Freedom of Religion and Beliefs

Koalisi Laporkan 3 Masalah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ke PBB
News, Freedom of Religion and Beliefs

Coalition Reports 3 Problems on Freedom of Religion and Belief to the United Nations

3 masalah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang dilaporkan meliputi regulasi; perlindungan; dan perspektif gender. Indonesia akan mengikuti universal periodic review (UPR) atau tinjauan berkala universal tahun 2022 yang akan digelar Badan HAM PBB. Koalisi yang terdiri dari Ahlulbait Indonesia, BASOLIA, LBH Masyarakat, Fahmina Institute, Fatayat Nahdlatul 'Ulama Bandung, Gusdurian, HRWG, IMPARSIAL, YLBHI, INKLUSIF, LK3 Banjarmasin, JAKATARUB, KontraS, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, dan lainnya telah menyampaikan laporan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) periode 2017-2021 ke Dewan HAM PBB.  Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto, dalam UPR periode sebelumnya tahun 2017, pemerintah Indonesia mendapat 20 rekomendasi...
Freedom of Religion and Beliefs, Press Release

“Civil Society Report on the Condition of Freedom of Religion in Indonesia for the 2017-2021 Period on Indonesia's Universal Periodic Review (UPR) of 2022”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) Pada Rabu 30 Maret 2022, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama Berkeyakinan(KBB) telah mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR)Indonesia Siklus Keempat, Sesi ke-41 di tahun 2022 tentang kondisi kebebasan beragamaberkeyakinan di Indonesia, kepada Dewan HAM PBB. Pada periode UPR sebelumnya (2017),Indonesia mendapatkan 20 rekomendasi terkait jaminan perlindungan hak atas KBB. Namun,tidak semua rekomendasi yang diterima oleh pemerintah Indonesia pada saat itudiimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Dalam laporan yang telah disusun dengan merujuk pada hasil pemantauan kondisi KBB diIndonesia, serta mengingat kembali rekomendasi pada periode sebelumnya, Kam...
Perintah Pembongkaran Masjid Ahmadiyah di Sintang dan Bentuk Contoh Buruk Kepala Daerah Tidak Taat Konstitusi
News, Freedom of Religion and Beliefs

The Order to Demolish the Ahmadiyya Mosque in Sintang and The Form a Bad Example of a Regional Head Not Obeying the Constitution

Chandra Iswinarno | Yosea Arga Pramudita Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:05 WIB Suara.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, langkah Bupati Sintang Jarot Winarno -melalui Pemkab Sintang- yang melayangkan Surat Perintah III soal pembongkaran Masjid Mihtahul Huda milik komunitas muslim Ahmadiyah sebagai contoh buruk Kepala Daerah yang tidak taat konstitusi. Pandangan itu disampaikan merujuk pada aspek politik yang ada. Dalam konteks ini, Pemkab Sintang meminta agar Jamaah Ahmadiyah membongkar masjid dalam kurun waktu 14 hari, tepatnya pada 21 Januari 2022 mendatang. Padahal, pada 3 September 2021, Masjid Miftahul Huda dirusak oleh kelompok intoleran di sana. "Saya kira langkah Bupati Sintang yang tetap melanjutkan upaya pembongk...
Hakim dan Jaksa Tidak Serius Mengadili Perkara Perusakan Masjid Miftahul Huda yang dibangun oleh Komunitas Muslim Ahmadiyah di Kabupaten Sintang
Freedom of Religion and Beliefs, Press Release

Judges and Prosecutors Are Not Serious in Judging Cases of Destruction of the Miftahul Huda Mosque built by the Ahmadiyya Moslem Community in Sintang

Pernyataan Sikap Tim Advokasi KBB atas Putusan PN Pontianak Dalam kasus perusakan Masjid Miftahul Huda, total terdakwa sebanyak 22 orang. Pada hariini Kamis tanggal 6 Januari 2022 Pengadilan Negeri Pontianak menggelar sidang denganagenda Putusan terhadap 21 Terdakwa dalam kasus perusakan Masjid Miftahul Huda yangdi bangun oleh komunitas muslim Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, KecamatanTempunak, Kabupaten Sintang. Kalimantan Barat. Terdakwa Fathurruzi (atau yang umumdikenal sebagai Dedeh) dkk dengan register perkara nomor: 819/Pid.B/2021/PN Ptk,820/Pid.B/2021/PN Ptk, 821/Pid.B/2021/PN Ptk, 822/Pid.B/2021/PN Ptk, 823/Pid.B/2021/PNPtk, 824/Pid.B/2021/PN Ptk, 825/Pid.B/2021/PN Ptk, 826/Pid.B/2021/PN Ptk, denganMajelis Hakim yang diketuai oleh Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H....
Imparsial: Sidang Kasus Penyerangan Masjid Ahmadiyah Sintang Hanya Dagelan
News, Freedom of Religion and Beliefs

Imparsial: The Trial of the Sintang Ahmadiyah Mosque Attack Case is nothing but a joke!

Chandra Iswinarno | Stephanus Aranditio Kamis, 06 Januari 2022 | 17:57 WIB Suara.com - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menilai proses persidangan kasus perusakan Masjid Miftahul Huda milik komunitas Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak hanyalah sidang dagelan. Ghufron menyebut, hakim dan jaksa di PN Pontianak justru menghakimi keyakinan yang dianut komunitas Ahmadiyah, sehingga tidak fokus pada tindak pidana perusakan masjid dan penghasutan kekerasan yang dilakukan oleh 21 orang terdakwa. "Proses peradilan terhadap pelaku perusakan Masjid Sintang lebih tepat disebut semacam dagelan, yang memang dari awal tidak secara serius menjadikan proses keadilan itu ...
Tokoh Agama Perlu Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme
News, Freedom of Religion and Beliefs

Religious Leaders Are Needed To Be Involved In Combating Terrorism

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut bahwa tokoh agama perlu dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Simak selengkapnya.   23 Desember 2021 11:10 Redaktur: YASSERINA RAWIE Reporter: PANJ GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri memberi tanggapan terkait kemungkinan aksi terorisme jelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, penangkapan dugaan terorisme yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menguatkan eksistensi ancaman tersebut. "Bagaimana pun juga, terjadinya aksi terorisme tidak bisa dilepaskan dari ruang dan kesempatan," ujar Gufron kepada GenPI.co, Kamis (23/12).  Baca Selanjutnya... https://www.genpi.co/polhukam/155891/tokoh-agama-perlu-dilibatkan-dalam-pemberantasan-terorisme
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah
News, Freedom of Religion and Beliefs

Imparsial Criticizes the Warning Letter of the Acting Regent of Sintang regarding the Demolition of the Ahmadiyah Mosque

Kompas.com - 22/10/2021, 13:48 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Kristian Erdianto JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial mengkritik surat peringatan yang dikeluarkan Plt Bupati Sintang Yosepha Hasnah terkait pembongkaran masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Tempunak, Kalimantan Barat. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyatakan, surat peringatan tersebut memperlihatkan Plt Bupati Sintang bertindak diskriminatif dan hak konstitusional warga negara untuk beribadah. "Langkah yang dilakukan oleh Bupati Sintang tersebut menjadi contoh buruk kepala daerah yang tidak patuh pada konstitusi negara," ujar Gufron, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021). Berdasarkan salinan yang diterima Kompas.com, surat tersebut berisi peringatan pembongkaran ba...
KKB Perpanjang Siklus Kekerasan di Papua Pasca-Pasokan Amunisi dari Oknum Aparat
News, Freedom of Religion and Beliefs, Conflicts in Aceh and Papua

KKB Extends Violence Cycle in Papua Post-Supply of Ammunition from Unscrupulous Police Officers

Jumat, 22 Oktober 2021 15:36 Editor: Roy Ratumakin TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri berpandangan, dugaan penjualan amunisi oleh oknum anggota TNI merupakan bentuk penyimpangan. Lebih dari itu, hal semacam itu berdampak pada penyelesaian masalah keamanan di Papua. Dugaan sejumlah oknum anggota TNI memasok amunisi kepada pihak yang berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua mesti ditelusuri dan ditindaklanjuti. Tidak hanya karena merupakan pelanggaran pidana, tetapi juga kasus tersebut dapat berdampak pada makin panjangnya siklus kekerasan di tanah Papua. ”Amunisi tersebut bisa dipastikan digunakan dan hal itu menghambat pemutusan siklus kekerasan yang masih terus terjadi sampai sekara...
Imparsial ingatkan pendidikan HAM penting jamin kebebasan beragama
News, Freedom of Religion and Beliefs

Imparsial Reminds that Human Rights must Guarantee The Freedom of Religion

Rabu, 20 Oktober 2021 21:00 WIB "Pendidikan HAM itu, saya rasa, harus mulai sejak dini" Jakarta ( ANTARA) - Peneliti Imparsial Gustika Jusuf Hatta Mengatakan bahwa Pendidikan hak asasi manusia ( HAM ) penting untuk menjamin dan menanankan nilai mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan pada generasi muda di Indonesia. Baca Selanjutnya... https://www.antaranews.com/berita/2471449/imparsial-ingatkan-pendidikan-ham-penting-jamin-kebebasan-beragama
Masjid Ahmadiyah Dirusak, IPW Desak Kapolres Sintang Dicopot
News, Freedom of Religion and Beliefs

Ahmadiyah Mosque Destroyed, IPW Urges Sintang Police Chief to be Removed

CNN Indonesia | Sabtu, 04/09/2021 19:35 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernard Musak karena dinilai gagal melindungi Jemaat Ahmadiyah yang masjidnya dirusak sekelompok orang.Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan peristiwa penyerangan dan perusakan masjid itu merupakan akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mestinya bisa diantisipasi Kapolres Sintang. "Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mencopot Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernard Musak karena gagal memberikan perlindungan dan keamanan pada warga Jemaat Ahmadyah," kata Sugeng dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (4/9). ugeng menilai Bernard telah mencoreng citra P...
en_GBEnglish (UK)