Human Rights

Gustika Hatta Ungkap RKUHP Bisa Mengancam Kebebasan Kerja Peneliti
Human Rights, News

Gustika Hatta Said That RKUHP Can Threaten Researcher's Freedom of Work

Kamis, 16 Juni 2022 | 14:25 WIB Suara.com - Peneliti Imparsial Gustika Jusuf Hatta menilai pasal-pasal di dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP bisa mengancam kebebasan kerja peneliti dalam studi. Gustika mencontohkan, pasal 218 RKUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden berpotensi menjadi pasal karet yang bisa saja menjerat peneliti ketika melakukan studi pada kinerja pemerintah. "Ini mengancam demokrasi kita, bukan hanya bagi mahasiswa tapi bagi para peneliti juga, misalnya kemarin ada Fatia (Koordinator KontraS) yang melakukan penelitian kemarin dikriminalisasi, ini tentu ancaman terhadap pembela HAM," kata Gustika dalam jumpa pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Kamis (16/6/2022). Baca Selanjutnya... https://www.sua...
Al Araf Bicara Revisi Undang-undang yang Bisa Bubarkan Ormas
Human Rights, News

Al Araf Talks About Revision of Laws That Could Disband Mass Organizations

Kamis, 31 Maret 2022 - 11:32 WIB VIVA – Direktur Imparsial Al Araf mengkritisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Dalam undang-undang ini, pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan ormas. Padahal, menurut Al Araf, pembubaran ormas tanpa melalui putusan pengadilan adalah pelanggaran hak asasi manusia. "Menurut saya pembubaran oleh pemerintah dalam negara hukum demokratis adalah satu bentuk pelanggaran prinsipil dari konstitusi dan hak asasi manusia," ujar Al Araf dalam Launching Buku "Pembubaran Ormas" dan Diskusi Publik Problematika Pembubaran Ormas di Indonesia. Baca Selanjutnya... https://www.viva.co.id/berita/nasional/1462517-al-nbsp-araf-bicara-revisi-undang-undang-yang-bisa-bubarkan-ormas
Imparsial: Pembubaran Ormas Tanpa Putusan Pengadilan Bentuk Pelanggaran HAM
Human Rights, News

Imparsial: Dissolvance of Mass Organizations Without a Court Process Causes Human Rights Violations

Puguh Hariyanto Kamis, 31 Maret 2022 - 07:35 WIB JAKARTA - Direktur Imparsial Al Araf menilai pembubaran organisasi kemasyarakatan ( ormas ) tanpa melalui putusan pengadilan adalah pelanggaran hak asasi manusia ( HAM ). Diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan ormas. "Menurut saya pembubaran oleh pemerintah dalam negara hukum demokratis adalah satu bentuk pelanggaran prinsipil dari konstitusi dan hak asasi manusia," ujar Al Araf dalam launching buku "Pembubaran Ormas" dan diskusi publik Problematika Pembubaran Ormas di Indonesia, Rabu (30/3/2022). Baca Selanjutnya... https://nasional.sindonews.com/read/728959/13/imparsial-pembubaran-ormas-tanpa-putusan-pengadilan-bentuk-pelanggaran-ham-1648685023
Imparsial: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan adalah Pelanggaran HAM
Human Rights, News

Imparsial: Dissolvance of Mass Organizations without A Court Process is a Human Rights Violation

Rabu, 30 Maret 2022 19:55 WIB Penulis: Fahdi Fahlev iEditor: Wahyu Aji TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Senior Imparsial Al Araf mengkritisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Dalam undang-undang ini, pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan ormas. Padahal, menurut Al Araf, pembubaran ormas tanpa melalui putusan pengadilan adalah pelanggaran hak asasi manusia. "Menurut saya pembubaran oleh pemerintah dalam negara hukum demokratis adalah satu bentuk pelanggaran prinsipil dari konstitusi dan hak asasi manusia," ujar Al Araf dalam Launching Buku "Pembubaran Ormas", Rabu (30/3/2022). Baca Selanjutnya... https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/30/imparsial-pembub...
DPR-Pemerintah Didesak Sahkan RUU PDP
Human Rights, News

National Board of Representatives (DPR)-Government Urged to Pass PDP Bill

Kehadiran legislasi PDP yang komprehensif akan berpengaruh penting pada tingkat kesetaraan hukum PDP Indonesia dengan negara lain. Oleh: Mochamad Januar Rizki 17 Maret 2022 Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak DPR bersama Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar menyampaikan pengaturan sektoral pelindungan data pribadi berdampak pada ketidakpastian hukum yang berimplikasi rendahnya tingkat kepercayaan pelindungan data di Indonesia. Selain itu, Wahyudi menyampaikan perkembangan regulasi dan sikap pemerintah menunjukan ambiguitas dibandingkan perjanjian internasional. Sejalan dengan prioritas Kelompok Kerja Ekonomi Digital dalam Presidensi Indon...
Kembali Muncul Desakan Agar Pemerintah-DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi
Human Rights, News

Again, there is pressure for the Government and the DPR to pass the Personal Data Protection Bill

17 Mar 2022 14:20 JAKARTA - Desakan kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) kembali muncul. Sebelumnya, desakan tersebut beberapa kali mencuat setelah kasus kebocoran data dari sejumlah instansi pemerintah. Kini, desakan pengesahan RUU PDP kembali dimunculkan setelah Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan terdapat 13 RUU prioritas yang akan diselesaikan DPR, termasuk di dalamnya RUU PDP. Pernyataan ini dilontarkan puan dalam rangka pembukaan masa persidangan ke-IV tahun sidang 2021-2022. Desakan ini didorong oleh Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi (KA-PDP) yang terdiri dari ELSAM, AJI Indonesia, ICT Watch, PUSKAPA UI, ICJR, LBH Jakarta, AJI Jakarta, LBH Pers, Yayasan Tifa, Imparsial, HRWG, YLBHI, ...
Imparsial: Kekerasan terhadap Pembela HAM Terus Terjadi
Human Rights, News

Imparsial: Violence Against Human Rights Defenders Continues

Kamis 27 Januari 2022, 20:05 WIB KASUS-KASUS kekerasan dinilai masih terus mengancam pembela hak asasi manusia (HAM). Lembaga Imparsial mencatat sepanjang 2014 hingga 2021 sedikitnya ada 192 kasus serangan terhadap pembela HAM yang terekam dalam pemberitaan media massa. "Kasus-kasus kekerasan, ancaman, kriminalisasi, intimidasi, terus terjadi sementara kasus kekerasan terhadap pembela HAM di masa lalu tidak terselesaikan secara adil," kata Wakil Ketua Imparsial Ardimanto Adiputra dalam seminar bertajuk Memperkuat Komitmen Negara Mweujudkan Perlindungan pada Pembela HAM yang digelar Kemitraan Indonesia, Kamis (27/1). Baca Selanjutnya... https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/467482/imparsial-kekerasan-terhadap-pembela-ham-terus-terjadi
Dear Pak Jokowi, Pelanggar HAM kok Jadi Menteri
Human Rights, News

Dear Pak Jokowi, Why is a human rights violator becoming a Minister?

Selasa, 14 Desember 2021, 02:00 WIB WE Online, Jakarta -Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pemerintahan Jokowi mengabaikan dimensi hak kebebasan sipil dan politik. Menurutnya, menilai penerapan politik kebijakan yang selektif terhadap HAM menjadi faktor yang menghambat upaya perbaikan yang fundamental dan menyeluruh kondisi HAM di Indonesia. “Tidak terlihat adanya kemajuan yang fundamental dan menyeluruh, khususya sejumlah isu krusial yang selama ini sering mengundang catatan buruk dari publik,” ujar Gufron kepada GenPI.co, Senin (13/12). Baca Selanjutnya... https://wartaekonomi.co.id/read380284/dear-pak-jokowi-pelanggar-ham-kok-jadi-menteri
Pengamat Pertanyakan Terduga Pelanggar HAM Kok Jadi Menteri
Human Rights, News

Observer Asks Why Suspected Human Rights Violators Become Ministers

Pengamat mempertanyakan petinggi militer terduga pelanggar HAM malah jadi menteri.  13 Desember 2021 20:10 Redaktur: CAHAYA Reporter: PANJI GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pemerintahan Jokowi mengabaikan dimensi hak kebebasan sipil dan politik. Menurutnya, menilai penerapan politik kebijakan yang selektif terhadap HAM menjadi faktor yang menghambat upaya perbaikan yang fundamental dan menyeluruh kondisi HAM di Indonesia. “Tidak terlihat adanya kemajuan yang fundamental dan menyeluruh, khususya sejumlah isu krusial yang selama ini sering mengundang catatan buruk dari publik,” ujar Gufron kepada GenPI.co, Senin (13/12). Baca Selanjutnya... https://www.genpi.co/polhukam/153871/pengamat-pertanyakan-terduga-pelanggar-ham-kok-jadi-menteri?fbc...
Imparsial Sebut Janji Jokowi Selesaikan Kasus HAM Berat Omong Kosong
Human Rights, News

Imparsial Calls Jokowi's Promise to Solve Serious Human Rights Cases "Nonsense"

13 Desember 2021 10:04 WIB JAKARTA-RADAR BOGOR, Imparsial menyatakan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada peringatan Hari HAM, 10 Desember 2021 tidak merefleksikan persoalan nyata dan menawarkan sebuah prospek akan adanya perbaikan yang fundamental dan menyeluruh dalam penegakan HAM ke depan. Bahkan, pidato presiden terkesan mengafirmasi politik kebijakannya selama ini yang selektif terhadap agenda pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa penegakan HAM tidak hanya pada penghormatan hak sipil dan politik, melainkan juga pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. “Benar bahwa HAM memiliki dimensi yang sangat luas, dimana tidak hanya sebatas hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, ...
en_GBEnglish (UK)