• BERANDA
  • HUKUMAN MATI
  • KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN
  • KONFLIK ACEH DA PAPUA
  • HAM
  • TENTANG IMPARSIAL

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Jokowi (2014-2020)

Praktik hukuman mati di Indonesia yang sejatinya merupakan warisan kolonial Belanda memiliki problematika serius dan hingga kini masih memicu kontroversi baik di kalangan masyarakat maupun elemen pemerintah itu sendiri. Kendati demikian, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari 2014 hingga 2019 tampak tidak memiliki komitmen politik yang kuat untuk menghapusnya. Hal tersebut dapat dilihat dari masih diterapkannya jenis pemidanaan ini dan bahkan semakin mendapat legitimasi yang kuat dalam ragam aturan hukum nasional seiring dengan munculnya jenis tindak pidana baru yang diancam dengan pidana mati.

Dalam rentang periode itu, tingkat penjatuhan vonis pidana mati kepada sejumlah pelaku kejahatan di berbagai tingkat pengadilan bisa dikatakan juga meningkat tajam. Eksekusi terpidana mati secara masif juga dilakukan.

Jika ditelisik ke belakang, sinyal buruk politik hukuman mati sejatinya telah dipancarkan tidak lama setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden baru pada bulan Oktober 2014. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di satu perguruan tinggi pada 9 Desember 2014, Presiden Jokowi saat itu menyatakan tidak akan memberikan pengampunan kepada para terpidana mati kasus Narkoba.[1]

Terbukti pernyataan presiden tersebut kemudian diikuti oleh kebijakan eksekusi mati oleh Kejaksaan Agung yang dijalankan dalam tiga gelombang. Tercatat dari tahun 2014 hingga 2019, pemerintahan Jokowi telah melaksanakan tiga (3) kali eksekusi terpidana mati, yaitu eksekusi mati gelombang I pada 18 Januari 2015, gelombang II pada 29 April 2015, serta gelombang III pada 29 Juli 2016.

Penjatuhan vonis pidana mati baru di berbagai tingkat pengadilan dari tahun 2014 hingga 2019 juga memperlihatkan angka yang cukup tinggi. Tidak sedikit hakim di pengadilan misalnya, berdalih bahwa pidana mati digunakan atau dijatuhkan kepada pelaku kejahatan oleh karena hukum positif Indonesia masih mangatur jenis pemidanaan ini. Argumen tersebut berpijak dari cara berpikir yang positivistik dan seakan tidak lagi tersedia bentuk sanksi lain sebagai alternatif penghukuman di luar hukuman mati dan tentunya yang secara esensial memiliki makna korektif untuk dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan. Belum lagi persoalan terkait

1 Ihsanuddin, “Tolak Grasi Terpidana Mati Kasus Narkoba, Jokowi DianggapTak Mengerti HAM,” Kompas. com,9Desember2014,diaksespada20Desember2016,http://nasional. kompas.com/read/2014/12/09/21122531/ Tolak.Grasi.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba.Jokowi. Dianggap.Tak.Mengerti.HAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *