Tag: calon panglima TNI

14Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Setuju Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Mengapa Dianggap Bagian dari ‘Geng Solo’

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023). Komisi I DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon tunggal Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI  setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup. Jenderal Agus adalah satu-satunya calon&...

Read More

12Nov By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menyikapi Fit and Proper Test Agus Subiyanto sebagai Calon Panglima TNI yang baru “DPR Harus Selidiki Dugaan Adanya Political Interest Di balik Penunjukan KSAD Sebagai Calon Tunggal Panglima TNI, Pastikan Netralitas TNI dalam Pemilu 2024”

Siaran Pers Imparsial017/Siaran-Pres/IMP/XI/2023 Menyikapi Fit and Proper Test Agus Subiyanto sebagai Calon Panglima TNI yang baru "DPR Harus Selidiki Dugaan Adanya Political Interest Di balik Penunjukan KSAD Sebagai Calon Tunggal Panglima TNI, Pastikan Netralitas TNI dalam Pemilu 2024” Komisi I DPR RI telah mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usulan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR pada 30 Oktober 2023, nama Agus Subiyanto diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon pengganti Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang akan segera pensiun pada akhir bulan November 2023. Berdasarkan informasi dari Ketua Komisi I DPR yang diberitakan d...

Read More

30Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Penulis Aryo Putranto Saptohutomo | Editor Aryo Putranto Saptohutomo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono berkomitmen melaksanakan reformasi peradilan militer, dan menegakkan hukum terhadap anggotanya yang melakukan kejahatan atau menyimpang. Menurut dia komitmen itu harus disampaikan Yudo supaya tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI dibiarkan berlalu tanpa diproses hukum atau impunitas. "Panglima TNI yang baru tidak boleh membiarkan kejahatan yang melibatkan anggotanya berlalu tanpa proses hukum yang tegas (impunitas)," kata Gufron dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (30/11/2022). Baca Selanjutnya... Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reform...

Read More

14Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Diminta Bijak Gunakan Otoritas Penunjukan Panglima TNI

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijaksana menggunakan orotitas dalam memilih calon panglima TNI. GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bijaksana menggunakan orotitas dalam memilih calon panglima TNI. Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus segera mengakhiri masa baktinya karena akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Baca Selanjutnya... https://www.genpi.co/berita/208272/jokowi-diminta-bijak-gunakan-otoritas-penunjukan-panglima-tni

Read More

17Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima TNI Andika Perkasa Janji Bakal Evaluasi Penanganan Konflik di Papua

Reporter: Dewi Nurita Editor: Syailendra Persada Rabu, 17 November 2021 18:10 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berjanji bakal mengevaluasi penanganan konflik di Papua. "Mengenai Papua, pasti akan kami perbaiki. Saya ingin menggunakan peraturan perundang-undangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang lain. Jadi saya akan lakukan evaluasi, kemudian melakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah NKRI," ujar Andika saat ditemui usai pelantikan, Rabu, 17 November 2021. Saat disinggung ihwal pendekatan yang akan dilakukan di Papua, Andika mengatakan akan sama saja dengan daerah lain. "Soal p...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi LSM Ingatkan DPR Punya Hak Tolak Usulan Calon Panglima TNI

CNN IndonesiaJumat, 05 Nov 2021 15:54 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari 14 lembaga swadaya masyarakat (LSM), meminta DPR tidak hanya menjadi stempel pemerintah saat melakukan uji kelayakan terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.Peneliti dari Imparsial, salah satu LSM anggota koalisi, Husain Ahmad berharap DPR melakukan fit and proper test secara terbuka. "Jangan kemudian ada kesan bahwa fit and proper test ini hanya sekadar sebagai stempel pemerintah saja sebagaimana terjadi di masa Orde Baru," kata Husain dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual (4/11). Ia pun meminta DPR terutama menanyakan soal dugaan keterlibatan Andika...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Penunjukan Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI Tuai Kritik: Soal HAM hingga Harta Kekayaan

Jumat, 5 November 2021 14:56 WIB TRIBUNNEWS.COM - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengritik penunjukan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut mereka, penunjukan Andika Perkasa mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, terkait pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI. Perwakilan koalisi dari Imparsial, Hussein Ahmad menilai pola rotasi jabatan Panglima TNI yang telah dimulai sejak awal Reformasi ini tentu perlu untuk dipertahankan. "Singkatnya, kami memandang bahwa seharusnya Presiden RI Joko Widodo tidak mengabaikan pola pergantian Panglima TNI berbasis rotasi...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tiga Masalah Terkait Pergantian Panglima TNI

05/11/2021 NASIONAL KEADILAN – Diusulkannya Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal sebagai panglima TNI menjadi sorotan bebagai pihak. Sejumlah pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan kriteria Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. “Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius,” ujar Hussein Ahmad, peniliti Imparsial menanggapi Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Jakarta, Kamis (4/11/2021). Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari be...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Koalisi: Langkah Mundur

Reporter: Budiarti Utami Putri Editor: Syailendra Persada Jumat, 5 November 2021 06:38 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Koalisi menilai pencalonan Andika merupakan langkah mundur yang diambil Jokowi. "Koalisi masyarakat sipil menolak usulan Presiden kepada DPR yang mengajukan nama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru," kata perwakilan Koalisi, Usman Hamid dalam konferensi pers, Kamis, 4 November 2021. Usman menduga keputusan Jokowi menunjuk Andika karena faktor politis. Dia menengarai hal ini tak terlepas dari kedekatan mertua Andika, Abdullah Mahmud Hendropriyono dengan Ketua Umum PDI Pe...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Tak Akan Bahas Dugaan Kasus HAM Andika Perkasa di Papua

CNN Indonesia | Jumat, 05/11/2021 05:39 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan pihaknya tidak akan membahas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Jenderal Andika Perkasa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI yang berlangsung pada Sabtu (6/11) mendatang.Menurutnya, proses peradilan kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay yang mengaitkan nama Andika sudah selesai. "Saya rasa itu tidak akan dibahas di Komisi I DPR. Kenapa, karena proses peradilannya itu sudah selesai dan sudah ada yang dihukum, ada empat perwira, tiga prajurit dan hal tersebut tidak ada proses peradilan di peradilan manapun," kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/11). "Jad...

Read More

5Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Sebut KPK Perlu Audit Harta Kekayaan Andika Perkasa

Reporter: Budiarti Utami Putri Editor: Syailendra Persada Jumat, 5 November 2021 04:31 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti nilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa fantastis. Kepala Staf Angkatan Darat itu tercatat memiliki harta sebesar Rp 179,9 miliar. Perwakilan koalisi dari Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan besarnya nilai harta itu perlu diklarifikasi kepada publik. Sebagai prajurit yang tunduk pada Sapta Marga untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, kata Hussein, Andika perlu menjelaskan hal tersebut secara transparan dan akuntabel. "Sehingga kami menilai penting untuk dilakukan audit harta kekayaan Andika Perkasa oleh KPK," kat...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Sipil Soroti Jejak HAM dan Harta Rp179 Miliar Andika Perkasa

CNN Indonesia | Kamis, 04/11/2021 19:29 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Koalisi menilai penunjukan itu bermasalah, lantaran Andika memiliki catatan hitam pelanggaran HAM.Imparsial yang tergabung dalam koalisi itu mengatakan, nama Andika sempat dikaitkan dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay pada 2001 silam. "Pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius," kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11). Menurut Hussein, sudah seharusnya Jokowi menggali informasi secara komp...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

KMS Sebut 3 Masalah soal Pergantian Panglima TNI

Gatra.com | 04 Nov 2021 21:12 Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) untuk Reformasi Keamanan menyebut bahwa ada 3 persoalan serius soal langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. “Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius,” kata KMS untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 14 organisasi dalam keterangan pers yang diterima Gatra.com pada Kamis (4/11). Hussein Ahmad dari Imparsial, menyampaikan, persoalan pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 Ayat (4) dalam Undan...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Internal Consolidation Becomes General Andika Perkasa’s Important Task After Being Inaugurated As TNI Commander

04 Nov 2021 08:56 JAKARTA VOI- President Joko Widodo (Jokowi) has appointed Army Chief of Staff (KSAD) General Andika Perkasa as the sole candidate for the TNI Commander to replace Marshal Hadi Tjahjanto who will retire this year. Furthermore, Andika was deemed necessary to carry out internal consolidation, especially since his appointment was deemed to have made the TNI AD even more domineering. The confirmation of Andika Perkasa's election as a candidate for TNI Commander was read out by the Chairman of the Indonesian House of Representatives, Puan Maharani, after receiving a presidential letter delivered by the Minister of State Secretary (Mensesneg) Pratikno. Before reading out the name chosen by President Jokowi, he said there was only one candidate for commander in chief. ...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI Secara Transparan

04/11/2021 Fathiyah Wardah Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI Andika Perkasa secara terbuka dan transparan. JAKARTA (VOA) — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan secara terbuka terkait pencalonan tunggal Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (KSAD) Andika Perkasa sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka mengusulkan agar DPR turut melibatkan lembaga-lembaga yang kredibel dalam proses tersebut. Desakan itu mengemuka karena koalisi yang di antaranya terdiri dari Imparsial, HRWG, LBH Jakarta, KontraS dan PBHI menilai langkah Presiden Jokowi yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa mengandung...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Sejumlah Catatan Koalisi Terkait Surat Presiden Soal Pergantian Panglima TNI

Koalisi mendesak DPR RI saat menguji dan menilai calon panglima TNI wajib melibatkan dan meminta pendapat publik, lembaga-lembaga negara independen dan/atau pakar yang kredibel dalam menguji calon panglima yang akan datang. Oleh: Agus Sahbani 04 Oktober 2021 HUKUMONLINE.COM-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma diatur Pasal 13 ayat (4) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua, Presiden RI telah mengajukan nama yang rekam jejaknya masih perlu pengujian oleh lembaga negara yang indep...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Penunjukan Jenderal Andika Perkasa Timbulkan Polemik, Imparsial Ungkap 3 Masalah Krusial Ini

Kamis, 4 November 2021 16:36 WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Langkah Presiden Jokowi yang mengusulkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal sebagai panglima TNI ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Sejumlah pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan kriteria Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Salah satunya yang disampaikan peneliti Imparsial, Hussein Ahmad. Ia mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal krusial terkait penunjukan tersebut. "Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius," uj...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi: Ada Tiga Masalah Serius Terkait Pergantian Panglima TNI

Kamis, 04 November 2021 - 13:26 WIB Jakarta, HanTer  - Diusulkannya Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal sebagai panglima TNI menjadi sorotan bebagai pihak. Sejumlah pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan kriteria Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, "Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius," ujar Hussein Ahmad, peniliti Imparsial menanggapi diusulkannya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Jakarta, Kamis (4/11/2021). Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sek...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar

3 Masalah Serius Penunjukkan Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI

Muhammad Yunus  Kamis, 04 November 2021 | 12:56 WIB SuaraSulsel.id - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri atas KontraS, Imparsial, LBH Jakarta, HRWG, Setara Institute, Public Virtue Research Institute, Amnesty International Indonesia, Inisiatif Untuk Demokrasi dan Keamanan (IDeKa), Indonesia Corruption Watch (ICW), ELSAM, PBHI Nasional, LBHM, LBH Pers, ICJR. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) d...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Penunjukkan Andika jadi Panglima TNI Mengandung 3 Permasalahan Serius

4 November 2021, 11:33:16 WIB JawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Presiden dinilai telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI, sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. “Kedua, Presiden RI telah mengajukan nama yang rekam jejaknya masih perlu pengujian oleh lembaga negara yang independen di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata peneliti Imparsial, Hussein Ahmad dalam keterangannya, Kamis (4/11). Ketiga, perkemba...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI, Koalisi Masyarakat: Ada 3 Masalah Serius

Bangun Santoso | Yosea Arga Pramudita Kamis, 04 November 2021 | 11:03 WIB Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI. Usulan itu disampaikan melalui surat Presiden yang dikirimkam melalui Mensesneg Pratikno kepada DPR. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, langkah Jokowi yang mengusulkan nama Andika sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004. Dalam siaran persnya hari ini, Kamis (4/11/2021), Koalisi Masyarakat...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Penunjukan Andika Perkasa Sebagai Calon Tunggal Panglima TNI Dikritisi

Kamis, 4 November 2021 | 10:44 WIBOleh : Yudo Dahono / YUD Jakarta, Beritasatu.com - Diusulkannya Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal sebagai panglima TNI menjadi sorotan bebagai pihak. Sejumlah pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan kriteria Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. "Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius," ujar Hussein Ahmad, peniliti Imparsial menanggapi Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Jakarta, Kamis (4/11/2021). Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sip...

Read More

4Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Terkait Surat Presiden RI Terkait Pergantian Panglima TNI, Inilah Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Penulis EJ Admin -04/11/2021 JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius. Pertama, Presiden RI telah mengesampingkan pola rotasi matra yang berlaku di era Reformasi dalam regenerasi Panglima TNI sebagaimana norma yang berlaku pada Pasal 13 ayat (4) dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004. Kedua, Presiden RI telah mengajukan nama yang rekam jejaknya masih perlu pengujian oleh lembaga negara yang independen di bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga, perkembangan ancaman keamanan kawasan yang maritim sentris dewasa ini me...

Read More

3Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jenderal Andika Perkasa Diminta Perkuat Stabilitas Antrar Matra

Teribun Manado Offical Dikabarkan, Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Kepala Staf Angkatan Darat, yang merupakan Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menguatkan stabilitas antar matra setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi panglima TNI. "TNI punya pekerjaan rumah banyak untuk dibenahi, salah satunya konsolidasi internal menjadi penting untuk dilakukan," ujar Gufron saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/11/2021) link Yotube. https://www.youtube.com/watch?v=X1jngi6G_0c https://www.youtube.com/watch?v=X1jngi6G_0c

Read More

3Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Rotasi Antar-Matra dan Ketentuan Penunjukan Panglima TNI Berdasarkan Undang-undang

Kompas.com - 03/11/2021, 16:23 WIB Penulis Rakhmat Nur Hakim | Editor Rakhmat Nur Hakim JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo baru saja menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Nama Andika diajukan Jokowi ke DPR pada Rabu (3/11/2021) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Dipilihnya Andika sebagai calon Panglima TNI menandakan tak adanya rotasi antar-matra di tubuh TNI dalam menentukan pucuk pimpinan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, penunjukan Andika menjadi calon tunggal panglima TNI memperkuat dominasi matra darat. Gufron mengkritik penunjukkan ini idealnya dilakukan secara rotasi. "Padahal (penerapan pergantian rotasi) itu penting dilakukan untuk menunjukkan kesetaraan antar matra," ujar Gu...

Read More

3Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Diminta Perkuat Stabilitas Antar Matra

Kompas.com - 03/11/2021, 14:01 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menguatkan stabilitas antar matra setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi panglima TNI. "TNI punya pekerjaan rumah banyak untuk dibenahi, salah satunya konsolidasi internal menjadi penting untuk dilakukan," ujar Gufron saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/11/2021). Menurut Gufron, penguatan antar matra penting dilakukan Andika. Mengingat, penunjukkan Andika menjadi panglima TNI sendiri tak sesuai rotasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa panglima TNI dapat dija...

Read More

3Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Presiden Ajukan Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI

Imparsial: Panglima TNI Baru Harus Punya Komitmen HAM Rabu, 03 Nov 2021 12:39 WIB Author Resky Novianto KBR, Jakarta-  DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait calon pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.  Surpres itu, kata dia, diserahkan ke DPR oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno."Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," ucap Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, setalah mendapat Surpres Andika Per...

Read More

3Nov By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Serahkan Surat Penunjukan Calon Panglima TNI ke DPR Hari Ini

Andika Perkasa dan Yudo Margono jadi kandidat terkuat Verified Santi Dewi  Indonesia03 Nov 21 | 11:19 Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengirimkan surat presiden (surpres) berisi nama calon Panglima TNI ke pimpinan DPR RI, Rabu (3/11/2021). Rencananya perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara siang ini bakal diterima Ketua DPR Puan Maharani.  "Iya, benar siang ini akan diserahkan surpresnya," ujar Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar ketika dikonfirmasi hari ini.  Namun, Indra enggan mengungkap siapa nama kandidat panglima TNI yang diajukan Jokowi ke DPR. Meski sejak semalam santer terdengar calon Panglima TNI yang dipilih adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa.  Penyerahan surpres ini dilakukan usai ang...

Read More

15Sep By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Calon Panglima TNI, Presiden disarankan Minta Rekomendasi Komnas HAM

Komnas HAM bisa membantu Presiden menelusuri rekam jejak kandidat Panglima TNI dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oleh Rezza Aji Pratama 15 September 2021, 10:39 Dkatadata.co.id-Presiden Joko Widodo disarankan untuk meminta rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelum memilih calon Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan calon Panglima TNI harus memiliki catatan bersih soal pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Komnas HAM bisa membantu Presiden menelusuri rekam jejak para kandidat Panglima TNI. “Persoalan HAM ini harus menjadi prioritas Presiden, selain juga mempertimbangan soal prestasi dan tradisi di militer,” ujarnya kepada Katadata, Rabu (15/9). Teka-teki soal Panglima TNI menyeruak seir...

Read More

25Jun By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Presiden Pilih Calon Panglima TNI Bebas Pelanggaran HAM

Oleh: Mohar Syarif Jumat, 25/06/2021 NERACA Jakarta - Direktur Imparsial Gufron Mabruri berharap Presiden Joko Widodo memilih calon panglima TNI dengan rekam jejak bebas dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu."Kami menilai, calon Panglima TNI yang baru juga harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM," kata Gufron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (23/6).Gufron mengatakan presiden perlu mempertimbangkan rekam jejak, prestasi, serta komitmen terhadap reformasi TNI setiap kandidat. Presiden perlu menghindari pertimbangan-pertimbangan yang bersifat politis dalam pemilihan Panglima TNI karena akan berdampak pada konsolidasi dan profesionalisme TNI itu sendiri.Gufron berharap presiden harus memastikan bahwa Panglima TNI yang baru terbebas dari c...

Read More

23Jun By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Kompas.com - 23/06/2021, 11:34 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Dani Prabowo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri meminta Presiden Joko Widodo dapat menunjuk panglima TNI berikutnya yang tak mempunyai rekam jejak terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Presiden harus memastikan bahwa panglima TNI yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM," ujar Gufron dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021). Gufron menilai panglima TNI selanjutnya harus mempunyai komitmen kuat terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Yang tak kalah penting, kata dia, pemimpin tertinggi TNI tersebut juga tak berpotensi menghambat upaya penyelesaian kasus HAM. Mulai dari penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus penghilangan paks...

Read More

23Jun By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pergantian Panglima TNI, Presiden Dinilai Perlu Pertimbangkan Rotasi Antarmatra

Rabu, 23 Juni 2021 11:24 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial memandang pergantian Panglima TNI akan sangat berdampak pada pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh organisasi TNI itu sendiri.  Dalam konteks tersebut, Direktur Imparsial Gufron Mabruri memandang proses pergantian Panglima TNI tetap perlu mempertimbangkan pola rotasi antarmatra (darat, laut, udara) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang (UU) TNI. UU tersebut, kata Gufron, menyatakan bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.  "Penerapan pola rotasi akan menumbuhkan rasa kesetaraan antarmatra dan berdampak positif pa...

Read More

23Jun By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Calon Panglima TNI Harus Bebas Kasus Pelanggaran HAM

23 Juni 2021, 11:02:51 WIB JawaPos.com – Wacana pergantian Panglima TNI mulai ramai diperbincangkan di publik seiring dengan usia Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada bulan November 2021 ini. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, meski proses pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Presiden tetap perlu mencermati serta mempertimbangkan berbagai pandangan dan saran yang berkembang di publik. “Pemilihan Panglima TNI tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, namun juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, penting bagi Presiden untuk mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat,” ujar Gufron dalam keterangannya, Rabu (23...

Read More

15Jun By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jelang Pensiun, Hadi Tjahjanto Dinilai Masih Sisakan PR Sebagai Panglima TNI

Reporter: Egi Adyatama Editor: Aditya Budiman Selasa, 15 Juni 2021 13:19 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi akan memasuki masa pensiun pada November 2021. "Reformasi TNI masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Selama periode Hadi Tjahjanto, tidak terlihat ada capaian signifikan," kata Ghufron saat dihubungi, Selasa, 15 Juni 2021. Ia mengatakan di era kepemimpinan Hadi, kekerasan yang melibatkan anggota TNI masih terjadi. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah keterlibatan peran TNI dalam konteks keamanan dalam negeri dan ramah sipil semakin meluas. "Meskipun hal ini juga menjadi catatan untuk pem...

Read More