Uncategorized

Koalisi Sipil Gugat Keppres Jenderal Kehormatan Prabowo ke PTUN
News, Security Sector Reform, Uncategorized

Koalisi Sipil Gugat Keppres Jenderal Kehormatan Prabowo ke PTUN

Koalisi Sipil Melawan Impunitas mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas Keppres yang memberikan hadiah pangkat bintang empat atau jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Poppy Fadhilah) Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 13/TNI/2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto."Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto," bunyi salah satu petitum gugatan yan...
Kontroversi Ajudan Prabowo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Sanksi Tegas Mayor Teddy
News, Security Sector Reform, Uncategorized

Kontroversi Ajudan Prabowo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Sanksi Tegas Mayor Teddy

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbincang dengan ajudannya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya saat menghadiri Deklarasi Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dalam acara debat Pilpres pada 12 Desember lalu melanggar azas netralitas TNI. Koalisi meminta Panglima TNI, Agus Subiyanto, untuk memberi sanksi tegas dan menunjukkan komitmen dan langkah nyata dalam menjaga netralitas TNI di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024. ...
Bukan Tupoksinya, Imparsial Soroti Proyek Sumur Bor Bantuan Kemenhan
News, Security Sector Reform, Uncategorized

Bukan Tupoksinya, Imparsial Soroti Proyek Sumur Bor Bantuan Kemenhan

JawaPos.com -  Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Putra menyoroti proyek sumur bor bantuan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di sejumlah daerah yang diresmikan oleh Menhan Prabowo Subianto.  Salah satu proyek yang baru diresmikan Prabowo pada Minggu (29/10) berada di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Ardi bahkan mengulas pernyataan Prabowo saat peresmian sumur bor tersebut bahwa kedatangannya resmi sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye. "Dia menyampaikan bahwa 'Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tetapi kalau berharap dalam hati, kan, enggak boleh dilarang," ujar Ardi menirukan perkataan Prabowo, sebgaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (30/10).  Baca Selajutnya... https://www.jawap...
Aktivis 98 Merapat ke Prabowo, Potensi Perang Politik Terulang
Human Rights, News, Uncategorized

Aktivis 98 Merapat ke Prabowo, Potensi Perang Politik Terulang

Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri | ist FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menyayangkan sikap politisi PDIP Budiman Sudjatmiko dan aktivis 1998 lainnya yang merapat atau mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pernyataan Gufron itu merespons relawan Jokowi yang mengusung Budiman sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Diketahui, Budiman dan Prabowo merupakan lawan secara politik di zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Budiman kala itu merupakan aktivis yang mendorong reformasi. Sedangkan Prabowo merupakan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus). Nama Prabowo pun tidak pernah lepas dari penculikan dan penghilangan paksa aktivis 98. Dirinya pernah diberhentikan d...
Keluarga Korban Kerusuhan 1998: Tolong Selesaikan Kasus HAM Berat Masa Lalu
Human Rights, News, Uncategorized

Keluarga Korban Kerusuhan 1998: Tolong Selesaikan Kasus HAM Berat Masa Lalu

Jakarta - Salah satu orang tua korban kerusuhan 1998, Maria Sanu, meminta pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia mengatakan anaknya dibakar hidup-hidup dan jenazahnya tak pernah diketahui keberadaannya.Hal itu disampaikan Maria dalam 'Diskusi Publik: Deklarasi Korban dan Masyarakat Sipil' di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2023). Maria merupakan ibu kandung dari Stefanus Sanu, yang diduga tewas dalam kerusuhan Mei 1998. "Sudah 25 tahun sejak 1998 belum terselesaikan, sudah 25 tahun reformasi sampai saat ini belum juga terungkap siapa dalang kerusuhan. Saya mewakili keluarga korban lainnya, ingin mengutarakan pesan dari mereka karena banyak korban juga," kata Maria. Baca artikel detiknews, "Keluarga Korban Kerusuhan 1998: Tolong Selesaikan Kasus HAM B...
Imparsial Kritik Pernyataan Jokowi Soal Konflik Papua Adalah Masalah Kecil
News, Conflicts in Aceh and Papua, Uncategorized

Imparsial Kritik Pernyataan Jokowi Soal Konflik Papua Adalah Masalah Kecil

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Central Initiative dan Peneliti Senior Imparsial, Al Araf, mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut persoalan di Papua saat ini merupakan konflik kecil dan tak perlu dibesar-besarkan. Hal itu Jokowi sampaikan usai kunjungan kerjanya ke kawasan Keerom, Papua Selatan pada Sabtu pekan lalu.  "Kami menilai Pernyataan Presiden Jokowi ini sama sekali jauh dari realitas yang terjadi. Pernyataan presiden ini sulit dipahami, dimengerti dan bahkan menyakitkan bagi para korban kekerasan dan pelanggaran HAM," ujar Araf dalam keterangannya Senin, 10 Juli 2023.  Baca Selanjutnya... https://pemilu.tempo.co/read/1746334/aliansi-buruh-yogyakarta-dukung-anies-baswedan-di-pilpres-2024-ungkapkan-kekecewaan-kepada-presiden-jokowi
Ada Kekhawatiran Militer Berpeluang Seperti Era Orba
News, Security Sector Reform, Uncategorized

Ada Kekhawatiran Militer Berpeluang Seperti Era Orba

Salah satu cara militer masuk ke ranah sipil melalui operasi militer selain perang. Terlebih dalam usulan revisi UU TNI ada ketentuan mengatur TNI dapat langsung mengajukan anggaran kepada Kemenkeu, tidak melalui Kementerian Pertahanan. Reformasi militer yang bergulir sejak 1998 mengalami stagnansi bahkan kemunduran. Sorotan tajam itu karena selama 32 tahun pemerintahan orde baru (Orba) terdapat banyak penyimpangan fungsi dan peran TNI. Pada era orba,  militer tak sekedar institusi pertahanan tapi juga masuk ke berbagai sektor seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. “Peran dan fungsi TNI kala itu tak sekedar dwifungsi, tapi lebih tepat multifungsi karena semua aspek ada militernya dan itu berlangsung selama 32 tahun,” ujar Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam disku...
Uncategorized

Perjumpaan Lintas Iman: Diskusi Sejarah dan Kearifan Desa Jatirejo

Menerapkan interaksi sosial yang inklusif, demi menumbuhkan toleransi. Memahami sekaligus meneruskan sejarah dan kearifan desa merupakan salah satu instrumen menjaga kerukunan di desa. Jauh sebelum kegiatan ini berlangsung, pada awal program, bapak Sugeng selaku kepala desa sudah menyampaikan usaha merawat pesan pemikiran ini dalam bentuk penulisan sejarah desa. Kemudian pada kegiatan ini, Mbah Nur menyampaikan keinginan melaunching tulisan itu dalam acara ulang tahun desa Jatirejo. Sehingga, kegiatan ini membantu desa Jatirejo untuk merawat sejarah dan kearifan lokalnya. Mbah Nur memberikan gambaran secara umum mengenai sejarah desa, gotong royong dan tradisi desa. menurut penuturan dari beliau, Jatirejo dikisahkan bermula dari adanya pohon jati yang tumbuh dipinggir jalan utama de...
4 Sebab Masyarakat Sipil Papua Kerap Menjadi Korban Kekerasan Bersenjata
Uncategorized

4 Sebab Masyarakat Sipil Papua Kerap Menjadi Korban Kekerasan Bersenjata

Antara lain karena pengabaian prinsip jarak humaniter; berbaurnya KKB dengan masyarakat sipil; stigma separatis; dan kecurigaan berlebih terhadap pendatang Peristiwa kekerasan yang dialami masyarakat sipil di Papua sebagai dampak dari konflik berkepanjangan terus berulang. Kasus terakhir dialami 4 warga Mimika yang tewas dan dimutilasi. Ironisnya, dari 9 terduga pelaku 6 diantaranya diduga anggota TNI. Imparsial mencatat periode 1 Januari 2021-30 Juli 2022 terjadi 63 peristiwa kekerasan bersenjata di Papua dengan korban masyarakat sipil sedikitnya 37 orang. Amnesty International Indonesia juga mencatat Februari 2018-Juli 2022 ada 61 kasus pembunuhan di luar hukum diduga melibatkan aparat keamanan dengan total 99 korban. Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan sedikitnya...
Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen
News, Freedom of Religion and Beliefs, Uncategorized

Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Kompas.com - 25/06/2021, 15:09 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Krisiandi JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Marapi Consulting and Advisory, Beni Sukadis menegaskan, rencana pengisian jabatan Wakil Panglima TNI sama sekali tidak mendesak.  Beni merespons rencana pemerintah yang bakal menunjuk pejabat TNI untuk mengisi posisi wakil panglima.  "Posisi Wakil Panglima TNI tidak terlalu urgen karena pembinaan matra sudah dilakukan masing-masing kepala staf," ujar Beni kepada Kompas.com, Jumat (25/6/2021).  Beni menyebut, jika pengisian posisi Wakil Panglima TNI hanya bertujuan sebagai pengganti Panglima TNI ketika ketika berhalangan, seharusnya cukup diwakilkan kepala staf matra sebagai perwakilan. "Jadi kalau hanya untuk mengganti Panglima ketika berhalan...
Jelang Pensiun, Panglima TNI Hadi Tjahjanto Dinilai Masih Sisakan PR
Uncategorized

Jelang Pensiun, Panglima TNI Hadi Tjahjanto Dinilai Masih Sisakan PR

Videografer: Tempo.co Editor: Ryan Maulana Rabu, 16 Juni 2021 12:00 WIB Tempo.co-Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi akan memasuki masa pensiun pada November 2021. Panglima TNI Hadi akan pensiun pada November 2021 mendatang. Saat ini, bursa pemilihan calon Panglima TNI baru mulai menyeruak. Dua nama yang banyak disebut, adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Foto: Antara FotoVideo Editor: Ryan Maulana
Imparsial: Negara Wajib Jamin Rasa Aman Masyarakat dari Ancaman Terorisme
Uncategorized

Imparsial: Negara Wajib Jamin Rasa Aman Masyarakat dari Ancaman Terorisme

Kompas.com - 02/04/2021, 16:27 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Bayu Galih JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf menegaskan, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan rasa aman masyarakat dari ancaman terorisme. Hal itu disampaikan Araf sebagai respons atas terjadinya aksi terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan dan Jakarta, beberapa waktu lalu. "Negara dalam hal ini adalah kepolisian tidak boleh mundur apalagi kalah dari kelompok teroris. Adalah kewajiban negara untuk menjamin rasa aman masyarakat termasuk dari ancaman terorisme," ujar Araf dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (2/4/2021). Araf menyatakan, aksi terorisme pada dasarnya tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan dengan dalih dan tujuan apapun. Aksi terorisme seca...
Usut Tuntas Dugaan Pembunuhan Melianus Nayagau oleh Aparat di Sugapa
Conflicts in Aceh and Papua, Uncategorized

Usut Tuntas Dugaan Pembunuhan Melianus Nayagau oleh Aparat di Sugapa

09 Maret 2021 | 18:46:51 Oleh: Pernyataan Pers Bersama PUBLICANEWS-KAMI mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan proses penyelidikan dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) terhadap Melianus Nayagau di Sugapa, Intan Jaya, Papua, oleh aparat keamanan dengan segera, secara efektif, independen, dan imparsial. Melianus terdaftar sebagai siswa SMP Negeri di Sugapa, yang tewas pada tanggal 6 Maret 2021. Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kol. CZI IGN Suriastawa mengatakan bahwa korban adalah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, Melianus adalah warga sipil dari kampung Puyagiya yang dikenal oleh masyarakat di kampungnya dan korban bukanlah bagian dari KKB. Saat insiden penembakan terjadi pun, korban tidak sedang me...
Uncategorized

Kekerasan Terhadap Pembela HAM 2012-…

PELAKU KEKERASAN  Identitas pelaku terbanyak adalah OTK (Orang Tidak Dikenal). Hal ini mencerminkan sulitnya identifikasi pelaku dan penanganan kasus kekerasan terhadap Pembela HAM.Instrument pemerintahan seperti Kepolisan, TNI dan bahkan Pejabat Negara ironisnya juga mengambil porsi besar sebagai pelaku.Seolah pemerintahan Jokowi memang mengambil posisi yang bertentangan dengan perjuangan Hak Asasi Manusia.
en_GBEnglish (UK)