Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial

Imparsial Live Press
No. 011/Siaran-Pers/IMP/VII/2024

Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78

“Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial”

Pada hari ini, 1 Juli 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merayakan ulang tahunnya yang ke-78. Dalam peringatan Hari Bhayangkara yang ke-78 ini, kami ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada setiap anggota Polri yang selama ini telah menjalankan tugas mereka sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan baik. Kami berharap bahwa di usianya yang semakin matang ini, Polri terus meningkatkan kinerjanya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta nilai-nilai hak asasi manusia.

Peringatan hari jadi Polri seharusnya menjadi momen refleksi, evaluasi, dan introspeksi untuk memperbaiki kinerja Polri ke depan. Meskipun perayaan seperti upacara dan berbagai kegiatan lomba tentunya dapat juga dilakukan, namun aspek substansial tidak boleh diabaikan. Adalah penting bagi Polri untuk memanfaatkan momen ini untuk merespon kritik dan masukan dari publik terkait kinerja mereka, serta mendorong agenda reformasi kepolisian.

Pengarusutamaan hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas kepolisian di berbagai tingkatan harus menjadi perhatian serius bagi pimpinan Polri. Polisi yang profesional adalah mereka yang menjamin penghormatan dan perlindungan HAM. Imparsial menilai bahwa isu HAM di kepolisian masih menjadi perhatian utama yang perlu diperbaiki, termasuk dalam hal penanganan kekerasan dalam demonstrasi, penyiksaan dalam proses penegakan hukum, pembatasan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, kriminalisasi terhadap aktivis, serta rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus.

Peningkatan kinerja kepolisian dalam konteks penghormatan terhadap HAM dapat dimulai dengan tiga langkah utama: Pertama, penguatan Prinsip dan Standar HAM dalam kerja-kerja kepolisian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip dan standar HAM dalam aturan internal, pelaksanaan, dan pengawasan tugas-tugas kepolisian. Meskipun Polri telah memiliki Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM, masih diperlukan aturan turunan seperti standar operasional prosedur dan petunjuk teknis untuk mempermudah evaluasi tindakan yang melanggar prinsip HAM.
Kedua, penguatan Peran Lembaga Pengawas dengan memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Saat ini, peran Kompolnas yang hanya memberikan saran dan pertimbangan dalam penanganan pelanggaran oleh anggota Polri tidak cukup efektif. Dalam kasus-kasus yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM oleh Kepolisian, peran Kompolnas perlu ditingkatkan untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif.

Ketiga, peningkatan Pemahaman Anggota Polri terhadap HAM yang dapat dilakukan melalui mengintegrasikan materi HAM dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan Polri secara berkelanjutan. Hal ini penting agar isu HAM menjadi bagian yang integral dari keseharian anggota Polri.

Terkait dengan RUU Polri yang akan dibahas oleh DPR RI, Imparsial merekomendasikan agar pembahasan RUU ini ditunda hingga periode legislasi berikutnya. Draft RUU yang saat ini ada tidak mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat profesionalisme Polri, melainkan berpotensi memberi kewenangan yang terlalu luas dan absolut kepada institusi Polri. Mengingat masa sidang DPR RI periode 2019-2024 yang akan segera berakhir, waktu yang tersisa tidak cukup untuk membahas berbagai persoalan yang ingin diatasi melalui RUU tersebut. Pembahasan yang terburu-buru dan minim partisipasi publik dapat menghasilkan kebijakan yang tidak komprehensif, mudah disalahartikan, dan berisiko memperkuat otoritarianisme, yang pada akhirnya akan mengikis kepercayaan publik.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami menekankan pentingnya bagi Polri untuk terus terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat sipil. Sikap yang menutup diri terhadap evaluasi dari publik hanya akan merugikan Polri di masa depan. Perbaikan internal Polri harus dilakukan dengan cara yang efektif dan inklusif. Sekali lagi, selamat hari jadi untuk seluruh korps Bhayangkara.

Jakarta, 1 Juli 2024

Gufron Mabruri
Director