Imparsial

Aktivitas

Sidang Mendengar Keterangan Ahli Pemohon Judicial Review UU PSDN (UU KOMCAD)
Aktivitas, News

Hearing Hearing Expert Statement of Petitioner for Judicial Review of PSDN Law (KOMCAD Law)

Yth. Kawan-kawan jaringan, Mahasiswa, Buruh, Petani, Media dan masyarakat luas. Kami Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta (Peneliti Sektor Pertahanan), Leon Alvinda Putra (Mahasiswa / Ketua Bem UI), Ikhsan Yosarie (Peneliti Sektor Pertahanan), dan beberapa organisasi lainnya sedang mengajukan permohonan uji materiil ( judicial review ) UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) terhadap UUD 1945. Adapun pokok permohonan kami berkenaaan dengan pengaturan penyelenggaraan Komponen Cadangan (Komcad) yang diatur dalam UU PSDN. Setelah mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon pada sidang sebelumnya, Agenda sidang hari ini adalah mende...
Seminar Hasil Riset Forum Akademisi Papua Damai
Aktivitas

Seminar Hasil Riset Forum Akademisi Papua Damai

Rilisnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020, tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, menjadi bukti bahwa pemerintah mengakui Papua membutuhkan pembangunan sebagai jalan untuk mewujudkan perdamaian. Namun, hadir paradoks pembangunan dan perdamaian di Tanah Papua. Pembangunan memang sudah dicanangkan, hasilnya juga sudah mulai tampak, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sudah menuai keberhasilan apalagi menghadirkan suasana damai bagi seluruh warga tanah Papua. FAPD mengundang rekan-rekan media untuk hadir dalam media briefing:
PBB Sentil Indonesia
Aktivitas, News

PBB Sentil Indonesia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dalam pidatonya bulan September lalu menyebut Indonesia sebagai negara yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia. Pidato Sekjen PBB tersebut mengutip laporan omisi Tinggi HAM (OHCHR) PBB, dimana Indonesia masuk masuk dalam 45 negara yang menjadi sorotan. Secara spesifik OHCHR meyebut nama-nama; penasihat MRP Wenislaus Fatubun: Aktivis dan Anggota Masyarakat Adat Yones Douw; Jurnalis Victor Mambor, Pengacara HAM Veronica Koman, Jubir KNPB Victor Yeimo telah mengalami intimidasi, kekekerasan, hingga kriminalisasi akibat kerja-kerja pemebelaan HAM yang mereka lakukan. Respon Pemerintah justeru sangat mengecewakan. Alih-alih memperbaiki kesalahannya, pemerintah justeru menampik/ menolak kebenaran lapora...
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Buruk Rupa Pemerintah dalam Menanggulangi Kebakaran Lapas Tangerang kepada Keluarga Korban!
Aktivitas, Press Release

Fallen Down, Crushed by Stairs: How Bad the Government in Handling Tangerang Prison Fires to Victims' Families!

Rilis Pers Pada Rabu, 8 September 2021, dini hari, telah terjadi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Tangerang (Lapas Tangerang). Dalam peristiwa tersebut setidaknya telah memakan korban jiwa sejumlah 49 orang. Hampir satu bulan peristiwa tersebut terjadi, pemerintah telah melakukan tindakan pasca terbakarnya Lapas Tangerang, seperti pengidentifikasian para korban yang meninggal, pengobatan para korban yang terluka, penguburan korban yang meninggal dan pemberian sejumlah uang kepada keluarga korban yang meninggal. Pasca terjadinya peristiwa kebakaran tersebut Tim Advokasi Korban Kebakaran (TAKK) yang terdiri dari LBH Masyarakat (LBHM), LBH Jakarta, Imparsial, dan LPBH NU Tangerang menginisiasi pembukaan posko pengaduan kepada para keluarga korban yang ingin menuntut pemer...
Imparsial dan Koalisi bersama dengan Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Laporkan Dugaan Pelanggaran HAM ke Komnas HAM
Aktivitas

Imparsial and Coalition together with Families of Tangerang Prison Fire Victims Report Alleged Human Rights Violations to Komnas HAM

A coalition consisting of Imparsial, LBH Masyarakat, LBH Jakarta and LBH Nahdlatul Ulama Tanggerang and the families of the victims of the Tangerang prison fire came to Komnas HAM in order to submit findings on alleged human rights violations. The coalition urges the government to recover and fulfill compensation for the families of the victims for the Tangerang prison fire incident on September 8th, 2021. This complaint was received by Mohammad Choirul Anam, as Commissioner of Monitoring/Investigation.
Kelahiran Komunitas BEDA dalam Momen Sumpah Pemuda
Aktivitas

The Birth of the BEDA Community in the Moment of the Youth Pledge

Momen 28 Oktober sebagai hari Sumpah Pemuda dimanfaatkan komunitas Bengawan Muda, atau BEDA untuk memperkenalkan diri ke publik. BEDA lahir dari kegiatan Youth Interfaith Camp (YIC) yang difasilitasi Imparsial dari 12-17 September 2021. Dari kegiatan YIC, para peserta menyadari pentingnya peran pemuda dalam merawat dan mempertahankan kerukunan yang sudah ada. Sehingga pasca YIC para peserta berkomitmen membentuk wadah untuk menginisiasi berbagai kegiatan di masyarakat. Kata “Bengawan” dimaksudkan sebagai representasi sejarah, ikon, dan modal sosial yang sudah ada di Surakarta. Sehingga nilai yang ingin disampaikan adalah komunitas Bengawan Muda berusaha merawat dan mengembangkan modal sosial yang sudah terbangun. Sedangkan kata “Muda” dimaksudkan pemuda harus mengambil peran serta dalam...
Kasus Lapas Tangerang: Apa Kata Kemenkumham? | Catatan Demokrasi tvOne
Aktivitas

Kasus Lapas Tangerang: Apa Kata Kemenkumham? | Catatan Demokrasi tvOne

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membentuk lima tim khusus untuk menangani kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, Banten. "Dalam penanganan ini kita membentuk 5 tim dipimpin oleh Dirjen Pemasyarakatan Pak Reinhard," kata Yasonna kepada awak media, Rabu, 8 September 2021. Yasonna merinci tim pertama yakni tim identifikasi. Ditjen Pas bersama Inafis Polri nantinya akan membentuk tim guna mengidentifikasi jenazah korban kebakaran. Kemudian tim kedua bertugas untuk pemulasaraan, pemakaman, pengantaran jenazah. Tim kedua ini, kata politikus PDIP itu, akan bekerja setelah tim 1 mengidentifikasi korban. link : https://www.youtube.com/watch?v=7VPDi_b9yuI&t=69s
Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan: Pengajuan Uji Materi UU PSDN ke Mahkamah Konstitusi
Aktivitas, Security Sector Reform

Press Conference of the Civil Society Coalition for Security Sector Reform: Submission of Judicial Review of the PSDN Law to the Constitutional Court

Sebagai kelanjutan dari rangkaian advokasi dan kritik terhadap UU PSDN yang bermasalah, Imparsial dan rekan-rekan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah mengajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi. Pada 31 Mei, kami mengadakan diskusi publik dan konferensi pers untuk menjelaskan isu ini ke muka publik.
Diskusi Publik: Tenggelamnya Nanggala dan Problematika Modernisasi Alutsista
Aktivitas, Security Sector Reform

Public Discussion: The Sinking of Nanggala and the Problems of Modernizing The Main Tool of the Indonesian Armed Forces' Weapon System

selasa 4 Mei 2021 Karamnya kapal selam KRI Nanggala-402 adalah tragedi yang menjadi lecutan bagi Indonesia. Tragisnya, kecelakaan alutsista ternyata rutin terjadi. Di Indonesia, sejak 2015, selalu ada kecelakaan alutsista setiap tahunnya dengan total 18 kejadian. Kecelakaan-kecelakaan tersebut telah merenggut 242 korban jiwa, termasuk 86 warga sipil. Mengapa ini terjadi dan apa yang perlu diubah? Pertanyaan itu kami coba jawab bersama rekan dan pakar-pakar dalamdiskusi ini.
en_GBEnglish (UK)