Tag: Andika Perkasa

14Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Diminta Bijak Gunakan Otoritas Penunjukan Panglima TNI

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijaksana menggunakan orotitas dalam memilih calon panglima TNI. GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijaksana menggunakan orotitas dalam memilih calon panglima TNI. Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus segera mengakhiri masa baktinya karena akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Baca Selanjutnya... https://www.genpi.co/berita/208272/jokowi-diminta-bijak-gunakan-otoritas-penunjukan-panglima-tni

Read More

13Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI yang Bebas dari Kepentingan Politik

KEADILAN – Imparsial meminta Presiden Joko Widodo memilih Panglima TNI yang bebas dari kepentingan politik. Hal tersebut mereka ungkapkan seiring berakhir masa dinas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 21 Desember 2022 mendatang. “Presiden harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatif-politis dalam pergantian panglima TNI, seperti mempertimbangkan unsur kedekatan dengan lingkaran kekuasan dan kepentingan dan keuntungan politik,” ucap Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/11/2022). Baca Selanjutnya... KEADILAN — Imparsial: Presiden Harus Pilih Panglima TNI Yang Bebas Dari Kepentingan Politik

Read More

1Apr By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Keputusan Jenderal Andika Tepat Terkait Keturunan PKI Masuk TNI

Keputusan Jenderal Andika tepat terkait keturunan PKI masuk TNI, begini informasi selengkapnya.  01 April 2022 14:30 Redaktur: LUTHFI KHAIRUL FIKRI Reporter: PANJI GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan keputusan Panglima TNI Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi calon prajurit sudah tepat. Sebelumnya, Jenderal Andika menyebutkan keturunan PKI bukan menjadi alasan bagi panitia seleksi untuk menggagalkan calon prajurit TNI. Sebab, menurut dia, hal yang melanggar adalah ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sementara menjadi keturunan PKI tidak melanggar isi dari Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966. "Keputusan tersebut sudah tepat, karena sejatinya tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa...

Read More

31Mar By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Keturunan PKI Bisa Daftar TNI Jadi Momen Rekonsiliasi

Kamis, 31 Mar 2022 13:49 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra berharap keputusan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar TNI menjadi momentum untuk rekonsiliasi nasional. "Ini harus dijadikan momentum rekonsiliasi politik nasional agar isu PKI tidak hanya jadi isu politik musiman yang tidak berkesudahan," kata Ardi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (31/3). Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220331124315-12-778387/imparsial-keturunan-pki-bisa-daftar-tni-jadi-momen-rekonsiliasi

Read More

26Mar By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tiga Prajurit Tewas, TNI Diminta Evaluasi Keterlibatan Kasusnya di Papua

By Erlina Fury - 26 Maret 2022 Jakarta, Gatra.com - Kasus tiga prajurit TNI yang tewas di Pos Ramil Gome, Puncak, Papua pada 27 Januari 2022 berbuntut panjang. Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut adanya dugaan insubordinasi komandan kompi yang memerintahkan anggotanya untuk mengamankan aktivitas tambang pasir di wilayahnya. Direktur lembaga Imparsial, Gufron Mabruri menilai, langkah Andika yang meminta jajarannya mengusut tuntas kasus tersebut dan melarang prajurit TNI terlibat dalam pengamanan bisnis merupakan hal yang positif. Namun, langkah tersebut tidak cukup jika tidak diiringi upaya evaluasi terhadap kebijakan keamanan, khususnya terkait pelibatan militer di Papua. "Penting dicatat bahwa gugurnya tiga prajurit TNI ketika menjalankan pengamanan bisnis tambang...

Read More

23Mar By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima Andika, Kebohongan di Kematian TNI dan Proyek Galian Pasir

CNN IndonesiaRabu, 23 Mar 2022 17:36 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membongkar kebohongan di balik tewasnya tiga prajurit TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).Andika mengatakan tiga prajurit itu tewas akibat kelalaian dari komandan kompi pos koramil yang ternyata menugaskan anak buahnya mengamankan proyek galian pasir. Dari laporan awal, komandan pos itu mengaku anak buahnya tewas ketika sedang patroli. Andika pun geram. Jenderal bintang empat itu meminta kasus ini diproses hukum. "Tetapi kegiatan yang dilaporkan oleh komandan pos kepada komandan atasnya yaitu komandan batalyon yang waktu itu vicon (virtual conference) dengan saya, nah itu bohong," kata Andika kepada wartawan di Jakarta,...

Read More

1Mar By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Keturunan PKI Bisa Daftar TNI Jadi Momen Rekonsiliasi

Kamis, 31 Mar 2022 13:49 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra berharap keputusan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar TNI menjadi momentum untuk rekonsiliasi nasional. "Ini harus dijadikan momentum rekonsiliasi politik nasional agar isu PKI tidak hanya jadi isu politik musiman yang tidak berkesudahan," kata Ardi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (31/3). Baca Selanjutnya... https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220331124315-12-778387/imparsial-keturunan-pki-bisa-daftar-tni-jadi-momen-rekonsiliasi

Read More

10Des By dadoNo Comments

Aktivitas, HAM, Kabar

Swar(G)a Fest: “Kekerasan Bersenjata di Papua: Kapankah Akan Berakhir?”

Tepat pada puncak Hari HAM di 10 Desember, Swarga Fest bermaksud untuk menggarisbawahi kekerasan bersenjata di Papua yang tidak pernah berakhir. Isu Papua kerap menjadi isu “sensitif” yang menjadi tabu untuk dibahas bagi awam karena ancaman kriminalisasi oleh Negara walaupun jelas ada masalah kekerasan bersenjata yang tidak kunjung usai. Setelah pelantikannya, Panglima TNI Andika Perkasa menyerukan bahwa Negara akan menerapkan “pendekatan humanis” pada isu Papua. Apakah ini akan sekadar menjadi janji? https://www.youtube.com/watch?v=C1I6bB6WoEE

Read More

1Des By dadoNo Comments

Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Jeda Kemanusiaan, Jalan Damai Atasi Bara Papua

CNN IndonesiaRabu, 01 Dec 2021 09:20 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan militer dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak menyentuh akar persoalan. Jeda kemanusiaan dan upaya dialog menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik.Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik di Papua tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebab menurutnya, persoalan yang berkembang di sana bukan hanya sebatas separatisme semata. Adriana menuturkan, dari hasil kajian Papua Road Map yang diterbitkan LIPI pada 2009 terdapat beberapa akar persoalan di Bumi Cendrawasih yang meliputi isu peminggiran, d...

Read More

28Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Minta Evaluasi Pendekatan Militer di Konflik Papua

Reporter: Egi Adyatama Editor: Aditya Budiman Minggu, 28 November 2021 09:29 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengapresiasi wacana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan mengutamakan pendekatan humanis untuk menyelesaikan masalah di Papua. Ia berharap janji Andika itu tidak hanya sebatas wacana. "Biar tidak berhenti hanya wacana, pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut menjadi bermakna jika diikuti oleh langkah nyata dengan mengevaluasi secara menyeluruh dan adanya koreksi terhadap kebijakan keamanan selama ini," ujar Ghufron Sabtu, 27 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1533391/imparsial-minta-evaluasi-pendekatan-militer-di-konflik-papua/full&view=ok

Read More

27Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

TNI Akan Terapkan Pendekatan Humanis di Papua, Imparsial: Jangan Cuma Janji

Reporter: Egi Adyatama Editor: Eko Ari Wibowo Sabtu, 27 November 2021 20:10 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyambut baik rencana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, untuk mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan masalah di Papua. Meski begitu, Ghufron berharap janji Andika itu tidak hanya sebatas wacana. "Biar tidak berhenti hanya wacana, pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut menjadi bermakna jika diikuti oleh langkah nyata dengan mengevaluasi secara menyeluruh dan adanya koreksi terhadap kebijakan keamanan selama ini," kata Ghufron saat dihubungi, Sabtu, 27 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1533291/tni-akan-terapkan-pendekatan-humanis-di-papua-i...

Read More

25Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

IMPARSIAL MINTA ANDIKA PERKASA CABUT TELEGRAM PANGLIMA TNI PENINGGALAN HADI

25 November 2021 https://www.youtube.com/watch?v=EPYyrcCu0es&t=39s

Read More

25Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima TNI Janji ke Ma’ruf akan Tangani Papua dengan Cara yang Lebih Kondusif

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Kamis, 25 November 2021 06:37 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kediamannya, pada Rabu, 24 November 2021. Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan Andika melaporkan sejumlah kebijakan untuk penanganan konflik di Papua. "Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin akan membawa suasana baru yang lebih kondusif untuk keamanan di Papua. Wakil Presiden sangat senang dengan apa yang dilaporkan oleh Panglima Andika, karena memang bapak Wapres sangat intensif memantau perkembangan Papua," ujar Masduki lewat rekaman suara yang diterima Tempo, Rabu, 24 November 2021. Baca Selanjutnya... https://nasional.tempo.co/read/1532252/pa...

Read More

25Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Aparat Harus Izin Komandan TNI Jika Periksa Prajurit, Koalisi: Dominasi Militer

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Kamis, 25 November 2021 06:02 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Surat Telegram ini diteken oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono tertanggal 5 November 2021. Dalam aturan baru, pemanggilan prajurit TNI yang tersandung permasalahan hukum oleh kepolisian harus melalui komandan atau kepala satuan. "Surat Telegram Panglima semakin menunjukkan ketertutupan dan upaya perlindungan bagi anggota TNI yang melakukan tindak kejahatan (impunitas)," ujar Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum ...

Read More

24Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Minta Andika Perkasa Cabut Telegram Panglima TNI Peninggalan Hadi

Muhammad Radityo Priyasmoro 24 Nov 2021, 17:05 WIB Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencabut Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum. Permintaan itu bukan tanpa alasan, sebab aturan tersebut dinilai semakin membuat TNI tidak transparan di muka hukum. Telegram itu diteken Marsekal Hadi Tjahjanto di sisa-sisa akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI. "Jadi sebagai Panglima yang baru sekarang, Andika harus cabut itu surat telegram itu, ini kaitannya terhadap komitmen TNI untuk tunduk terhadap sistem peradilan umum," kata Hussein saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (24/11/2021)...

Read More

17Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima TNI Andika Perkasa Janji Bakal Evaluasi Penanganan Konflik di Papua

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Rabu, 17 November 2021 18:10 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berjanji bakal mengevaluasi penanganan konflik di Papua. "Mengenai Papua, pasti akan kami perbaiki. Saya ingin menggunakan peraturan perundang-undangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang lain. Jadi saya akan lakukan evaluasi, kemudian melakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah NKRI," ujar Andika saat ditemui usai pelantikan, Rabu, 17 November 2021. Saat disinggung ihwal pendekatan yang akan dilakukan di Papua, Andika mengatakan akan sama saja dengan daerah lain. "Soal p...

Read More

9Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Perpanjangan Jabatan Panglima Ganggu Regenerasi

Selasa 09 Nov 2021 16:33 WIB Rep: Amri Amrullah/ Red: Agus raharjo Imparsial menilai pemilihan Jenderal Andika sebagai calon panglima TNI dipaksakan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengawas HAM, Imparsial mengkritisi wacana terkait perpanjangan masa aktif Jenderal Andika Perkasa telah disetujui menjadi panglima TNI. Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri mengatakan pemilihan Jenderal Andika yang baru saja dilakukan sejatinya adalah langkah yang dipaksakan. Karena itu ia mengkritisi apabila langkah yang dipaksakan tersebut, dilanjutkan dengan tindakan lain yakni menunda masa pensiunanya, hingga selesai jabatan Panglima TNI. Sebagaimana diketahui masa jabatan Jendral Andika Perkasa yang saat ini menjadi Panglima TNI, sudah menjelang masa pensiun di usia 58 tahun di Nov...

Read More

8Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Andika Perkasa, Papua, dan Dugaan Pelanggaran HAM

Salah satu yang jadi prioritasnya ialah penanganan daerah konflik saat ia menjadi panglima TNI. BERITA | NASIONAL Senin, 08 Nov 2021 08:27 WIB Author : Astri Yuanasari , Resky Novianto KBR, Jakarta- Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Andika Perkasa menjelaskan visi misinya saat uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI di Komisi Pertahanan (I) DPR, Sabtu, 06 November 2021. Uji kelayakan dan kepatutan itu dilakukan secara tertutup. Salah satu yang jadi prioritasnya ialah penanganan daerah konflik saat ia menjadi panglima TNI.  Namun, Andika tak ingin memberi harapan tinggi masyarakat terhadap TNI. Sebab, TNI memiliki memang kelebihan, juga keterbatasan. "Untuk intelijen di khususnya di daerah-daerah yang saat ini ada ga...

Read More

7Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Baju Army Look Anggota DPR Saat Uji Calon Panglima TNI

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNewsMinggu, 07 Nov 2021 15:56 WIB Jakarta Detik.com - Beberapa anggota Komisi I DPR RI memakai baju hijau army a la tentara saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Komisi I DPR pun tuai kritik karena memakai baju ini.Peneliti dari Imparsial, Husein Ahmad mengatakan memang tidak ada aturan yang melarang para anggota DPR memakai baju hijau army saat fit and proper test panglima TNI. Namun, hal tersebut menurut Husein tidaklah lazim. "Boleh aja (pakai baju hijau army). Tapi nggak lazim di parlemen negara-negara demokrasi," kata Husein kepada wartawan, Minggu (7/11/2021). Dia mengatakan bahwa baju 'militeristik' seperti itu cuma dipakai di negara-negara otoriter. Yaitu negara-...

Read More

7Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Bantah Imparsial, Komisi I DPR: Memangnya Kalau Warna Hijau Pasti Army Look?

LAPORAN: RAIZA ANDINI Minggu, 07 November 2021, 22:24 WIB REPUBLIKAMERDEKA-Beberapa anggota Komisi I DPR RI mengenakan pakaian serba hijau seperti tentara atau army look pada saat pelaksanaan uji kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beberapa waktu lalu. Sikap ini menuai kritik pedas oleh Imparsial. Sebab, dengan tindakan para wakil rakyat itu terkesan Komisi I berpihak pada Jenderal Andika Perkasa. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Makhsyari membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan, pakaian yang dikenakan tersebut bukanlah tampak seperti baju tentara. “Ya mana yang army look? bukan army look,” tegas Kharis kepada wartawan usai silaturahmi di kediaman Jenderal Andika Perkasa, Patal Senay...

Read More

6Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Direktur Imparsial Sentil DPR RI, Halus Tapi Menohok

Direktur Imparsial Gufron Mabruri Sentil Dewan Perwakilan Daerah alias DPR RI, Halus Tapi Menohok 06 November 2021 04:20Redaktur: TOMMY ARDYANReporter: PANJI GenPI.co -Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyoroti sosok KSAD Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Menurutnya, tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera digelar di DPR harus dilakukan secara transparan. "Harus terbuka, akuntabel, melibatkan partisipasi publik dan lembaga negara independen. Kendati nama calon yang tertera dalam Surpres hanya satu calon," jelas Gufron kepada GenPI.co, Jumat (5/11). Bukan tanpa alasan, menurut Gufron, sudah menjadi kewajiban DPR untuk menguji cal...

Read More

6Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Diminta Tolak Pencalonan KSAD Andika sebagai Panglima TNI, Ini Alasannya

Nova Anggraini- Sabtu, 6 November 2021 | 00:30 WIB JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi I DPR RI akan menggelar fit and proper test terkait calon Panglima TNI dengan kandidat tunggal KSAD Jenderal Andika Perkasa pada Sabtu (5/11/2021). Menanggapi itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, meminta DPR RI untuk menolak pencalonan Andika. Andika menjadi satu-satunya calon yang diajukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yang bakal memasuki masa pensiun pada November 2021. Menurut mereka, DPR bisa menolak usulan Jokowi karena sudah diatur di dalam legislasi yang berlaku. "DPR secara tegas menolak usulan pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru sebagaimana hak DPR dalam Pasal 13 Aya...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi LSM Ingatkan DPR Punya Hak Tolak Usulan Calon Panglima TNI

CNN IndonesiaJumat, 05 Nov 2021 15:54 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari 14 lembaga swadaya masyarakat (LSM), meminta DPR tidak hanya menjadi stempel pemerintah saat melakukan uji kelayakan terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.Peneliti dari Imparsial, salah satu LSM anggota koalisi, Husain Ahmad berharap DPR melakukan fit and proper test secara terbuka. "Jangan kemudian ada kesan bahwa fit and proper test ini hanya sekadar sebagai stempel pemerintah saja sebagaimana terjadi di masa Orde Baru," kata Husain dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual (4/11). Ia pun meminta DPR terutama menanyakan soal dugaan keterlibatan Andika...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi made a mistake in choosing General Andika to become TNI commander in 2021

1NEWS – Imparsial Deputy Director Ardi Manto Adiputra highlighted the figure of KSAD General Andika Perkasa proposed by President Joko Widodo (Jokowi) to replace TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto. According to him, Jokowi made a mistake in giving the mandate of the TNI Commander to KSAD General Andika Perkasa because he did not rotate leadership. “The rotation pattern is important to reduce the jealousy that is very likely to occur among soldiers,” said Ardi to 1NEWS, Friday (11/5/2021). Not only that, Ardi added, the rotation pattern is also an effort so that there is no impression that the President of the Republic of Indonesia has promoted one dimension within the TNI, as in the New Order era. “The pattern of rotation of the position of the TNI Commander, which has ...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Penunjukan Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI Tuai Kritik: Soal HAM hingga Harta Kekayaan

Jumat, 5 November 2021 14:56 WIB TRIBUNNEWS.COM - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengritik penunjukan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut mereka, penunjukan Andika Perkasa mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, terkait pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI. Perwakilan koalisi dari Imparsial, Hussein Ahmad menilai pola rotasi jabatan Panglima TNI yang telah dimulai sejak awal Reformasi ini tentu perlu untuk dipertahankan. "Singkatnya, kami memandang bahwa seharusnya Presiden RI Joko Widodo tidak mengabaikan pola pergantian Panglima TNI berbasis rotasi...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Fit And Proper Test Panglima TNI Harus Terbuka, DPR Diingatkan Jangan Seperti Zaman Orba

Agung Sandy Lesmana | Ria Rizki Nirmala Sari Jum'at, 05 November 2021 | 12:20 WIB Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR RI untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa secara terbuka. Mereka tidak mau kalau DPR RI melakukan uji kelayakan tersebut hanya sebatas menjalankan mekanisme yang berlaku. "Kami berharap DPR RI ketika melakukan uji fit and proper test ini dilakukan secara terbuka, jangan kemudian ada kesan bahwa fit and proper test ini hanya sekadar sebagai stempel pemerintah saja sebagaimana terjadi di masa Orde Baru," kata salah satu bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yakni peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam Media Briefing...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Koalisi: Langkah Mundur

Reporter: Budiarti Utami Putri Editor: Syailendra Persada Jumat, 5 November 2021 06:38 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Koalisi menilai pencalonan Andika merupakan langkah mundur yang diambil Jokowi. "Koalisi masyarakat sipil menolak usulan Presiden kepada DPR yang mengajukan nama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru," kata perwakilan Koalisi, Usman Hamid dalam konferensi pers, Kamis, 4 November 2021. Usman menduga keputusan Jokowi menunjuk Andika karena faktor politis. Dia menengarai hal ini tak terlepas dari kedekatan mertua Andika, Abdullah Mahmud Hendropriyono dengan Ketua Umum PDI Pe...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

14 LSM Tolak Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Pilih KSAL Yudo

CNN IndonesiaJumat, 05 Nov 2021 06:14 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan ulang keputusannya  mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.Bahkan, menurut Usman, sikap Koalisi yang terdiri dari 14 LSM itu menolak usulan nama calon Panglima TNI baru oleh Presiden Jokowi ke DPR RI. "Rencana presiden untuk mengangkat Panglima TNI yang baru dengan mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa itu harus dipertimbangkan ulang," kata Usman dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual, Kamis (4/11 Menurut Usman, Jokowi semestinya mengajukan Kepala Staf Angkatan La...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Tak Akan Bahas Dugaan Kasus HAM Andika Perkasa di Papua

CNN Indonesia | Jumat, 05/11/2021 05:39 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan pihaknya tidak akan membahas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Jenderal Andika Perkasa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI yang berlangsung pada Sabtu (6/11) mendatang.Menurutnya, proses peradilan kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay yang mengaitkan nama Andika sudah selesai. "Saya rasa itu tidak akan dibahas di Komisi I DPR. Kenapa, karena proses peradilannya itu sudah selesai dan sudah ada yang dihukum, ada empat perwira, tiga prajurit dan hal tersebut tidak ada proses peradilan di peradilan manapun," kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/11). "Jad...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Ada 3 Pertimbangan Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI

Kompas.com - 05/11/2021, 17:31 WIB Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan beberapa pertimbangan Presiden Joko Widodo saat mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Menurut Moeldoko, pada dasarnya setiap kepala staf angkatan siap menjadi panglima. "Yang pertama, para kepala staf itu semuanya siap menjadi panglima, baik (kepala staf angkatan) darat, laut ataupun udara," ujar Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (5/11/2021). "Kebetulan Pak Andika kepala staf yang senior. Itu bisa pertimbangannya senioritas," lanjutnya. Pertimbangan yang kedua, Moeldoko merujuk kepada aturan rotasi pergantian panglima TNI pada Undang-Undang...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Sebut KPK Perlu Audit Harta Kekayaan Andika Perkasa

Reporter: Budiarti Utami Putri Editor: Syailendra Persada Jumat, 5 November 2021 04:31 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti nilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa fantastis. Kepala Staf Angkatan Darat itu tercatat memiliki harta sebesar Rp 179,9 miliar. Perwakilan koalisi dari Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan besarnya nilai harta itu perlu diklarifikasi kepada publik. Sebagai prajurit yang tunduk pada Sapta Marga untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, kata Hussein, Andika perlu menjelaskan hal tersebut secara transparan dan akuntabel. "Sehingga kami menilai penting untuk dilakukan audit harta kekayaan Andika Perkasa oleh KPK," kat...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Soroti Jejak HAM dan Harta Rp179 Miliar Andika Perkasa

CNN Indonesia | Kamis, 04/11/2021 19:29 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Koalisi menilai penunjukan itu bermasalah, lantaran Andika memiliki catatan hitam pelanggaran HAM.Imparsial yang tergabung dalam koalisi itu mengatakan, nama Andika sempat dikaitkan dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay pada 2001 silam. "Pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius," kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11). Menurut Hussein, sudah seharusnya Jokowi menggali informasi secara komp...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

KMS Sebut 3 Masalah soal Pergantian Panglima TNI

Gatra.com | 04 Nov 2021 21:12 Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) untuk Reformasi Keamanan menyebut bahwa ada 3 persoalan serius soal langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. “Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius,” kata KMS untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 14 organisasi dalam keterangan pers yang diterima Gatra.com pada Kamis (4/11). Hussein Ahmad dari Imparsial, menyampaikan, persoalan pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 Ayat (4) dalam Undan...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Internal Consolidation Becomes General Andika Perkasa’s Important Task After Being Inaugurated As TNI Commander

04 Nov 2021 08:56 JAKARTA VOI- President Joko Widodo (Jokowi) has appointed Army Chief of Staff (KSAD) General Andika Perkasa as the sole candidate for the TNI Commander to replace Marshal Hadi Tjahjanto who will retire this year. Furthermore, Andika was deemed necessary to carry out internal consolidation, especially since his appointment was deemed to have made the TNI AD even more domineering. The confirmation of Andika Perkasa's election as a candidate for TNI Commander was read out by the Chairman of the Indonesian House of Representatives, Puan Maharani, after receiving a presidential letter delivered by the Minister of State Secretary (Mensesneg) Pratikno. Before reading out the name chosen by President Jokowi, he said there was only one candidate for commander in chief. ...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI Secara Transparan

04/11/2021 Fathiyah Wardah Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI Andika Perkasa secara terbuka dan transparan. JAKARTA (VOA) — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan secara terbuka terkait pencalonan tunggal Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (KSAD) Andika Perkasa sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka mengusulkan agar DPR turut melibatkan lembaga-lembaga yang kredibel dalam proses tersebut. Desakan itu mengemuka karena koalisi yang di antaranya terdiri dari Imparsial, HRWG, LBH Jakarta, KontraS dan PBHI menilai langkah Presiden Jokowi yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa mengandung...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Pastikan Tidak Akan Bahas Dugaan Kasus HAM Andika Perkasa di Papua

Jum'at, 05/11/2021 10:22 WIB Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi, memastikan pihaknya tidak akan membahas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Jenderal Andika Perkasa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI yang berlangsung pada Sabtu (6/11) mendatang. Alasannya menurut dia, proses peradilan kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay yang mengaitkan nama Andika sudah selesai. "Saya rasa itu tidak akan dibahas di Komisi I DPR. Kenapa, karena proses peradilannya itu sudah selesai dan sudah ada yang dihukum, ada empat perwira, tiga prajurit dan hal tersebut tidak ada proses peradilan di peradilan manapun," kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, ...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Penunjukan Andika Perkasa Sebagai Calon Tunggal Panglima TNI Dikritisi

Kamis, 4 November 2021 | 10:44 WIBOleh : Yudo Dahono / YUD Jakarta, Beritasatu.com - Diusulkannya Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal sebagai panglima TNI menjadi sorotan bebagai pihak. Sejumlah pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan kriteria Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. "Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius," ujar Hussein Ahmad, peniliti Imparsial menanggapi Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Jakarta, Kamis (4/11/2021). Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sip...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Terkait Surat Presiden RI Terkait Pergantian Panglima TNI, Inilah Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Penulis EJ Admin -04/11/2021 JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004. Kedua, Presiden RI telah mengajukan nama yang rekam jejaknya masih perlu pengujian oleh lembaga negara yang independen di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga, perkembangan ancaman keamanan kawasan yang maritim sentris dewasa ini me...

Read More