Author: dado

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Kompas.com - 23/06/2021, 11:34 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Dani Prabowo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri meminta Presiden Joko Widodo dapat menunjuk panglima TNI berikutnya yang tak mempunyai rekam jejak terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Presiden harus memastikan bahwa panglima TNI yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM," ujar Gufron dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021). Gufron menilai panglima TNI selanjutnya harus mempunyai komitmen kuat terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Yang tak kalah penting, kata dia, pemimpin tertinggi TNI tersebut juga tak berpotensi menghambat upaya penyelesaian kasus HAM. Mulai dari penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus penghilangan paks...
Pergantian Panglima TNI, Presiden Dinilai Perlu Pertimbangkan Rotasi Antarmatra
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pergantian Panglima TNI, Presiden Dinilai Perlu Pertimbangkan Rotasi Antarmatra

Rabu, 23 Juni 2021 11:24 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial memandang pergantian Panglima TNI akan sangat berdampak pada pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh organisasi TNI itu sendiri.  Dalam konteks tersebut, Direktur Imparsial Gufron Mabruri memandang proses pergantian Panglima TNI tetap perlu mempertimbangkan pola rotasi antarmatra (darat, laut, udara) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang (UU) TNI. UU tersebut, kata Gufron, menyatakan bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.  "Penerapan pola rotasi akan menumbuhkan rasa kesetaraan antarmatra dan berdampak positif pa...
Imparsial: Calon Panglima TNI Harus Bebas Kasus Pelanggaran HAM
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Calon Panglima TNI Harus Bebas Kasus Pelanggaran HAM

23 Juni 2021, 11:02:51 WIB JawaPos.com – Wacana pergantian Panglima TNI mulai ramai diperbincangkan di publik seiring dengan usia Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2021 ini. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, meski proses pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Presiden tetap perlu mencermati serta mempertimbangkan berbagai pandangan dan saran yang berkembang di publik. “Pemilihan Panglima TNI tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, namun juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, penting bagi Presiden untuk mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat,” ujar Gufron dalam keterangannya, Rabu (23...
Wacana Pergantian Panglima TNI, Presiden Harus Hindari Pertimbangan Politis
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Wacana Pergantian Panglima TNI, Presiden Harus Hindari Pertimbangan Politis

22 Juni 2021 | 19:16:57 Oleh: Gufron Mabruri PUBLICA-WACANA pergantian Panglima TNI mulai ramai diperbincangkan di publik seiring dengan usia Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada bulan November tahun ini. Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.” Dengan demikian, Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan perlu segera mempersiapkan calon Panglima TNI yang baru. Kami memandang, meski proses pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, namun Presiden tetap perlu mencermati ...
Panglima TNI Pilihan Jokowi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima TNI Pilihan Jokowi

Senin, 21 Juni 2021 07:03 Reporter : Tim Merdeka Merdeka.com - Menggowes sepeda, Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa meninjau pembangunan gedung siber milik TNI AD. Mengenakan kaos abu-abu gelap, Andika dengan detil mengarahkan desain gedung hingga taman yang tengah dibangun agar tampak indah sesuai keinginan. "Pokoknya di depan batu harus ada tanah yang kelihatan, yang nanti akan kita pasang rumput," kata Andika sambil menunjuk proyek pembangunan taman di lingkungan Mabes TNI AD. Video Jenderal Andika meninjau pembangunan dan renovasi di lingkungan Mabes TNI AD yang diunggah 15 Juni 2021, sudah ditonton lebih dari 200.000 orang. Andika satu-satunya Kepala Staf di lingkungan TNI yang paling eksis di media sosial. Setidaknya di Youtube akun TNI AD yang memilik...
Redam Kekerasan di Papua, Peneliti Imparsial Minta Pemerintah Tarik TNI Non-Organik dari Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Redam Kekerasan di Papua, Peneliti Imparsial Minta Pemerintah Tarik TNI Non-Organik dari Papua

Elvis Romario- 17 Juni 2021, 13:25 WIB PORTAL PAPUA-Sebagai upaya meredam kekerasan dan konflik senjata yang selama ini marak terjadi di Papua peneliti Imparsial, Hussein Ahmad meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Hussein juga untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo yang ingin pelbagai masalah di Papua bisa selesai tanpa senjata alias perundingan damai. "Kebijakan ini harus dibuktikan dengan menarik seluruh pasukan TNI Non Organik yang berasal dari luar Papua untuk mengurai eskalasi kekerasan yang terjadi," kata Hussein kepada wartawan, Selasa 15 Juni 2021, dikutip dari Antara. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini ialah upaya meredam kekerasan menciptakan  'jeda kemanusiaa...
Menimbang Pengganti Panglima TNI Hadi: Andika atau Yudo Margono?
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Menimbang Pengganti Panglima TNI Hadi: Andika atau Yudo Margono?

Oleh: Andrian Pratama Taher - 17 Juni 2021 Andika Perkasa dan Yudo Margono disebut sebagai calon kuat pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Siapa yang akan dipilih Jokowi? tirto.id - “Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yang demikian itu, saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah.” Pernyataan itu diungkapkan Jenderal (purn) TNI Hendropriyono saat menjawab tudingan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo terkait upaya mendorong Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Ia geram karena pertemuan sebagai ajang silaturahmi di Istana Negara dengan Jokowi dirumorkan sebagai lobi-lobi kursi Panglima TNI. Narasi tersebut bukan hal baru....
Bangun Ketahanan Masyarakat Lebih Penting dari pada Pemolisian Masyarakat
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Bangun Ketahanan Masyarakat Lebih Penting dari pada Pemolisian Masyarakat

Sabir Laluhu Sabtu, 16 Januari 2021 - 20:30 WIB JAKARTA SINDONEWS.COM - Imparsial menilai membangun ketahanan masyarakat dari pengaruh ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme dari pada melaksanakan program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menegaskan, memang sampai saat ini masih ada berbagai macam kegiatan ekstrimisme yang mengarah kepada kekerasan, radikalisme, dan terorisme yang ada di lingkungan masyarakat. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, ujar Gufron, pemecahannya bukan dengan melaksanakan program pelatihan pemolisian masyarakat untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang ada dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021.  "Yang menjadi penting hari (sekarang) ini sebenarnya bagaimana membangun ket...
Imparsial Minta Penarikan TNI Non-Organik dari Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial Minta Penarikan TNI Non-Organik dari Papua

CNN Indonesia | Rabu, 16/06/2021 07:08 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua guna meredam kekerasan yang kerap terjadi di Papua selama ini. Hal itu ia sampaikan merespons arahan Presiden Joko Widodo yang ingin pelbagai masalah di Papua selesai tanpa senjata. "Kebijakan ini harus dibuktikan dengan menarik seluruh pasukan TNI Non Organik yang berasal dari luar Papua untuk mengurai eskalasi kekerasan yang terjadi," kata Hussein kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/6). Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah upaya meredam kekerasan dan menciptakan  'jeda kemanusiaan' di Papua. Salah satu c...