnya dikurangi, dan hanya diperkuat di wilayah tertentu saja. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  — Pengamat Politik yang juga merupakan eksponen Gerakan mahasiswa 1998, Ray Rangkuti menilai jika melihat kembali ke masa Orde Baru sebelum tahun 1998, peran TNI terlihat sangat dominan dan hadir di hampir semua sektor. "Tidak hanya berfungsi sebagai alat negara untuk aspek pertahanan dan keamanan, TNI turut menjalankan berbagai fungsi politik dan masuk ke ranah sipil, bahkan mengambil alih berbagai fungsi yang menjadi tanggung jawab kepolisian,” kata Ray, dalam siaran pers, Kamis (30/3/2023). Hal ini disampaikan Ray Rangkuti pada  Diskusi Publik Imparsial dengan tema  "Pembentukan Kodam untuk 38 Provinsi Tidak Urgen, Bertentangan dengan Amanat Reformasi TN...
Pujian Budi Gunawan Terhadap Prabowo Subianto, Wakil Ketua Imparsial: Memanfaatkan Institusi BIN
Kabar

Pujian Budi Gunawan Terhadap Prabowo Subianto, Wakil Ketua Imparsial: Memanfaatkan Institusi BIN

WARTAKOTALIVE.COM - Pernyataan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Budi Gunawan untuk Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, jado sorotan. Pernyataan Budi Gunawan terhadap Prabowo Subianto ini berbentuk pujian menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Pernyataan pujian Budi Gunawan terhadap Prabowo Subianto, dinilai bisa mencederai prinsip pemilihan umum yang bebas dan "Apa yang dilakukan Kepala BIN dengan statement itu bisa diartikan bahwa KaBIN akan memanfaatkan institusi BIN untuk pemenangan pemilu 2024 nanti." "Hal ini tentu melanggar prinsip pemilu yang jujur, bebas dan adil (free and fair election)," kata Wak...
Imparsial Pertanyakan Vonis Terhadap Para Polisi Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan
HAM, Kabar

Imparsial Pertanyakan Vonis Terhadap Para Polisi Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, Imparsial, mempertanyakan vonis terhadap ketiga polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini Kamis (16/3/2023). Direktur Imparsial Gufron Mabruri memandang putusan majelis hakim terhadap para terdakwa menciderai rasa keadilan masyarakat, terutama korban dan keluarga korban. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Imparsial Pertanyakan Vonis Terhadap Para Polisi Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan, https://www.tribunnews.com/nasional/2023/03/16/imparsial-pertanyakan-vonis-terhadap-para-polisi-terdakwa-kasus-tragedi-kanjuruhan.Penulis: Gita IrawanEditor: Muhamma...
Imparsial: Vonis Terdakwa Kanjuruhan Tak Memenuhi Rasa Keadilan
HAM, Kabar

Imparsial: Vonis Terdakwa Kanjuruhan Tak Memenuhi Rasa Keadilan

KEADILAN – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menjatuhkan vonis kepada para tersangka Tragedi Kanjuruhan. Namun Imparsial menilai, vonis majelis hakim tak memenuhi rasa keadilan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menjelaskan, masing-masing terdakwa divonis berbeda. Bahkan ada yang bebas. Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan, dari tuntutan jaksa sebelumnya 3 tahun. Sementara, Kasat Samapta AKP Bambang Sidik dan Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu, justru divonis bebas dari tunutan jaksa sebelumnya yaitu juga selama 3 tahun. “Putusan majelis hakim terhadap keempat terdakwa tersebut menciderai rasa keadilan masyarakat, terutama korban dan keluarga korban,” kata Gufron dalam keterangan tertulis, Kamis (16/3/2023). Baca Selanjutnya.....
Vonis Bebas 2 Polisi di Kasus Kanjuruhan Dianggap Tak Masuk Logika
HAM, Kabar

Vonis Bebas 2 Polisi di Kasus Kanjuruhan Dianggap Tak Masuk Logika

JAKARTA, KOMPAS.com - Vonis bebas oleh majelis Pengadilan Negeri Surabaya terhadap 2 polisi dalam persidangan kasus Tragedi Kanjuruhan dinilai bertentangan dengan logika hukum. Putusan bebas itu dijatuhkan majelis hakim terhadap dua orang terdakwa dari kepolisian, yaitu AKP Bambang Sidik (Kasat Samapta) dan Kompol Wahyu (Kabag Ops Polres Malang). Sementara terdakwa polisi yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara adalah mantan Komandan Kompi (Danki) 1 Brimob Polda Jatim, AKP Hasdarmawan. "Putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim terhadap dua orang terdakwa dari kepolisian yaitu AKP Bambang Sidik Achmadi dan Kompol Wahyu Setyo Pranoto sangat bertentangan dengan logika hukum publik," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/3/2023). Artike...
Rencana Penambahan Kodam, Imparsial: Kemunduran Reformasi TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Rencana Penambahan Kodam, Imparsial: Kemunduran Reformasi TNI

Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Dani Prabowo JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai, rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi merupakan kemunduran bagi perkembangan reformasi TNI dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Hussein memandang rencana tersebut tidak berdasar dan justru mengingatkan tentang komando teritorial (koter) pada masa Orde Baru. "Persetujuan (rencana penambahan kodam tiap provinsi) mengkhianati semangat reformasi 1998, khususnya penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI yang salah satu agendanya adalah restrukturisasi komando teritorial (koter)," kata Hussein dalam keterangannya, Rabu (15/2/2023). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rencana Penambahan Kodam, Imparsial: Kemundura...
Banyak Persekusi, Sindiran Jokowi soal Rumah Ibadah Tak Digubris
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Banyak Persekusi, Sindiran Jokowi soal Rumah Ibadah Tak Digubris

tirto.id - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mempertanyakan kewibawaan Presiden Joko Widodo yang pernah menyindir seluruh kepala daerah di Indonesia karena mempersulit pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Masalahnya, menurut koalisi—yang tergabung dari Yayasan Lembaga Batuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial, SETARA Institute, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)—masih banyak kepala daerah yang mempersulit minoritas usai sindiran pada 17 Januari lalu tersebut. “Kewibawaan Presiden dipertanyakan. Padahal pernyataan Jokowi saat itu disaksikan publik Indonesia, karena hampir semua media besar mengangkatnya,” kata Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan dalam...
Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat, Kewibawaan Presiden Dipertanyakan
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat, Kewibawaan Presiden Dipertanyakan

AKURAT.CO  Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan mempertanyakan kewibawaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena perintah dan arahan kepada kepala daerah dan Forkopimda untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah justru diabaikan.  Diketahui bahwa pelanggaran kebebasan beragama terulang kembali. Bupati dan Forkopimda Sukabumi pada awal Februari 2023 melarang muslim Ahmadiyah di Parakansalak membangun sarana peribadatan maupun kegiatan keagamaan lainnya. Tak hanya itu, pada 26 Januari 2023, Forkopimda Sintang, Kalimantan Barat, melarang muslim Ahmadiyah melakukan aktivitas keagamaan. Melihat fakta itu, Halili menyatakan bahwa pelanggaran kebebasan beragama bagi muslim Ahmadiyah merupakan bentuk pembangkangan para kepala daerah. Baca Selanjutnya... https://akurat.c...
Pelatihan Pembuatan Narasi Alternatif di Gunungjati
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan Pembuatan Narasi Alternatif di Gunungjati

Membuat pesan damai yang tidak memihak, demi menciptakan kerukunan. Dalam rangka menggali keberagaman di dalam masyarakat terutama di Kecamatan Gunungjati, Imparsial mengadakan kegiatan sebagai wadah pertukaran pikiran dan menjadi jembatan antar warga setempat agak bisa bersinergi dalam kesepahaman menuju kerukunan dan perdamaian. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari yaitu pada hari sabtu-minggu, 04-05 Februari 2023. Adapun kegiatan ini dimulai dari jam 12.00 - 16.30 WIB. Fasilitator kali ini dengan neneng alfiah yang mengarahkann para peserta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengawali kegiatan. Setelah itu dilanjutkan sambutan dari camat gunungjati yaitu Drs. H. Kusdiyono. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat positif dan sangat relevan dengan trend hari ini ...
YLBHI dkk Protes ‘Perda dan Raperda LGBT’, Bogor-Garut Bereaksi
HAM, Kabar

YLBHI dkk Protes ‘Perda dan Raperda LGBT’, Bogor-Garut Bereaksi

Danu Damarjati, Hakim Ghani, Muchamad Sholihin - detikNews DetikNews Jakarta - YLBHI dan 23 organisasi sipil lain yang tergabung dalam 'Koalisi Kami Berani' memprotes rancangan peraturan daerah (raperda) dan perda yang dinilai memuat diskriminasi terhadap kaum LGBT. Pemerintah Garut dan Kota Bogor bereaksi atas protes itu.Koalisi Kami Berani menilai perda-perda anti-LGBT merupakan wujud politik identitas di tahun politik, demi menarik simpati mayoritas supaya mendukung di pemilu terdekat. Koalisi Kami Berani terdiri atas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Masyarakat, LBH Jakarta, Arus Pelangi, ASEAN SOGIE Caucus, Human Right Working Group (HRWG), Support Group and Resources Center on Sexuality Studies (SGRC Indonesia), Sanggar SWARA, Serikat Jurnalis untuk Keberaga...
Pelatihan Pembuatan Narasi Alternatif di Ngargoyoso
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan Pembuatan Narasi Alternatif di Ngargoyoso

Kerukunan merupakan modal dari pondasi masyarakat untuk bisa maju dalam pengelolaan Imparsial pada hari sabtu, 28 januari 2023 melaksanakan Sarasehan Kerukunan di Kecamatan Ngargoyoso. Kesadaran dan pemahaman yang mendorong untuk mengadakan kegiatan ini adalah bahwa keadaan damai dan rukun tidak berangkat dari ruang kosong alias tiba-tiba ada dan kegiatan ini menjadi salah satu unsur penting dalam merawat kerukunan serta perdamaian dalam masyarakat. Acara ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Ngargoyoso, dengan peserta lebih dari empat puluh orang, terdiri dari tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dari sembilan desa di Kecamatan Ngargoyoso. Sarasehan dimulai dengan membedah buku: Mengangkat Kearifan Lokal Merawat Kerukunan: Pesan Damai Dari Kaki Lawu, ditulis oleh tokoh-tokoh ...
Perjumpaan Lintas Iman Melalui Kelas Masak Pokja Sekarayu, Ngargoyoso
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perjumpaan Lintas Iman Melalui Kelas Masak Pokja Sekarayu, Ngargoyoso

Melatih sikap tanggung jawab dalam pembagian tugas kelompok kecil Kegiatan di Pokja Sekarayu, Ngargoyoso berlanjut, jika sebelumnya ada pelatihan pembuatan bouquet dan hantaran. Alasan diadakannya pelatihan pembuatan bouquet dan hantaran merupakan upaya untuk menambah skill dan  mendorong perekonomian masyarakat. Pelatihan ini dihadiri sebanyak 20 peserta tokoh perempuan dari kelompok yang lama maupun kelompok yang baru. Kali ini ada pelatihan berupa Kelas Masak yang di dampingi oleh seorang trainer dari Kemuning Ngargoyoso, yang sudah berpengalaman membuat snack dan catering yang cukup terkenal di Ngargoyoso.  Pada kesempatan ini pelatihan Kelas Masak  mengajarkan 3 macam makanan snack atau kue kering seperti Dimsum yang merupakan camilan yang digemari karena rasanya gurih...
Pelatihan Pembuatan Narasi Alternatif di Grogol
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan Pembuatan Narasi Alternatif di Grogol

Membangun Literasi Digital, demi membangun kerukunan “Dialog Toleransi Lintas Generasi” adalah tema kegiatan kali ini dengan fokus pembahasan sektoral untuk Menggali Narasi Toleransi Di Kecamatan Grogol. Acara di mulai pada pukul 09.00 WIB, dipandu oleh Sahabati Rinda Rachmawati sebagai Fasilitator, acara dibuka dengan sambutan dari Annisa Yudha selaku perwakilan dari Imparsial,  beliau berpesan kepada peserta untuk mencermati materi yang akan diberikan karena melihat tipologi masyarakat Kecamatan Grogol yang begitu beragam sehingga riskan terjadi gesekan. Oleh karena itu dengan diadakannya dialog toleransi ini diharapkan mampu untuk memberi bekal dalam bermasyarakat, terlebih lagi dalam menanggapi issue yang beredar di berbagai platform digital yang perlu dicermati kebenarannya sehing...
Penguatan ekonomi kreatif Pokja Perempuan Gunungjati melalui pembuatan camilan melinjo
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Penguatan ekonomi kreatif Pokja Perempuan Gunungjati melalui pembuatan camilan melinjo

Pelatihan bersama berkala dapat menguatkan kerukunan Kelompok Ibu-Ibu PKK dan remaja putri yang berasal dari Desa Jatimerta Kecamatan Gunungjati berkumpul di Gedung PKK Jatimerta untuk melaksanakan kegiatan RTL (Rencana Tindak Lanjut) pelatihan pembuatan camilan bahan dasar melinjo. Kegiatan pada Minggu, 22 Januari 2023, diikuti oleh peserta kurang lebih sebanyak dua puluh (20) orang perempuan ibu-ibu PKK dan remaja putri Jatimerta. Berlangsung dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.  Kegiatan yang dipandu oleh Ibu Nina selaku MC (master ceremony) dari perwakilan anggota PKK Jatimerta yang membuka acara dengan bacaan basmallah. Disusul dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum masuk ke kegiatan utama, ada sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kuwu s...
Beribadah Kalah dengan Aksi Demo, Dimana Kebebasan Beragama?
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Beribadah Kalah dengan Aksi Demo, Dimana Kebebasan Beragama?

Oleh : Agung Wibawanto RedaksiIndonesia-Tidak perlu ditutupi, bahwa di daerah-daerah masih banyak terjadi praktik intoleransi. Intoleransi yang dimaksud adalah perlakuan diskriminasi terhadap agama tertentu. Bertameng kepada penolakan warga lalu menjadi kesepakatan hasil rapat FKUB (forum kerukunan umat beragama) dan diputuskan melalui Peraturan Bupati dst. Hal itu terkait pendirian atau pembangunan tempat ibadah (non masjid). Berapa kali pembangunan gereja dipersulit hanya karena ditolak warga? Bahkan, untuk menyelenggarakan ibadah pun mendapat penghalang-halangan dengan alasan bukan di tempat ibadah, sementara pendirian gereja ditolak. Ini hak dasar manusia, tapi Komnas HAM pun hanya bisa diam. Konstitusi Indonesia, yakni UUD ’45 jelas menegaskan akan jaminan kebebasan ber...
Kompak KBB: Bupati Kabupaten Bogor Harus Menjamin Perlindungan Beribadah pada Jemaat HKBP Bethlehem
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kompak KBB: Bupati Kabupaten Bogor Harus Menjamin Perlindungan Beribadah pada Jemaat HKBP Bethlehem

BandungBergerak.id - “Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi,” demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, dikutip dari siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil Pembela Hak Konstitusional Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (Kompak KBB), Selasa (17/1/2023). Dalam rapat yang dihadiri bupati dan wali kota se-Indonesia itu Jokowi mengingatkan pentingnya kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. “Kemudian ini mumpung juga ketemu bupati dan wali kota. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak ...
Perjumpaan Pemuda Lintas Iman: Talkshow Pra Nikah
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perjumpaan Pemuda Lintas Iman: Talkshow Pra Nikah

Menumbuhkan sikap memahami sedari kecil untuk mengatasi percecokan rumah tangga Balai Desa Jatirejo menjadi tempat dilaksanakannya Talkshow Pranikah dengan tema “Menikah, demi Cinta, Demi Apa atau Demikian?”  Talkshow dihadiri sebanyak 43 peserta pemuda dari ROTAN, Karang Taruna Undangan, KKN, IPPNU, IPPNU, GENJOS.  Kegiatan  ini dimulai dengan dibukanya registrasi dari pukul 08:00 AM, sampai pukul 09:10 AM. Nia selaku MC yang juga sekaligus moderator, mempersilahkan para perwakilan untuk memberikan kata sambutan. kemudian Kepala Desa setempat memberikan sambutan dan juga ucapan selamat datang sekaligus support untuk kegiatan pemuda khususnya ROTAN. Setelah sambutan oleh perwakilann Kepala Desa, juga ada sambutan dari perwakilan panitia yakni Ari Widoyo. Selain memberikan ...
Pelatihan Pembuatan Buket Pokja Perempuan Gunungjati
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan Pembuatan Buket Pokja Perempuan Gunungjati

Memahami lebih dalam tentang keberagaman dengan mengembangkan kreatifitas Kelompok Ibu-Ibu PKK dan remaja putri yang berasal dari Desa Adidarma Kecamatan Gunungjati berkumpul di Baldes Adidarma untuk melaksanakan kegiatan RTL (Rencana Tindak Lanjut) pelatihan pembuatan buket bunga dan snack. Kegiatan pada Jumat, 13 Januari 2023, diikuti oleh peserta kurang lebih sebanyak tiga puluh lima (35) orang perempuan ibu-ibu PKK dan remaja putri Adidarma. Berlangsung dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Irfah selaku MC (master ceremony) dari perwakilan anggota PKK Adidarma yang membuka acara dengan bacaan basmallah. Disusul dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian sesi pertama yaitu sambutan yang disampaikan oleh Kep...
Imparsial: Pendekatan Militer di Papua Harus Diganti
HAM, Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial: Pendekatan Militer di Papua Harus Diganti

Jakarta, Gatra.com - Konflik bersenjata di Papua masih terus menjadi sorotan. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan bahwa pendekatan humanis diperlukan dalam mengatasi persoalan ini. "Masih berlanjutnya pendekatan kemanan militeristik di Papua, ini jadi catatan. Ada relasi situasi hak asasi manusia dengan kebijakan keamanan yang sampai hari ini tidak kunjung diselesaikan," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Outlook HAM dan Keamanan Papua 2023" yang digelar secara daring, Rabu (11/1). Baca Selanjutnya... https://www.gatra.com/news-562516-nasional-imparsial-pendekatan-militer-di-papua-harus-diganti.html
Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua

Penyelesaian berbagai kasus kekerasan di Papua harus dibarengi dengan koreksi, evaluasi, dan penataan ulang kebijakan serta pendekatan yang digunakan untuk Papua. Pendekatan keamanan yang militeristik harus diubah dengan mengutamakan peran dan fungsi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum Hukumonline.com-Konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua seolah sulit untuk dihentikan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua diperlukan dorongan politik dari Presiden Joko Widodo. “Dorongan politik itu harus serius, konsisten, dan nyata,” kata dia dalam diskusi bertema “Outlook HAM dan Keamanan Papua 2023”, Rabu (11/1/2023). Gufron mencatat upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua sudah berlangsung sejak lama. Misalnya, di e...
KKB Kembali Berulah di Tengah Kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Reformasi Sektor Keamanan

KKB Kembali Berulah di Tengah Kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah. Mereka membakar gedung sekolah di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dan menembaki pesawat yang hendak mendarat di Bandara Oksibil, Senin (9/1/2023). Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, gedung sekolah yang dibakar SMK Negeri 1 Oksibil. "Benar, tadi sekitar pukul 10.00 WIT KKB melakukan pembakaran terhadap sekolah SMK Negeri 1 Oksibil," ujar Benny, Senin kemarin. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KKB Kembali Berulah di Tengah Kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Papua", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/10/07342781/kkb-kembali-berulah-di-tengah-kunjungan-panglima-tni-dan-kapolri-ke-papua.
Ratusan Organisasi Sipil Tuntut Jokowi Cabut Perpu Cipta Kerja
HAM, Kabar

Ratusan Organisasi Sipil Tuntut Jokowi Cabut Perpu Cipta Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Per hari ini, Ahad, 8 Januari 2023, tercatat ada 116 organisasi sipil yang mengecam Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. "Kami, rakyat Indonesia menuntut kepada Presiden RI untuk mencabut Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secepatnya. Kami juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menolak Perppu Cipta Kerja, yang telah merendahkan pilar-pilar negara hukum dan mengkhianati konstitusi Negara Republik Indonesia," bunyi tuntutan para organisasi sipil itu dalam keterangan tertulis, Ahad, 8 Januari 2023. Baca Selanjutnya... https://bisnis.tempo.co/amp/1677075/ratusan-organisasi-sipil-tuntut-jokowi...
Imparsial Suarakan Nada Minor Penanganan KKB Papua, Kritisi Rencana Kunker Panglima TNI Yudo Margono
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Suarakan Nada Minor Penanganan KKB Papua, Kritisi Rencana Kunker Panglima TNI Yudo Margono

.  TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua terkini. Imparsial suarakan nada minor penanganan KKB Papua oleh TNI. Sebagai informasi Panglima TNI, Yudo Margono bakal mengunjungi Papua, Indonesia. Namun rencana kunker Panglima TNIYudo Margono tersebut dikritisi Direktur Imparsial, Gufron Mabruri. Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Imparsial Suarakan Nada Minor Penanganan KKB Papua, Kritisi Rencana Kunker Panglima TNI Yudo Margono, https://kaltim.tribunnews.com/2023/01/05/imparsial-suarakan-nada-minor-penanganan-kkb-papua-kritisi-rencana-kunker-panglima-tni-yudo-margono.
Rencana Yudo Margono Kunjungi Wilayah Rawan KKB Papua Disorot, Imparsial: Harus Ada Evaluasi
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Reformasi Sektor Keamanan

Rencana Yudo Margono Kunjungi Wilayah Rawan KKB Papua Disorot, Imparsial: Harus Ada Evaluasi

SURYA.co.id - Rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkunjung ke wilayah rawan KKB Papua ramai jadi sorotan. Karena ini merupakan langkah pertama Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi aksi teror KKB Papua yang tak kunjung padam. Masyarakat tengah menantikan kebijakan apa yang bakal diambil Yudo selaku Panglima TNI setelah melakukan kunjungan tersebut. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri angkat bicara terkait hal itu. Menurut Gufron, kunjungan itu harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua. "Kalau enggak ada evaluasi dan koreksi, ya itu hanya jadi kunjungan simbolis saja dan enggak akan berdampak fundamental terhadap kebijakan keamanan di Papua," kata Gufron saa...
Imparsial Sebut Tak Ada Satu Pun OMSP Berdasarkan Keputusan Politik Negara
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Sebut Tak Ada Satu Pun OMSP Berdasarkan Keputusan Politik Negara

Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Bagus Santosa JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, tidak ada keputusan politik dari pemerintah terkait operasi teritorial oleh TNI di Papua. Gufron mengatakan, operasi teritorial termasuk operasi militer selain perang (OMSP) brerpatokan pada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7. Dalam UU itu, OMSP harus berdasarkan keputusan politik negara. "Sejauh yang Imparsial monitor tidak ada satu pun OMSP, termasuk operasi teritorial di Papua, itu ada keputusan politik negaranya," ujar Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Imparsial Sebut Tak Ada Satu Pun OMSP Berdasarkan Keputusan Politik Negara", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/01...
Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis

Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Dani Prabowo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri angkat bicara terkait rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan mengajak kepala staf dari unsur tiga matra ke Papua. Menurut Gufron, kunjungan itu harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua. "Kalau enggak ada evaluasi dan koreksi, ya itu hanya jadi kunjungan simbolis saja dan enggak akan berdampak fundamental terhadap kebijakan keamanan di Papua," kata Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/02/18295931/panglima-akan-kunjung...
Perjumpaan Tokoh Masyarakat Gunungjati: Doa Bersama dan Pengajian Tutup Tahun
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perjumpaan Tokoh Masyarakat Gunungjati: Doa Bersama dan Pengajian Tutup Tahun

Bersama lah dalam kemanusiaan walaupun diciptakan sebagai manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda Koordinator kelompok tokoh agama/masyarakat Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati menghimpun para warga desa Klayan dari berbagai lapisan masyarakat untuk berkumpul di halaman Lapangan Voli Desa Klayan untuk mengikuti acara kegiatan do’a bersama dan pengajian tutup tahun. Dengan mengangkat tema tentang kebhinekaan, toleransi, kerukunan dan perdamaian pada Sabtu, 31 Desember 2022. Acara ini dihadiri oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Klayan, ibu-ibu, remaja dan anak-anak kurang lebih sebanyak seratus (100) orang. Tidak ketinggalan pula acara ini dihadiri oleh Kuwu Klayan, Pak Jumadi, Kepala Camat, Bpk. Drs, H. Kusdiyono. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 20.00 WIB samp...
Imparsial: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jabar
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Imparsial: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jabar

Jakarta - Imparsial menemukan adanya 26 kasus intoleransi yang tercatat di media dan terjadi di Indonesia pada 2022. Imparsial mengungkapkan Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah tertinggi kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). "Kasus-kasus ini tersebar di beberapa provinsi paling banyak di Jabar, saya kira sesuai dengan potret Komnas HAM, kemudian Jawa Timur, ada di NTB, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Aceh, ini adalah potret kasus pelanggaran KBB di Indonesia," ujar Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto dalam diskusi publik catatan akhir tahun toleransi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia, yang disiarkan YouTube Imparsial, Rabu (28/12/2022). Baca artikel detiknews, "Imparsial: Pelanggaran Kebebasan Beragama Paling Banyak di Jabar" selengkap...
Komnas HAM Ungkap Ada Aduan soal Sulitnya Muhammadiyah Bikin Masjid di Aceh
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Komnas HAM Ungkap Ada Aduan soal Sulitnya Muhammadiyah Bikin Masjid di Aceh

Jakarta - Komnas HAM berbicara tentang kasus-kasus yang terkait dengan masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pernah menerima aduan soal sulitnya Muhammadiyah mendirikan masjid di Aceh.Anis awalnya menjelaskan soal data penanganan kasus terkait kebebasan beragama. Dia menyebut ada 66 kasus yang ditangani Komnas HAM selama tiga tahun terakhir. "Yang KBB ini, kalau saya lihat tiga tahun terakhir, 2020, 2021, 2022 ini konsisten gitu. Jadi ada kecenderungan intoleransinya itu ada," ujar Anis dalam diskusi publik catatan akhir tahun toleransi dan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia yang disiarkan YouTube Imparsial, Rabu (28/12/2022). Baca artikel detiknews, "Komnas HAM Ungkap Ad...
Imparsial Dorong Dilakukannya Reformasi Kepolisian
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Dorong Dilakukannya Reformasi Kepolisian

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mendorong segera dilakukan reformasi lembaga kepolisian. Hal ini dikarenakan banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan institusi negara tersebut pada 2022. Dikatakan, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo adalah salah satu contoh bukti nyata. Lalu disusul tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan orang menjadi korban meninggal dan luka-luka yang disebabkan penggunaan gas air mata di stadion sepakbola. Baca Selanjutnya... https://www.beritasatu.com/news/1012633/imparsial-dorong-dilakukannya-reformasi-kepolisian
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pengajian Rutin Membangun Toleransi Kemasyarakatan

Persaudaraan dalam Islam tidak terbatas sekat keyakinan Kelompok tokoh agama/masyarakat ibu-ibu dan remaja putri Desa Jadimulya Kecamatan Gunung Jati berkumpul di Majlis Ta’lim Al Fattah dibawah asuhan Ustadz Zainal Abidin selaku tokoh sentral (agama) di desa tersebut, untuk melaksanakan kegiatan RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang bertemakan “Pengajian Rutin Membangun Toleransi Kemasyarakatan”. Kegiatan pada Sabtu, 24 Desember 2022, diikuti oleh peserta pengajian sebanyak kurang lebih lima puluh (50) orang perempuan ibu-ibu dan remaja, dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.  Bapak Ustadz Zainal Abidin membuka acara dan mengisi pengajian rutin kepada jama’ah. Tetapi ada yang berbeda, sebab Pak Ustadz menyisipkan tema tentang toleransi dan kerukunan umat beragama dalam...
Perjumpaan Lintas Iman Pokja Sekarayu, Ngargoyoso
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perjumpaan Lintas Iman Pokja Sekarayu, Ngargoyoso

Mendorong ekonomi masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Bouquet dan Hantaran Pada momen hari ibu, tanggal 22 Desember 2022, komunitas “Sekar Ayu” yang beranggotakan tokoh perempuan Se-Kecamatan Ngargoyoso mengadakan pelatihan pembuatan bouquet dan hantaran. Alasan diadakannya pelatihan pembuatan bouquet dan hantaran merupakan upaya untuk menambah skill dan  mendorong perekonomian masyarakat. Pelatihan ini dihadiri sebanyak 20 peserta tokoh perempuan dari kelompok yang lama maupun kelompok yang baru.  Perserta mulai berdatangan sejak siang hari pukul 13:00 PM dan memulai mengisi daftar hadir. Pada pukul 14:00 PM, kegiatan dibuka oleh Fasilitator, selanjutnya acara sesi sharing oleh oleh Bu Tri Hartini Puntukrejo. Bu Tri  berkisah soal perjalanannya memulai usaha jamu.  ...
Impartial: A militaristic approach in Papua needs to be evaluated and corrected
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Impartial: A militaristic approach in Papua needs to be evaluated and corrected

Ia menyebut, selama ini ada indikasi terjadi peningkatan jumlah kehadiran pasukan TNI yang semakin tidak proporsional. Laksamana TNI Yudho Margono resmi dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Seusai dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan, salah satunya untuk melakukan pendekatan yang humanis dalam merespons konflik di Papua. Lembaga Imparsial menilai, perubahan pendekatan dalam menangani konflik Papua dari militeristik ke pendekatan humanis merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan. Hal ini mengingat pendekatan militeristik yang dijalankan selama ini banyak berdampak pada terjadinya kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan buruknya kondisi kemanusiaan di Papua. Baca Selanjutnya... Imparsial:...
Pelatihan Kader Penggerak Perdamaian Ngargoyoso
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan Kader Penggerak Perdamaian Ngargoyoso

Kurangnya pemahaman perbedaan menjadi penghambat terwujudnya kampung damai Menjaga dan merawat kondisi sosial yang damai, rukun dan toleran tidaklah terwujud dengan sendirinya. Dibutuhkan kesadaran, insiatif, kepmimpinan dan upaya bersama yang terorganisir serta berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan masyarakat.  Berdasarkan dari pemikiran tersebut, pada tanggal tanggal 17-18 Desember 2022, Imparsial bekerjsama dengan berbagai pemangku kepentingan di Kecamatan Ngargoyoso, seperti Paguyuban Kerukunan Antarumat Beragama (PKUB) dan Komunitas ROTAN, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kader Penggerak Perdamaian bagi tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda lintas iman Ngargoyoso. Dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta setelah kembali ke desa dan komunitasnya masing-ma...
Perjumpaan Lintas Iman Tokoh Masyarakat: Dialog Keberagaman
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perjumpaan Lintas Iman Tokoh Masyarakat: Dialog Keberagaman

Kegiatan saling mengenal dan memahami dapat melunturkan prasangka buruk Dialog Keberagaman adalah suatu kegiatan yang diadakan bersama pemangku umat Hindu di Pure Segoro Wukir Pantai Ngobaran Gunung Kidul, yang diikuti oleh para pemuda, tokoh perempuan dan juga para tokoh masyarakat Ngargoyoso Pada tanggal 18 Desember 2022. Kegiatan dibuka oleh P. Gimanto selaku Fasilitator pada pukul 13:10, beliau menjelaskan maksud kedatangan komunitas ke Pure. Oleh karena ingin melakukan dialog atau sharing soal sejarah dan bagaimana situasi Pure Segoro Wukir di Gunung Kidul sekarang. Kemudian  disambut selanjutnya penjelasan soal Pure oleh narasumber yaitu Bu Sri yang merupakan seorang pemangku di Pure tersebut.  Bu Sri memulai dengan menjelaskan kondisi geografis Ngobaran, setelah ...
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan Kader Penggerak Perdamaian Gunungjati

Pengaruh pemilihan peserta sebagai media untuk menyuarakan toleransi, kerukunan dan perdamaian. Imparsial bekerjasama dengan Kecamatan Gunungjati dan Pelita Perdamaian menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kader Penggerak Perdamaian bagi tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda lintas iman di Gunung Jati, Cirebon. Kegiatan ini berupaya untuk memperkuat kerja-kerja komunitas dalam menjaga dan merawat toleransi kerukunan dan perdamaian di masyakarat. Pelatihan ini bermaksud agar para peserta setelah kembali ke desanya masing-masing diharapkan mampu mengelola modal sosial yang dimilikinya untuk menggerakan dan membersamai anggota komunitasnya untuk menjaga dan merawat kerukunan, toleransi dan perdamaian di lingkungan sosialnya. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelatihan analisa sos...
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan Kader Penggerak Perdamaian Grogol

Menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis dengan pengorganisasian di masyarakat Imparsial dalam rangka memperkuat kerja-kerja komunitas guna menjaga dan merawat toleransi, kerukunan serta perdamaian di masyarakat, pada tanggal 17 Desember 2022, mengadakan Pelatihan Kader Penggerak Perdamaian bagi tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda lintas iman Kecamatan Grogol. Tentu kegiatan bekerjasama dengan komunitas setempat yaitu Paguyuban Kerukunan Antarumat Beragama (PKUB) dan Kecamatan Grogol.  Pelatihan Kader Penggerak Perdamaian yang merupakan lanjutan dari pelatihan analisa sosial sebelumnya. Kegiatan pelatihan diadakan dengan konsep/tema Rembug Desa: Sarasehan Harmoni dalam Masyarakat untuk Merawat Toleransi dan Kerukunan. Dengan diselenggarakannya pelatihan ini, diharapkan ...
Kemlu dinilai berlebihan panggil perwakilan PBB atas kritik KUHP
HAM, Kabar

Kemlu dinilai berlebihan panggil perwakilan PBB atas kritik KUHP

Imparsial mengkritisi pemanggilan perwakilan PBB oleh Kemlu terkait komentar atas KUHP. alinea.id-Pemerintah seharusnya menyadari, hal tersebut merupakan sebuah keharusan dan sudah menjadi tugas dari PBB untuk mengingatkan negara-negara anggotanya, untuk tidak membuat aturan legislasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia," kata Gufron dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12). Terlebih, imbuh Gufron, dampak dari KUHP yang baru disahkan ini juga tentunya tidak hanya akan berlaku terhadap warga negara Indonesia. Kendati, juga terhadap warga negara asing (WNA) yang sedang berada di Indonesia. Baca Selanjutnya... https://www.alinea.id/nasional/kemlu-dinilai-berlebihan-panggil-perwakilan-pbb-atas-kuhp-b2fvt9IWI?fbclid=IwAR0T2Vekvjzs2rxG3wF1zHkIlR3e_xV1naI_GtrmzfZM6Q_W2xbUA...
Pelatihan membuat Buket Pokja Perempuan Gunungjati
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan membuat Buket Pokja Perempuan Gunungjati

Menjembatani ekonomi kreatif dalam masyarakat sambil menebar benih perdamaian Kelompok Ibu-Ibu PKK dan remaja putri yang berasal dari RW (satu) 1 sampai dengan RW (tujuh) 7 Desa Jadimulya Kecamatan Gunung jati berkumpul di Gedung PKK, Desa Jadimulya, untuk melaksanakan kegiatan RTL (Rencana Tindak Lanjut) pelatihan pembuatan parsel dan buket. Kegiatan Pada Kamis, 15 Desember 2022 diikuti oleh peserta sebanyak dua puluh sembilan (29) orang perempuan ibu-ibu dan remaja, dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.  Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Sulis selaku MC (master ceremony) dari perwakilan PKK Jadimulya yang membuka acara pelatihan buket ini. Disusul dengan sambutan oleh staff lokal Gunungjati yaitu Neneng sebagai perwakilan Imparsial. Beliau menjelaskan bahwa Imparsia...
Dewan Keamanan Nasional Dinilai Bisa Menjadi Kopkamtib Baru
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Dewan Keamanan Nasional Dinilai Bisa Menjadi Kopkamtib Baru

SINDONEWS.COM JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai Dewan Keamanan Nasional (DKN) jika dibentuk akan muncul menjadi lembaga Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang baru. Sebab, lembaga ini bisa menetapkan ancaman keamanan dan mengendalikan operasi keamanan. "Bahayanya jika dewan ini dibentuk adalah berpotensi munculnya excessive use of forces oleh aparat keamanan. Termasuk rakyat yang menolak proyek-proyek pemerintah yang merugikan rakyat bisa ditetapkan sebagai ancaman," kata Hari Kurniawan dalam Diskusi Publik di Kampus FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah, Senin (12/12/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.sindonews.com/read/967291/14/dewan-keamanan-nasional-dinilai-bisa-menjadi-kopkamtib-baru-1670847175...
Pesan Legislator Terhadap Panglima TNI Baru Jelang Tahun Politik
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pesan Legislator Terhadap Panglima TNI Baru Jelang Tahun Politik

TNI diharapkan mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi (Pemilu 2024). Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum-momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI. Hukumonline.com-"Betul-betul TNI itu (harus) menjadi milik rakyat, bukan milik partai tertentu, bukan milik golongan tertentu. Inilah yang akan memperkuat TNI itu sendiri. Saya yakin Pak Yudo akan mampu membawa posisi TNI yang betul-betul menjadi milik rakyat itu," ujar Arwani. Menurut Arwani, tahun 2023 adalah tahun politik sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan profesionalisme TNI. Lebih lanjut, Arwani juga memberikan perhatian khusus agar Panglima TNI melakukan terobosan komunikasi dalam konteks perkembanga...
Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono berkomitmen melaksanakan reformasi peradilan militer, dan menegakkan hukum terhadap anggotanya yang melakukan kejahatan atau menyimpang. Menurut dia komitmen itu harus disampaikan Yudo supaya tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI dibiarkan berlalu tanpa diproses hukum atau impunitas. "Panglima TNI yang baru tidak boleh membiarkan kejahatan yang melibatkan anggotanya berlalu tanpa proses hukum yang tegas (impunitas)," kata Gufron dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (30/11/2022). Baca Selanjutnya... Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reform...
Pelatihan PVE untuk kelompok Pemuda Kecamatan Grogol
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk kelompok Pemuda Kecamatan Grogol

Peran pembangunan peradaban adalah tugas bersama Kalangan anak muda rentan terhadap penyebaran intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan, terutama yang dilakukan melalui media social. Siapapun yang tidak memiliki ketahanan diri yang kuat dan kemampuan untuk menyaring konten-konten negative yang bertebaran di media social, akan rentan terpapar oleh ideologi ekstrim yang tersebar dimana-mana. Berdasarkan hal itu, IMPARSIAL bekerjasama dengan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol dan pemerintah desa pada tanggal 26 November 2022 mengadakan pelatihan Analisa sosial tentang pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Kegiatan yang dikemas secara Sarasehan Kebhinekaan diadakan di Waroeng Ji Nung, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, dengan me...
Jelang Pemilu 2024, Imparsial Sebut Masyarakat Perlu Perkuat Prinsip Toleransi
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Jelang Pemilu 2024, Imparsial Sebut Masyarakat Perlu Perkuat Prinsip Toleransi

Jakarta, Gatra.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai masyarakat Indonesia perlu menjaga prinsip toleransi atas keberagaman negeri, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, Imparsial memandang isu toleransi berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dalam catatan pelaksanaan pemilu sebelumnya. “Melihat catatan pada kontestasi politik sebelumnya, isu toleransi dan kebhinekaan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan,” ujar Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, dalam keterangannya diterima pada Kamis (17/11). Baca Selanjutnya... https://www.gatra.com/news-558266-nasional-jelang-pemilu-2024-imparsial-sebut-masyarakat-perlu-perkuat-prinsip-toleransi.html?fbclid=IwAR0_Ia_KODEZoK1zIiKkKdbH3IFhxaPUXmgzMveqf5XDio1qa9M7YaWWCBo
Imparsial Catat 25 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia Sepanjang 2022
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Imparsial Catat 25 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia Sepanjang 2022

Jakarta, Gatra.com-Imparsial memandang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pemerintah, menjadikan isu penguatan toleransi hubungan antar dan intra umat beragama sebagai perhatian bersama. Pasalnya, Imparsial mencatat hingga saat ini masih ada sejumlah kasus terkait intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, di Indonesia. “Berdasarkan hasil pemantauan Imparsial sepanjang tahun 2022, terdapat 25 pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terekam oleh media,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri, sebagaimana dikutip dalam pernyataannya, pada Kamis (17/11). Baca Selanjutnya... https://www.gatra.com/news-558269-nasional-imparsial-catat-25-kasus-intoleransi-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2022.html
Hari Toleransi Internasional, Imparsial Minta Pemerintah Teguhkan Keberagaman
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Imparsial Minta Pemerintah Teguhkan Keberagaman

KEADILAN – Imparsial meminta pemerintah untuk meneguhkan kembali penghormatan dan pengakuan atas keberagaman masyarakat berdasarkan nilai dan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar. Hal tersebut diungkapkan dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada hari ini, Rabu (16/11/2022). Direktur Imparsial Gufron Mabruri menjelaskan, toleransi menjadi penting mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dimana di dalamnya terdiri dari beragam agama, kepercayaan, suku, budaya, dan lain-lain. Baca Selanjutnya... KEADILAN — Hari Toleransi Internasional, Imparsial Minta Pemerintah Teguhkan Keberagaman
Jokowi Diminta Bijak Gunakan Otoritas Penunjukan Panglima TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Diminta Bijak Gunakan Otoritas Penunjukan Panglima TNI

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijaksana menggunakan orotitas dalam memilih calon panglima TNI. GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijaksana menggunakan orotitas dalam memilih calon panglima TNI. Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus segera mengakhiri masa baktinya karena akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Baca Selanjutnya... https://www.genpi.co/berita/208272/jokowi-diminta-bijak-gunakan-otoritas-penunjukan-panglima-tni
Pergantian Panglima TNI Momentum Terakhir Presiden Buktikan Komitmen Reformasi TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pergantian Panglima TNI Momentum Terakhir Presiden Buktikan Komitmen Reformasi TNI

Diharapkan pengganti Andika Perkasa adalah sosok yang bebas dari dugaan pelanggaran HAM, memiliki komitmen pada demokrasi dan supremasi sipil, bebas dari korupsi, jauh dari penyalahgunaan jabatan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan tidak memiliki catatan masuk terlalu jauh ke ranah sipil. Hukumonline.com-Panglima TNI, Andika Perkasa akan berakhir masa dinas keprajuritannya akhir tahun 2022. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, melihat sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum mengajukan calon panglima TNI baru kepada DPR. Mengacu Pasal 53 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Gufron menilai Presiden Jokowi harus segera memproses pergantian Pangl...
Saran ke Jokowi, Imparsial: Pergantian Panglima TNI Harus Bebas dari Kepentingan Politik
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Saran ke Jokowi, Imparsial: Pergantian Panglima TNI Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan mengakhiri masa dinas keprajuritannya pada 21 Desember 2022. Menanggapi hal itu, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa mencari pengganti Andika yang bebas dari kepentingan politik. “Pergantian Panglima TNI yang akan datang sudah seyogyanya bebas dari pertimbangan yang pragmatis-politik. Presiden harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatif-politis dalam pergantian Panglima TNI,” kata Gufron dalam keterangan pers diterima, Senin (14/11/2022). Baca Selanjutnya... https://www.liputan6.com/news/read/5124857/saran-ke-jokowi-imparsial-pergantian-panglima-tni-harus-bebas-dari-kepentingan-politik
Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI yang Bebas dari Kepentingan Politik
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI yang Bebas dari Kepentingan Politik

KEADILAN – Imparsial meminta Presiden Joko Widodo memilih Panglima TNI yang bebas dari kepentingan politik. Hal tersebut mereka ungkapkan seiring berakhir masa dinas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 21 Desember 2022 mendatang. “Presiden harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatif-politis dalam pergantian panglima TNI, seperti mempertimbangkan unsur kedekatan dengan lingkaran kekuasan dan kepentingan dan keuntungan politik,” ucap Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/11/2022). Baca Selanjutnya... KEADILAN — Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI Yang Bebas Dari Kepentingan Politik
MA Kini Dijaga TNI, Dinilai Berlebihan dan Tak Ada Urgensi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

MA Kini Dijaga TNI, Dinilai Berlebihan dan Tak Ada Urgensi

kumparanNEWS-Mahkamah Agung kini mendapat penjagaan dari TNI. Namun langkah MA ini dinilai berlebihan serta tidak ada urgensinya. "Kami memandang kebijakan MA untuk menempatkan TNI dalam satuan pengamanan di MA adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan," kata peneliti Imparsial, Gustika Yusuf Hatta, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/11). Baca Selanjutnya... https://kumparan.com/kumparannews/ma-kini-dijaga-tni-dinilai-berlebihan-dan-tak-ada-urgensi-1zE9cxpqDvb/2
Panglima TNI Diminta Tolak Penjagaan Gedung MA oleh Tentara
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima TNI Diminta Tolak Penjagaan Gedung MA oleh Tentara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LSM Imparsial meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengambil sikap atas penempatan prajurit TNI di Gedung Mahkamah Agung (MA). Imparsial memandang, tindakan MA itu tidak tepat.  "Mendesak Panglima TNI menolak penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (11/11). Baca Selanjutnya... https://www.republika.co.id/berita/rl67jl396/panglima-tni-diminta-tolak-penjagaan-gedung-ma-oleh-tentara
Imparsial Desak Panglima TNI Tolak Prajurit jadi ‘Satpam’ MA
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Desak Panglima TNI Tolak Prajurit jadi ‘Satpam’ MA

Jakarta, CNN Indonesia -- Elemen masyarakat sipil Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) meminta agar Panglima TNI Jendral Andika Perkasa menolak penempatan prajuritnya untuk menjaga Mahkamah Agung (MA).Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai kebijakan MA melibatkan prajurit TNI menjaga markas lembaga yudikatif itu bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menilai pengamanan hakim MA tidak masuk dalam tugas pokok dan fungsi TNI yang diatur dalam pasal 6 dan 7 UU tentang TNI. "Karena menarik jauh TNI ke dalam tugas sipil di luar tugas pokok dan fungsinya. Mendesak Panglima TNI menolak penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA," kata Gufron dalam keterangannya, Kamis (10/11). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221110155952-12-872134/...
Imparsial Kritik Militer Jaga Gedung MA: Langgar UU TNI!
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Militer Jaga Gedung MA: Langgar UU TNI!

Jakarta - Imparsial mengkritik pengamanan gedung Mahkamah Agung (MA) oleh tentara. Imparsial menilai keputusan militer menjaga gedung MA sebagai kebijakan yang bermasalah karena tak sesuai Undang-Undang (UU) TNI."Kami memandang kebijakan MA untuk menempatkan TNI dalam satuan pengamanan di MA adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan," kata Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11/2022). Baca artikel detiknews, "Imparsial Kritik Militer Jaga Gedung MA: Langgar UU TNI!" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6398670/imparsial-kritik-militer-jaga-gedung-ma-langgar-uu-tni.
Imparsial: Penempatan TNI Sebagai Satpam di MA Melanggar UU TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Penempatan TNI Sebagai Satpam di MA Melanggar UU TNI

Karena pengamanan hakim MA tidak termasuk tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengamanan di lingkungan MA yang rencananya melibatkan TNI dikecam kalangan organisasi masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, menilai kebijakan MA menempatkan TNI dalam satuan pengamanan di MA bermasalah, tidak memiliki urgensi dan berlebihan. Apalagi tujuannya - sebagaimana dikatakan oleh Jubir MA - untuk memberikan kenyamanan bagi Hakim Agung dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang-orang yang tidak jelas atau tidak layak masuk di kantor MA. “Sangat berlebihan menggunakan prajurit TNI untuk melayani hakim MA dan bahkan memilah mana tamu yang layak atau yang ti...
Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Kecamatan Grogol
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Kecamatan Grogol

Membentuk pribadi diri dan penerus agar dapat bermanfaat bagi sekitarnya Tokoh masyarakat di komunitas memiliki peran penting dan strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat dari pengaruh penyebaran intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Salah satu cara yaitu mendorong aktif menanamkan semangat dan nilai toleransi, kerukunan dan perdamaian dalam hubungan kemasyarakatan. Masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai tersebut mempunyai ketahanan diri yang kuat dan kemampuan untuk menyaring berbagai konten atau sesuatu yang mengarahkan untuk mengajak ke perilaku intorelansi, radikal dan esktrim, disebarkan melalui berbagai media, terutama media sosial. intorelansi, radikal dan esktrim, disebarkan melalui berbagai media, terutama media sosial. Dalam rangka memperkua...
Pelatihan PVE untuk Pemuda Ngargoyoso.
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk Pemuda Ngargoyoso.

Promosi keberagaman demi terciptanya perdamaian. Penyebaran narasi radikalisme dan ekstremisme dapat dihindari dengan menjadi agen penguatan tolerasi, kerukunan dan perdamaian di masyarakat, terutama anak muda melalui media socialnya dapat melakukan penyebaran tersebut. Beranjak dari kebutuhan tersebut IMPARSIAL bersama tokoh pejabat setempat di Kecamatan Ngargoyoso, seperti pemerintah kecamatan dan Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama (PKUB) mengadakan pelatihan yang dikemas dengan Sarasehan Kebhinekaan untuk memperkuat pengetahuan dan keapasitas anak muda dalam merawat toleransi, kerukunan dan perdamaian sebagai pondasi ketahanan masyarakat dari pengaruh penyebaran intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Kegiatan diadakan pada hari Sabtu, 05 November 2022, kelom...
Ciptakan Keharmonisan Tokoh Perempuan Lintas Iman, PKUB dan Imparsial Jalin Kerjasama
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Ciptakan Keharmonisan Tokoh Perempuan Lintas Iman, PKUB dan Imparsial Jalin Kerjasama

SUKOHARJO (sigijateng.id) – Salah satu lembaga yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Imparsial dan Paguyuban Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo menggelar kegiatan Sarasehan Kebhinekaan tokoh perempuan lintas iman dengan tema Penguatan Komunitas Lintas Iman Dalam Merawat Toleransi dan Perdamaian, dengan fasilitator Director Percik, Haryani Saptaningtyas di Telukan, Kec Grogol, Sukohrajo, Jawa Tengah,  Rabu, (2/11). Baca Selanjutnya... https://sigijateng.id/2022/ciptakan-keharmonisan-tokoh-perempuan-lintas-iman-pkub-dan-imparsial-jalin-kerjasama/
42 Tokoh Perempuan Grogol Dapat Pelatihan Kader Perdamaian
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

42 Tokoh Perempuan Grogol Dapat Pelatihan Kader Perdamaian

Mercusuar.co, Sukoharjo – Salah satu lembaga yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Imparsial dan Paguyuban Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol menggelar kegiatan Sarasehan Kebhinekaan tokoh perempuan lintas iman dengan tema Penguatan Komunitas Lintas Iman Dalam Merawat Toleransi dan Perdamaian, dengan fasilitator Director Percik, Haryani Saptaningtyas di Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Rabu (2/11/2022) Baca Selanjutnya... https://mercusuar.co/2022/11/03/42-tokoh-perempuan-grogol-dapat-pelatihan-kader-perdamaian/
Imparsial: Paksa Mahasiswi Asrama Unand Potong Celana, Diskriminasi Berbau SARA
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Imparsial: Paksa Mahasiswi Asrama Unand Potong Celana, Diskriminasi Berbau SARA

Jakarta, Garta.com – Imparsial menilai pemaksaan terhadap dua mahasiswi non-Muslim oleh pihak Asrama Universitas Andalas (Unand) Padang untuk memotong sendiri celana panjangnya merupakan bentuk diskriminasi berbau Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, di Jakarta, Rabu (2/11), menyampaikan, pihaknya juga menilai bahwa peristiwa tersebut telah mencederai prinsip kebhinekaan dan dan keragaman. Baca Selanjutnya... https://www.gatra.com/news-556938-nasional-imparsial-paksa-mahasiswi-asrama-unand-potong-celana-diskriminasi-berbau-sara.html
Perempuan  PVE untuk kelompok Perempuan Kecamatan Grogol
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perempuan  PVE untuk kelompok Perempuan Kecamatan Grogol

Gotong royong membangkitkan kepedulian sebagai makhluk sosial Perempuan dari lintas iman menjadi aktor penting dalam melakukan resiliensi masyarakat. Resiliensi adalah suatu kemampuan sistem atau komunitas untuk melawan atau memulihkan efek bahaya dari penyebaran radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Salah satunya adalah dengan menyebarkan kerukunan dna perdamaian di lingkungan sosial mereka. Pesan yang disampaikannya pun tidak jauh dari kehidupan masyarakat. sehingga mudah diterima oleh lapisan komunitas atau komunitas rakyat kecil. MPARSIAL dalam mendorong hal tersebut. Bekerjasama dengan Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol, pada tangal 2 November 2022. Kegiatan yang diadakan adalah pelatihan analisa sosial tentang pencegahan intoleransi, radikalis...
PKUB Grogol Gelar Pelatihan terhadap 42 Tokoh Perempuan dari Berbagai Umat Agama
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

PKUB Grogol Gelar Pelatihan terhadap 42 Tokoh Perempuan dari Berbagai Umat Agama

Sukoharjo – Salah satu lembaga yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Imparsial dan Paguyuban Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol menggelar kegiatan Sarasehan Kebhinekaan tokoh perempuan lintas iman dengan tema Penguatan Komunitas Lintas Iman Dalam Merawat Toleransi dan Perdamaian, dengan fasilitator Director Percik, Haryani Saptaningtyas di Telukan, Kec Grogol, Sukohrajo. Rabu, 2 November 2022. Baca Selanjutnya... PKUB Grogol Gelar Pelatihan terhadap 42 Tokoh Perempuan dari Berbagai Umat Agama (wartabengawan.news)
Putusan MK soal UU PSDN Dinilai Tidak Konsisten dengan Konstitusi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Putusan MK soal UU PSDN Dinilai Tidak Konsisten dengan Konstitusi

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, demokrasi dan HAM. Diketahui, MK memutuskan menolak uji materi UU PSDN yang diajukan oleh Imparsial, Kontras, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. “Kami memandang, MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil serta dalam beberapa pertimbangan gagal memahami maksud konstitusi,” salah satu anggota koalisi dari Kontras, Andi Rezaldy saat dihubungi, Selasa (1/11/2022). Baca Selanjutnya... https://www.beritasatu.c...
Tiga Catatan Koalisi Soal Penggusuran Paksa di Desa Kalasey Minahasa
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tiga Catatan Koalisi Soal Penggusuran Paksa di Desa Kalasey Minahasa

Mengabaikan beberapa hal. Seperti musyawarah yang tulus, pencarian solusi, dan berbagai ketentuan lain terkait syarat-syarat perlindungan bagi warga negara. Koalisi mendesak Kapolri agar memerintahkan jajarannya menegakkan hukum dengan mengusut dugana pidana yang dilakukan anggota kepolisian setempat. Hukumonline.com-Penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan bantuan ratusan aparat kepolisian berujung penangkapan terhadap warga di Desa Kalasey Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force). Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Hussein Ahmad mengatakan, informasi yang beredar menyebutkan warga setempat m...
6 Catatan Koalisi Soal Putusan MK Tentang Uji Materi UU PSDN
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

6 Catatan Koalisi Soal Putusan MK Tentang Uji Materi UU PSDN

Putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat konstitusi, demokrasi, dan HAM. MK mengakui definisi ancaman dalam UU PSDN kabur dan menciptakan ketidakpastian hukum, tapi MK tidak membatalkan ketentuan itu. Selain itu, pandangan polisi adalah bagian masyarakat sipil adalah sesat pikir Hukumonline.com -MK telah memutus perkara uji materi UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara yang teregister dalam Nomor 27/PUU-XIX/2021. Pada intinya putusan yang dibacakan Senin (31/10/2022) itu menyatakan seluruh dalil permohonan tidak bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Sebagaimana diketahui pemohon perkara tersebut adalah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika...
Tolak Uji Materi UU PSDN, Putusan MK Dinilai Tak Konsisten
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tolak Uji Materi UU PSDN, Putusan MK Dinilai Tak Konsisten

SINDONEWS.COM JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review atau uji materi UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang dimohonkan oleh Imparsial, Kontras, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. Dalam putusannya MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial) Hussein Ahmad menyatakan putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, demokrasi dan HAM. ”Kami memandang, MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil serta dalam beberapa pertimbangan gagal memahami maksud konstitusi,” ujarnya, Senin (31/10/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.s...
Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Putusan MK Terhadap Uji Materi UU PSDN
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Putusan MK Terhadap Uji Materi UU PSDN

REPUBLIKMERDEKA-Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak perkara judicial review atau uji materi UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang dimohonkan oleh Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. alam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua MK Prof Anwar Usman menyatakan menolak permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya dalam pokok permohonan yang terbagi atas dua poin. Pertama, menyatakan pokok permohonan pemohon Pasal 75 dan Pasal 79 UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6413) tidak dapat diterima. Baca Selanjutnya... https://politik.rmol.id...
MK Tolak Gugatan Komcad, Minta DPR Segera Revisi UU Pengadilan Militer
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

MK Tolak Gugatan Komcad, Minta DPR Segera Revisi UU Pengadilan Militer

DetikNews Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review Komponen Cadangan (Komcad) di UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Alhasil, kedudukan Komcad dikuatkan MK karena konstitusional. "Menyatakan permohonan pemohon berkenaan dengan Pasal 75 dan Pasal 79 UU PSDN tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam siaran di chanel YouTube MK, Senin (31/10/2022). Baca Selanjutnya... https://news.detik.com/berita/d-6379165/mk-tolak-gugatan-komcad-minta-dpr-segera-revisi-uu-pengadilan-militer
Aksi Kekerasan oleh Oknum TNI terhadap 3 Anak di Keerom Papua Dikutuk Imparsial
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Aksi Kekerasan oleh Oknum TNI terhadap 3 Anak di Keerom Papua Dikutuk Imparsial

TRIBUN-PAPUA.COM - Aksi kekerasan terhadap 3 orang anak yang diduga dilakukan anggota TNI di Kabupaten Keerom, Papua, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kini, lembaga advokasi hak asasi manusia Imparsial mengutuk keras aksi kekerasan oleh oknum TNI tersebut. Penganiayaan dilakukan setelah 3 orang anak di keeerom dituduh mencuri burung kakak tua putih. Wakil Direktur Imparsial Ardimanto Adi Putra menyayangkan sikap oknum TNI terhadap anak kecil. "Mengutuk keras kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh anggota Kopassus tersebut. Kekerasan tersebut sangat tidak dibenarkan dengan dalih apa pun dan jelas-jelas merupakan tindak pidana," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (31/10/2022). Baca Selanjut...
id_IDBahasa Indonesia