Aktivitas

Sidang Mendengar Keterangan Ahli Pemohon Judicial Review UU PSDN (UU KOMCAD)
Aktivitas, News

Hearing Hearing Expert Statement of Petitioner for Judicial Review of PSDN Law (KOMCAD Law)

Yth. Kawan-kawan jaringan, Mahasiswa, Buruh, Petani, Media dan masyarakat luas. Kami Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta (Peneliti Sektor Pertahanan), Leon Alvinda Putra (Mahasiswa / Ketua Bem UI), Ikhsan Yosarie (Peneliti Sektor Pertahanan), dan beberapa organisasi lainnya sedang mengajukan permohonan uji materiil ( judicial review ) UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) terhadap UUD 1945. Adapun pokok permohonan kami berkenaaan dengan pengaturan penyelenggaraan Komponen Cadangan (Komcad) yang diatur dalam UU PSDN. Setelah mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon pada sidang sebelumnya, Agenda sidang hari ini adalah mend...
Seminar Hasil Riset Forum Akademisi Papua Damai
Aktivitas

Seminar Hasil Riset Forum Akademisi Papua Damai

Rilisnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020, tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, menjadi bukti bahwa pemerintah mengakui Papua membutuhkan pembangunan sebagai jalan untuk mewujudkan perdamaian. Namun, hadir paradoks pembangunan dan perdamaian di Tanah Papua. Pembangunan memang sudah dicanangkan, hasilnya juga sudah mulai tampak, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sudah menuai keberhasilan apalagi menghadirkan suasana damai bagi seluruh warga tanah Papua. FAPD mengundang rekan-rekan media untuk hadir dalam media briefing:
PBB Sentil Indonesia
Aktivitas, News

PBB Sentil Indonesia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dalam pidatonya bulan September lalu menyebut Indonesia sebagai negara yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia. Pidato Sekjen PBB tersebut mengutip laporan omisi Tinggi HAM (OHCHR) PBB, dimana Indonesia masuk masuk dalam 45 negara yang menjadi sorotan. Secara spesifik OHCHR meyebut nama-nama; penasihat MRP Wenislaus Fatubun: Aktivis dan Anggota Masyarakat Adat Yones Douw; Jurnalis Victor Mambor, Pengacara HAM Veronica Koman, Jubir KNPB Victor Yeimo telah mengalami intimidasi, kekekerasan, hingga kriminalisasi akibat kerja-kerja pemebelaan HAM yang mereka lakukan. Respon Pemerintah justeru sangat mengecewakan. Alih-alih memperbaiki kesalahannya, pemerintah justeru menampik/ menolak kebenaran l...
en_GBEnglish