Security Sector Reform

BEM UNCEN DESAK NEGARA TARIK MILITER NON ORGANIK DARI PAPUA
News, Conflicts in Aceh and Papua, Security Sector Reform

BEM UNCEN DESAK NEGARA TARIK MILITER NON ORGANIK DARI PAPUA

Penulis Suara Paupa - 2 Des 2021 JAYAPURA,SUARAPAPUA.com -Ketua BEM ( Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Cenderawasih, Yops Itay mendesak Negara menarik seluruh pasukan militer Non organik dari Tanah Papua. Pernyataan ini disampingkan Yosp Itlay kepada Suarapapua,com, di Jayapura, saat dihubungi melalui telepon genggam pada selasa 21 November 2021 Itlay menjelaskan Pemerintah Pusat segera mencabut militer non organik yang dikirim dengan tujuan untuk menjaga kedamaian Papua. Baca Selanjutnya... https://suarapapua.com/2021/12/02/bem-uncen-desak-negara-tarik-militer-non-organik-dari-papua/
Imparsial Minta Evaluasi Pendekatan Militer di Konflik Papua
News, Security Sector Reform

Imparsial Minta Evaluasi Pendekatan Militer di Konflik Papua

Reporter: Egi Adyatama Editor: Aditya Budiman Minggu, 28 November 2021 09:29 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengapresiasi wacana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan mengutamakan pendekatan humanis untuk menyelesaikan masalah di Papua. Ia berharap janji Andika itu tidak hanya sebatas wacana. "Biar tidak berhenti hanya wacana, pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut menjadi bermakna jika diikuti oleh langkah nyata dengan mengevaluasi secara menyeluruh dan adanya koreksi terhadap kebijakan keamanan selama ini," ujar Ghufron Sabtu, 27 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1533391/imparsial-minta-evaluasi-pendekatan-militer-di-konflik-papua/full&view=ok
TNI Akan Terapkan Pendekatan Humanis di Papua, Imparsial: Jangan Cuma Janji
News, Security Sector Reform

TNI Will Apply Humanist Approach in Papua, Imparsial: No More Promises!

Reporter: Egi Adyatama Editor: Eko Ari Wibowo Sabtu, 27 November 2021 20:10 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyambut baik rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, untuk mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan masalah di Papua. Meski begitu, Ghufron berharap janji Andika itu tidak hanya sebatas wacana. "Biar tidak berhenti hanya wacana, pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut menjadi bermakna jika diikuti oleh langkah nyata dengan mengevaluasi secara menyeluruh dan adanya koreksi terhadap kebijakan keamanan selama ini," kata Ghufron saat dihubungi, Sabtu, 27 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1533291/tni-akan-terapkan-pendekatan-humanis-di-papua-i...
Panglima TNI Janji ke Ma’ruf akan Tangani Papua dengan Cara yang Lebih Kondusif
News, Security Sector Reform

TNI Commander Promises to Ma'ruf to Handle Papua in a More Conducive Way

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Kamis, 25 November 2021 06:37 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kediamannya, pada Rabu, 24 November 2021. Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan Andika melaporkan sejumlah kebijakan untuk penanganan konflik di Papua. "Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin akan membawa suasana baru yang lebih kondusif untuk keamanan di Papua. Wakil Presiden sangat senang dengan apa yang dilaporkan oleh Panglima Andika, karena memang bapak Wapres sangat intensif memantau perkembangan Papua," ujar Masduki lewat rekaman suara yang diterima Tempo, Rabu, 24 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1532252/pa...
Aparat Harus Izin Komandan TNI Jika Periksa Prajurit, Koalisi: Dominasi Militer
News, Security Sector Reform

Officials Must Have TNI Commander Permission to Check Soldiers, Coalition: Military Domination

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Kamis, 25 November 2021 06:02 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Surat Telegram ini diteken oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono tertanggal 5 November 2021. Dalam aturan baru, pemanggilan prajurit TNI yang tersandung permasalahan hukum oleh kepolisian harus melalui komandan atau kepala satuan. "Surat Telegram Panglima semakin menunjukkan ketertutupan dan upaya perlindungan bagi anggota TNI yang melakukan tindak kejahatan (impunitas)," ujar Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum ...
Imparsial Minta Andika Perkasa Cabut Telegram Panglima TNI Peninggalan Hadi
News, Security Sector Reform

Imparsial Minta Andika Perkasa Cabut Telegram Panglima TNI Peninggalan Hadi

Muhammad Radityo Priyasmoro 24 Nov 2021, 17:05 WIB Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum. Permintaan itu bukan tanpa alasan, sebab aturan tersebut dinilai semakin membuat TNI tidak transparan di muka hukum. Telegram itu diteken Marsekal Hadi Tjahjanto di sisa-sisa akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI. "Jadi sebagai Panglima yang baru sekarang, Andika harus cabut itu surat telegram itu, ini kaitannya terhadap komitmen TNI untuk tunduk terhadap sistem peradilan umum," kata Hussein saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (24/11/2021)...
Imparsial Sebut Aturan Pemanggilan Anggota TNI Tunjukkan Dominasi Militer
News, Security Sector Reform

Imparsial Says The Rules for Summoning TNI Members Shows Military Domination

Rabu, 24 November 2021 15:54 Reporter : Merdeka Merdeka.com - Imparsial menilai surat telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum yang dikeluarkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bermasalah. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meyakini, aturan itu menunjukkan dominasi militer terhadap negara. "Kami melihat ini semakin menunjukkan dominasi militer terhadap negara. Mereka merangsek masuk ke ranah sipil dan lewat telegram panglima itu tidak hanya mengatur ke internal TNI tapi juga eksternal," kata Hussein saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (24/11). Hussein menambahkan, aturan tersebut mencapuri proses hukum di instansi di luar TNI. Padahal aparat penegak hukum hanya meminta keterangan dari prajuri...
Imparsial Kritik Telegram Panglima TNI: Militer Semakin Mendominasi Negara
News, Security Sector Reform

Imparsial Criticizes Telegram Commander TNI: Military is Dominating the State

Muhammad Radityo Priyasmoro 24 Nov 2021, 15:25 WIB Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengkritik, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum. Menurut Hussein, telegram yang diteken Marsekal Hadi Tjahjanto di pengujung masa dinasnya sebagai Panglima TNI itu, bermasalah. Sebab, akan terjadi dominasi militer terhadap aturan negara. "Kami melihat ini semakin menunjukkan dominasi militer terhadap negara. Mereka merangsek masuk ke ranah sipil dan lewat telegram Panglima itu tidak hanya mengatur ke internal TNI, tapi juga eksternal," kata Hussein saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (24/11/2021). Hussein melihat, telegram terseb...
Imparsial Minta Jenderal Andika Perkasa Cabut Telegram Panglima TNI Sebelumnya
News, Security Sector Reform

Imparsial Asks General Andika Perkasa to Revoke the Telegram of the Previous TNI Commander

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com- Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Mencabut surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit Aparat Penegak Hukum. Baca Selanjutnya... https://suarapapua.com/2021/11/24/imparsial-minta-jenderal-andika-perkasa-cabut-telegram-panglima-tni-sebelumnya/
en_GBEnglish