Hukum Mati

Wacana Hukuman Mati hanya ‘Gimmick’ Tutupi Melorotnya Pemberantasan Korupsi
Hukum Mati, News

Discourse on the death penalty is only a 'gimmick' to cover the decline in the eradication of corruption

Kamis 02 Desember 2021, 13:30 WIB PENELITI Imparsial Hussein Ahmad menyebut diskursus penerapan hukuman mati untuk koruptor oleh para pimpinan lembaga penegak hukum sebatas gimik. Belakangan, wacana tersebut marak digaungkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Ketua KPK Firli Bahuri. "Ini hanyalah gimmick untuk menutupi kegagalan mereka berdua atas merosotnya kepercayaan publik terhadap kedua institusi tersebut dalam melakukan penegakan hukum, khususnya masalah pemberantasan korupsi," kata Hussein melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Kamis (2/12) Baca Selanjutnya... https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/451018/wacana-hukuman-mati-hanya-gimmick-tutupi-melorotnya-pemberantasan-korupsi
Jaksa Agung Klaim Masyarakat Ingin Ada Hukuman Mati Koruptor
Hukum Mati, News

Attorney General Claims Citizens Wanting Death Penalty for Corruptors

CNN IndonesiaJumat, 26 Nov 2021 04:35 WIB Baca artikel CNN Indonesia "Jaksa Agung Klaim Masyarakat Ingin Ada Hukuman Mati Koruptor" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125135155-12-725982/jaksa-agung-klaim-masyarakat-ingin-ada-hukuman-mati-koruptor. Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/ Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklaim masyarakat masih ingin hukuman mati diterapkan kepada para koruptor sebagai perlindungan HAM dan memenuhi rasa keadilan. Burhanuddin berupaya agar pidana mati tersebut bisa diterapkan ke para koruptor."Saya menilai masyarakat masih memandang perlu adanya pidana mati bagi koruptor sebagai perlindungan HAM dan memenuhi harapan keadilan masyarakat," kata Burhanu...
Jaksa Agung Harap Hakim Berani Vonis Mati Koruptor Kelas Kakap
Hukum Mati, News

Attorney General Hopes Judges Dare to Sentence Big Corruptors to Death

CNN IndonesiaKamis, 25 Nov 2021 12:42 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung ST Burhanuddin berharap agar hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi berani menindaklanjuti rencana pemberian hukuman mati bagi koruptor kelas kakap.Hal itu diungkapkan dalam sebuah diskusi daring bertajuk penerapan hukuman mati pada Kamis (25/11). Menurutnya, undang-undang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman tersebut. "Terobosan hukum berupa penjatuhan sanksi pidana mati dalam proses penuntutan saya berharap dapat ditindaklanjuti pula dengan terobosan hakim dalam memutus suatu perkara korupsi," kata Burhanuddin saat memberi sambutan. Ia merujuk pada sejumlah beleid perundang-undangan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penerapan hukuman tersebut. Misal...
Jaksa Agung Harap Hakim Pertimbangkan Hukuman Mati Koruptor
Hukum Mati, News

Attorney General Asks Judges to Consider Death Penalty for Corruptors

Kamis 25 Nov 2021 13:32 WIB Red: Muhammad Hafil REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Para hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi diharapkan berani menindaklanjuti wacana pemberian hukuman bagi bagi koruptor kelas kakap. Hal itu disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam diskusi daring bertajuk penerapan hukuman mati, Kamis (25/11). Menurutnya, Undang-undang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman tersebut.  "Terobosan hukum berupa penjatuhkan sanksi pidana mati dalam proses penuntutan saya berhadap dapat ditindaklanjuti pula dengan terobosan hakim dalam memutus suatu perkara korupsi," kata Burhanuddin saat memberi sambutan.  Baca Selanjutnya... https://www.republika.co.id/berita/r347i6430/jaksa-agung-harap-hakim-pertimbangkan-hukuman-mati-koruptor ...
Imparsial: Hukuman Mati Hanya Gimik Jaksa Agung dan Ketua KPK
Hukum Mati, News

Imparsial: The Death Penalty Is Just A Trick For The Attorney General And The Chair Of The Corruption Eradication Committee (KPK)

CNN IndonesiaRabu, 24 Nov 2021 17:46 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan usulan hukuman mati koruptor yang diutarakan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan digaungkan oleh Kutua KPK Firli Bahuri hanya gimik.Ardi menilai wacana itu sengaja dimunculkan untuk mengembalikan kepercayaan publik akibat kegagalan dua lembaga itu dalam memberantas korupsi. "Wacana hukuman mati bagi koruptor yang digaungkan Jaksa Agung dan Firli dalam minggu terakhir ini hanya gimik untuk menutupi kegagalan meraka berdua atas merosotnya kepercayaan publik terhadap kedua institusi tersebut," kata Ardi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/11). Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211124172900-12-725596/imparsial-huk...
Imparsial Kritik Jaksa Agung soal Hukuman Mati, Hak Hidup Harus Dilindung
Hukum Mati, News

Imparsial Criticizes Attorney General on Death Penalty, Right to Life Must be Protected

Kompas.com - 29/10/2021, 19:57 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Kristian Erdianto JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial mengkritik sikap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang mempertimbangkan penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi besar. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyatakan, penerapan hukuman mati terkait hak hidup seseorang yang universal. "Artinya, siapa pun tanpa memandang status dan latar belakangnya, hak tersebut harus dijamin dan dilindungi," ujar Gufron kepada Kompas.com, Jumat (29/10/2021). Gufron menuturkan, persoalan korupsi yang saat ini semakin sistemik memang harus menjadi perhatian semua pihak dan harus diberantas. Namun demikian, dalam konteks pemberatan hukuman terhadap pelaku korupsi bisa dilakukan dengan cara lain, tanpa harus menerapkan...
Koalisi HATI Sampaikan 7 Rekomendasi Penghapusan Hukuman Mati
Hukum Mati, News

The HATI Coalition Presents: 7 Recommendations to Abolish the Death Penalty

Antara lain mendesak Pemerintah dan DPR menghapus ketentuan hukuman mati dalam RKUHP dan berbagai UU lainnya. Merevisi UU No.5 Tahun 2010 tentang Grasi agar proses pengajuan grasi tidak berbelit untuk memastikan hak terpidana tidak terlanggar. Oleh: Ady Thea DA HukumOnline.com-Indonesia masih menerapkan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana. Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mendorong pemerintah untuk menghapus pidana mati. Salah satu anggota Koalisi HATI, Direktur Eksekutif Imparsial, Gubron Mabruri mengatakan tren penghapusan hukuman mati di ranah Internasional semakin kuat. Buktinya, ada 144 negara tidak menerapkan hukuman mati baik sudah menghapus pidana mati ataupun moratorium. Bagaimana dengan I...
Vonis Hukuman Mati Meningkat di Era Jokowi, Imparsial Minta Evaluasi
Hukum Mati, News

Death Sentences are Increasing in Jokowi's Era, Imparsial is Asking for Evaluation

Vonis Hukuman Mati Meningkat di Era Jokowi, Imparsial Minta Evaluasi BERITA | NASIONAL Senin, 11 Okt 2021 16:58 WIB Author Resky Novianto KBR, Jakarta - Lembaga independen pengawas hak asasi manusia (HAM) Imparsial mendorong pemerintah menghapus hukuman mati di Indonesia. Peneliti Imparsial Amalia Suri mengatakan sebanyak 177 orang divonis mati selama pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Ia meminta pemerintah mengevaluasi sistem hukuman mati yang dinilai masih menyisakan sejumlah permasalahan. "Utamanya tentu untuk dievaluasi. Orang-orang yang saat ini menunggu eksekusi diperhatikan lagi. Jangan-jangan ada banyak unfair trial atau praktik peradilan yang tidak adil. Juga untuk menghapus hukuman mati dari sistem hukum kita. Kalau moratorium, itu...
Imparsial Desak Hukuman Mati Dihapus
Hukum Mati, News

Imparsial Urges Death Penalty to be Abolished

Senin, 11 Oktober 2021 - 13:20 WIB JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Koalisi Hapus Hukuman Mati meminta pemerintah bisa membatalkan hukuman pidana mati. Bahkan, kini terdapat 108 negara yang tidak melakukan hukuman mati, baik karena sudah menghapus, maupun sudah melakukan moratorium hukuman mati. Pernyataan ini disampaikan tepat pada Hari Anti Hukuman Mati yang jatuh pada 10 Oktober 2021. Tetapi Indonesia hingga kini masih menerapkan hukuman mati. "Melihat tren internasional, narasi untuk menghapuskan hukuman mati semakin menguat, dibuktikan dengan hanya sedikit negara yang masih melakukan hukuman mati. Ada 108 negara yang sudah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka, menjadikan total 144 negara yang tidak melakukan hukuman mati baik karena sudah menghapus, maupun sudah melakuk...
en_GBEnglish