Facebook Instagram Twitter Youtube
BERANDA
HUKUMAN MATI
KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN
KONFLIK ACEH DAN PAPUA
REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
PEMBELA HAM
AKTIVITAS
TENTANG IMPARSIAL

Konflik Aceh dan Papua

Koalisi Sipil Kritik Baleg Sepakati RUU Pembentukan 3 DOB Papua Jadi Inisiatif
8Apr By dadoNo Comments
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Koalisi Sipil Kritik Baleg Sepakati RUU Pembentukan 3 DOB Papua Jadi Inisiatif

Reporter: Dewi Nurita Editor: Eko Ari Wibowo Jumat, 8 April 2022 17:01 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Tiga RUU daerah otonom baru (DOB) di Papua akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapat persetujuan menjadi RUU inisiatif DPR. RUU Tiga DOB Papua tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.  Koalisi Kemanusiaan untuk Papua yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil menyayangkan persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas RUU pembentukan tiga provinsi baru di Papua tersebut. Upaya pemekaran wilayah dinilai tak tepat dilakukan saat ini. Anggota Jaringan Damai Papua (JDP) Cahyo Pamungkas mengatakan, kebijakan pemekaran ...
Read More
Kebohongan di balik kematian TNI, ini pendapat Imparsial dan PaPeDA institute
25Mar By dadoNo Comments
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Kebohongan di balik kematian TNI, ini pendapat Imparsial dan PaPeDA institute

Reporter: Admin Jubi March 25, 2022 5:55 am Jakarta, Jubi –  Peneliti Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Hussein Ahmad menilai kasus kematian aparat TNI yang tewas saat mengamankan proyek pasir dan bukan patroli seseuai kewenanganya membuktikan ada masalah operasi militer di Papua.   Hussein mendorong Panglima TNI membongkar kasus ini hingga ke para petinggi yang terlibat. “Jangan sampai yang pangkat kecil seperti yang di proyek pasir ini dikejar-kejar tapi yang besar dibiarkan,” kata Hussein, dikutip dari laman Cnn Indonesia, Kamis, (24/3/20220 malam. Baca Selanjutnya...  https://jubi.co.id/kebohongan-di-balik-kematian-tni-ini-pendapat-imparsial-dan-papeda-institute/
Read More
Mahasiswa Somatua Intan Jaya Minta Tarik Pasukan Militer
10Feb By dadoNo Comments
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Mahasiswa Somatua Intan Jaya Minta Tarik Pasukan Militer

Penulis Berita Papua -10 Februari 2022 Ketua Komisi Komunitas Mahasiswa Independen, Somatua Intan Jaya, Feri Belau meminta pemerintah Indonesia segera tarik militer dari Bumi Migani, Kabupaten Intan Jaya. Termasuk di seluruh tanah Papua. “Berdasarkan dialog mahasiswa dengan warga pengungsian di Nabire dan Intan Jaya, warga yang mengungsi mereka ingin kembali ke kampung halamannya. Karena mereka takut militer Indonesia yang terkadang tembak membabi buta dan warga sipil menjadi korban tembak,” katanya kepada Jubi di Waena, Selasa (2/8/2022). Baca Selanjutnya... https://beritapapua.id/mahasiswa-somatua-intan-jaya-minta-tarik-pasukan-militer/
Read More
Imparsial Soroti Masalah Kebenaran Berita Terkait Papua
10Feb By dadoNo Comments
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial Soroti Masalah Kebenaran Berita Terkait Papua

Kamis, 10 Februari 2022, 09:50 WIB Populis, Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad memberikan pendapatnya terkait Hari Pers Nasional (HPN). Seperti diketahui, Hari Pers Nasional diputuskan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Adapun tanggal 9 Februari diambil bertepatan dengan Hari Jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). "Masyarakat sangat membutuhkan peran pers sebagai pewarta kebenaran dan corong bagi kaum yang tertindas," ujar Husein kepada GenPI.co, Rabu (9/2). Baca Selanjutnya... https://populis.id/read10084/imparsial-soroti-masalah-kebenaran-berita-terkait-papua
Read More
FAPD: Pembangunan di Papua perlu diimbangi dengan pelatihan masyarakat
15Jan By dadoNo Comments
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

FAPD: Pembangunan di Papua perlu diimbangi dengan pelatihan masyarakat

 Jumat, 14 Januari 2022 17:09 WIB " Hasil penelitian memberi rekomendasi kepala pemerintah untuk melakukan pembaangunan berbasis kebudayaan Papua" Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) Cahyo Pamungkas memandang Perlu mengimbangi pembangunan yang saat ini sedang berlangsung di Papua dengan pelatihan masyarakat, khususnya terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarkat. "Yang Terjadi adalah terbatasnya pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarkat. Contohnya, mantri tani itu sudah tidak ada lagi sehingga orang-orang yang mau menanam bagaimana mau belajar? kata Cahyo. Baca Selanjutnya.... https://www.antaranews.com/berita/2643609/fapd-pembangunan-di-papua-perlu-diimbangi-dengan-pelatihan-masyarakat?fbclid=IwAR2xXztHgGAGO-RtmhdQCxV8Y30nQcC_CI1CD7nq_G9fYQCxKEWa3T4...
Read More
Imparsial : Oprasi Militer di Papua Ilegal
11Des By dadoNo Comments
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial : Oprasi Militer di Papua Ilegal

OLEH SUARA PAPUA 11 DESEMBER 2021 07.00 Peniliti dari imparsial meyebut operasi militer yang di lakukan di Papua adalah ilegal karena tak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Benarkah demikian? JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan operasi militer yang dilakukan pasukan TNI merupakan tindakan ilegal karena tak sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Operasi militer itu pun dinilai telah mendorong adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut dikatakan Hussein dalam acara diskusi Swarga Fest dengan tema “Kekerasan Bersenjata di Papua: Kapankah Akan Berakhir?”. Baca Selanjutnya... https://suarapapua.com/2021/12/11/impar...
Read More
Imparsial: Operasi Militer di Papua Ilegal
11Des By dadoNo Comments
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Operasi Militer di Papua Ilegal

11/12/2021 Anugrah Andria Peneliti dari Imparsial menyebut operasi militer yang dilakukan di Papua adalah ilegal karena tak sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Benarkah demikian? VOA — Peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan operasi militer yang dilakukan pasukan TNI merupakan tindakan ilegal karena tak sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Operasi militer itu pun dinilai telah mendorong adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut dikatakan Hussein dalam acara diskusi Swarga Fest dengan tema "Kekerasan Bersenjata di Papua: Kapankah Akan Berakhir?". "Itu yang kemudian menjadi bermasalah bahwa operasi militer yang dilakukan di Papua sebenarnya adalah op...
Read More
Papua Pascareformasi Tak Lagi Berstatus Daerah Operasi Militer, Imparsial Pertanyakan Mobilisasi TNI
10Des By dadoNo Comments
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Papua Pascareformasi Tak Lagi Berstatus Daerah Operasi Militer, Imparsial Pertanyakan Mobilisasi TNI

Jumat, 10 Desember 2021 19:46 WIB Penulis: Danang Triatmojo Editor: Adi Suhendi TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LSM yang bergerak mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia, Imparsial menyoroti maraknya operasi militer di Papua. Padahal, Papua pascareformasi tak lagi berstatus sebagai daerah operasi militer yang berarti bumi Cenderawasih itu sama seperti Jakarta atau wilayah lain di Indonesia. "Sebelum reformasi papua ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Pada pascareformasi, Papua tidak lagi ditetapkan sebagai daerah operasi militer, artinya statusnya sama dengan Jakarta, Yogyakarta, dengan seluruh wilayah di Indonesia," kata peneliti Imparsial, Hussein Ahmad dalam diskusi daring 'Kekerasan Bersenjata di...
Read More
id_IDIndonesian
id_IDIndonesian en_GBEnglish