Dampak Pelabelan Teroris OPM (Organisasi Papua Merdeka) terhadap Prospek Perdamaian Papua

Melpayanty Sinaga

Pendahuluan

Papua merupakan salah satu bagian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang terletak di ujung timur Indonesia. Permasalahan di Papua ini sangat kompleks mengingat bukan hanya isu pembangunan, lingkungan, bisnis dan korporasi namun juga ketidakstabilan politik di Papua. Isu Papua Merdeka atau self determination menjadi highlight yang sering dibicarakan akhir-akhir ini terutama dipropogandakan oleh masyarakat Papua yang kontra dengan Indonesia.

Temuan dari LIPI mengemukakan terdapat empat sumber konflik di Papua yaitu marginalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer dan proses integrasi Papua dalam Indonesia yang bermasalah (Widjojo,2009). Berbagai narasi- narasi yang terbentuk dalam proses integrasi Papua ke Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Bagi Indonesia, Papua secara sah bergabung dengan Indonesia melalui New York Agreement pada tahun 1962 dan (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969. Namun bagi Papua, proses integrasi tersebut dianggap cacat hukum karena dibawah tekanan dan intimidasi dari Indonesia yang bertentangan dengan pelaksanaan act of free choice dengan prinsip one man, one vote. Hal ini menimbulkan ekspresi kekecewaan, frustasi, kemarahan dari masyarakat Papua melalui kelompok tertentu yang berusaha untuk membentuk ideologi memperjuangkan kemerdekaan Papua (gerakan politik) atau  sering disebut sebagai TPN-OPM (Tentara Pembebasan  Nasional –Organisasi Papua Merdeka).

BACA SELANJUTNYA.

Review-NS_Melpayanty-Sinaga_Dampak-Pelabelan-Teoris-OPM-Terhadap-Prospek-Perdamaian-Papua.pdf

id_IDIndonesian