MEMBANGUN DIALOG PERDAMAIAN PAPUA MELALUI PENDEKATAN BUDAYA

Gerdha Numbery

Pendahuluan


Penyelesaian konflik di Papua hingga kini tak kunjung terselesaikan. Beberapa
langka telah ditempuh melalui pendekatan keamanan maupun pendekatan kesejahteraan
masyarakat lokal namun belum dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di
Papua. Selain kedua pendekatan tersebut, sebenarnya di tahun 1960-an Koentjaraningrat,
yang pernah melakukan penelitian pada etnik-etnik Papua saat itu, sudah
merekomendasikan penerapan pendekatan budaya sebagai respon atas terjadi

perubahanperubahan sosial budaya sebagai dampak dari penerapan model kebijakan top down.
Akibat dari perubahan sosial budaya tersebut menimbulkan perasaan kurang puas, sikap
pasif, apatis, regresif, juga timbul sikap agresif hingga konflik dari masyarakat lokal
terhadap pemerintah dan pihak swasta yang mengelola sumber daya alam di tanah Papua
(Koentjaraningrat 1993:433).

Kondisi ini berlangsung hingga memasuki era reformasi, tepatnya di masa
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2011. SBY
mengusulkan pendekatan non militer Papua sebagai model penyelesaian konflik.
Pendekatan ini dilakukan melalui cara dialog. Selanjutnya pendekatan dialog ini disambut
baik oleh Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI) karena dipandang sebagai
pendekatan baru. Pendekatan ini sekaligus dapat merepresentasikan nilai-nilai budaya
masyarakat lokal dalam menyelesaiakan konflik-konflik internal yang selama ini terjadi
dalam masyarakat lokal Papua.

BACA SELANJUTNYA.

Review-NS_Gerdha-Numbery_Pendekatan-Budaya-Dalam-Keberagaman-Etnik.pdf

id_IDIndonesian