Conflicts in Aceh and Papua

DPR Diminta Pertimbangkan Penolakan DOB dari Orang Asli Papua
News, Conflicts in Aceh and Papua

DPR Diminta Pertimbangkan Penolakan DOB dari Orang Asli Papua

18:47 WIB Rep: Mimi Kartika / Red: Ilham Tirta REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil meminta DPR memperhatikan dan mempertimbangkan suara penolakan daerah otonomi baru (DOB) oleh orang asli Papua (OAP). Sementara, Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD telah membahas tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mulai Rabu (22/6/7),  Baca Selanjutnya.... https://republika.co.id/berita/rdxi2y485/dpr-diminta-pertimbangkan-penolakan-dob-dari-orang-asli-papua
Komnas HAM Diminta Dorong Pemerintah untuk Dialog Damai Papua
News, Conflicts in Aceh and Papua

Komnas HAM Diminta Dorong Pemerintah untuk Dialog Damai Papua

Karena rendahnya respons pemerintah, Komnas HAM berinisiatif mencari dukungan internasional dengan menemui Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, dan Utusan Khusus Uni Eropa Bidang HAM, Eamon Gilmore. Oleh:  Ady Thea DA HUKUMONLINE-COM-Sejumlah delegasi Komnas HAM RI menyambangi kantor PBB di Jenewa, Swiss untuk mengikuti sidang HAM rutin PBB. Dalam kunjungannya ke Jenewa, delegasi yang terdiri dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, didampingi 2 komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Mochamad Choirul Anam disambut Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet. Pada pertemuan tersebut delegasi Komnas HAM membahas beragam isu aktual HAM di Indonesia termasuk dialog damai Papua yang digagas Komnas HAM RI. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan Ko...
Koalisi Sipil Kritik Baleg Sepakati RUU Pembentukan 3 DOB Papua Jadi Inisiatif
News, Conflicts in Aceh and Papua

The Civilian Coalition Criticizes Baleg Agrees on the Bill for the Establishment of 3 New Autonomous Area (DOB) in Papua to be an Initiative

Reporter: Dewi Nurita Editor: Eko Ari Wibowo Jumat, 8 April 2022 17:01 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Tiga RUU daerah otonom baru (DOB) di Papua akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapat persetujuan menjadi RUU inisiatif DPR. RUU Tiga DOB Papua tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.  Koalisi Kemanusiaan untuk Papua yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil menyayangkan persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas RUU pembentukan tiga provinsi baru di Papua tersebut. Upaya pemekaran wilayah dinilai tak tepat dilakukan saat ini. Anggota Jaringan Damai Papua (JDP) Cahyo Pamungkas mengatakan, kebijakan pemekaran ...
Kebohongan di balik kematian TNI, ini pendapat Imparsial dan PaPeDA institute
News, Conflicts in Aceh and Papua

The lie behind the death of a national soldier, this is the opinion of Imparsial and the PaPeDA institute

Reporter: Admin Jubi March 25, 2022 5:55 am Jakarta, Jubi –  Peneliti Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Hussein Ahmad menilai kasus kematian aparat TNI yang tewas saat mengamankan proyek pasir dan bukan patroli seseuai kewenanganya membuktikan ada masalah operasi militer di Papua.   Hussein mendorong Panglima TNI membongkar kasus ini hingga ke para petinggi yang terlibat. “Jangan sampai yang pangkat kecil seperti yang di proyek pasir ini dikejar-kejar tapi yang besar dibiarkan,” kata Hussein, dikutip dari laman Cnn Indonesia, Kamis, (24/3/20220 malam. Baca Selanjutnya...  https://jubi.co.id/kebohongan-di-balik-kematian-tni-ini-pendapat-imparsial-dan-papeda-institute/
Mahasiswa Somatua Intan Jaya Minta Tarik Pasukan Militer
News, Conflicts in Aceh and Papua

Somatua Intan Jaya Student Asks To Withdraw Military Troops

Penulis Berita Papua -10 Februari 2022 Ketua Komisi Komunitas Mahasiswa Independen, Somatua Intan Jaya, Feri Belau meminta pemerintah Indonesia segera tarik militer dari Bumi Migani, Kabupaten Intan Jaya. Termasuk di seluruh tanah Papua. “Berdasarkan dialog mahasiswa dengan warga pengungsian di Nabire dan Intan Jaya, warga yang mengungsi mereka ingin kembali ke kampung halamannya. Karena mereka takut militer Indonesia yang terkadang tembak membabi buta dan warga sipil menjadi korban tembak,” katanya kepada Jubi di Waena, Selasa (2/8/2022). Baca Selanjutnya... https://beritapapua.id/mahasiswa-somatua-intan-jaya-minta-tarik-pasukan-militer/
Imparsial Soroti Masalah Kebenaran Berita Terkait Papua
News, Conflicts in Aceh and Papua

Imparsial Highlights Truth Issues in News Regarding Papua

Kamis, 10 Februari 2022, 09:50 WIB Populis, Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad memberikan pendapatnya terkait Hari Pers Nasional (HPN). Seperti diketahui, Hari Pers Nasional diputuskan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Adapun tanggal 9 Februari diambil bertepatan dengan Hari Jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). "Masyarakat sangat membutuhkan peran pers sebagai pewarta kebenaran dan corong bagi kaum yang tertindas," ujar Husein kepada GenPI.co, Rabu (9/2). Baca Selanjutnya... https://populis.id/read10084/imparsial-soroti-masalah-kebenaran-berita-terkait-papua
FAPD: Pembangunan di Papua perlu diimbangi dengan pelatihan masyarakat
News, Conflicts in Aceh and Papua

FAPD: Development in Papua needs to be balanced with citizen training

 Jumat, 14 Januari 2022 17:09 WIB " Hasil penelitian memberi rekomendasi kepala pemerintah untuk melakukan pembaangunan berbasis kebudayaan Papua" Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) Cahyo Pamungkas memandang Perlu mengimbangi pembangunan yang saat ini sedang berlangsung di Papua dengan pelatihan masyarakat, khususnya terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarkat. "Yang Terjadi adalah terbatasnya pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarkat. Contohnya, mantri tani itu sudah tidak ada lagi sehingga orang-orang yang mau menanam bagaimana mau belajar? kata Cahyo. Baca Selanjutnya.... https://www.antaranews.com/berita/2643609/fapd-pembangunan-di-papua-perlu-diimbangi-dengan-pelatihan-masyarakat?fbclid=IwAR2xXztHgGAGO-RtmhdQCxV8Y30nQcC_CI1CD7nq_G9fYQCxKEWa3T4...
Imparsial : Oprasi Militer di Papua Ilegal
News, Conflicts in Aceh and Papua

Imparsial : Oprasi Militer di Papua Ilegal

OLEH SUARA PAPUA 11 DESEMBER 2021 07.00 Peniliti dari imparsial meyebut operasi militer yang di lakukan di Papua adalah ilegal karena tak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Benarkah demikian? JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan operasi militer yang dilakukan pasukan TNI merupakan tindakan ilegal karena tak sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Operasi militer itu pun dinilai telah mendorong adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih. Hal tersebut dikatakan Hussein dalam acara diskusi Swarga Fest dengan tema “Kekerasan Bersenjata di Papua: Kapankah Akan Berakhir?”. Baca Selanjutnya... https://suarapapua.com/2021/12/11/impar...
en_GBEnglish (UK)