Tag: Panglima TNI

Koalisi Sipil Khawatirkan Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi ABRI Indikasi Kembalikan Dwifungsi ABRI
News, Security Sector Reform

Koalisi Sipil Khawatirkan Pernyataan Panglima TNI soal Multifungsi ABRI Indikasi Kembalikan Dwifungsi ABRI

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri (kedua kiri), Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra (paling kiri) dan peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas (kedua kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019. Antara Foto/Syaiful Hakim TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkhawatirkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal multifungsi ABRI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi revisi Undang-Undang TNI atau revisi UU TNI sebagai multifungsi ABRI. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan menilai Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan pernyataan te...
Koalisi Masyarakat Sipil Sayangkan Komentar Panglima TNI
News, Security Sector Reform

Koalisi Masyarakat Sipil Sayangkan Komentar Panglima TNI

Direktur Imparsial Gufron Mabruri/Medcom.id/Theo Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Direktur Imparsial Gufron Mabruri, menyayangkan komentar tersebut. "Mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi, harus ada pemisahan antara domain sipil dan domain militer," kata Gufron dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Juni 2024. Pernyataan Panglima TNI terkait kritik dan penolakan masyarakat sipil terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal tersebut diungkap Panglima TNI dalam rapat kerja bersama DPR pada 6 Juni 2024. .blockspare-d9fac2aa-93a6-4 .blockspare-block-button{text-align:center;margin-top:30px;marg...
Sebut TNI Multifungsi, Panglima Diminta Ingat Kembali Amanat Reformasi
News, Security Sector Reform

Sebut TNI Multifungsi, Panglima Diminta Ingat Kembali Amanat Reformasi

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memitigasi ancaman yang diprediksi timbul menjelang acara World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024. Permintaan itu disampaikan Panglima Agus usai menerima paparan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsda M Khairil Lubis terkait kesiapan satuan tugas pengamanan WWF di Wisma Ahmad Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024).(Puspen TNI) JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut lembaga pimpinannya tidak lagi melakukan dwifungsi tetapi multifungsi dianggap tak sejalan dengan semangat Reformasi. "Pernyataan panglima TNI tidak sejalan dengan semangat dan agenda reformasi TNI tahun 1998," kata Direktur Imparsial Gufro...
Kontroversi Ajudan Prabowo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Sanksi Tegas Mayor Teddy
News, Security Sector Reform, Uncategorized

Kontroversi Ajudan Prabowo, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Sanksi Tegas Mayor Teddy

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbincang dengan ajudannya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya saat menghadiri Deklarasi Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai kehadiran Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dalam acara debat Pilpres pada 12 Desember lalu melanggar azas netralitas TNI. Koalisi meminta Panglima TNI, Agus Subiyanto, untuk memberi sanksi tegas dan menunjukkan komitmen dan langkah nyata dalam menjaga netralitas TNI di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024. ...
Imparsial: Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal
News, Security Sector Reform

Imparsial: Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal

Jakarta, Gatra.com – Imparsial menilai wacana untuk memperpanjang masa dinas Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, merupakan langkah yang bertentangan dengan hukum (inkonstitusional) atau ilegal dan tidak memiliki urgensi untuk dilakukan saat ini. “Pasal 53 Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa usia pensiun bagi perwira TNI adalah 58 tahun,” kata Gufron Mabruri, Direktur Imparsial di Jakarta, Jumat (22/9). Imparsial menilai bahwa ketentuan tersebut tidak memungkinkan dibukanya opsi perpanjangan masa usia pensiun perwira, termasuk dalam hal ini Panglima TNI. Dalam konteks itu, menjadi sebuah keharusan bagi Presiden untuk tetap menjadikan UU TNI sebagai acuan hukum dalam pergantian Panglima TNI. “Jangan memaksakan sebuah kebijakan yang bertentangan d...
Imparsial: Perpanjangan Jabatan Panglima TNI Inkonstitusional
News, Security Sector Reform

Imparsial: Perpanjangan Jabatan Panglima TNI Inkonstitusional

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 September 2023 (Beritasatu.com / Yustinus Patris Pa'at) Jakarta, Beritasatu.com – LSM Imparsial menilai, wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai langkah yang bertentangan dengan hukum (inkonstitusional), dan tidak memiliki urgensi untuk dilakukan saat ini. Diketahui, Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Yudi Margono yang akan memasuki usia pensiun pada November mendatang, tengah bergulir belakangan ini. Presiden Jokowi bahkan menyatakan, perpanjangan tersebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga mengungkapkan bahwa baik pergantian maupun perpanjangan usia pensiun Panglima TNI meru...
Press Release

Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Memiliki Urgensi

Press Release ImparsialNo. 011/Siaran-Pers/IMP/IX/2023Menyikapi wacana perpanjangan usia pensiun Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono “Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI Ilegal dan Tidak Memiliki Urgensi” Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki usia pensiun pada November mendatang bergulir belakangan ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perpanjangan tersebut sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid juga mengungkapkan bahwa baik pergantian maupun perpanjangan usia pensiun Panglima TNI merupakan opsi yang terbuka. Imparsial memandang, proses perpanjangan masa usia pensiun Panglima TNI merupakan langkah yang bertentangan dengan hukum (inkonstitusional) dan tidak memiliki u...
Imparsial Suarakan Nada Minor Penanganan KKB Papua, Kritisi Rencana Kunker Panglima TNI Yudo Margono
News, Conflicts in Aceh and Papua, Security Sector Reform

Imparsial Suarakan Nada Minor Penanganan KKB Papua, Kritisi Rencana Kunker Panglima TNI Yudo Margono

.  TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua terkini. Imparsial suarakan nada minor penanganan KKB Papua oleh TNI. Sebagai informasi Panglima TNI, Yudo Margono bakal mengunjungi Papua, Indonesia. Namun rencana kunker Panglima TNIYudo Margono tersebut dikritisi Direktur Imparsial, Gufron Mabruri. Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Imparsial Suarakan Nada Minor Penanganan KKB Papua, Kritisi Rencana Kunker Panglima TNI Yudo Margono, https://kaltim.tribunnews.com/2023/01/05/imparsial-suarakan-nada-minor-penanganan-kkb-papua-kritisi-rencana-kunker-panglima-tni-yudo-margono.
Rencana Yudo Margono Kunjungi Wilayah Rawan KKB Papua Disorot, Imparsial: Harus Ada Evaluasi
News, Conflicts in Aceh and Papua, Security Sector Reform

Rencana Yudo Margono Kunjungi Wilayah Rawan KKB Papua Disorot, Imparsial: Harus Ada Evaluasi

SURYA.co.id - Rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkunjung ke wilayah rawan KKB Papua ramai jadi sorotan. Karena ini merupakan langkah pertama Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi aksi teror KKB Papua yang tak kunjung padam. Masyarakat tengah menantikan kebijakan apa yang bakal diambil Yudo selaku Panglima TNI setelah melakukan kunjungan tersebut. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri angkat bicara terkait hal itu. Menurut Gufron, kunjungan itu harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua. "Kalau enggak ada evaluasi dan koreksi, ya itu hanya jadi kunjungan simbolis saja dan enggak akan berdampak fundamental terhadap kebijakan keamanan di Papua," kata Gufron saa...
Imparsial Sebut Tak Ada Satu Pun OMSP Berdasarkan Keputusan Politik Negara
News, Security Sector Reform

Imparsial Sebut Tak Ada Satu Pun OMSP Berdasarkan Keputusan Politik Negara

Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Bagus Santosa JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, tidak ada keputusan politik dari pemerintah terkait operasi teritorial oleh TNI di Papua. Gufron mengatakan, operasi teritorial termasuk operasi militer selain perang (OMSP) brerpatokan pada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7. Dalam UU itu, OMSP harus berdasarkan keputusan politik negara. "Sejauh yang Imparsial monitor tidak ada satu pun OMSP, termasuk operasi teritorial di Papua, itu ada keputusan politik negaranya," ujar Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Imparsial Sebut Tak Ada Satu Pun OMSP Berdasarkan Keputusan Politik Negara", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/01...
Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis
News, Security Sector Reform

Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis

Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Dani Prabowo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri angkat bicara terkait rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan mengajak kepala staf dari unsur tiga matra ke Papua. Menurut Gufron, kunjungan itu harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua. "Kalau enggak ada evaluasi dan koreksi, ya itu hanya jadi kunjungan simbolis saja dan enggak akan berdampak fundamental terhadap kebijakan keamanan di Papua," kata Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/02/18295931/panglima-akan-kunjung...
Impartial: A militaristic approach in Papua needs to be evaluated and corrected
News, Security Sector Reform

Impartial: A militaristic approach in Papua needs to be evaluated and corrected

Ia menyebut, selama ini ada indikasi terjadi peningkatan jumlah kehadiran pasukan TNI yang semakin tidak proporsional. Laksamana TNI Yudho Margono resmi dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Seusai dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan, salah satunya untuk melakukan pendekatan yang humanis dalam merespons konflik di Papua. Lembaga Imparsial menilai, perubahan pendekatan dalam menangani konflik Papua dari militeristik ke pendekatan humanis merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan. Hal ini mengingat pendekatan militeristik yang dijalankan selama ini banyak berdampak pada terjadinya kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan buruknya kondisi kemanusiaan di Papua. Baca Selanjutnya... Imparsial:...
Pesan Legislator Terhadap Panglima TNI Baru Jelang Tahun Politik
News, Security Sector Reform

Pesan Legislator Terhadap Panglima TNI Baru Jelang Tahun Politik

TNI diharapkan mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi (Pemilu 2024). Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum-momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI. Hukumonline.com-"Betul-betul TNI itu (harus) menjadi milik rakyat, bukan milik partai tertentu, bukan milik golongan tertentu. Inilah yang akan memperkuat TNI itu sendiri. Saya yakin Pak Yudo akan mampu membawa posisi TNI yang betul-betul menjadi milik rakyat itu," ujar Arwani. Menurut Arwani, tahun 2023 adalah tahun politik sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan profesionalisme TNI. Lebih lanjut, Arwani juga memberikan perhatian khusus agar Panglima TNI melakukan terobosan komunikasi dalam konteks perkembanga...
Imparsial Desak Panglima TNI Tolak Prajurit jadi ‘Satpam’ MA
News, Security Sector Reform

Imparsial Desak Panglima TNI Tolak Prajurit jadi ‘Satpam’ MA

Jakarta, CNN Indonesia -- Elemen masyarakat sipil Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) meminta agar Panglima TNI Jendral Andika Perkasa menolak penempatan prajuritnya untuk menjaga Mahkamah Agung (MA).Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai kebijakan MA melibatkan prajurit TNI menjaga markas lembaga yudikatif itu bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menilai pengamanan hakim MA tidak masuk dalam tugas pokok dan fungsi TNI yang diatur dalam pasal 6 dan 7 UU tentang TNI. "Karena menarik jauh TNI ke dalam tugas sipil di luar tugas pokok dan fungsinya. Mendesak Panglima TNI menolak penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA," kata Gufron dalam keterangannya, Kamis (10/11). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221110155952-12-872134/...
Aksi Kekerasan oleh Oknum TNI terhadap 3 Anak di Keerom Papua Dikutuk Imparsial
News, Conflicts in Aceh and Papua

Aksi Kekerasan oleh Oknum TNI terhadap 3 Anak di Keerom Papua Dikutuk Imparsial

TRIBUN-PAPUA.COM - Aksi kekerasan terhadap 3 orang anak yang diduga dilakukan anggota TNI di Kabupaten Keerom, Papua, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Kini, lembaga advokasi hak asasi manusia Imparsial mengutuk keras aksi kekerasan oleh oknum TNI tersebut. Penganiayaan dilakukan setelah 3 orang anak di keeerom dituduh mencuri burung kakak tua putih. Wakil Direktur Imparsial Ardimanto Adi Putra menyayangkan sikap oknum TNI terhadap anak kecil. "Mengutuk keras kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh anggota Kopassus tersebut. Kekerasan tersebut sangat tidak dibenarkan dengan dalih apa pun dan jelas-jelas merupakan tindak pidana," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (31/10/2022). Baca Selanjut...
Imparsial Kutuk Keras Aksi Kekerasan Anggota TNI terhadap 3 Anak di Keerom-Papua
News, Conflicts in Aceh and Papua

Imparsial Kutuk Keras Aksi Kekerasan Anggota TNI terhadap 3 Anak di Keerom-Papua

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga advokasi hak asasi manusia Imparsial mengutuk keras terhadap aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI di Kabupaten Keerom, Papua, terhadap 3 orang anak yang dituduh mencuri burung kakak tua putih. "Mengutuk keras kekerasan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh anggota Kopassus tersebut. Kekerasan tersebut sangat tidak dibenarkan dengan dalih apa pun dan jelas-jelas merupakan tindak pidana," kata Wakil Direktur Imparsial Ardimanto Adi Putra dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (31/10/2022). Baca Selanjutnya.. https://nasional.kompas.com/read/2022/10/31/08154841/imparsial-kutuk-keras-aksi-kekerasan-anggota-tni-terhadap-3-anak-di-keerom
Imparsial desak kekerasan anak oleh TNI di Papua diusut tuntas
News, Conflicts in Aceh and Papua

Imparsial desak kekerasan anak oleh TNI di Papua diusut tuntas

Pemerintah dan DPR didesak evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan keamanan di Papua. Alinea.id-Imparsial angkat bicara mengenai peristiwa kekerasan di Papua yang dilakukan oleh anggota TNI. Dalam peristiwa itu, korban merupakan anak di bawah umur. Direktur Imparsia, Gufron Mabruri, mendesak Panglima TNI, Andika Perkasa, segera usut tuntas dan proses hukum melalui peradilan umum aparat TNI (anggota Kopassus) terduga pelaku kekerasan terhadap anak. "Jangan sampai ada impunitas yang semakin memperburuk situasi HAM di Papua," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (30/10). Baca Selanjutnya... https://www.alinea.id/nasional/panglima-didesak-usut-kekerasan-anak-oleh-tni-di-papua-b2fss9HLM
Jelang Suksesi Panglima TNI, Imparsial Minta Jokowi Tidak Pragmatis
News, Security Sector Reform

Jelang Suksesi Panglima TNI, Imparsial Minta Jokowi Tidak Pragmatis

Jumat, 07 Okt 2022 07:00 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menyoroti pendekatan politis yang digunakan dalam proses pergantian Panglima TNI.Diketahui dalam dua bulan ke depan Jenderal Andika Perkasa bakal pensiun, sehingga posisinya sebagai Panglima TNI harus ada penggantinya. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menjelaskan proses pergantian Panglima TNI seharusnya menggunakan pendekatan legal-substantif alih-alih pendekatan pragmatis-politis. Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221006061313-20-856923/jelang-suksesi-panglima-tni-imparsial-minta-jokowi-tidak-pragmatis
Press Release

Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan “Presiden dan DPR Harus Segera Evaluasi KSAD” Sejumlah masalah terkait TNI/Polri beberapa waktu terakhir menjadi potret persoalan serius dalam tata kelola sektor pertahanan dan keamanan. Yang terbaru adalah tindakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung yang mengarahkan anggotanya agar merespon pernyataan anggota DPR Komisi I Effendi Simbolon. Tindakan itu sangatlah tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Koalisi menilai bahwa pandangan dari anggota DPR terhadap TNI dalam suatu rapat koordinasi antar kelembagaan negara merupakan hal yang bersifat konstitusional dan dijamin undang-undang. Hal tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif, secara khusus...
Angkat Mayjen Untung Jadi Pangdam Jaya, Panglima TNI Digugat ke PTUN Jakarta
News, Security Sector Reform

Appoint Major General Untung to be the Commander of the Jaya Regional Military Command, TNI Commander Sued to Jakarta Administrative Court

Andi Saputra - detikNewsJumat, 01 Apr 2022 20:49 WIB Jakarta - Keluarga korban penghilangan paksa bersama dengan Imparsial, KontraS, dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan gugatan terhadap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Gugatan ini dilayangkan atas Keputusan Panglima TNI terkait pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya."PTUN dan Pengadilan Militer Tinggi II dipilih sebagai tempat para Penggugat mencari keadilan karena tidak ada konstruksi hukum yang memadai saat ini untuk menguji obyek Keputusan Panglima tersebut dalam tenggang waktu 90 hari yang terbatas," kata salah satu narahubung, Julius Ibrani, dalam keterangannya, Jumat (1/...
Keputusan Jenderal Andika Tepat Terkait Keturunan PKI Masuk TNI
News, Security Sector Reform

General Andika's Decision Is Right Regarding PKI Descendants Entering the Military

Keputusan Jenderal Andika tepat terkait keturunan PKI masuk TNI, begini informasi selengkapnya.  01 April 2022 14:30 Redaktur: LUTHFI KHAIRUL FIKRI Reporter: PANJI GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan keputusan Panglima TNI Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi calon prajurit sudah tepat. Sebelumnya, Jenderal Andika menyebutkan keturunan PKI bukan menjadi alasan bagi panitia seleksi untuk menggagalkan calon prajurit TNI. Sebab, menurut dia, hal yang melanggar adalah ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sementara menjadi keturunan PKI tidak melanggar isi dari Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966. "Keputusan tersebut sudah tepat, karena sejatinya tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa...
Imparsial: Keturunan PKI Bisa Daftar TNI Jadi Momen Rekonsiliasi
News, Security Sector Reform

Imparsial: PKI Members' Descendants Ability to Enroll in the Military Has Become A Moment of Reconciliation

Kamis, 31 Mar 2022 13:49 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra berharap keputusan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar TNI menjadi momentum untuk rekonsiliasi nasional. "Ini harus dijadikan momentum rekonsiliasi politik nasional agar isu PKI tidak hanya jadi isu politik musiman yang tidak berkesudahan," kata Ardi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (31/3). Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220331124315-12-778387/imparsial-keturunan-pki-bisa-daftar-tni-jadi-momen-rekonsiliasi
Kebohongan di balik kematian TNI, ini pendapat Imparsial dan PaPeDA institute
News, Conflicts in Aceh and Papua

The lie behind the death of a national soldier, this is the opinion of Imparsial and the PaPeDA institute

Reporter: Admin Jubi March 25, 2022 5:55 am Jakarta, Jubi –  Peneliti Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Hussein Ahmad menilai kasus kematian aparat TNI yang tewas saat mengamankan proyek pasir dan bukan patroli seseuai kewenanganya membuktikan ada masalah operasi militer di Papua.   Hussein mendorong Panglima TNI membongkar kasus ini hingga ke para petinggi yang terlibat. “Jangan sampai yang pangkat kecil seperti yang di proyek pasir ini dikejar-kejar tapi yang besar dibiarkan,” kata Hussein, dikutip dari laman Cnn Indonesia, Kamis, (24/3/20220 malam. Baca Selanjutnya...  https://jubi.co.id/kebohongan-di-balik-kematian-tni-ini-pendapat-imparsial-dan-papeda-institute/
Imparsial: Keturunan PKI Bisa Daftar TNI Jadi Momen Rekonsiliasi
News, Security Sector Reform

Imparsial: PKI Members' Descendants Ability to Enroll in the Military Has Become A Moment of Reconciliation

Kamis, 31 Mar 2022 13:49 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra berharap keputusan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar TNI menjadi momentum untuk rekonsiliasi nasional. "Ini harus dijadikan momentum rekonsiliasi politik nasional agar isu PKI tidak hanya jadi isu politik musiman yang tidak berkesudahan," kata Ardi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (31/3). Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220331124315-12-778387/imparsial-keturunan-pki-bisa-daftar-tni-jadi-momen-rekonsiliasi
Swar(G)a Fest: “Kekerasan Bersenjata di Papua: Kapankah Akan Berakhir?”
Aktivitas, Human Rights, News

Swar(G)a Fest: “Armed Violence in Papua: When Will It End?”

Tepat pada puncak Hari HAM di 10 Desember, Swarga Fest bermaksud untuk menggarisbawahi kekerasan bersenjata di Papua yang tidak pernah berakhir. Isu Papua kerap menjadi isu “sensitif” yang menjadi tabu untuk dibahas bagi awam karena ancaman kriminalisasi oleh Negara walaupun jelas ada masalah kekerasan bersenjata yang tidak kunjung usai. Setelah pelantikannya, Panglima TNI Andika Perkasa menyerukan bahwa Negara akan menerapkan “pendekatan humanis” pada isu Papua. Apakah ini akan sekadar menjadi janji? https://www.youtube.com/watch?v=C1I6bB6WoEE
Jeda Kemanusiaan, Jalan Damai Atasi Bara Papua
News, Conflicts in Aceh and Papua

Jeda Kemanusiaan, Jalan Damai Atasi Bara Papua

CNN IndonesiaRabu, 01 Dec 2021 09:20 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan militer dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak menyentuh akar persoalan. Jeda kemanusiaan dan upaya dialog menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik.Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik di Papua tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebab menurutnya, persoalan yang berkembang di sana bukan hanya sebatas separatisme semata. Adriana menuturkan, dari hasil kajian Papua Road Map yang diterbitkan LIPI pada 2009 terdapat beberapa akar persoalan di Bumi Cendrawasih yang meliputi isu peminggiran, d...
Imparsial Minta Evaluasi Pendekatan Militer di Konflik Papua
News, Security Sector Reform

Imparsial Minta Evaluasi Pendekatan Militer di Konflik Papua

Reporter: Egi Adyatama Editor: Aditya Budiman Minggu, 28 November 2021 09:29 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengapresiasi wacana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan mengutamakan pendekatan humanis untuk menyelesaikan masalah di Papua. Ia berharap janji Andika itu tidak hanya sebatas wacana. "Biar tidak berhenti hanya wacana, pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut menjadi bermakna jika diikuti oleh langkah nyata dengan mengevaluasi secara menyeluruh dan adanya koreksi terhadap kebijakan keamanan selama ini," ujar Ghufron Sabtu, 27 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1533391/imparsial-minta-evaluasi-pendekatan-militer-di-konflik-papua/full&view=ok
TNI Akan Terapkan Pendekatan Humanis di Papua, Imparsial: Jangan Cuma Janji
News, Security Sector Reform

TNI Will Apply Humanist Approach in Papua, Imparsial: No More Promises!

Reporter: Egi Adyatama Editor: Eko Ari Wibowo Sabtu, 27 November 2021 20:10 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyambut baik rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, untuk mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan masalah di Papua. Meski begitu, Ghufron berharap janji Andika itu tidak hanya sebatas wacana. "Biar tidak berhenti hanya wacana, pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut menjadi bermakna jika diikuti oleh langkah nyata dengan mengevaluasi secara menyeluruh dan adanya koreksi terhadap kebijakan keamanan selama ini," kata Ghufron saat dihubungi, Sabtu, 27 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1533291/tni-akan-terapkan-pendekatan-humanis-di-papua-i...
Panglima TNI Janji ke Ma’ruf akan Tangani Papua dengan Cara yang Lebih Kondusif
News, Security Sector Reform

TNI Commander Promises to Ma'ruf to Handle Papua in a More Conducive Way

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Kamis, 25 November 2021 06:37 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kediamannya, pada Rabu, 24 November 2021. Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan Andika melaporkan sejumlah kebijakan untuk penanganan konflik di Papua. "Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin akan membawa suasana baru yang lebih kondusif untuk keamanan di Papua. Wakil Presiden sangat senang dengan apa yang dilaporkan oleh Panglima Andika, karena memang bapak Wapres sangat intensif memantau perkembangan Papua," ujar Masduki lewat rekaman suara yang diterima Tempo, Rabu, 24 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1532252/pa...
Imparsial Sebut Aturan Pemanggilan Anggota TNI Tunjukkan Dominasi Militer
News, Security Sector Reform

Imparsial Says The Rules for Summoning TNI Members Shows Military Domination

Rabu, 24 November 2021 15:54 Reporter : Merdeka Merdeka.com - Imparsial menilai surat telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum yang dikeluarkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bermasalah. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meyakini, aturan itu menunjukkan dominasi militer terhadap negara. "Kami melihat ini semakin menunjukkan dominasi militer terhadap negara. Mereka merangsek masuk ke ranah sipil dan lewat telegram panglima itu tidak hanya mengatur ke internal TNI tapi juga eksternal," kata Hussein saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (24/11). Hussein menambahkan, aturan tersebut mencapuri proses hukum di instansi di luar TNI. Padahal aparat penegak hukum hanya meminta keterangan dari prajuri...
Imparsial Minta Jenderal Andika Perkasa Cabut Telegram Panglima TNI Sebelumnya
News, Security Sector Reform

Imparsial Asks General Andika Perkasa to Revoke the Telegram of the Previous TNI Commander

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com- Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Mencabut surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit Aparat Penegak Hukum. Baca Selanjutnya... https://suarapapua.com/2021/11/24/imparsial-minta-jenderal-andika-perkasa-cabut-telegram-panglima-tni-sebelumnya/
Jenderal Andika Perkasa Pimpin TNI, Wacana Jabatan Wakil Panglima Mengemuka
News, Security Sector Reform

General Andika Perkasa Leads TNI, Discourse on the Position of Deputy Commander-in-Chief

17 November 2021 13:01 WIB JAKARTA-RADAR BOGOR, Jenderal Andika Perkasa dijadwalkan dilantik sebagai panglima TNI hari ini. Di balik pelantikan itu, muncul polemik mengemukakan lagi jabatan wakil panglima TNI. Opsi mengaktifkan jabatan Wakil Panglima TNI menimbulkan beragam pendapat. Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri merasa khawatir jika jabatan wakil Panglima TNI dihidupkan lagi. Hal itu akan menimbulkan “matahari kembar” di internal TNI. “Hingga kini tidak ada urgensi mengisi kembali jabatan Wakil Panglima TNI,” ujar Gufron Mabruri dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021). Baca Selanjutnya.... https://www.radarbogor.id/2021/11/17/jenderal-andika-perkasa-pimpin-tni-wacana-jabatan-wakil-panglima-mengemuka/
Panglima TNI Andika Perkasa Janji Bakal Evaluasi Penanganan Konflik di Papua
News, Security Sector Reform

TNI Commander Andika Perkasa Promises to Evaluate Conflict Handling in Papua

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Rabu, 17 November 2021 18:10 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berjanji bakal mengevaluasi penanganan konflik di Papua. "Mengenai Papua, pasti akan kami perbaiki. Saya ingin menggunakan peraturan perundang-undangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang lain. Jadi saya akan lakukan evaluasi, kemudian melakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah NKRI," ujar Andika saat ditemui usai pelantikan, Rabu, 17 November 2021. Saat disinggung ihwal pendekatan yang akan dilakukan di Papua, Andika mengatakan akan sama saja dengan daerah lain. "Soal p...
Polemik Jabatan Wakil Panglima TNI, Pengamat Ingatkan Jokowi Adanya Potensi ‘Matahari Kembar’
News, Security Sector Reform

Polemic on the Position of Deputy Commander of the TNI, Observers Remind Jokowi of the Potential for 'Twin Suns'

Selasa, 16 November 2021 12:00 Penulis: | Editor: Feryanto Hadi WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Dibukanya kembali jabatan wakil panglima (Wapang) TNI oleh Presiden Joko Widodo menjadi perbincangan hangat sejumlah pemerhati, tokoh nasional hingga masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, bahasan mengenai pro dan kontra wakil panglima masih menjadi perdebatan. Terlebih, muncul rumor Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang akan ditunjuk mengisi jabatan tersebut. Sayangnya, hal tersebut dilontarkan tanpa pemahanan mendalam dasar hukum dan pemahaman organisasi militer TNI. Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B Pontoh sempat menyesalkan pernyataannya mengenai jabatan wakil panglima diplintir sedemikian rupa oleh sejumlah pihak. Padahal, ia s...
Wacana Pensiun Perwira TNI Diperpanjang, Imparsial: Banyak Jenderal Nganggur
News, Security Sector Reform

Discourse on Retirement of TNI Officers Extended, Impartial: Many Generals Are Unemployed

Reporter: Egi Adyatama Editor: Eko Ari Wibowo Selasa, 9 November 2021 12:31 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri menilai terlalu banyak masalah yang bisa ditimbulkan jika pemerintah melakukan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi di TNI. Wacana perpanjangan ini muncul setelah terpilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI baru. "Saya kira ini akan berdampak pada dinamika pada internal TNI. Mulai dari soal regenerasi, kemudian rotasi dan lainnya secara internal di TNI," kata Ghufron saat dihubungi, Selasa, 9 November 2021. Jika resmi menjabat, Andika Perkasa hanya akan memiliki waktu satu tahun untuk berdinas sebagai Panglima TNI sebelum pensiun pada usia 58 tahun di November 2022 mendatang. Kemarin, Wakil Ketua Komisi I DPR...
Direktur Imparsial Sentil DPR RI, Halus Tapi Menohok
News, Security Sector Reform

Direktur Imparsial Sentil DPR RI, Halus Tapi Menohok

Direktur Imparsial Gufron Mabruri Sentil Dewan Perwakilan Daerah alias DPR RI, Halus Tapi Menohok 06 November 2021 04:20Redaktur: TOMMY ARDYANReporter: PANJI GenPI.co -Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyoroti sosok KSAD Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Menurutnya, tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera digelar di DPR harus dilakukan secara transparan. "Harus terbuka, akuntabel, melibatkan partisipasi publik dan lembaga negara independen. Kendati nama calon yang tertera dalam Surpres hanya satu calon," jelas Gufron kepada GenPI.co, Jumat (5/11). Bukan tanpa alasan, menurut Gufron, sudah menjadi kewajiban DPR untuk menguji cal...
DPR Diminta Tolak Pencalonan KSAD Andika sebagai Panglima TNI, Ini Alasannya
News, Security Sector Reform

DPR Diminta Tolak Pencalonan KSAD Andika sebagai Panglima TNI, Ini Alasannya

Nova Anggraini- Sabtu, 6 November 2021 | 00:30 WIB JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi I DPR RI akan menggelar fit and proper test terkait calon Panglima TNI dengan kandidat tunggal KSAD Jenderal Andika Perkasa pada Sabtu (5/11/2021). Menanggapi itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, meminta DPR RI untuk menolak pencalonan Andika. Andika menjadi satu-satunya calon yang diajukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang bakal memasuki masa pensiun pada November 2021. Menurut mereka, DPR bisa menolak usulan Jokowi karena sudah diatur di dalam legislasi yang berlaku. "DPR secara tegas menolak usulan pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru sebagaimana hak DPR dalam Pasal 13 Aya...
Koalisi LSM Ingatkan DPR Punya Hak Tolak Usulan Calon Panglima TNI
News, Security Sector Reform

Koalisi LSM Ingatkan DPR Punya Hak Tolak Usulan Calon Panglima TNI

CNN IndonesiaJumat, 05 Nov 2021 15:54 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari 14 lembaga swadaya masyarakat (LSM), meminta DPR tidak hanya menjadi stempel pemerintah saat melakukan uji kelayakan terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.Peneliti dari Imparsial, salah satu LSM anggota koalisi, Husain Ahmad berharap DPR melakukan fit and proper test secara terbuka. "Jangan kemudian ada kesan bahwa fit and proper test ini hanya sekadar sebagai stempel pemerintah saja sebagaimana terjadi di masa Orde Baru," kata Husain dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual (4/11). Ia pun meminta DPR terutama menanyakan soal dugaan keterlibatan Andika...
Jokowi made a mistake in choosing General Andika to become TNI commander in 2021
News, Security Sector Reform

Jokowi made a mistake in choosing General Andika to become TNI commander in 2021

1NEWS – Imparsial Deputy Director Ardi Manto Adiputra highlighted the figure of KSAD General Andika Perkasa proposed by President Joko Widodo (Jokowi) to replace TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto. According to him, Jokowi made a mistake in giving the mandate of the TNI Commander to KSAD General Andika Perkasa because he did not rotate leadership. “The rotation pattern is important to reduce the jealousy that is very likely to occur among soldiers,” said Ardi to 1NEWS, Friday (11/5/2021). Not only that, Ardi added, the rotation pattern is also an effort so that there is no impression that the President of the Republic of Indonesia has promoted one dimension within the TNI, as in the New Order era. “The pattern of rotation of the position of the TNI Commander, which has ...
14 LSM Tolak Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Pilih KSAL Yudo
News, Security Sector Reform

14 LSM Tolak Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Pilih KSAL Yudo

CNN IndonesiaJumat, 05 Nov 2021 06:14 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan ulang keputusannya  mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.Bahkan, menurut Usman, sikap Koalisi yang terdiri dari 14 LSM itu menolak usulan nama calon Panglima TNI baru oleh Presiden Jokowi ke DPR RI. "Rencana presiden untuk mengangkat Panglima TNI yang baru dengan mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa itu harus dipertimbangkan ulang," kata Usman dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual, Kamis (4/11 Menurut Usman, Jokowi semestinya mengajukan Kepala Staf Angkatan La...
Ada 3 Pertimbangan Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI
News, Security Sector Reform

Ada 3 Pertimbangan Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI

Kompas.com - 05/11/2021, 17:31 WIB Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan beberapa pertimbangan Presiden Joko Widodo saat mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Menurut Moeldoko, pada dasarnya setiap kepala staf angkatan siap menjadi panglima. "Yang pertama, para kepala staf itu semuanya siap menjadi panglima, baik (kepala staf angkatan) darat, laut ataupun udara," ujar Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (5/11/2021). "Kebetulan Pak Andika kepala staf yang senior. Itu bisa pertimbangannya senioritas," lanjutnya. Pertimbangan yang kedua, Moeldoko merujuk kepada aturan rotasi pergantian panglima TNI pada Undang-Undang...
Sejumlah Catatan Koalisi Terkait Surat Presiden Soal Pergantian Panglima TNI
News, Security Sector Reform

A number of Coalition notes related to the president's letter regarding the replacement of the commander

Koalisi mendesak DPR RI saat menguji dan menilai calon panglima TNI wajib melibatkan dan meminta pendapat publik, lembaga-lembaga negara independen dan/atau pakar yang kredibel dalam menguji calon panglima yang akan datang. Oleh: Agus Sahbani 04 Oktober 2021 HUKUMONLINE.COM-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma diatur Pasal 13 ayat (4) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua, Presiden RI telah mengajukan nama yang rekam jejaknya masih perlu pengujian oleh lembaga negara yang indep...
Penunjukan Jenderal Andika Perkasa Timbulkan Polemik, Imparsial Ungkap 3 Masalah Krusial Ini
News, Security Sector Reform

Appointment of General Andika Perkasa Causes Polemic, Imparsial Reveals These 3 Crucial Problems

Kamis, 4 November 2021 16:36 WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Langkah Presiden Jokowi yang mengusulkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal sebagai panglima TNI ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Sejumlah pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan kriteria Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Salah satunya yang disampaikan peneliti Imparsial, Hussein Ahmad. Ia mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal krusial terkait penunjukan tersebut. "Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius," uj...
3 Masalah Serius Penunjukkan Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI
News

3 Serious Problems Appointing Andika Perkasa the Sole Candidate for The Military Commander

Muhammad Yunus  Kamis, 04 November 2021 | 12:56 WIB SuaraSulsel.id - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri atas KontraS, Imparsial, LBH Jakarta, HRWG, Setara Institute, Public Virtue Research Institute, Amnesty International Indonesia, Inisiatif Untuk Demokrasi dan Keamanan (IDeKa), Indonesia Corruption Watch (ICW), ELSAM, PBHI Nasional, LBHM, LBH Pers, ICJR. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) d...
Jenderal Andika Perkasa Diminta Perkuat Stabilitas Antrar Matra
News, Security Sector Reform

General Andika Perkasa Asked to Strengthen Inter-Dimensional Stability

Teribun Manado Offical Dikabarkan, Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Kepala Staf Angkatan Darat, yang merupakan Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menguatkan stabilitas antar matra setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi panglima TNI. "TNI punya pekerjaan rumah banyak untuk dibenahi, salah satunya konsolidasi internal menjadi penting untuk dilakukan," ujar Gufron saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/11/2021) link Yotube. https://www.youtube.com/watch?v=X1jngi6G_0c https://www.youtube.com/watch?v=X1jngi6G_0c
Jenderal Andika Calon Tunggal Panglima TNI, Calon dari Matra Laut Periode Selanjutnya
News, Security Sector Reform

General Andika Sole Candidate for Commander of the Indonesian National Soldier, Candidate from the Navy for the Next Period

Rabu, 3 November 2021 17:26 POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI ke DPR. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkap alasan mengapa Presiden memilih Jenderal Andika Perkasa dibandingkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Sejumlah kalangan sebelumnya beranggapan bahwa sedianya pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI, berasal dari matra laut. Hal itu bila melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Pratikno, calon panglima TNI yang berasal dari matra laut dapat diusulkan pada periode selanjutnya. "Ya kan (AL) bisa nanti pada periode berikut...
Rotasi Antar-Matra dan Ketentuan Penunjukan Panglima TNI Berdasarkan Undang-undang
News, Security Sector Reform

Inter-Dimensional Rotation and Provisions for Appointing The Military Commander Based on Decree

Kompas.com - 03/11/2021, 16:23 WIB Penulis Rakhmat Nur Hakim | Editor Rakhmat Nur Hakim JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo baru saja menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Nama Andika diajukan Jokowi ke DPR pada Rabu (3/11/2021) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Dipilihnya Andika sebagai calon Panglima TNI menandakan tak adanya rotasi antar-matra di tubuh TNI dalam menentukan pucuk pimpinan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, penunjukan Andika menjadi calon tunggal panglima TNI memperkuat dominasi matra darat. Gufron mengkritik penunjukkan ini idealnya dilakukan secara rotasi. "Padahal (penerapan pergantian rotasi) itu penting dilakukan untuk menunjukkan kesetaraan antar matra," ujar Gu...
Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Diminta Perkuat Stabilitas Antar Matra
News, Security Sector Reform

The Sole Candidate for the Commander of the Indonesian Armed Forces, General Andika Perkasa Asked to Strengthen Inter-Dimensional Stability

Kompas.com - 03/11/2021, 14:01 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menguatkan stabilitas antar matra setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi panglima TNI. "TNI punya pekerjaan rumah banyak untuk dibenahi, salah satunya konsolidasi internal menjadi penting untuk dilakukan," ujar Gufron saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/11/2021). Menurut Gufron, penguatan antar matra penting dilakukan Andika. Mengingat, penunjukkan Andika menjadi panglima TNI sendiri tak sesuai rotasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa panglima TNI dapat dija...
Presiden Ajukan Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI
News, Security Sector Reform

President Proposes Andika Perkasa as the Sole Candidate for The Military Commander

Imparsial: Panglima TNI Baru Harus Punya Komitmen HAM Rabu, 03 Nov 2021 12:39 WIB Author Resky Novianto KBR, Jakarta-  DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait calon pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.  Surpres itu, kata dia, diserahkan ke DPR oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno."Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," ucap Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, setalah mendapat Surpres Andika Per...
Jokowi Serahkan Surat Penunjukan Calon Panglima TNI ke DPR Hari Ini
News, Security Sector Reform

Jokowi Serahkan Surat Penunjukan Calon Panglima TNI ke DPR Hari Ini

Andika Perkasa dan Yudo Margono jadi kandidat terkuat Verified Santi Dewi  Indonesia03 Nov 21 | 11:19 Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengirimkan surat presiden (surpres) berisi nama calon Panglima TNI ke pimpinan DPR RI, Rabu (3/11/2021). Rencananya perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara siang ini bakal diterima Ketua DPR Puan Maharani.  "Iya, benar siang ini akan diserahkan surpresnya," ujar Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar ketika dikonfirmasi hari ini.  Namun, Indra enggan mengungkap siapa nama kandidat panglima TNI yang diajukan Jokowi ke DPR. Meski sejak semalam santer terdengar calon Panglima TNI yang dipilih adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa.  Penyerahan surpres ini dilakukan usai ang...
Pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi Harus Hindari Ini
News, Security Sector Reform

Re-Election of the National Armed Forces (TNI) Commander-in-Chief, Indonesian President Jokowi Must Avoid These!

Pergantian Panglima TNI, Hadi Tjahjanto sudah di depan mata. Presiden Jokowi harus hindari Ini 22 Oktober 2021 05:40 Redaktur: TOMMY ARDYAN Reporter: PANJI GenPI.co - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghindari pola pergantian Panglima TNI bernuansa politik kedekatan. Tidak hanya itu, Hussein Ahmad juga menilai presiden seyogianya menggunakan pendekatan normatif dan substantif ketimbang pendekatan politis semata. "Berdasarkan pedekatan normatif, maka pola pergantian panglima TNI mengedepankan rotasi antar-matra di mana panglima TNI dijabat secara bergiliran,” ujar Hussein kepada GenPI.co, Kamis (21/10). Menurutnya, merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyatakan, bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergant...
Calon Panglima TNI, Presiden disarankan Minta Rekomendasi Komnas HAM
News, Security Sector Reform

Candidate for TNI Commander in Chief, President is advised to Ask for Komnas HAM Recommendations

Komnas HAM bisa membantu Presiden menelusuri rekam jejak kandidat Panglima TNI dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oleh Rezza Aji Pratama 15 September 2021, 10:39 Dkatadata.co.id-Presiden Joko Widodo disarankan untuk meminta rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelum memilih calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan calon Panglima TNI harus memiliki catatan bersih soal pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM bisa membantu Presiden menelusuri rekam jejak para kandidat Panglima TNI. “Persoalan HAM ini harus menjadi prioritas Presiden, selain juga mempertimbangan soal prestasi dan tradisi di militer,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (15/9). Teka-teki soal Panglima TNI menyeruak seir...
Menanti Pilihan Jokowi soal Panglima TNI
News, Security Sector Reform

Menanti Pilihan Jokowi soal Panglima TNI

Reporter:  Budiarti Utami Putri Editor:  Amirullah Minggu, 5 September 2021 17:46 WIB TEMPO.CO, Jakarta -Teka-teki seputar pergantian Panglima TNI kembali mencuat. Dari Senayan, berembus kabar pergantian pucuk pimpinan TNI itu akan terjadi dalam waktu dekat. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Effendi Simbolon lewat pesan singkatnya kepada wartawan mengatakan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI. Adapun posisi yang ditinggalkannya akan diisi oleh Mayor Jenderal Dudung Abdurachman, yang kini menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. "Insya Allah. Semua akan terjadi dalam waktu dekat Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KASAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata politikus PDI P...
Imparsial soal Andika Perkasa dan Yudo: Tak Negatif, Tapi Tak Membanggakan
News, Security Sector Reform

Imparsial soal Andika Perkasa dan Yudo: Tak Negatif, Tapi Tak Membanggakan

Reporter:  Budiarti Utami Putri Editor:  Amirullah Minggu, 5 September 2021 15:16 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Presiden Joko Widodo menjadikan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia dan reformasi Tentara Nasional Indonesia sebagai pertimbangan penting dalam menentukan panglima TNI yang baru. Hal ini dia sampaikan menanggapi beredarnya dua nama yang disebut-sebut berpeluang menduduki pucuk pimpinan TNI, yakni Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono. "Keduanya jelas berpeluang dan memiliki kompetensi dan keputusan akhirnya ada pada Presiden. Namun kami mendesak kepada Presiden untuk menjadikan aspek penghormatan HAM dan reformasi TNI pertimbangan penting," kata Ardi kepada Tempo, Ah...
en_GBEnglish (UK)