DPR Tak Akan Bahas Dugaan Kasus HAM Andika Perkasa di Papua

CNN Indonesia | Jumat, 05/11/2021 05:39 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan pihaknya tidak akan membahas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Jenderal Andika Perkasa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI yang berlangsung pada Sabtu (6/11) mendatang.
Menurutnya, proses peradilan kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay yang mengaitkan nama Andika sudah selesai.

“Saya rasa itu tidak akan dibahas di Komisi I DPR. Kenapa, karena proses peradilannya itu sudah selesai dan sudah ada yang dihukum, ada empat perwira, tiga prajurit dan hal tersebut tidak ada proses peradilan di peradilan manapun,” kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/11).

“Jadi itu sudah selesai. Saya rasa teman-teman di Komisi I tidak akan membahas soal itu,” sambungnya.

Bobby memperkirakan proses uji kelayakan dan kepatutan Andika nantinya akan berjalan lancar. Menurutnya, anggota Komisi I DPR sudah terlihat antusias untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan Andika.

“Tapi semoga nanti hari H-nya lancar lancar saja, tapi saya rasa dengan tadi liat antusiasme semua fraksi, yang hadir dari Zoom bersemangat untuk hadir saya rasa lancar,” ujarnya.

Terpisah, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya juga belum mendapatkan informasi atau aduan terkait dugaan keterilibatan Andika dalam kasus tersebut.

“Saya belum ada informasi atau data ke saya,” kata Beka saat dihubungi CNNIndonesia.com

Komnas HAM pun belum ada rencana untuk melakukan penyelidikan. Meski begitu, penyelidikan akan dilakukan jika ada aduan atau informasi yang masuk ke Komnas HAM.

“Kita lihat dulu,” ujar dia. 

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden Joko Widodo  (Jokowi) mengusulkan Andika sebagai calon Panglima TNI mengandung sejumlah permasalahan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan Jokowi harus betul-betul memastikan calon Panglima TNI yang diusulkannya tidak memiliki catatan buruk, khususnya terkait pelanggaran HAM.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pemberitaan yang mengaitkan nama Andika dalam kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius.

(mts/bmw)