News

LBH Nilai UU PSDN Punya Potensi Ancaman
News, Security Sector Reform

LBH Rates PSDN Law As A Potential Threat

Muhammad Refi Sandi Jum'at, 20 Mei 2022 - 10:45 WIB SINDONEWS.COM JAKARTA - Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) masih menjadi sorotan. Direktur LBH Semarang Eti Oktaviani menilai UU PSDN berpotensi membuat konflik horizontal seperti zaman Presiden Soeharto. Hal tersebut disampaikan Eti Oktaviani dalam FGD yang diselenggarakan LBH Semarang dengan Imparsial bertema 'Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN', Kamis (19/5/2022). "Ada beberapa ancaman dalam UU PSDN ini yakni tidak adanya definisi yang jelas. Selain itu, UU PSDN mengatur tentang banyak hal, tidak hanya komponen cadangan tetapi juga komponen pendukung, sarana dan prasarana lainnya yang disebut sebagai sumberdaya nasiona...
Imparsial: Sejak Awal Pembahasan UU Pengeloaan Sumder Daya Nasional Tidak Transparan
News, Security Sector Reform

Imparsial: The Discussion of the National Resource Management Bill is NOT transparent Since The Beginning

LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA Jumat, 20 Mei 2022, 04:44 WIB Proses pembahasan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara ini sedari awal sudah tidak transparan. Sebab, dibahas dalam waktu singkat di DPR dan terbukti kemudian secara substansi bermasalah. Demikian pendapat yang disampaikan Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Kamis (19/5). Ardi mengatakan bahwa Presiden Jokowi baru mengirimkan Surpres RUU PSDN ini ke DPR pada tanggal 17 Juli 2019 dan disahkan oleh DPR pada 26 September 2019. Baca Selanjutnya.... https://politik.rmol.id/read/2022/05/20/534233/imparsial-sejak-awal-pembahasan-uu-pengeloaan-sumder-daya-nasional-tidak-transparan
Problematika Hukuman Mati dalam Perspektif   HAM dan Hukum Islam.
Aktivitas, Hukum Mati, News

The Problem of the Death Penalty in the Perspective of Human Rights and Islamic Law.

Diskusi dan Pemutaran Film yang diselenggarakan Imparsial dan berkerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,Banda Aceh Kamis 19 Mei 2022. diskusi dan pemutaran film dengan tema " Problematika Hukuman Mati dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam". dengan narasumber Yakni Dr. Chairul Fahmi,Akademisi UIN Ar-Raniry, Otto Syamsudin Ishak,Praktisi HAM, Muhammad Qudrat Husni Putra, SH,.M.H. LBH Banda Aceh, Amalia Suri, Peneliti Imparsial. kegiatan diskusi dan Pemutaran Film tersebut berkelaborasi dengan Dewan Mahasiswa ( DEMA ) UIN Ar-Raniry,Kontras Aceh,YLBHI dan LBH Aceh. peserta diskusi diikuti dari berbagai kalangan dari Mahasiswa,media,kelompok masyarakat sipil dan LSM yang ada di aceh. diskusi ini banyak membahas mengenai penerapan hukuman mati di indonesia pada...
“Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN”
Aktivitas, News, Security Sector Reform

“Civil Militarization Emergency: A Critical Study of the Formation of Reserve Components through Law no. 23 of 2019 concerning PSDN”

Imparsial bekerja sama dengan LBH Semarang Menyelenggarakan Focus Group Disscusion dan Media Briefing dengan tema "Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN" pada Kamis, 19 Mei 2022 di Semarang. Dengan Narasumber; Eti Oktaviani (Direktur LBH Semarang), Donny Danardono (Dosen FHK Unika Sugyopranoto), Ardi Manto Adiputra (Wakil Direktur Imparsial), Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative) dengan Perserta Focus Group dan Media Brifing dari Mahasiswa Unika. Eti Oktaviani Direktur LBH Semarang mengatakan UU PSDN ini cukup mengerikan sebenarnya karena mengatur tentang komponen cadangan yang berpotensi membuat konflik horizontal seperti jaman Soeharto. Jika kita kupas secara detail, seperti definisi ancaman da...
Imparsial Sebut TNI Tak Punya Landasan Hukum Minta Sumbangan ke Warga
News, Security Sector Reform

Imparsial Says The National Soldier Has No Legal Basis Asking for Donations to Citizens

Kompas.com, 1 Mei 2022, 15:01 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial, Ardi Manto Adi Putra, mengkritik sikap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meminta sumbangan kepada para pengusaha warung di Jayapura Utara, Papua, dengan dalih untuk diberikan kepada warga kurang mampu saat Idul Fitri. Menurut dia, anggota TNI tidak memiliki landasan hukum untuk meminta sumbangan kepada warga sipil. Dia mengatakan, tindakan itu juga menyimpang dari tugas, pokok, dan fungsi TNI. "Perilaku perburuan rente yang berkedok meminta sumbangan oleh prajurit TNI yang ramai belakangan ini jelas tidak punya dasar hukum dan merupakan bentuk penyimpangan yang mencoreng nama baik institusi TNI," kata Ardi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/5/2022)...
Imparsial Gandeng IMAHARA FH USU dan GMNI FH USU Adakan Seminar Bertajuk “Apakah Hukuman Mati Solusi untuk Kejahatan Narkotika?”
Hukum Mati, News

Imparsial Collaborates with IMAHARA USU Faculty of Law and USU Faculty of Law GMNI Holds a Seminar entitled "Is the Death Penalty the Solution for Narcotics Crimes?"

29 April 2022 Reporter: Yessica Irene Suara USU, Medan. Imparsial bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara (Sumut), Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU), Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (IMAHARA) FH USU adakan seminar bertajuk “Apakah Hukuman Mati Solusi untuk Kejahatan Narkotika?”, seminar ini diadakan secara offline bertempat di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Jln. Kapten Maulana Lubis No. 7, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan pada Rabu, (27/04). Acara ini diikuti oleh 100 orang peserta seminar dari berbagai golongan yaitu mahasiswa, media, kelompok masya...
Peneliti Imparsial Amalia Suri: Hukuman Mati Masih Bermasalah di Indonesia
Hukum Mati, News

Amalia Suri, Imparsial Researcher: The Death Penalty Is Still The Problem in Indonesia

27 April 2022 Oleh: Sondang William Gabriel Manalu Medan, wacana.org – Hukuman mati masih memiliki banyak masalah di Indonesia, mulai dari proses peradilan yang sesat sampai penyiksaan kepada pelaku. Hal ini disampaikan pada acara Diskusi dan Pemutaran Film bertajuk “Apakah Hukuman Mati Solusi Untuk Kejahatan Narkotika?” oleh Peneliti Imparsial Amalia Suri di Hotel Santika Dyandra, Rabu (27/4). Amalia turut menjabarkan rentetan problematika hukuman mati yang terjadi di Indonesia: fenomena deret kematian, proses pelaksanaan eksekusi yang tidak transparan, praktik hukuman mati yang diskriminatif, masalah anggaran, peradilan sesat, dan penyiksaan selama masa tunggu eksekusi. Ia juga menjelaskan hukuman mati sering dipolitisasi oleh pemerintah ketika keper...
NGO dan Organisasi Mahasiswa Adakan Diskusi dan Pemutaran Film Tentang Hukuman Mati
Hukum Mati, News

NGOs and Student Organizations Hold Discussions and Film Screenings About the Death Penalty

27 April 2022 Oleh: Nicola Cornelius Alemta Simarmata Medan, wacana.org – Imparsial, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara (Sumut), Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU), Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (IMAHARA) FH USU adakan diskusi publik bertajuk “Apakah Hukuman Mati Solusi Untuk Kejahatan Narkotika?” di Hotel Santika Dyandra. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Pelaksana Dios Aristo Lumbangaol, Rabu (27/4). Acara ini dihadiri oleh Peneliti Imparsial Amalia Suri, Kuasa Hukum Terpidana Hukuman Mati Evaria Ginting, Akademisi FH USU Eva Syahfitri Nasution, Quadi Azam dari SIKAP, Amin Multazam dari KontraS seba...
Imparsial Kritisi Komponen Cadangan
News, Security Sector Reform

Imparsial Criticizes Reserve Components

Sabtu, 23 April 2022 - 19:14 WIB Oleh : Siti Ruqoyah VIVA – Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto menilai proses pembahasan UU nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumberdaya nasipnal atau PSDN dinilai sudah bermasalah dari awal. Dia menyebut alasannya karena dilakukan  secara tidak transparan, dibahas dalam waktu singkat di DPR. Dan ini terbukti kemudian hari secara substansi memiliki berbagai persoalan. "Di antaranya adalah komponen cadangan yang bisa dikerahkan untuk ancaman non-militer dan hybrida, sementara definisi kedua ancaman tersebut tidak jelas. Ini berpotensi melahirkan konflik horizontal di masyarakat,"katanya dalam sebuah diskusi, Sabtu 23 April 2022. Baca Selanjutnya... https://www.viva.co.id/berita/nasional/1469609-imparsial-kritisi-komponen-cadangan?fbclid=I...
en_GBEnglish (UK)