Author: dado

Melawan Ujaran Kebencian di Dunia Maya, Masyarakat Perlu Memahami Indonesia Sebagai Bangsa Plural
Kabar

Melawan Ujaran Kebencian di Dunia Maya, Masyarakat Perlu Memahami Indonesia Sebagai Bangsa Plural

Oleh : Hariyanto | Rabu, 15 September 2021 - 13:59 WIB INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sebagai sebuah bangsa yang majemuk atau plural, Indonesia memiliki sebuah tantangan bagaimana mengelola keragaman di ruang publik. Selain itu isu yang harus dimunculkan adalah bagaimana menegosiasikan keragaman serta klaim normatif berdasarkan budaya, agama, suku bangsa, bahasa dalam ruang publik.  “Konflik sosial kebanyakan diprovokasi oleh hate speech (ujaran kebencian) sekelompok orang tertentu dengan ujaran kebencian atas nama agama, golongan, dan ras dan hal ini masih terjadi sampai sekarang,” kata Dian Andriasari, Dosen Hukum Pidana FH Unisba & Peneliti Imparsial saat webinar Literasi Digital wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat I, pada Senin (13/9/2021).  Lebih jauh dia mengatakan kon...
Santunan Rp 30 Juta bagi Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang, Wamenkumham Bilang Jangan Lihat Besarannya
HAM, Kabar

Santunan Rp 30 Juta bagi Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang, Wamenkumham Bilang Jangan Lihat Besarannya

Kompas.com - 15/09/2021, 11:15 WIB Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Egidius Patnistik JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej mengatakan, santunan sebesar Rp 30 juta bagi korban tewas dalam kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang agar tidak dilihat semata jumlah uangnya. Dia mengatakan, santunan itu merupakan bentuk tanggung jawab dan tali kasih pemerintah atas tragedi itu. "Jangan dilihat dari besaran uang dukanya, tetapi dilihat dari salah satu bentuk tanggung jawab dan tali kasih kami kepada korban," kata Eddy di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, saat proses penyerahan jenazah ke pihak keluarga, Rabu (15/9/2021). Eddy menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan uang santunan itu dengan perasaan dukacita yang mendalam. ...
Calon Panglima TNI, Presiden disarankan Minta Rekomendasi Komnas HAM
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Calon Panglima TNI, Presiden disarankan Minta Rekomendasi Komnas HAM

Komnas HAM bisa membantu Presiden menelusuri rekam jejak kandidat Panglima TNI dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oleh Rezza Aji Pratama 15 September 2021, 10:39 Dkatadata.co.id-Presiden Joko Widodo disarankan untuk meminta rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelum memilih calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan calon Panglima TNI harus memiliki catatan bersih soal pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM bisa membantu Presiden menelusuri rekam jejak para kandidat Panglima TNI. “Persoalan HAM ini harus menjadi prioritas Presiden, selain juga mempertimbangan soal prestasi dan tradisi di militer,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (15/9). Teka-teki soal Panglima TNI menyeruak seir...
LBH Meminta Pemerintah Tanggung Jawab Soal Lapas Terbakar Tewaskan Puluhan Narapidana di Tangerang
HAM, Kabar

LBH Meminta Pemerintah Tanggung Jawab Soal Lapas Terbakar Tewaskan Puluhan Narapidana di Tangerang

Selasa, 14 September 2021 18:35 WIB TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Puluhan narapidana tewas akibat kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, LBH Jakarta LPBH Nahdatul Ulama Tangerang dan Imparsial menuntut Pemerintah untuk bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan tersebut. Pengacara Publik dari LBH Masyarakat, Ma'ruf Bamajammal mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab dihadapan hukum atas peristiwa memilukan tersebut.  "Berdasarkan fakta-fakta yang yang kami peroleh terdapat kegagalan dalam manajemen dan keamanan Lapas. Kemudian, Pemerintah tidak melakukan kewajiban hukum Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kebijakan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia," ujarnya, Selasa ...
Soal Sengkarut Lapas, Arsul Sani: Kalau Menterinya Mundur Tak Juga Selesaikan Masalah
HAM, Kabar

Soal Sengkarut Lapas, Arsul Sani: Kalau Menterinya Mundur Tak Juga Selesaikan Masalah

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah Selasa, 14 September 2021 | 18:01 WIB Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PPP Arsul Sani, mengatakan jika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mundur tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Desakan mundur untuk Yasonna memang mengalir deras pasca Lapas kela 1 Tangerang kebakaran.  "Kalau soal mundur atau tidak mundur itu kembali kepada pak menterinya. Memangnya kalau menterinya mundur masalahnya selesai? Kan enggak selesai juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2021).  Arsul mengatakan, komisi III DPR RI berpandangan terkait permasalahan yang terjadi di Lapas terutama kasus di Tangerang orientasinya untuk membenahi sistem.  "Jadi kalau ka...
Over Kapasitas Lapas, Pemerintah Dituding Melanggar HAM
HAM, Kabar

Over Kapasitas Lapas, Pemerintah Dituding Melanggar HAM

CNN Indonesia | Senin, 13/09/2021 05:30 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM.Divisi Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Chikita Edrini Marpaung menyatakan, kondisi lapas yang sudah over kapasitas itu bentuk nyata pemerintah melakukan pelanggaran HAM. "Apakah pemerintah dapat diduga melakukan pelanggaran HAM? Tentu. Karena tadi, pelanggaran HAM yang jelas-jelas nyata di depan kita," ujar Chikita dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (12/9). Lebih lanjut, menurut Chikita, over kapasitas di dalam lapas tidak manusiawi. Ia mencontohkan, dengan kondisi tersebut, dalam satu sel bisa dihuni hingga 20-30 narapidana. "Kal...
Kebakaran Lapas Tangerang, Pemerintah Disebut Bisa Dipidana
HAM, Kabar

Kebakaran Lapas Tangerang, Pemerintah Disebut Bisa Dipidana

CNN Indonesia | Minggu, 12/09/2021 21:07 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Imparsial menyebut, pemerintah bisa saja dituntut secara pidana atas kasus kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang. Imparsial menilai, pemerintah telah mengabaikan kondisi lapas yang sudah tidak layak.Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengatakan, dalam kasus kebakaran di Lapas Tangerang, pemerintah mengakui jika instalasi listrik di Lapas Tangerang belum dibenahi sejak berdiri pada 1972. Atas hal tersebut, menurut dia, pemerintah sudah mengetahui masalah tersebut, namun cenderung mengabaikan. "Orang yang tidak mengambil kebijakan untuk selesaikan masalah ini juga harus dituntut secara pidana dalam konteks ini," kata Hussein dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (12/9). Hussein berpendapat, jik...
Dasar Pemberian Uang Santunan Kepada Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Dipertanyakan
HAM, Kabar

Dasar Pemberian Uang Santunan Kepada Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Dipertanyakan

Minggu, 12 September 2021 20:06 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dasar pemberian uang santunan dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap keluarga korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang dipertanyakan. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengaku tergelitik ketika Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan memberikan uang senilai sekira Rp 30 juta kepada keluarga korban. Menurutnya uang senilai sekira Rp 30 juta tersebut tidak sepadan dengan hilangnya nyawa di bawah tanggung jawab Yasonna. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk Tragedi Lapas Tangerang: Di Mana Tanggung Jawab Negara? pada Minggu (12/9/2021). "Pemerintah harus menjelaskan Rp 30 juta ini uang apa? Jangan kemudian ada kesan kalau kemudian ini ti...
Peneliti Imparsial Sebut Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Bisa Gugat Negara Secara Perdata
HAM, Kabar

Peneliti Imparsial Sebut Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Bisa Gugat Negara Secara Perdata

Minggu, 12 September 2021 19:38 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai keluarga korban kebakaran Lapas Kelas I Tangerang dimungkinkan untuk menggugat negara secara perdata. Hussein mengatakan setidaknya hal tersebut bisa dilihat dari pasal 1367 KUH Perdata di mana disebutkan seseorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk Tragedi Lapas Tangerang: Di Mana Tanggung Jawab Negara? pada Minggu (12/9/2021). "Secara perdata ini sebetulnya s...
Pakar Hukum: Manajemen Pengelolaan Lapas Harus Direformasi Secara Menyeluruh
HAM, Kabar

Pakar Hukum: Manajemen Pengelolaan Lapas Harus Direformasi Secara Menyeluruh

Minggu, 12 September 2021 19:03 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi menilai manajemen pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) harus direformasi secara menyeluruh. Hal tersebut menyikapi insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 45 orang. Fachrizal mengatakan kejadian tersebut menjadi catatan penting tentang kegagalan khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengelola Lapas. Menurutnya 13 kebakaran lapas dalam kurun waktu dua tahun membuktikan ada yang tidak beres dalam manajemen pengelolaan Lapas. Ia mengatakan hal tersebut mengingat nyawa manusia tidak bisa diukur dengan nilai berapapun. Hal tersebut disampaikannya dalam dis...