Infografis

Diskusi Publik“Outlook HAM dan Keamanan Papua 2023”
Aktivitas, Infografis

Diskusi Publik“Outlook HAM dan Keamanan Papua 2023”

UNDANGAN DISKUSI PUBLIK Pada pelantikan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru, Presiden memberikan arahan agar TNI melakukan pendekatan kemanusiaan di Papua, bahkan Presiden menyatakan persetujuannya jika akan dilakukan penarikan (sebagian) pasukan TNI dari Papua. Namun demikian, Panglima TNI dalam kunjungannya bersama dengan seluruh Kepala Staf dan Kapolri ke Papua beberapa hari lalu, justru berencana akan menambah jumlah pasukan TNI di Papua untuk memperkuat daerah otonomi baru Papua. Hal ini tentunya akan membuat situasi HAM dan keamanan di Papua semakin tidak pasti. Mengingat selama ini berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi dan tidak terselesaikan di Papua. Terkait dengan hal tersebut, IMPARSIAL mengundang rekan-rekan dalam diskusi ...
Catatan Akhir Tahun Toleransi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia
Aktivitas, Infografis

Catatan Akhir Tahun Toleransi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia

"Catatan Akhir Tahun Toleransi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia" Diskusi akan menghadirkan Narasumber: Anis Hidayah - Komisioner Komnas HAM RI Halili Hasan - Direktur Riset SETARA Institute Pdt. Gomar Gultom - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Ardi Manto - Wakil Direktur Imparsial Moderator:Annisa Yudha (Peneliti Imparsial) https://www.youtube.com/watch?v=ffstwIY9UgE
<strong>Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Ngargoyoso</strong>
Aktivitas, Infografis

Pelatihan PVE untuk Tokoh Masyarakat Ngargoyoso

Tokoh agama dan masyarakat Ngargoyoso Meningkatkan kapasitas dan memperkuat peran tokoh agama dan masyarakat pada tingkat akar rumput merupakan salah satu pondasi penting dalam upaya penguatan resiliensi masyarakat dari pengaruh penyebaran ekstremisme kekerasan. Pelibatan tokoh-tokoh tersebut sangat penting dan strategis, mengingat mereka tinggal dan hidup bersama dengan masyarakat, sehingga mereka lebih memahami konteks, masalah, dan potensi lingkungan sosialnya. Dengan modal sosial yang dimilikinya, tokoh-tokoh di akar rumput tersebut dapat menginisiasi dan menjalankan berbagai kegiatan yang berbasis konteks dan kebutuhan masyarakatnya. Beranjak dari kesadaran itu, pada 29 Oktober 2022, IMPARSIAL bekerja sama dengan Kecamatan Ngargoyoso, Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama (PK...
(Buku Segera Terbit)
Aktivitas, Arsip Penelitian

(Buku Segera Terbit)

KEAMANAN MANUSIA Konsepsi,Impelementasi, dan Perlindungan Negara Lain UNDP pertama kali meluncurkan laporan tentang keamanan manusia menjadi salah satu tonggak konsep ini diperhatikan oleh komunitas internasional pada tahun 1994. Dengan pelbagai kritik yang muncul, UNDP seakan mengakui secara global praktik-praktik keamanan manusia yang sudah digunakan di beberapa Negara, seperti Kanada dan Jepang. Di lain pihak, dokumen ini juga seakan menantang konsep keamanan tradisional yang sangat menitikberatkan pada negara. Lama berselang, UNDP baru mengeluarkan lagi laporan keamanan manusia saat pandemi melanda pada tahun 2022. Di Indonesia, keamanan manusia pun belum begitu banyak diketahui. Hanya lumrah didiskusikan dalam ruang-ruang akademis, itupun terbatas pada diskus...
PRAKTIK PENYIKSAAN DALAM PEMOLISIAN
Aktivitas, Arsip Penelitian

PRAKTIK PENYIKSAAN DALAM PEMOLISIAN

Penulis:Bhatara Ibnu Reza, Gufron Mabruri, Ardi MantoAdiputra, Hussein Ahmad, Maria Ulfah,Gading Yonggar Ditya, Evitarossi Budiawan Editor:Bhatara Ibnu Reza Kata PengantarGufron MabruriDirektur Imparsia Praktik penyiksaan hingga kini masih menjadi salahsatu persoalan hak asasi manusia yang banyak terjadi dalampenegakan hukum di Indonesia. Salah satu institusi yangsering mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat dan mediaterkait dengan praktik tersebut adalah kepolisian. Metodepenyiksaaan acapkali masih digunakan oleh polisi di berbagaitingkatan kepolisian ketika menjalankan tugas-tugasnya.Hal ini menjadi permasalahan serius, mengingat penyiksaanmerupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yangpaling fundamental. Kewenangan dan otoritas besar yang diberikan kepadakepolisian...
Buku Mencintai Munir
Aktivitas, Human Rights, Infografis, Kabar

Buku Mencintai Munir

Tak terasa sudah 18 tahun lalu Munir Said Thalib di bunuh oleh negara. Seorang ayah, seorang suami, seorang pembelah HAM yang kerap menempatkan keadilan di Indonesia sebagian misi hidup nya. mari bersama-sama mengenang hidup dan perjuangannya melalui memori yang ditulis oleh Suciwati,istri dari mendiang cak Munir. Pre-order ( 31 Agustus - 21 Sepetember ) https://bit.ly/BukuMunir https://www.facebook.com/reel/1306708486531235/?s=single_unit
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan RAN-PE: Tantangan dan Permasalahan
Aktivitas, Arsip Penelitian

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan RAN-PE: Tantangan dan Permasalahan

Policy Review - Maret 2022 Pada tanggal 6 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 (selanjutnya disebut RAN PE). Perpres RAN PE ini patut diapresiasi karena menunjukkan negara secara aktif menanggulangi tindakan dan/atau keyakinan penggunaan kekerasaan dan embin dalam mencapai tujuan tertentu. RAN PE ini pun dilihat sebagai strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) serta sebagai acuan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penanggula...
“Initiating Peace Process in Papua”
Aktivitas, Infografis

“Initiating Peace Process in Papua”

Sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia, konflik kekerasan yang berujung pelanggaran HAM terus terjadi hingga kini. Sementara itu solusi yang ditawarkan pemerintah nampaknya tak kunjung membuahkan hasil. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dibarengi dengan kebijakan keamanan/ kekerasan justru menciptakan soalan-soalan baru di tanah Papua. Jalan damai nampaknya merupakan solusi yang perlu disegerakan pemerintah dalam rangka menhentikan konflik Papua di masa datang Berangkat dari tersebut di atas, Forum Akademisi Untuk Papua Damai (FAPD), Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies (Pacedepes), PSGA Uncen, Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua dan Imparsial menyelenggarakan Seminar dengan judul "Initiating Peace Process in Papua"
id_IDBahasa Indonesia