Kabar

Kemlu dinilai berlebihan panggil perwakilan PBB atas kritik KUHP
HAM, Kabar

Kemlu dinilai berlebihan panggil perwakilan PBB atas kritik KUHP

Imparsial mengkritisi pemanggilan perwakilan PBB oleh Kemlu terkait komentar atas KUHP. alinea.id-Pemerintah seharusnya menyadari, hal tersebut merupakan sebuah keharusan dan sudah menjadi tugas dari PBB untuk mengingatkan negara-negara anggotanya, untuk tidak membuat aturan legislasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia," kata Gufron dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12). Terlebih, imbuh Gufron, dampak dari KUHP yang baru disahkan ini juga tentunya tidak hanya akan berlaku terhadap warga negara Indonesia. Kendati, juga terhadap warga negara asing (WNA) yang sedang berada di Indonesia. Baca Selanjutnya... https://www.alinea.id/nasional/kemlu-dinilai-berlebihan-panggil-perwakilan-pbb-atas-kuhp-b2fvt9IWI?fbclid=IwAR0T2Vekvjzs2rxG3wF1zHkIlR3e_xV1naI_GtrmzfZM6Q_W2xbUA...
Pelatihan membuat Buket Pokja Perempuan Gunungjati
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan membuat Buket Pokja Perempuan Gunungjati

Menjembatani ekonomi kreatif dalam masyarakat sambil menebar benih perdamaian Kelompok Ibu-Ibu PKK dan remaja putri yang berasal dari RW (satu) 1 sampai dengan RW (tujuh) 7 Desa Jadimulya Kecamatan Gunung jati berkumpul di Gedung PKK, Desa Jadimulya, untuk melaksanakan kegiatan RTL (Rencana Tindak Lanjut) pelatihan pembuatan parsel dan buket. Kegiatan Pada Kamis, 15 Desember 2022 diikuti oleh peserta sebanyak dua puluh sembilan (29) orang perempuan ibu-ibu dan remaja, dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.  Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Sulis selaku MC (master ceremony) dari perwakilan PKK Jadimulya yang membuka acara pelatihan buket ini. Disusul dengan sambutan oleh staff lokal Gunungjati yaitu Neneng sebagai perwakilan Imparsial. Beliau menjelaskan bahwa Imparsia...
Dewan Keamanan Nasional Dinilai Bisa Menjadi Kopkamtib Baru
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Dewan Keamanan Nasional Dinilai Bisa Menjadi Kopkamtib Baru

SINDONEWS.COM JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai Dewan Keamanan Nasional (DKN) jika dibentuk akan muncul menjadi lembaga Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang baru. Sebab, lembaga ini bisa menetapkan ancaman keamanan dan mengendalikan operasi keamanan. "Bahayanya jika dewan ini dibentuk adalah berpotensi munculnya excessive use of forces oleh aparat keamanan. Termasuk rakyat yang menolak proyek-proyek pemerintah yang merugikan rakyat bisa ditetapkan sebagai ancaman," kata Hari Kurniawan dalam Diskusi Publik di Kampus FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidyatullah, Senin (12/12/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.sindonews.com/read/967291/14/dewan-keamanan-nasional-dinilai-bisa-menjadi-kopkamtib-baru-1670847175...
Pesan Legislator Terhadap Panglima TNI Baru Jelang Tahun Politik
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pesan Legislator Terhadap Panglima TNI Baru Jelang Tahun Politik

TNI diharapkan mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi (Pemilu 2024). Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum-momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI. Hukumonline.com-"Betul-betul TNI itu (harus) menjadi milik rakyat, bukan milik partai tertentu, bukan milik golongan tertentu. Inilah yang akan memperkuat TNI itu sendiri. Saya yakin Pak Yudo akan mampu membawa posisi TNI yang betul-betul menjadi milik rakyat itu," ujar Arwani. Menurut Arwani, tahun 2023 adalah tahun politik sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan profesionalisme TNI. Lebih lanjut, Arwani juga memberikan perhatian khusus agar Panglima TNI melakukan terobosan komunikasi dalam konteks perkembanga...
Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono berkomitmen melaksanakan reformasi peradilan militer, dan menegakkan hukum terhadap anggotanya yang melakukan kejahatan atau menyimpang. Menurut dia komitmen itu harus disampaikan Yudo supaya tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI dibiarkan berlalu tanpa diproses hukum atau impunitas. "Panglima TNI yang baru tidak boleh membiarkan kejahatan yang melibatkan anggotanya berlalu tanpa proses hukum yang tegas (impunitas)," kata Gufron dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (30/11/2022). Baca Selanjutnya... Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reform...
Pelatihan PVE untuk kelompok Pemuda Kecamatan Grogol
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk kelompok Pemuda Kecamatan Grogol

Peran pembangunan peradaban adalah tugas bersama Kalangan anak muda rentan terhadap penyebaran intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan, terutama yang dilakukan melalui media social. Siapapun yang tidak memiliki ketahanan diri yang kuat dan kemampuan untuk menyaring konten-konten negative yang bertebaran di media social, akan rentan terpapar oleh ideologi ekstrim yang tersebar dimana-mana. Berdasarkan hal itu, IMPARSIAL bekerjasama dengan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol dan pemerintah desa pada tanggal 26 November 2022 mengadakan pelatihan Analisa sosial tentang pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Kegiatan yang dikemas secara Sarasehan Kebhinekaan diadakan di Waroeng Ji Nung, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, dengan me...
Jelang Pemilu 2024, Imparsial Sebut Masyarakat Perlu Perkuat Prinsip Toleransi
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Jelang Pemilu 2024, Imparsial Sebut Masyarakat Perlu Perkuat Prinsip Toleransi

Jakarta, Gatra.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai masyarakat Indonesia perlu menjaga prinsip toleransi atas keberagaman negeri, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, Imparsial memandang isu toleransi berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dalam catatan pelaksanaan pemilu sebelumnya. “Melihat catatan pada kontestasi politik sebelumnya, isu toleransi dan kebhinekaan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan,” ujar Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, dalam keterangannya diterima pada Kamis (17/11). Baca Selanjutnya... https://www.gatra.com/news-558266-nasional-jelang-pemilu-2024-imparsial-sebut-masyarakat-perlu-perkuat-prinsip-toleransi.html?fbclid=IwAR0_Ia_KODEZoK1zIiKkKdbH3IFhxaPUXmgzMveqf5XDio1qa9M7YaWWCBo
Imparsial Catat 25 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia Sepanjang 2022
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Imparsial Catat 25 Kasus Intoleransi Terjadi di Indonesia Sepanjang 2022

Jakarta, Gatra.com-Imparsial memandang penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pemerintah, menjadikan isu penguatan toleransi hubungan antar dan intra umat beragama sebagai perhatian bersama. Pasalnya, Imparsial mencatat hingga saat ini masih ada sejumlah kasus terkait intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, di Indonesia. “Berdasarkan hasil pemantauan Imparsial sepanjang tahun 2022, terdapat 25 pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terekam oleh media,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri, sebagaimana dikutip dalam pernyataannya, pada Kamis (17/11). Baca Selanjutnya... https://www.gatra.com/news-558269-nasional-imparsial-catat-25-kasus-intoleransi-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2022.html
Hari Toleransi Internasional, Imparsial Minta Pemerintah Teguhkan Keberagaman
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Imparsial Minta Pemerintah Teguhkan Keberagaman

KEADILAN – Imparsial meminta pemerintah untuk meneguhkan kembali penghormatan dan pengakuan atas keberagaman masyarakat berdasarkan nilai dan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar. Hal tersebut diungkapkan dalam rangka memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada hari ini, Rabu (16/11/2022). Direktur Imparsial Gufron Mabruri menjelaskan, toleransi menjadi penting mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dimana di dalamnya terdiri dari beragam agama, kepercayaan, suku, budaya, dan lain-lain. Baca Selanjutnya... KEADILAN — Hari Toleransi Internasional, Imparsial Minta Pemerintah Teguhkan Keberagaman
Jokowi Diminta Bijak Gunakan Otoritas Penunjukan Panglima TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Diminta Bijak Gunakan Otoritas Penunjukan Panglima TNI

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijaksana menggunakan orotitas dalam memilih calon panglima TNI. GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijaksana menggunakan orotitas dalam memilih calon panglima TNI. Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus segera mengakhiri masa baktinya karena akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Baca Selanjutnya... https://www.genpi.co/berita/208272/jokowi-diminta-bijak-gunakan-otoritas-penunjukan-panglima-tni
Pergantian Panglima TNI Momentum Terakhir Presiden Buktikan Komitmen Reformasi TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pergantian Panglima TNI Momentum Terakhir Presiden Buktikan Komitmen Reformasi TNI

Diharapkan pengganti Andika Perkasa adalah sosok yang bebas dari dugaan pelanggaran HAM, memiliki komitmen pada demokrasi dan supremasi sipil, bebas dari korupsi, jauh dari penyalahgunaan jabatan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan tidak memiliki catatan masuk terlalu jauh ke ranah sipil. Hukumonline.com-Panglima TNI, Andika Perkasa akan berakhir masa dinas keprajuritannya akhir tahun 2022. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, melihat sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum mengajukan calon panglima TNI baru kepada DPR. Mengacu Pasal 53 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Gufron menilai Presiden Jokowi harus segera memproses pergantian Pangl...
Saran ke Jokowi, Imparsial: Pergantian Panglima TNI Harus Bebas dari Kepentingan Politik
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Saran ke Jokowi, Imparsial: Pergantian Panglima TNI Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan mengakhiri masa dinas keprajuritannya pada 21 Desember 2022. Menanggapi hal itu, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa mencari pengganti Andika yang bebas dari kepentingan politik. “Pergantian Panglima TNI yang akan datang sudah seyogyanya bebas dari pertimbangan yang pragmatis-politik. Presiden harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatif-politis dalam pergantian Panglima TNI,” kata Gufron dalam keterangan pers diterima, Senin (14/11/2022). Baca Selanjutnya... https://www.liputan6.com/news/read/5124857/saran-ke-jokowi-imparsial-pergantian-panglima-tni-harus-bebas-dari-kepentingan-politik
Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI yang Bebas dari Kepentingan Politik
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI yang Bebas dari Kepentingan Politik

KEADILAN – Imparsial meminta Presiden Joko Widodo memilih Panglima TNI yang bebas dari kepentingan politik. Hal tersebut mereka ungkapkan seiring berakhir masa dinas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 21 Desember 2022 mendatang. “Presiden harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatif-politis dalam pergantian panglima TNI, seperti mempertimbangkan unsur kedekatan dengan lingkaran kekuasan dan kepentingan dan keuntungan politik,” ucap Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/11/2022). Baca Selanjutnya... KEADILAN — Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI Yang Bebas Dari Kepentingan Politik
MA Kini Dijaga TNI, Dinilai Berlebihan dan Tak Ada Urgensi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

MA Kini Dijaga TNI, Dinilai Berlebihan dan Tak Ada Urgensi

kumparanNEWS-Mahkamah Agung kini mendapat penjagaan dari TNI. Namun langkah MA ini dinilai berlebihan serta tidak ada urgensinya. "Kami memandang kebijakan MA untuk menempatkan TNI dalam satuan pengamanan di MA adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan," kata peneliti Imparsial, Gustika Yusuf Hatta, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/11). Baca Selanjutnya... https://kumparan.com/kumparannews/ma-kini-dijaga-tni-dinilai-berlebihan-dan-tak-ada-urgensi-1zE9cxpqDvb/2
Panglima TNI Diminta Tolak Penjagaan Gedung MA oleh Tentara
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima TNI Diminta Tolak Penjagaan Gedung MA oleh Tentara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LSM Imparsial meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengambil sikap atas penempatan prajurit TNI di Gedung Mahkamah Agung (MA). Imparsial memandang, tindakan MA itu tidak tepat.  "Mendesak Panglima TNI menolak penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (11/11). Baca Selanjutnya... https://www.republika.co.id/berita/rl67jl396/panglima-tni-diminta-tolak-penjagaan-gedung-ma-oleh-tentara
Imparsial Desak Panglima TNI Tolak Prajurit jadi ‘Satpam’ MA
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Desak Panglima TNI Tolak Prajurit jadi ‘Satpam’ MA

Jakarta, CNN Indonesia -- Elemen masyarakat sipil Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) meminta agar Panglima TNI Jendral Andika Perkasa menolak penempatan prajuritnya untuk menjaga Mahkamah Agung (MA).Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai kebijakan MA melibatkan prajurit TNI menjaga markas lembaga yudikatif itu bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menilai pengamanan hakim MA tidak masuk dalam tugas pokok dan fungsi TNI yang diatur dalam pasal 6 dan 7 UU tentang TNI. "Karena menarik jauh TNI ke dalam tugas sipil di luar tugas pokok dan fungsinya. Mendesak Panglima TNI menolak penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA," kata Gufron dalam keterangannya, Kamis (10/11). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221110155952-12-872134/...
Imparsial Kritik Militer Jaga Gedung MA: Langgar UU TNI!
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Militer Jaga Gedung MA: Langgar UU TNI!

Jakarta - Imparsial mengkritik pengamanan gedung Mahkamah Agung (MA) oleh tentara. Imparsial menilai keputusan militer menjaga gedung MA sebagai kebijakan yang bermasalah karena tak sesuai Undang-Undang (UU) TNI."Kami memandang kebijakan MA untuk menempatkan TNI dalam satuan pengamanan di MA adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan," kata Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/11/2022). Baca artikel detiknews, "Imparsial Kritik Militer Jaga Gedung MA: Langgar UU TNI!" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6398670/imparsial-kritik-militer-jaga-gedung-ma-langgar-uu-tni.
Imparsial: Penempatan TNI Sebagai Satpam di MA Melanggar UU TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Penempatan TNI Sebagai Satpam di MA Melanggar UU TNI

Karena pengamanan hakim MA tidak termasuk tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengamanan di lingkungan MA yang rencananya melibatkan TNI dikecam kalangan organisasi masyarakat sipil. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, menilai kebijakan MA menempatkan TNI dalam satuan pengamanan di MA bermasalah, tidak memiliki urgensi dan berlebihan. Apalagi tujuannya - sebagaimana dikatakan oleh Jubir MA - untuk memberikan kenyamanan bagi Hakim Agung dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang-orang yang tidak jelas atau tidak layak masuk di kantor MA. “Sangat berlebihan menggunakan prajurit TNI untuk melayani hakim MA dan bahkan memilah mana tamu yang layak atau yang ti...
Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Kecamatan Grogol
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Kecamatan Grogol

Membentuk pribadi diri dan penerus agar dapat bermanfaat bagi sekitarnya Tokoh masyarakat di komunitas memiliki peran penting dan strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat dari pengaruh penyebaran intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Salah satu cara yaitu mendorong aktif menanamkan semangat dan nilai toleransi, kerukunan dan perdamaian dalam hubungan kemasyarakatan. Masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai tersebut mempunyai ketahanan diri yang kuat dan kemampuan untuk menyaring berbagai konten atau sesuatu yang mengarahkan untuk mengajak ke perilaku intorelansi, radikal dan esktrim, disebarkan melalui berbagai media, terutama media sosial. intorelansi, radikal dan esktrim, disebarkan melalui berbagai media, terutama media sosial. Dalam rangka memperkua...
Pelatihan PVE untuk Pemuda Ngargoyoso.
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk Pemuda Ngargoyoso.

Promosi keberagaman demi terciptanya perdamaian. Penyebaran narasi radikalisme dan ekstremisme dapat dihindari dengan menjadi agen penguatan tolerasi, kerukunan dan perdamaian di masyarakat, terutama anak muda melalui media socialnya dapat melakukan penyebaran tersebut. Beranjak dari kebutuhan tersebut IMPARSIAL bersama tokoh pejabat setempat di Kecamatan Ngargoyoso, seperti pemerintah kecamatan dan Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama (PKUB) mengadakan pelatihan yang dikemas dengan Sarasehan Kebhinekaan untuk memperkuat pengetahuan dan keapasitas anak muda dalam merawat toleransi, kerukunan dan perdamaian sebagai pondasi ketahanan masyarakat dari pengaruh penyebaran intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Kegiatan diadakan pada hari Sabtu, 05 November 2022, kelom...
Ciptakan Keharmonisan Tokoh Perempuan Lintas Iman, PKUB dan Imparsial Jalin Kerjasama
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Ciptakan Keharmonisan Tokoh Perempuan Lintas Iman, PKUB dan Imparsial Jalin Kerjasama

SUKOHARJO (sigijateng.id) – Salah satu lembaga yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Imparsial dan Paguyuban Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo menggelar kegiatan Sarasehan Kebhinekaan tokoh perempuan lintas iman dengan tema Penguatan Komunitas Lintas Iman Dalam Merawat Toleransi dan Perdamaian, dengan fasilitator Director Percik, Haryani Saptaningtyas di Telukan, Kec Grogol, Sukohrajo, Jawa Tengah,  Rabu, (2/11). Baca Selanjutnya... https://sigijateng.id/2022/ciptakan-keharmonisan-tokoh-perempuan-lintas-iman-pkub-dan-imparsial-jalin-kerjasama/
42 Tokoh Perempuan Grogol Dapat Pelatihan Kader Perdamaian
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

42 Tokoh Perempuan Grogol Dapat Pelatihan Kader Perdamaian

Mercusuar.co, Sukoharjo – Salah satu lembaga yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Imparsial dan Paguyuban Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol menggelar kegiatan Sarasehan Kebhinekaan tokoh perempuan lintas iman dengan tema Penguatan Komunitas Lintas Iman Dalam Merawat Toleransi dan Perdamaian, dengan fasilitator Director Percik, Haryani Saptaningtyas di Telukan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Rabu (2/11/2022) Baca Selanjutnya... https://mercusuar.co/2022/11/03/42-tokoh-perempuan-grogol-dapat-pelatihan-kader-perdamaian/
Imparsial: Paksa Mahasiswi Asrama Unand Potong Celana, Diskriminasi Berbau SARA
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Imparsial: Paksa Mahasiswi Asrama Unand Potong Celana, Diskriminasi Berbau SARA

Jakarta, Garta.com – Imparsial menilai pemaksaan terhadap dua mahasiswi non-Muslim oleh pihak Asrama Universitas Andalas (Unand) Padang untuk memotong sendiri celana panjangnya merupakan bentuk diskriminasi berbau Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, di Jakarta, Rabu (2/11), menyampaikan, pihaknya juga menilai bahwa peristiwa tersebut telah mencederai prinsip kebhinekaan dan dan keragaman. Baca Selanjutnya... https://www.gatra.com/news-556938-nasional-imparsial-paksa-mahasiswi-asrama-unand-potong-celana-diskriminasi-berbau-sara.html
Perempuan  PVE untuk kelompok Perempuan Kecamatan Grogol
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Perempuan  PVE untuk kelompok Perempuan Kecamatan Grogol

Gotong royong membangkitkan kepedulian sebagai makhluk sosial Perempuan dari lintas iman menjadi aktor penting dalam melakukan resiliensi masyarakat. Resiliensi adalah suatu kemampuan sistem atau komunitas untuk melawan atau memulihkan efek bahaya dari penyebaran radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Salah satunya adalah dengan menyebarkan kerukunan dna perdamaian di lingkungan sosial mereka. Pesan yang disampaikannya pun tidak jauh dari kehidupan masyarakat. sehingga mudah diterima oleh lapisan komunitas atau komunitas rakyat kecil. MPARSIAL dalam mendorong hal tersebut. Bekerjasama dengan Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol, pada tangal 2 November 2022. Kegiatan yang diadakan adalah pelatihan analisa sosial tentang pencegahan intoleransi, radikalis...
PKUB Grogol Gelar Pelatihan terhadap 42 Tokoh Perempuan dari Berbagai Umat Agama
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

PKUB Grogol Gelar Pelatihan terhadap 42 Tokoh Perempuan dari Berbagai Umat Agama

Sukoharjo – Salah satu lembaga yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Imparsial dan Paguyuban Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kecamatan Grogol menggelar kegiatan Sarasehan Kebhinekaan tokoh perempuan lintas iman dengan tema Penguatan Komunitas Lintas Iman Dalam Merawat Toleransi dan Perdamaian, dengan fasilitator Director Percik, Haryani Saptaningtyas di Telukan, Kec Grogol, Sukohrajo. Rabu, 2 November 2022. Baca Selanjutnya... PKUB Grogol Gelar Pelatihan terhadap 42 Tokoh Perempuan dari Berbagai Umat Agama (wartabengawan.news)
Putusan MK soal UU PSDN Dinilai Tidak Konsisten dengan Konstitusi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Putusan MK soal UU PSDN Dinilai Tidak Konsisten dengan Konstitusi

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN) tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, demokrasi dan HAM. Diketahui, MK memutuskan menolak uji materi UU PSDN yang diajukan oleh Imparsial, Kontras, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. “Kami memandang, MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil serta dalam beberapa pertimbangan gagal memahami maksud konstitusi,” salah satu anggota koalisi dari Kontras, Andi Rezaldy saat dihubungi, Selasa (1/11/2022). Baca Selanjutnya... https://www.beritasatu.c...
Tiga Catatan Koalisi Soal Penggusuran Paksa di Desa Kalasey Minahasa
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tiga Catatan Koalisi Soal Penggusuran Paksa di Desa Kalasey Minahasa

Mengabaikan beberapa hal. Seperti musyawarah yang tulus, pencarian solusi, dan berbagai ketentuan lain terkait syarat-syarat perlindungan bagi warga negara. Koalisi mendesak Kapolri agar memerintahkan jajarannya menegakkan hukum dengan mengusut dugana pidana yang dilakukan anggota kepolisian setempat. Hukumonline.com-Penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan bantuan ratusan aparat kepolisian berujung penangkapan terhadap warga di Desa Kalasey Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force). Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Hussein Ahmad mengatakan, informasi yang beredar menyebutkan warga setempat m...
6 Catatan Koalisi Soal Putusan MK Tentang Uji Materi UU PSDN
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

6 Catatan Koalisi Soal Putusan MK Tentang Uji Materi UU PSDN

Putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat konstitusi, demokrasi, dan HAM. MK mengakui definisi ancaman dalam UU PSDN kabur dan menciptakan ketidakpastian hukum, tapi MK tidak membatalkan ketentuan itu. Selain itu, pandangan polisi adalah bagian masyarakat sipil adalah sesat pikir Hukumonline.com -MK telah memutus perkara uji materi UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara yang teregister dalam Nomor 27/PUU-XIX/2021. Pada intinya putusan yang dibacakan Senin (31/10/2022) itu menyatakan seluruh dalil permohonan tidak bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Sebagaimana diketahui pemohon perkara tersebut adalah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika...
Tolak Uji Materi UU PSDN, Putusan MK Dinilai Tak Konsisten
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tolak Uji Materi UU PSDN, Putusan MK Dinilai Tak Konsisten

SINDONEWS.COM JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review atau uji materi UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang dimohonkan oleh Imparsial, Kontras, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. Dalam putusannya MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial) Hussein Ahmad menyatakan putusan MK tersebut tidak konsisten dengan amanat UUD 1945, demokrasi dan HAM. ”Kami memandang, MK tidak konsisten antara pertimbangan dengan putusan yang diambil serta dalam beberapa pertimbangan gagal memahami maksud konstitusi,” ujarnya, Senin (31/10/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.s...
Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Putusan MK Terhadap Uji Materi UU PSDN
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Putusan MK Terhadap Uji Materi UU PSDN

REPUBLIKMERDEKA-Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak perkara judicial review atau uji materi UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang dimohonkan oleh Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. alam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua MK Prof Anwar Usman menyatakan menolak permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya dalam pokok permohonan yang terbagi atas dua poin. Pertama, menyatakan pokok permohonan pemohon Pasal 75 dan Pasal 79 UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6413) tidak dapat diterima. Baca Selanjutnya... https://politik.rmol.id...
MK Tolak Gugatan Komcad, Minta DPR Segera Revisi UU Pengadilan Militer
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

MK Tolak Gugatan Komcad, Minta DPR Segera Revisi UU Pengadilan Militer

DetikNews Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review Komponen Cadangan (Komcad) di UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Alhasil, kedudukan Komcad dikuatkan MK karena konstitusional. "Menyatakan permohonan pemohon berkenaan dengan Pasal 75 dan Pasal 79 UU PSDN tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam siaran di chanel YouTube MK, Senin (31/10/2022). Baca Selanjutnya... https://news.detik.com/berita/d-6379165/mk-tolak-gugatan-komcad-minta-dpr-segera-revisi-uu-pengadilan-militer
Aksi Kekerasan oleh Oknum TNI terhadap 3 Anak di Keerom Papua Dikutuk Imparsial
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Aksi Kekerasan oleh Oknum TNI terhadap 3 Anak di Keerom Papua Dikutuk Imparsial

TRIBUN-PAPUA.COM - Aksi kekerasan terhadap 3 orang anak yang diduga dilakukan anggota TNI di Kabupaten Keerom, Papua, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kini, lembaga advokasi hak asasi manusia Imparsial mengutuk keras aksi kekerasan oleh oknum TNI tersebut. Penganiayaan dilakukan setelah 3 orang anak di keeerom dituduh mencuri burung kakak tua putih. Wakil Direktur Imparsial Ardimanto Adi Putra menyayangkan sikap oknum TNI terhadap anak kecil. "Mengutuk keras kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh anggota Kopassus tersebut. Kekerasan tersebut sangat tidak dibenarkan dengan dalih apa pun dan jelas-jelas merupakan tindak pidana," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (31/10/2022). Baca Selanjut...
Imparsial Kutuk Keras Aksi Kekerasan Anggota TNI terhadap 3 Anak di Keerom-Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial Kutuk Keras Aksi Kekerasan Anggota TNI terhadap 3 Anak di Keerom-Papua

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga advokasi hak asasi manusia Imparsial mengutuk keras terhadap aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI di Kabupaten Keerom, Papua, terhadap 3 orang anak yang dituduh mencuri burung kakak tua putih. "Mengutuk keras kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh anggota Kopassus tersebut. Kekerasan tersebut sangat tidak dibenarkan dengan dalih apa pun dan jelas-jelas merupakan tindak pidana," kata Wakil Direktur Imparsial Ardimanto Adi Putra dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (31/10/2022). Baca Selanjutnya.. https://nasional.kompas.com/read/2022/10/31/08154841/imparsial-kutuk-keras-aksi-kekerasan-anggota-tni-terhadap-3-anak-di-keerom
Imparsial: Kekerasan Terus Berulang, Operasi Militer di Papua Harus Dievaluasi
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial: Kekerasan Terus Berulang, Operasi Militer di Papua Harus Dievaluasi

Kekerasan yang dilakukan aparat militer di Papua juga menyasar anak. Periode 2021 sampai Juli 2022 sedikitnya terjadi 63 kekerasan dengan jumlah korban tewas 61 orang. Hukumonline.com-Kekerasan di Papua terus terjadi, dan ironisnya korban tak hanya berasal dari kalangan masyarakat usia dewasa tapi juga anak. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mencatat kekerasan terbaru dialami 3 orang anak yang dituduh mencuri 2 ekor burung Yakob/Kakak Tua Putih di Pos Kopassus, di Kabupaten Keerom. Peristiwa terjadi Kamis (27/10/2022) lalu di kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. “Pelaku kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh anggota Satgas Kopassus yang bermarkas di Jalan Maleo, Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom,” kata Gufron dikonfirmasi, Senin (31/10...
Imparsial desak kekerasan anak oleh TNI di Papua diusut tuntas
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial desak kekerasan anak oleh TNI di Papua diusut tuntas

Pemerintah dan DPR didesak evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan keamanan di Papua. Alinea.id-Imparsial angkat bicara mengenai peristiwa kekerasan di Papua yang dilakukan oleh anggota TNI. Dalam peristiwa itu, korban merupakan anak di bawah umur. Direktur Imparsia, Gufron Mabruri, mendesak Panglima TNI, Andika Perkasa, segera usut tuntas dan proses hukum melalui peradilan umum aparat TNI (anggota Kopassus) terduga pelaku kekerasan terhadap anak. "Jangan sampai ada impunitas yang semakin memperburuk situasi HAM di Papua," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (30/10). Baca Selanjutnya... https://www.alinea.id/nasional/panglima-didesak-usut-kekerasan-anak-oleh-tni-di-papua-b2fss9HLM
Pelatihan PVE untuk Pemuda Gunungjati
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk Pemuda Gunungjati

Pembinaan generasi muda untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Perlunya melibatkan komunitas terdekat yang lebih memahami konteks, pergolakkan dan kebutuhan masyarakat dapat lebih berpengaruh untuk melakukan pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Salah satu caranya adalah dengan mendorong kelompok pemuda untuk berperan lebih aktif dalam mempromosikan toleransi, kerukunan serta perdamaian kepada masyarakat, khususnya di kalangan generasinya. Berdasarkan dari kesadaran tersebut, pada tanggal 29-30 Oktober 2022, IMPARSIAL bekerjasama dengan Pelita Perdamaian, Pemuda Penggerak, Pemerintah Desa dan MUI tingkat desa menyelenggarakan pelatihan yang dikemas dalam bentuk Sarasehan Kebhinekaan bagi tokoh pemuda di Gedung PKK Desa Jadimulya, Kabupaten Cirebo...
Pelatihan PVE untuk Kelompok Perempuan Gunungjati
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk Kelompok Perempuan Gunungjati

Mengaktifkan peran perempuan untuk membangun ketahanan masyarakat dari pengaruh negatif IMPARSIAL  menyelenggarakan pelatihan analisa sosial bagi toko perempuan lintas iman di Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, pada tanggal 29-30 Oktober 2022. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk Sarasehan Kebhinekaan yang diselenggarakan selama dua hari di Balai Desa, Desa Jatimerta dan bekerjasama dengan empat pemerintah desa yaitu Desa Adi Dharma, Jadimulya, Klayan dan Jatimerta. Kegiatan ini terselenggara dalam upaya memperkuat peran aktif perempuan dalam membangun ketahanan masyarakat dari pengaruh ekstremisme kekerasan. Selain itu dalam upaya dapat hidup damai dan harmonis dalam keberagaman memang diperlukan upaya pendukung yang dimana para tokoh perempuannya aktif dalam menjaga d...
Kopassus Diduga Terlibat Kekerasan Anak di Papua, Imparsial: Adili!
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Kopassus Diduga Terlibat Kekerasan Anak di Papua, Imparsial: Adili!

Imparsia meminta TNI menegakkan hukum kepada pelaku dalam kasus kekerasan terhadap anak di Papua yang melibatkan anggota Kopassus. GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta TNI menegakkan hukum kepada pelaku dalam kasus kekerasan terhadap anak di Papua yang melibatkan anggota Kopassus. Gufron meminta TNI segera melakukan evaluasi kebijakan operasi militer di Papua. Seperti diketahui, kasus kekerasan tersebut dialami 3 orang anak di bawah umur yang dituduh mencuri 2 ekor burung Kakak Tua Putih di Pos Koppasus, di Kabupaten Keerom. “Kami mengutuk keras kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh anggota Kopassus tersebut,” ujar Gufron kepada GenPI.co, Minggu (30/10). Baca Selanjutnya... https://www.genpi.co/berita/206639/kopassus-diduga-terlibat-ke...
Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Ngargoyoso
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Ngargoyoso

 Toleransi masyarakat menjaga kerukunan Dalam upaya penguatan kesadaran dan menangkal pengaruh penyebaran ekstremisme kekerasan, meningkatkan kemampuan dan memperkuat peran tokoh agama dan masyarakat kecil merupakan salah satu pondasi yang penting. Pelibatan tokoh-tokoh tersebut dinilai penting karena mengingat mereka adalah orang-orang yang tinggal dan hidup bersama masyarakat, sehingga mereka lebih memahami konteks, masalah dan potensi lingkungan sosialnya. Modal tersebut bisa menjadi jalan untuk mengerakkan berbagai kegiatan yang berbasis kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bersadarkan kesadaran itu, pada tanggal 29 Oktober 2022, IMPARSIAL bekerja sama dengan Kecamatan Ngargoyoso, Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama (PKUB), pemerintah Kecamatan Ngargoyoso, dan sejumlah komu...
Pelatihan PVE untuk Tokoh perempuan Ngargoyoso
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk Tokoh perempuan Ngargoyoso

Menghidupkan potensi dan memberikan penyegaran terhadap pemikiran masyarakat. Perempuan memiliki peran penting dan strategis dalam penyebaran serta merawat nilai-nilai toleransi, kerukunan maupun perdamaian. Mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas. Dalam penyebarannya digunakan car yang sederhana, mudah dipahami dan diterima oleh lingkungan sosial terutama di kalangan perempuan. Dalam Rangka memperkuat peran perempuan, IMPARSIAL bekerjasama dengan sejumlah tokoh penting di Ngargoyoso, antara lain pemerintah Kecamatan Ngargoyoso, Desa Girimulyo dan Paguyuban Kerukunan Umat beragama (PKUB) menyelenggarakan pelatihan untuk pencegahan esktremisme kekerasan. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk seminar kebhinekaan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2022. Tempat p...
Sarasehan Kebhinekaan Sukoharjo : Penguatan Komunitas Lintas Iman Dalam Merawat Toleransi Dan Perdamaian
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Sarasehan Kebhinekaan Sukoharjo : Penguatan Komunitas Lintas Iman Dalam Merawat Toleransi Dan Perdamaian

BERITABARU, SUKOHARJO – Rabu pagi, 26 Oktober 2022, IMPARSIAL bersama dengan kemitraanya Gusdurian Sukoharjo, Pelita, Purwakanthi, FKUB dan WASKITA Mojolaban, melaksanakan kegiatan Sarasehan Kebhinekaan bersama komponen pemuda lintas iman dari 4 desa dalam wilayah Kecamatan Grogol. Yaitu Desa, Gedangan, Desa Pondok, Desa Kadokan, dan Desa Madegondo. Acara di mulai pada pukul 08.00 WIB di Waroeng Ji Nung Telukan dibuka dengan Opening Ceremony oleh MC, acara di hadiri oleh unsur Forkopincam Sekretaris Kecamatan Grogol Bp. Sumardi S.Stp.M.Si, Danramil Kecamatan Grogol Kapten Hartono, Wakapolsek Kecamatan Grogol Iptu Askholani Budiyanto SH. Dan tamu undangan KUA Kecamatan Grogol Bp. Muhammad Habib Spd.i. Pada acara kali ini Imparsial dan kemitraannya berfokus pada “Penguatan Komunitas L...
Jelang Hari Sumpah Pemuda, Imparsial Ajak Perdamaian Pemuda Lintas Iman
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Jelang Hari Sumpah Pemuda, Imparsial Ajak Perdamaian Pemuda Lintas Iman

SUKOHARJO (sigijateng.id) –  Puluhan pemuda lintas iman Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dituntut untuk menjadi kader perdamaian komunitas lintas iman dalam merawat toleransi. Hal tersebut disampaikan Tiem Peneliti Imparsial, Anisa Yudha dalam kegiatan sarasehan kebhinekaan Penguatan Komunitas Lintas Iman Dalam Merawat Toleransi Dan Perdamaan bagi para pemuda di Grogol, Sukoharjo. Rabu (26/10) Baca Selanjutnya... https://sigijateng.id/2022/jelang-hari-sumpah-pemuda-imparsial-ajak-perdamaian-pemuda-lintas-iman/
Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Gunungjati
Aktivitas, Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Gunungjati

Adaptasi masyarakat dari pengaruh buruk dimulai dari keterlibatan para tokoh setempat Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat di tingkat komunitas sangat penting dalam membangun kemampuan untuk beradaptasi masyarakat dari pengaruh penyebaran intoleransi dan ekstremisme kekerasan. Posisi mereka sangat strategis karena tempat tinggalnya berdekatan serta hidup bersama dengan masyarakat, sehingga mereka lebih memahami konteks, masalah dan potensi lingkungan sosialnya. Dengan modal sosial yang dimilikinya, tokoh-tokoh  di masyarakat kecil tersbut dapat memicu dan juga menjalankan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya. Salah satu upaya dapat dilakukan oleh para tokoh tersebut dengan aktif menyampaikan dan merawat toleransi, kerukunan dan perda...
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Evaluasi Penggunaan Senpi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Evaluasi Penggunaan Senpi

KEADILAN – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti penembakan tiga anak yang diduga begal. Mereka meminta Polri untuk mengevaluasi total penggunaan senjata api (senpi). Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan Hussein Ahmad mengatakan, penggunaan senjata api wajib berpegangan pada prinsip-prinsip umum yang diakui secara internasional. “Penggunaan senjata api diletakkan sebagai alternatif terakhir dengan tujuan melindungi nyawa manusia,” ujar Hussein Ahmad dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022). Baca Selanjutnya... KEADILAN — Koalisi Masyarakat Sipil Minta Polri Evaluasi Penggunaan Senpi
Koalisi Desak Polri Evaluasi Total Penggunaan Senjata Api
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Desak Polri Evaluasi Total Penggunaan Senjata Api

Presiden perlu membentuk tim independen dengan keterwakilan masyarakat sipil yang memadai untuk melakukan kajian evaluatif tentang penggunaan kekuatan kepolisian dan eksesnya terhadap keamanan warga negara. Hukumonline-Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah peristiwa penembakan yang dilakukan anggota Polri Resimen 2 Pelopor Kedung Halang, terhadap 3 orang anak berinisial EI (15 tahun), AF (16), dan AA (15). Hussein menyebut penembakan itu dilakukan dengan alasan para korban dituduh sebagai pelaku begal. Akibat tembakan itu ketiga anak tersebut mengalami luka di bagian pin...
Tiga Kasus Besar Sambo hingga Kanjuruhan & Lip Service Reformasi Polri
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tiga Kasus Besar Sambo hingga Kanjuruhan & Lip Service Reformasi Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Rentetan kasus menyeret sejumlah petinggi kepolisian memancing sorot negatif dari publik. Setidaknya ada tiga kasus besar baru-baru ini yang melibatkan tubuh Polri: kasus Ferdy Sambo, tragedi Stadion Kanjuruhan hingga dugaan jual sabu barang bukti yang dilakukan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa.Kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo kepada ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menjadi perhatian publik secara luas. Sambo sudah dipecat dari kedinasan Polri. Kini, kasus memasuki babak baru: sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Personel kembali terlibat dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 suporter Arema FC. Banyaknya korban...
Korban dan Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan Bisa Menggugat Tanpa Tunggu Hasil TGIPF
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Korban dan Ahli Waris Tragedi Kanjuruhan Bisa Menggugat Tanpa Tunggu Hasil TGIPF

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan, korban luka atau ahli waris korban meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan bisa mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Bahkan menurut dia para korban atau ahli waris tidak perlu menunggu hasil penyelidikan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah untuk mengajukan gugatan. "Masyarakat atau keluarga korban Tragedi Kanjuruhan tidak perlu menunggu hasil investigasi TGIPF jika ingin melakukan gugatan atau laporan terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan," kata Ardi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/10/2022). Baca Selanjutnya... htt...
Belum Ditahan, 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Dikhawatirkan Hilangkan Bukti
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Belum Ditahan, 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan Dikhawatirkan Hilangkan Bukti

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan, ada peluang bagi 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam Tragedi Kanjuruhan untuk menghilangkan barang bukti jika polisi tidak segera menahan mereka. "Jika tidak dilakukan penahanan, penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum dan TGIPF (Tim Gabungan Independen Pencari Fakta) tidak akan maksimal karena mereka dapat mempengaruhi saksi atau menghilangkan bukti-bukti secara bebas," kata Ardi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/10/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/16050511/belum-ditahan-6-tersangka-tragedi-kanjuruhan-dikhawatirkan-hilangkan-bukti
Imparsial Kritik Polisi Belum Tahan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Polisi Belum Tahan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial menyayangkan sikap Polri yang sampai saat ini belum menahan 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam Tragedi Kanjuruhan. "Sangat disayangkan sampai hari ini belum satupun di antara 6 tersangka yang ditahan," kata Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/10/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/05550091/imparsial-kritik-polisi-belum-tahan-6-tersangka-tragedi-kanjuruhan
Imparsial: 86 Persen Vonis Mati Lewat Sidang Virtual Tidak Manusiawi
Hukum Mati, Kabar

Imparsial: 86 Persen Vonis Mati Lewat Sidang Virtual Tidak Manusiawi

Memberikan vonis pidana mati melalui sidang virtual tidak memberikan keadilan substantif bagi terdakwa, lebih dari itu juga tidak manusiawi. Mendesak Ketua MA dan Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan dan penjatuhan vonis pidana mati dalam proses persidangan yang dilakukan secara virtual. Hukumonline.com-Memperingati Hari Anti Hukuman Mati Internasional setiap tanggal 10 Oktober, Imparsial mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap vonis hukuman mati. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, mencatat ada 111 negara yang sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukumnya. Masih ada 55 negara yang masih menerapkan hukuman mati dimana 36 negara diantaranya melakukan moratorium praktik hukuman mati. “Hukuman mati tidak terbukti menyelesaikan permasalahan mar...
Imparsial desak pemerintah evaluasi vonis hukuman mati di Indonesia
Hukum Mati, Kabar

Imparsial desak pemerintah evaluasi vonis hukuman mati di Indonesia

Indonesia masih masuk ke dalam sedikit negara yang masih menjatuhkan vonis hukuman mati di berbagai tingkat pengadilan. ALINEA.ID-Hari Anti Hukuman Mati Sedunia (World Anti-Death Penalty) diperingati setiap 10 Oktober. Dalam tatanan moral dan hukum Internasional, hukuman mati mulai ditinggalkan, sebab dinilai tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta tidak terbukti menyelesaikan permasalahan maraknya kejahatan di suatu negara. Sampai saat ini, ada 147 negara di dunia yang tidak mempraktikkan hukuman mati, baik karena sudah menghapus maupun melakukan moratorium. Kendati demikian, lembaga Imparsial mencatat Indonesia justru masih masuk ke dalam sedikit negara yang masih menjatuhkan vonis hukuman mati di berbagai tingkat pengadilan. Direkt...
Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, Imparsial Minta Presiden Evaluasi Vonis Mati
Hukum Mati, Kabar

Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, Imparsial Minta Presiden Evaluasi Vonis Mati

KEADILAN – 10 Oktober diperingati sebagai Hari Anti Hukuman Mati Sedunia (World Anti-Death Penalty). Memperingati hal tersebut, Imparsial mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali penerapan vonis mati. “Imparsial mendesak agar Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan selama ini, khususnya selama masa pandemi karena rentan terhadap unfair trial atau peradilan sesat,” ujar Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Senin (10/10/2022). Baca Selanjutnya... KEADILAN — Hari Anti Hukuman Mati Sedunia, Imparsial Minta Presiden Evaluasi Vonis Mati
Jelang Suksesi Panglima TNI, Imparsial Minta Jokowi Tidak Pragmatis
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jelang Suksesi Panglima TNI, Imparsial Minta Jokowi Tidak Pragmatis

Jumat, 07 Okt 2022 07:00 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menyoroti pendekatan politis yang digunakan dalam proses pergantian Panglima TNI.Diketahui dalam dua bulan ke depan Jenderal Andika Perkasa bakal pensiun, sehingga posisinya sebagai Panglima TNI harus ada penggantinya. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menjelaskan proses pergantian Panglima TNI seharusnya menggunakan pendekatan legal-substantif alih-alih pendekatan pragmatis-politis. Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221006061313-20-856923/jelang-suksesi-panglima-tni-imparsial-minta-jokowi-tidak-pragmatis
Diperlukan Proses Pengamanan Yang Berbeda Antara Demonstran dengan Suporter Bola
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Diperlukan Proses Pengamanan Yang Berbeda Antara Demonstran dengan Suporter Bola

Menurut Al Araf, Peneliti Senior Imparsial,  mengungkapkan bahwa diperlukan perlakuan yang berbeda antara unjuk rasa dengan pertandingan sepak bola. Hal ini diungkapkannya, setelah menlihat penanganan yang dilakukan pada saat Tragedi Stadion Kanjuruhan kemarin. Stadion yang sempit dan penuh, tidak memerlukan gas air mata dalam proses penanganannya. Menurutnya, tindakan aparat dalam menangani kerusuhan tersebut sangat tidak sesuai. https://video.medcom.id/medcom-nasional/ob3XZ2Ak-diperlukan-proses-pengamanan-yang-berbeda-antara-demonstran-dengan-suporte
Komandan yang Memerintahkan Harus Dievaluasi Mendalam dan Dihukum
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Komandan yang Memerintahkan Harus Dievaluasi Mendalam dan Dihukum

Kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang masuk ke area lapangan. Dalam penanganan itu, oknum oknum polisi menembak gas air mata di tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, 131 orang dinyatakan meninggal dunia, dua di antaranya ada polisi. Pihak internal juga tengah memeriksa 18 orang polisi terkait kasus tersebut. Terkait manajemen pengamanan di lapangan, bahwa polisi yang diperiksa mulai dari level perwira tinggi, perwira menengah hingga anggota yang mengamankan Stadion Kanjuruhan. Hussein Ahmad selaku Peneliti Imparsial memberi masukan kalau Presiden harus mengambil alih. Dan menyetujui ada evaluasi yang mendalam dan dihukum bukan hanya orang yang di lapangan saja, tetapi Komandan yang memerintahkan juga. https://www.yo...
Kapolri dan Panglima TNI Didesak Periksa Anggotanya yang Bertugas Saat Tragedi Kanjuruhan
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Kapolri dan Panglima TNI Didesak Periksa Anggotanya yang Bertugas Saat Tragedi Kanjuruhan

Kompas.com - 03/10/2022, 12:27 WIB Penulis Ardito Ramadhan | Editor Novianti Setuningsih JAKARTA, KOMPAS.com- Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk memeriksa semua anggotanya yang bertugas saat kerusuhan terjadi Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10/2022) lalu. Koalisi berpandangan, anggota Polri dan TNI yang bertugas harus dimintai pertanggungjawaban karena kerusuhan yang mengakibatkan sedikitnya 125 orang tewas itu bisa jadi disebabkan oleh pembiaran atau atas perintah atasan. "Koalisi mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Panglima TNI harus memeriksa semua anggota yang bertugas di lapangan secara etik, disiplin dan pidana," ...
Pemerintah Harus Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pemerintah Harus Usut Tuntas Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan

Minggu 02 Oktober 2022, 20:38 WIB Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum MediaIndonesia-KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah agar mengusut tuntas tragedi yang menewaskan 125 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Diberitakan sebelumnya, terjadi kerusuhan usai pertandingan sepak bola Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu (1/10) malam. "Kami juga mengecam sekaligus mengutuk keras kelalaian panitia dan operator Liga yang tidak menerapkan mitigasi risiko dengan baik dan benar, sehingga kapasitas stadion yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 38.000 orang membeludak hingga mencapai sekitar 42.000 orang," tegas peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam rilis yang diterima, Minggu (2/1...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Usut Tragedi Kanjuruhan
HAM, Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Usut Tragedi Kanjuruhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang. Mereka yang tergabung dalam Koalisi di antaranya IMPARSIAL, LBH Surabaya Pos Malang, LBH Jakarta, YLBHI, PBHI Nasional, KontraS, Setara Institute, Public virtue, ICJR, WALHI, LBH Masyarakat, LBH Pers, ELSAM, HRWG, Centra Initiative, dan ICW. "Presiden RI harus membuat Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menemukan sebab terjadinya Tragedi Kemanusian dengan melibatkan Lembaga Negara Independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," kata Koalisi dalam keterangan yang diterima pada Minggu (...
3 Catatan Imparsial Atas Terbitnya Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
HAM, Kabar

3 Catatan Imparsial Atas Terbitnya Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

"Agar di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo dianggap memenuhi janji politiknya dalam Nawacita yakni “menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.” HUKUMONLINE.COM-Kalangan masyarakat sipil menyoroti Keppres No.17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Keppres yang sempat disebut Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022 silam itu intinya membentuk tim guna melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai tahun 2020. Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra mencatat sedikitnya 3 hal terkait Keppres tersebut. Pertama, pembentukan Keppres ini dilakukan secara tidak akuntabel dan minim pa...
Pembentukan Wankamnas Melalui Perpres, Imparsial: Jalur Pintas Menutup Partisipasi Publik
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pembentukan Wankamnas Melalui Perpres, Imparsial: Jalur Pintas Menutup Partisipasi Publik

Hukumonline.com-Sebelumnya pembentukan Dewan Keamanan Nasional masuk dalam RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Tapi sekarang akan dibentuk melalui Peraturan Presiden. Usulan perubahan nama Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) menuai protes kalangan masyarakat sipil. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan sebelumnya pembentukan Wankamnas masuk dalam RUU Kamnas. Tapi dalam perkembangannya, mengingat RUU Kamnas ditolak kalangan masayrakat sipil, kemudian pembentukan Wankamnas saat ini dilakukan melalui Perpres. “Isu Wankamnas ini dihidupkan kembali melalui rancangan Perpres yang kabarnya sudah di meja Presiden,” kata Gufron dalam diskusi bertema “Quo Vadis Pembentukan Dewan Keamanan Nasional”, Senin (19/9/2022). Baca Selanjutnya... ...
Pakar Ungkap Alasan Perpres Dewan Keamanan Nasional Harus Ditolak
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pakar Ungkap Alasan Perpres Dewan Keamanan Nasional Harus Ditolak

Senin, 19 September 2022 | 20:12 WIBOleh : Yustinus Paat / CAR Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengungkap sejumlah alasan penolakan terhadap rancangan peraturan presiden (perpres) tentang pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Menurut Bivitri, rancangan perpres ini bermasalah secara hukum dan konstitusional. “Rancangan perpres DKN perlu ditolak seperti dulu menolak pembahasan DKN ketika dibahas melalui RUU Kamnas (Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional), karena rancangan perpres ini bermasalah secara hukum dan konstitusional,” ujar Bivitri dalam acara diskusi virtual bertajuk “Quo Vadis Pembentukan Dewan Keamanan Nasional” oleh Imparsial dan Centra Initiative, Senin (19/9/2022). Baca selanjutnya... https://www.beritasatu.com/news/97...
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tidak Punya Payung Hukum
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Tidak Punya Payung Hukum

Senin, 19 September 2022 18:03 WIB Penulis: Malvyandie Haryadi Editor: Hasanudin Aco TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai Rancangan Perpres Dewan Keamanan Nasional (DKN) perlu ditolak, sebagaimana pernah dilakukan ketika DKN dibahas melalui RUU Kamnas. Pasalnya, menurut Bivitri, Rancangan Perpres ini bermasalah secara hukum dan konstitusional. Demikian hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik "Quo Vadis Pembentukan Dewan Keamanan Nasional " yang diselenggarakan oleh Imparsial dan Centra Initiative, Senin (19/9/2022). Baca Selanjutnya... https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/19/pakar-hukum-tata-negara-sebut-pembentukan-dewan-keamanan-nasional-tidak-punya-payung-hukum
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap KSAD Dudung Abdurachman Cermin Tentara Tak Profesional
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap KSAD Dudung Abdurachman Cermin Tentara Tak Profesional

TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang mengarahkan anggotanya untuk merespon pernyataan Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Koalisi masyarakat sipil mengatakan tindakan Dudung cermin tentara yang tak profesional. “Tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Tindakan itu tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional,” ujar koalisi yang diwakili Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1634878/koalisi-masyarakat-sipil-anggap-...
K‎oalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Desak Presiden dan DPR Evaluasi KSAD Jenderal TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

K‎oalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Desak Presiden dan DPR Evaluasi KSAD Jenderal TNI

PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR segera mengevaluasi‎ Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Pasalnya, Dudung mengarahkan anggotanya agar merespon pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon. Tindakan itu dinilai sangat tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.‎ Koalisi menilai, pandangan dari anggota DPR terhadap TNI dalam suatu rapat koordinasi antar kelembagaan negara merupakan hal yang bersifat konstitusional dan dijamin undang-undang Baca Selanjutnya... https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015512387/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-reformasi-sektor-keamanan-desak-presiden-dan-dpr-evaluasi-ksad-jenderal-tni ...
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Evaluasi KSAD Jenderal Dudung
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Evaluasi KSAD Jenderal Dudung

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang menginstruksikan bawahannya memprotes politikus PDIP Effendi Simbolon Koalisi ini terdiri dari YLBHI, PBHI Nasional, Imparsial, Amnesty International Indonesia, KontraS, LBH Jakarta, ELSAM, LBH Masyarakat, SETARA Institute. Juga Public Virtue Institute, ICW, HRWG, ICJR, LBH Pers, WALHI, LBH Pos Malang, Centra Initiative.. Menurut mereka tindakan Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespons pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon tidak tepat dan bertentangan dengan prinsip demokrasi. "Sejumlah masalah terkait TNI/Polri beberapa waktu terakhir menjadi potret persoalan serius dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan,"...
Imparsial: Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Melanggar Konstitusi
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Imparsial: Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Melanggar Konstitusi

Pemerintah Kota Cilegon harusnya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai mandat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana asas penyelenggaraan publik antara lain persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Video viral yang memuat Walikota dan Wakil Walikota Cilegon menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Jawa Barat, menuai kecaman publik. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mengatakan penolakan itu merupakan desakan massa demonstrasi yang mengancam menurunkan Walikota dan Wakil Walikota dari jabatannya jika memberikan izin pembangunan gereja HKBP Maranatha. Penolakan itu menurut Gufron didasari pada perjanjian Bupati Serang Ronggo Waluyo dengan PT Krakatau Steel tahun 1975 yang isinya memuat perizinan berdirinya PT Krakatau Steel dengan syarat tidak b...
Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas

Kompas.com - 11/09/2022, 15:14 WIB Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial mendesak kepala daerah tidak mengistimewakan suatu kelompok dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, terkait penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha yang terletak di Kota Cilegon, Banten, pada 7 September 2022. "Mendesak kepala daerah untuk menghentikan politik kebijakan pengistimewaan terhadap suatu kelompok dan mendiskriminasi hak-hak kelompok minoritas," kata Ketua Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu (11/9/2022).
Imparsial kritik kepala daerah Cilegon yang menolak pendirian Gereja Maranatha
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Imparsial kritik kepala daerah Cilegon yang menolak pendirian Gereja Maranatha

Gufron menilai, tindakan tersebut melanggengkan politik pengistimewaan terhadap kelompok mayoritas yang mendiskriminasi minoritas. Minggu, 11 Sep 2022 10:12 WIB Lembaga Imparsial mengecam sikap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dalam penandatanganan penolakan pendirian Gereja HKBP Maranatha di Cilegon, Banten. Sikap ini dipandang sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. "Seharusnya negara, dalam konteks ini Pemerintah Kota Cilegon, menjamin kebebasan semua warganya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, termasuk untuk memiliki/mendirikan tempat peribadatan," kata Direktur Imparsial, Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/9). Baca Selanjutnya... https://www.alinea.id/nasional/imparsial-kritik-kepala...
Masyarakat Sipil : Pendekatan Militer Menambah Kekerasan di Papua
Kabar

Masyarakat Sipil : Pendekatan Militer Menambah Kekerasan di Papua

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum MediaIndonesia-PENDEKATAN keamanan dianggap tidak menjawab persoalan penyelesaian konflik di Provinsi Papua. Koalisi masyarakat sipil menilai pendekatan militeristik akan menambah kekerasan dengan korban warga, seperti peristiwa pembunuhan disertai mutilasi pada 22 Agustus 2022 terhadap 4 (empat) warga sipil. Pembunuhan itu diduga dilakukan 6 (enam) prajurit TNI-AD dari kesatuan Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Keramo Kostrad. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar pemerintah melakukan cara-cara damai untuk mengatasi konflik di Papua. Baca Selanjutnya... https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/521081/masyarakat-sipil-pendekatan-militer-menamba...
18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu
HAM, Kabar

18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu

TEMPO.CO, Jakarta - Munir dengan nama lengkap Munir Said Thalib S.H. merupakan salah seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia kelahiran 8 Desember 1965 di Batu, Kabupaten Malang. Ia merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Said Thalib dan Jamilah.  Pada jenjang pendidikan tinggi, Munir memilih  studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Semasa kuliah, ia sangat aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, dan Himpunan Mahasiswa Islam. Ia pun juga memegang jabatan sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Munir berhasil lulus dari Universitas Brawijaya pada 1989. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1631769/18-tahun-munir-dibunuh-begini-...
Kasus Mutilasi 4 Warga Mimika Momentum Pemerintah Reformasi Peradilan Militer
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Kasus Mutilasi 4 Warga Mimika Momentum Pemerintah Reformasi Peradilan Militer

Proses penegakan hukum terhadap 6 anggota TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan mutilasi harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel. Proses penegakan hukum harus dilakukan di pengadilan umum, bukan pengadilan militer. HUKUMONLINE.COM-Pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Mimika, Papua mendapat perhatian berbagai pihak mulai dari masyarakat sipil, parlemen, dan Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, mencatat pembunuhan itu melibatkan 6 anggota TNI yang terdiri dari satu berpangkat mayor, kapten, dan praka serta tiga lainnya berpangkat pratu. 6 anggota Brigif 20/IJK/3 Kostrad itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI AD. Gufron menegaskan proses hukum terhadap 6 anggota TNI terduga pelaku pembunuhan dan mutilasi harus ...
Jelang Kedaluwarsa, Jokowi-Komnas HAM Diharap Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat
HAM, Kabar

Jelang Kedaluwarsa, Jokowi-Komnas HAM Diharap Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dengan menetapkannya sebagai perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Hal itu disampaikan Gufron karena kasus pembunuhan Munir menjelang masa kedaluwarsa pada 7 September 2022 mendatang. Baca Selanjutnya... https://nasional.kompas.com/read/2022/09/06/05450051/jelang-kedaluwarsa-jokowi-komnas-ham-diharap-tetapkan-kasus-munir
Kasus Munir yang Segera Kedaluwarsa Diharap Tak Jadi Tameng Impunitas Aktor Intelektual
HAM, Kabar

Kasus Munir yang Segera Kedaluwarsa Diharap Tak Jadi Tameng Impunitas Aktor Intelektual

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib yang akan kedaluwarsa pada 7 September 2022 menjadi dalih supaya pemerintah tidak memburu dan mengadili dalang di balik kejahatan itu. "Komitmen dan langkah nyata juga harus ditunjukan oleh presiden Jokowi, jangan sampai dalih kedaluwarsa digunakan untuk impunitas terhadap pelaku dan aktor intelektual pembunuhan Munir," kata Gufron dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (5/9/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.kompas.com/read/2022/09/06/06300071/kasus-munir-yang-segera-kedaluwarsa-diharap-tak-jadi-tameng-impunitas-aktor
Dugaan Jual Beli Senjata Api Ilegal di Balik Kasus Mutilasi di Mimika Perlu Diusut
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Dugaan Jual Beli Senjata Api Ilegal di Balik Kasus Mutilasi di Mimika Perlu Diusut

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta pemerintah mengusut isu dugaan jual beli senjata ilegal di balik kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga sipil di Mimika, Papua, yang dilakukan 6 anggota TNI AD serta 4 sipil. Menurut Direktur Imparsial Gufron Mabruri, aparat perlu melakukan penyelidikan secara paralel perlu dilakukan untuk mengusut dugaan jual beli senjata ilegal di samping menyidik kasus mutilasi itu. "Bersamaan dengan dijalankannya proses hukum terhadap para terduga pelaku, evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan keamanan, khususnya peran militer di Papua, secara pararel perlu dilakukan," kata Gufron dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (5/9...
Imparsial desak otoritas evaluasi peran militer di Papua
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial desak otoritas evaluasi peran militer di Papua

Lembaga Imparsial mendesak pemerintah dan DPR, sebagai pihak otoritas untuk mengevaluasi kebijakan pelibatan peran militer di Papua. Hal ini terkait dengan kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap empat orang Papua di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang diduga melibatkan enam anggota TNI. Pada kasus ini, enam anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI AD. Keenam tersangka terdiri dari atas satu orang berpangkat mayor, satu orang berpangkat kapten, satu orang praka, dan tiga orang berpangkat pratu yang berasal dari kesatuan Brigif 20/IJK/3 Kostrad. Baca Selanjutnya... https://www.alinea.id/nasional/imparsial-desak-otoritas-evaluasi-peran-militer-di-papua-b2fqp9Gtn
Pembentukan DKN dan Revisi UU TNI Dianggap Mengkhianati Reformasi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pembentukan DKN dan Revisi UU TNI Dianggap Mengkhianati Reformasi

JawaPos.com – Ketua Forum De Facto Feri Kusuma menilai bahwa penerbitan Pepres Dewan Keamanan Nasional (DKN) oleh pemerintah menjadi jalan pintas dimana kecenderungan berpikir yang masih buruk untuk merumuskan produk hukum. Pembentukan DKN melalui Perpres ini sangat fatal dalam norma hukum Indonesia. Menurut Feri, DKN yang akan dibentuk cenderung untuk melakukan penindakan secara koersif. Pembentukan DKN dan revisi UU TNI dapat mengkhianati reformasi. Konsep DKN akan mengembalikan negara ini ke Orde Baru Sementara Peneliti BRIN Diandra Megaputri Mengko yang juga menjadi pemateri diskusi menilai, usulan perubahan revisi UU TNI sendiri tidak menjamin kerja kementerian semakin efektif dan tidak mendorong efisiensi di kementerian. “Revisi UU TNI justru akan mendorong tumpang tindih p...
Pembentukan DKN dan Revisi UU TNI Dinilai Dapat Mencederai Reformasi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pembentukan DKN dan Revisi UU TNI Dinilai Dapat Mencederai Reformasi

JAKARTA - Ketua Forum De Facto Feri Kusuma menilai, penerbitan Perpres Dewan Keamanan Nasional (DKN) oleh pemerintah menjadi jalan pintas, di mana kecenderungan berpikir yang masih buruk untuk merumuskan produk hukum. Menurutnya Feri, pembentukan DKN melalui Perpres ini sangat fatal dalam norma hukum Indonesia. DKN yang akan dibentuk cenderung untuk melakukan penindakan secara koersif. Hal ini disampaikan Feri Kusuma pada Diskusi Publik Imparsial dengan tema Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Revisi UU TNI, Jumat 2 September 2022. Baca Selanjutnya.. https://nasional.sindonews.com/read/874857/14/pembentukan-dkn-dan-revisi-uu-tni-dinilai-dapat-mencederai-reformasi-1662174544
Amnesty International Soroti Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Amnesty International Soroti Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional atau DKN dan rencana revisi UU TNI. Usman mencurigai, pembentukan DKN dan revisi UU TNI bisa membenarkan pendekatan koersif atau pengendalian sosial dengan tindakan memaksa dan kekerasan atas nama keamanan. "Pemerintah Jokowi bisa jadi berkaca pada pengalaman di dua dekade terakhir di dunia, atas nama keaamanan nasional penanganan kelompok-kelompok radikal dilakukan dengan pendekatan koersif inilah yang sering memproduksi pelanggaran-pelanggaran HAM," ujar Usman Hamid saat diskusi Imparsial bertajuk "Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan Revisi UU TNI" di Jakarta, Jumat (2/9/2022). Baca Selanjutny...
Buku Mencintai Munir
Aktivitas, Human Rights, Infografis, Kabar

Buku Mencintai Munir

Tak terasa sudah 18 tahun lalu Munir Said Thalib di bunuh oleh negara. Seorang ayah, seorang suami, seorang pembelah HAM yang kerap menempatkan keadilan di Indonesia sebagian misi hidup nya. mari bersama-sama mengenang hidup dan perjuangannya melalui memori yang ditulis oleh Suciwati,istri dari mendiang cak Munir. Pre-order ( 31 Agustus - 21 Sepetember ) https://bit.ly/BukuMunir https://www.facebook.com/reel/1306708486531235/?s=single_unit
5 Rekomendasi Imparsial untuk Tuntaskan Konflik di Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

5 Rekomendasi Imparsial untuk Tuntaskan Konflik di Papua

Ada korelasi antara pengiriman aparat keamanan dengan intensitas kekerasan bersenjata yang berdampak terhadap masyarakat sipil. Pencabutan status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1998 tidak menyurutkan pengiriman pasukan ke wilayah yang dijuluki bumi Cendrawasih itu. Sampai Agustus 2022, Imparsial menghitung setidaknya ada 3.657 prajurit TNI-Polri yang dikirim ke Papua. Pengiriman pasukan yang berlangsung sejak 1963 sampai sekarang itu dinilai tidak mengubah situasi yang ada di Papua. Banyak kalangan mengusulkan agar pemerintah menjalin dialog sebagaimana yang pernah dilakukan dalam dialog untuk perdamaian di Aceh. Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, melihat ada korelasi yang kuat antara pengiriman dan pelibatan aparat keamanan (TNI/Polri) non-organik dengan intens...
Temuan Imparsial: 3.657 Personel Non-Organik TNI-Polri Dikirim ke Papua Januari-Agustus 2022
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Temuan Imparsial: 3.657 Personel Non-Organik TNI-Polri Dikirim ke Papua Januari-Agustus 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Imparsial mengungkapkan, sebanyak 3.657 personel non-organik TNI dan Polri dikirim ke Papua pada periode Januari 2022 hingga Agustus 2022. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengatakan, ribuan personel tersebut diberangkatkan ke Papua melalui 13 kali pengiriman. “Estimasi jumlah pasukan yang dikirim kurang lebih 3.657 prajurit TNI-Polri, dengan komposisi 3.000 prajurit TNI dan 657 anggota Brimob Polri,” ujar Hussein saat melaunching monitoring bertajuk “Kekerasan Bersenjata di Papua dan Dampaknya Bagi Masyarakat Sipil”, Selasa (30/8/2022). Baca Selanjutnya.... https://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/21471151/temuan-imparsial-3657-personel-non-organik-tni-polri-dikirim-ke-papua
Imparsial Sebut Pengiriman Pasukan ke Papua Bermasalah Secara Hukum
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial Sebut Pengiriman Pasukan ke Papua Bermasalah Secara Hukum

Sampai Agustus 2022, Imparsial menghitung setidaknya ada 3.657 prajurit TNI-Polri yang dikirim ke Papua. Periode 1 Januari 2021-30 Juli 2022 terjadi 63 peristiwa kekerasan bersenjata di Papua dengan korban masyarakat sipil sedikitnya 37 orang. HUKUMONLINE.COM-Kasus kekerasan yang menimpa masyarakat sipil di Papua seolah tak pernah berhenti. Kasus terakhir yang mencuat yakni pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga di Mimika, Papua. Bahkan 6 dari 9 pelakunya disinyalir anggota TNI. Padahal, sejak 1998, Papua tidak lagi berstatus Daerah Operasi Militer. Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan sejak 1998 Papua sudah tidak berstatus Daerah Operasi Militer. Sebagaimana diketahui operasi militer di Papua telah bergulir sejak 1963. Kendati status DOM telah dicabut, tapi operasi milit...
Imparsial dan LBH Bali Ajak Melek Probematika Hukuman Mati
Hukum Mati, Kabar

Imparsial dan LBH Bali Ajak Melek Probematika Hukuman Mati

30 Aug 2022 17:39:54 DENPASAR, NusaBali.com - Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitors) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bali menggelar Diskusi Publik dan Pemutaran Film bertajuk Problematika Hukuman Mati di Indonesia dan Perkembangannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Selasa (30/8/2022). Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Dwi Tunggal Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar tersebut  diikuti 100 peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Baca Selanjutnya... https://www.nusabali.com/berita/124203/imparsial-dan-lbh-bali-ajak-melek-probematika-hukuman-mati
Imparsial: 61 Orang Meninggal Dunia akibat Kekerasan Bersenjata di Papua 2021-2022
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial: 61 Orang Meninggal Dunia akibat Kekerasan Bersenjata di Papua 2021-2022

Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Icha Rastika JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial mencatat, ada 61 orang meninggal dunia dari rentetan 63 peristiwa kekerasan bersenjata di Papua pada periode 2021 hingga Juli 2022. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengungkapkan, 61 orang yang meninggal dunia itu merupakan aparat TNI, Polri, masyarakat sipil, termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). “Korban jiwa 61 orang, 37 berasal dari masyarakat sipil, 21 TNI-Polri, dan 8 KKB,” kata Hussein saat peluncuran monitoring bertajuk “Kekerasan Bersenjata di Papua dan Dampaknya bagi Masyarakat Sipil”, Selasa (30/8/2022) Baca Selanjutnya... https://nasional.kompas.com/read/2022/08/30/15404431/imparsial-61-orang-meninggal-dunia-akibat-kekerasan-bersenjata-di-papua-2021
Imparsial Menyoal RKUHP: Efek Jera Hukuman Mati Cuma Mitos, Sentil Pemerintahan Jokowi
Hukum Mati, Kabar

Imparsial Menyoal RKUHP: Efek Jera Hukuman Mati Cuma Mitos, Sentil Pemerintahan Jokowi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polemik seputar Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terus bergulir. Penerapan pasal pidana hukuman mati dalam RKUHP mendapat sorotan serius dari The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial). Sorotan datang dari Amalia Suri, Peneliti Imparsial yang juga pegiat HAM saat berbicara di depan ratusan mahasiswa Undiknas Denpasar, Selasa (30/8). Baca Selanjutnya... https://bali.jpnn.com/hukum/17859/imparsial-menyoal-rkuhp-efek-jera-hukuman-mati-cuma-mitos-sentil-pemerintahan-jokowi
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Rencana Pembentukan DKN Lewat RUU Kamnas
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Rencana Pembentukan DKN Lewat RUU Kamnas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah berinisiasi membentuk Dewan Keamanan Nasional atau DKN. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) bahkan sudah dilayangkan kepada Presiden Jokowi. Seperti diketahui pada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Perpres kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN). Baca Selanjutnya... https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/29/koalisi-masyarakat-sipil-soroti-rencana-pembentukan-dkn-lewat-ruu-kamnas
Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik
HAM, Kabar

Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

TEMPO.CO, Jakarta - Acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta pada Selasa, 23 Agustus 2022, diwarnai aksi protes. Acara tersebut difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pengacara publik LBH Jakarta Citra Referandum bersama perwakilan mahasiswa dari BEM UI melakukan aksi interupsi di tengah acara ketika Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan paparan mengenai RKUHP. "Sosialisasi bukan partisipasi, sosialisasi bukan partisipasi," teriak Citra sambil berdiri dan membawa spanduk protes. Wamenkumham tidak bergeming dan tetap melanjutkan paparan sementara aksi protes terjadi di samping podiumnya. Tak lama kemudian, tim dari Kemenkumham dan pengamanan hotel mem...
Imparsial: Keppres Tim Non Yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berpotensi Langgengkan Impunitas
HAM, Kabar

Imparsial: Keppres Tim Non Yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berpotensi Langgengkan Impunitas

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pendekatan non-yudisial menunjukan ketidakseriusan dan rendahnya political will pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang berpijak pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban. 19 Agustus 2022 Hukumonline.com- Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut telah meneken Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu mendapat sorotan dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Presiden Jokowi menyampaikan pernyataannya itu dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan yang berlangsung di Gedung MPR/DPR, Selasa (16/8/2022) kemarin. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, menilai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui ...
Koalisi Sipil Sebut Pidato Jokowi soal HAM Tak Sesuai Realitas
HAM, Kabar

Koalisi Sipil Sebut Pidato Jokowi soal HAM Tak Sesuai Realitas

tirto.id - Koalisi masyarakat sipil menyebut pidato Presiden Joko Widodo terkait komitmen penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Koalisi tersebut terdiri dari KontraS, KontraS Aceh, Imparsial, Insersium, YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, PBHI, Amnesty International Indonesia, Maria Catarina Sumarsih (keluarga korban tragedi Semanggi I) dan Suciwati (istri Munir). "Petikan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR RI pada 16 Agustus 2022 sebagai bentuk klaim yang keliru dan bertolak belakang dengan realitas kondisi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia," kata Peneliti Imparsial, Gustika Jusuf, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis (18/8/2022). Baca selengkapnya di artikel "Koalisi Sipil Sebut Pi...
Jokowi Didesak Cabut Kepres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
HAM, Kabar

Jokowi Didesak Cabut Kepres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Rabu, 17 Agustus 2022 16:17 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut Keputusan Presiden atau Kepres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. "Kami mendesak Presiden RI membatalkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu," demikian keterangan resmi Koalisi Masyarakat Sipil, Rabu, 17 Agustus 2022. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1623792/jokowi-didesak-cabut-kepres-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu
Imparsial Minta Pemerintahan Jokowi Segera Ungkap Pelanggaran HAM Kasus Munir
HAM, Kabar

Imparsial Minta Pemerintahan Jokowi Segera Ungkap Pelanggaran HAM Kasus Munir

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri berharap pemerintah segera menyelidiki dan menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam perkara pembunuhan aktivis Munir Said Thalib. "Pemerintah tentu memiliki kewajiban untuk mengungkap kasus tersebut, terutama untuk menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus Munir," kata Gufron dalam keterangannya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/8/2022). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Imparsial Minta Pemerintahan Jokowi Segera Ungkap Pelanggaran HAM Kasus Munir", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/08/16/12141221/imparsial-minta-pemerintahan-jokowi-segera-ungkap-pelanggaran-ham-kasus.Penulis : Aryo Putranto SaptohutomoEditor :...
Soal Pemaksaan Jilbab di Sekolah, Masyarakat Sipil Ingatkan Aturan ini
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Soal Pemaksaan Jilbab di Sekolah, Masyarakat Sipil Ingatkan Aturan ini

Sekolah negeri termasuk kebijakan yang diterapkan kepada peserta didik, tidak sepatutnya berafiliasi dengan agama atau keyakinan tertentu. Masyarakat sipil mengapresiasi pemerintah daerah yang mengambil tindakan tegas. HUKUMONLINE.COM-Belakangan ini marak pemberitaan tentang pemaksaaan pemakaian jilbab di Sekolah Negeri. Salah satunya dialami siswi SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menilai tindakan itu merupakan bentuk diskriminasi dan berdampak pada kehidupan sosial korban serta menimbulkan trauma psikis. Ardi berpendapat pemaksaan penggunaan jilbab di satuan-satuan pendidikan yang dikelola pemerintah dan/atau pemerintah daerah merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dijamin ...
Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Kabar, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Guna menjerat aktor intelektual pembunuhan aktivis HAM Munr Said Thalib. HUKUMONLINE.COM-Kalangan masyarakat sipil terus menuntut penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Proses hukum selama ini dianggap belum mampu menjerat aktor intelektual yang menjadi dalang pembunuhan. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Solidaritas Untuk Munir (Kasum) melayangkan surat terbuka kepada Komnas HAM RI pada Jumat (12/8/2022). Surat itu mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus kematian Munir sebagai pelanggaran HAM berat seabgaimana diatur UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. “Belasan tahun telah berlalu, penanganan kasus pembunuhan Munir masih belum berlanjut pada pengungkapan aktor intelektual sebagai dalang pembunuh Munir,” begitu kutipan sebagian surat terbuka...
Imparsial Singgung Dugaan Intervensi Sambo Terkait Satgassus Merah Putih dan Kasus Brigadir J
HAM, Kabar

Imparsial Singgung Dugaan Intervensi Sambo Terkait Satgassus Merah Putih dan Kasus Brigadir J

Kompas.com - 12/08/2022, 16:59 WIB Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu mendalami dugaan intervensi Irjen Ferdy Sambo dalam Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih, terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Sebab sebelum dicopot dan dimutasi dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana itu, Sambo sempat menjabat Ketua Satgassus Merah Putih. Baca Selanjutnya... https://nasional.kompas.com/read/2022/08/12/16590781/imparsial-singgung-dugaan-intervensi-sambo-terka...
Marah Kasus Munir Tak Kunjung Jadi Pelanggaran HAM Berat, KASUM Tuding Komnas HAM Politic of Delay 
HAM, Kabar

Marah Kasus Munir Tak Kunjung Jadi Pelanggaran HAM Berat, KASUM Tuding Komnas HAM Politic of Delay 

Jumat, 12 Agustus 2022 15:39 WIB Penulis: Gita Irawan Editor: Johnson Simanjuntak TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad yang merupakan bagian dari Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mengaku kecewa dan marah kepada Komnas HAM karena kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib tak kunjung ditetapkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Dalam orasinya pada aksi simbolik di kantor Komnas HAM RI di Jakarta Pusat pada Jumat (12/8/2022), Hussein mengatakan aksi simbolik yang dilakukan KASUM hari ini merupakan kemarahan dan kekecewaan mereka. Mereka, kata Hussein, sebelumnya telah diminta untuk membuat legal opinion hingga mendatangkan ahli terkait kasus pembunuhan Munir. Namun demikian, kata ...
id_IDBahasa Indonesia