Penetapan KKB Sebagai Teroris tidak Menyentuh Akar Masalah Konflik di Papua

Kamis, 06 Mei 2021 – 14:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan (KMSRSP) menilai pemerintah keliru jika menyelesaikan konflik di Papua dengan melabelkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih sebagai teroris. 

“Penetapan KKB sebagai kelompok teroris sama sekali tidak menyentuh akar masalah konflik di Papua,” kata KMSRSP melalui Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, Kamis (6/5). Koalisi lantas membeberkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dipublikasikan dalam Papua Road Map (2008).

Pertama, sejarah integrasi, status, dan integritas politik. Kedua berkaitan kekerasan politik dan pelanggaran HAM.  Berikutnya tentang kegagalan pembangunan. Keempat, marginalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus. 

Koalisi pun menyarankan pemerintah melakukan upaya komprehensif dan menyeluruh dalam penyelesaian konflik di Papua. Di sisi lain, ujar koalisi, label teroris kepada KKB malah mempertegas pendekatan keamanan (state-security) bagi penanganan konflik di pulau yang biasa disebut Tanah Mutiara Hitam tesebut.

Kebijakan yang hanya mengedepankan pendekatan keamanan atau pendekatan ekonomi tidak akan menyentuh akar permasalahan dan menyelesaikan konflik, justru akan berpotensi membentuk gejolak sosial-politik yang terus berulang di masa depan,” kata Al Araf.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan merupakan elemen gabungan sejumlah organisasi seperti Imparsial, ELSAM, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, dan ICJR. Kemudian PILNET Indonesia, Centra Initiative, HRWG, Setara Institute, WALHI, PBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, dan KontraS juga bergabung dalam koalisi tersebut. (ast/jpnn)