Menyikapi proyek pembangunan sumur bor oleh kementerian pertahanan di sejumlah wilayah di Indonesia Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024

Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024

Siaran Pers Imparsial.   

015/Siaran-Pres/IMP/X/2023       

Menyikapi proyek pembangunan sumur bor oleh kementerian pertahanan di sejumlah wilayah di Indonesia

Menteri Pertahanan Jangan Gunakan Sumber Daya Negara untuk Pencitraan dan Kampanye Terselubung Capres Pemilu 2024

Pada tanggal 29 Oktober 2023 Prabowo Subianto meresmikan beberapa titik sumur bor bantuan Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Desa Suro Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa kedatangannya resmi sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam rangka kampanye. Ia menyampaikan bahwa “Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tapi kalau berharap dalam hati kan enggak boleh dilarang.” Proyek tersebut merupakan kelanjutan dari proyek serupa yang telah diresmikan di daerah lain di Indonesia, di antaranya di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gunung Kidul Yogyakarta.

Kami memandang, pengadaan proyek pembangunan sumur bor yang dilakukan oleh Kemhan merupakan sesuatu yang harus dikoreksi, mengingat hal tersebut bukanlah tugas dan fungsi Kemhan yang seharusnya fokus pada pembangunan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain. Dari segi manfaatnya, keberadaan sumur bor tersebut memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, namun hal ini seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian lain, bukan kementerian pertahanan. Pengadaan proyek pembangunan sumur bor menunjukan Prabowo Subianto selaku Menhan tidak memiliki prioritas kebijakan pembangunan pertahanan, bahkan anggaran pertahanan dialokasikan secara tidak tepat untuk proyek yang tidak berkaitan dengan urusan pertahanan negara. 

Penting dicatat, sebelum proyek pembangunan sumur bor, Kemhan di bawah Menhan Prabowo Subianto juga pernah menjalankan proyek yang melenceng dari tupoksi utamanya sebagai lembaga kementerian yang mengurusi urusan pertahanan. Di antaranya adalah proyek ketahanan pangan dan Food Estate yang juga dikerjakan oleh Kemhan dengan mengerahkan sumber daya TNI dan lembaga-lembaga di bawah Kemhan. Ironisnya, selain proyek tersebut bukan Tupoksi Kemhan, proyek-proyek tersebut justru dinilai gagal total dan menyisaakan bencana ekologis yang cukup besar.

Dalam konteks itu, sudah seharusnya Kemhan melakukan koreksi dan menghentikan pelaksanaan proyek tersebut, mengingat hal ini bukan tupoksinya dan fokus untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah pembangunan pertahanan negara yang belum diselesaikan.

Kami menilai, pembangunan proyek sumur bor dan proyek lain yang tidak terkait dengan urusan pertahanan negara sejatinya merupakan upaya untuk menutupi berbagai masalah utama di tubuh TNI yang tidak mampu diselesaikan oleh Kemhan. Hingga saat ini, Kemhan dibawah Prabowo Subianto dinilai tidak mampu menyelesaikan sejumlah persoalan krusial di  dalam TNI, antara lain kekerasan prajurit TNI terhadap masyarakat, dugaan korupsi dalam pengadaan Alutista, peningkatan kesejehteraan prajurit TNI, penumpukan perwira non-job di dalam organisasi TNI, reformasi peradilan militer, kekerasan TNI di Papua, dan lain-lain.

Lebih jauh, kami juga menilai, di tengah dinamika politik menuju Pemilu 2024 keberadaan proyek pembangunan sumur bor rentan dipolitisasi untuk kepentingan politik pencitraan, mengingat Prabowo Subianto maju sebagai salah satu kandidat calon Presiden pada Pemilu yang akan datang. Dugaan tersebut sulit dibantah jika mencermati pernyataan ambigu Prabowo Subianto pada saat peresmian sumur bor di Kabupaten Banyumas, yang menyatakan: “Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tapi kalau berharap dalam hati kan enggak boleh dilarang,”. Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai kampanye terselubung dan permintaan dukungan terhadap pencalonannya sebagai kandidat Capres.

Berdasarkan pandangan di atas, kami mendesak:

1. Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menhan Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek pembangunan sumur bor yang bukan Tupoksi Kemenhan dan mendorong kementerian lain yang terkait untuk berperan dalam proyek tersebut;

2. Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Menhan Prabowo yang tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah reformasi sektor pertahanan yang berada di bahwa tanggung jawab Kemhan

3. Presiden Jokowi harus memastikan tidak boleh ada penggunaan sumber daya negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan salah satu kandidat calon presiden pada Pemilu 2024.

Jakarta, 30 Oktober 2023

Gufron Mabruri

Director

Contacts

1.Gufron Mabruri (Direktur)

2.Ardi Manto Putra (Wakil Direktur)

3.Hussein Ahmad (Koordinator SSR)