Penambahan kewenangan Polri dinilai tidak tepat, karena yang dibutuhkan pengawasan yang kuat. Ketimbang UU TNI lebih penting merevisi UU Peradilan Militer.
Kritik masyarakat sipil terhadap revisi . tentang TNI dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri semakin kencang. Misalnya dalam UU TNI memperluasan jabatan sipil yang dapat ditempati tentara aktif dan dalam UU Polri terdapat perluasan kewenangan hingga dapat memblokir, memutus atau memperlambat akses ruang siber.
Manager Hukum dan Pembelaan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Teo Reffelsen menilai kedua RUU itu belum urgen untuk direvisi. Dia beralasan selama ini tidak ada evaluasi terhadap implementasinya.
Dalam berbagai kasus yang didampingi Walhi selama ini dalam konflik agraria warga selalu berhadapan dengan aparat baik kepolisian dan militer. Selama ini belum ada aturan yang jelas bagaimana Polri terlibat dalam pengamanan di sektor sumber daya alam (SDA), termasuk pengawasannya.
English (UK) 
Bahasa Indonesia