Pernyataan Menteri Pertahanan Tidak Sejalan Konstitusi dan Minim Penghormatan HAM

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa

“Pernyataan Menteri Pertahanan Tidak Sejalan Konstitusi dan Minim Penghormatan HAM”

Pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang mewakili Pemerintah RI dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue, 3 Juni 2023 di Singapura, mengandung banyak masalah:

1. Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI khususnya Menteri Pertahanan.

Keempat bentuk penyelesaian yang ditawarkan, salah satunya melalui jalan referendum adalah proposal yang buruk mengingat ini adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain, bukan konflik internal dan tidak menghormati satu prinsip mendasar dalam hukum internasional, yaitu kedaulatan negara. Konsep itu juga jauh dari cermin penghormatan hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan Konstiusi Indonesia.

2. Proposal pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan Prabowo sama sekali mengabaikan realitas kondisi hak asasi manusia di Ukraina yang dalam kondisi buruk akibat perang yang terjadi. Padahal ICC (International Criminal Court) sudah menegaskan terjadinya pelanggaran HAM serius di Ukraina dan menyebutkan presiden Putin adalah penjahat perang.
3. Proposal referendum adalah aneh dan buruk mengingat Ukraina adalah sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang secara de facto dan de jure diakui internasional sehingga keliru sekali usulan referendum itu. Konsep ini tidak sejalan dengan konstitusi yang menegaskan pentingnya Indonesia menghormati kedaulatan negara lain. Dengan demikian usulan referendum oleh pemerintah melalui Menhan itu bertentangan dengan Konstitusi. Dalam kebijakan luar negari yang sesuai konstitusi maka kebijakan luar negeri kita harus menghormati kedaulatan negara lain dan perdamaian dunia.
4. Pernyataan Menteri Pertahanan tersebut menjadi cermin rendahnya komitmen atas penegakkan dan penghormatan HAM di lingkup internasional maupun nasional. Koalisi menilai hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di masa depan.
5. Koalisi mendesak Presiden untuk menjelaskan ke publik sikap Menhan yang disampaikan dalam forum internasional itu, mengingat masalah ini sudah menjadi sorotan publik dan sorotan dunia internasional.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa

1. Imparsial
2. Elsam
3. Centra Initiative
4. Amnesty Internasional Indonesia
5. Public Virtue
6. PBHI Nasional
7. WALHI
8. YLBHI
9. Forum de Facto
10. KontraS
11. LBH Press
12. LBH Masyarakat
13. ICW
14. HRWG
15. ICJR
16. LBH Jakarta
17. LBH Malang
18. Setara Institute
19. AJI Jakarta