2024

Siaran Pers Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI

23Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Siaran Pers Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI

Foto Imparsial : Siaran Pers Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI Pada 8 Juli 2024, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Berdasarkan dokumen naskah yang beredar di Publik, serta proses pembahasan yang minim evaluasi dan partisipasi publik, koalisi menolak segala pembahasan UU tersebut di periode DPR saat ini karena terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan hak asasi manusia (HAM) dan merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi, serta proses pembahasan yang tidak demokratis. Oleh karena itu Koalisi merasa perlu menyatakan sikap yang akan kami tuangkan sebagai berikut: Pertama, Ko...

17Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Press Release “DPR Jangan Jadi Tukang Stempel, Hentikan Pembahasan RUU TNI yang Bermasalah”

Press ReleaseImparsial, the Indonesia Human Rights MonitorNo. 014/Siaran-Pers/IMP/VII/2024Menyikapi DIM RUU TNI versi Pemerintah "DPR Jangan Jadi Tukang Stempel, Hentikan Pembahasan RUU TNI yang Bermasalah" Pada 8 Juli 2024, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU TNI tanpa disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Belakangan, beredar di publik Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibuat Pemerintah terkait RUU Perubahan UU TNI yang pada saat ini akan dibahas di DPR. Berdasarkan dokumen DIM versi pemerintah yang beredar tersebut terdapat sejumlah masalah yang jauh lebih parah dari naskah RUU TNI versi Baleg yang membahayakan HAM serta merusak tata kelola negara demokrasi. Kami menandang DPR RI sebaiknya menghentikan segala bentuk pembahasan agenda revi...

16Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pernyataan Kababinkum TNI Terkait Usulan Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis “Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI”

Jakarta, Kamis 11 Juli 2024 yang lalu Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”). Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun. Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan mer...

DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998

11Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998

Siaran Pers ImparsialNo. 013/Siaran-Pers/IMP/VII/2024Merespon Surat Presiden tentang RUU TNI dan RUU Polri ke DPR “DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998” Pada Senin, 8 Juli 2024, DPR RI memberikan pernyataan bahwa sudah menerima empat (4) Surat Presiden (Surpres), dimana dua diantaranya adalah Surpres tentang RUU TNI dan RUU Polri. Meskipun Daftar Inventaris Masalah atau DIM belum diterima dari pihak pemerintah, pimpinan DPR memastikan RUU TNI dan RUU Polri akan dibahas pada sisa masa jabatan sebelum Oktober 2024 nanti, tepatnya pada masa sidang selanjutnya yakni di bulan Agustus 2024. Kami memandang, pengajuan Surpres RUU TNI dan RUU Polri menunjukan bahwa pemerintah dan DPR mengabaikan kr...

Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam

9Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam

Siaran Pers ImparsialNo. 012/Siaran-Pers/IMP/VII/2024Merespon Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut“Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam” Pada 2 Juli 2024, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penyegelan masjid milik Jemaah Ahmadiyah yang berlokasi di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Penyegelan masjid milik Ahmadiyah tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari pemerintah daerah kabupaten, yakni Tim Pakem karena adanya dorongan dari ormas setempat. Kami memandang, penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP yang didampingi oleh Tim Pakem yang terdiri dari unsur seperti kepolisian, tentara, kejaksaan dan Majelis Ulama Indonesia merupakan tindakan diskriminatif dan s...

Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial

1Jul

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial

Siaran Pers ImparsialNo. 011/Siaran-Pers/IMP/VII/2024 Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 “Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial” Pada hari ini, 1 Juli 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merayakan ulang tahunnya yang ke-78. Dalam peringatan Hari Bhayangkara yang ke-78 ini, kami ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada setiap anggota Polri yang selama ini telah menjalankan tugas mereka sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan baik. Kami berharap bahwa di usianya yang semakin matang ini, Polri terus meningkatkan kinerjanya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta nilai-nilai hak asasi manu...

165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri: Pemerintah Harus Ambil Tindakan Nyata dan Kebijakan Dalam Negri yang Menghargai Hak Hidup

30Jun

By dadoNo Comments

Rilis Pers

165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri: Pemerintah Harus Ambil Tindakan Nyata dan Kebijakan Dalam Negri yang Menghargai Hak Hidup

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI)Merespon 165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri dan Kebijakan Hukuman Mati di Dalam Negri 165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri: Pemerintah Harus Ambil Tindakan Nyata dan Kebijakan Dalam Negri yang Menghargai Hak Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia beberapa waktu lalu mencatat terdapat 165 Warga Negara Indonesia (WNI) terancam hukuman mati di luar negeri. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan mendalam terkait perlindungan hak untuk hidup dan martabat manusia, yang merupakan nilai fundamental dalam prinsip hak asasi manusia. Di satu sisi, hal yang sama juga masih terjadi di Indonesia meski Pemerintah dan DPR telah mengubah kebijakan terkait hukuman mati menjadi pidana poko...

Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI

10Jun

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI

Siaran Pers ImparsialNo. 010/Siaran-Pers/IMP/VI/2024 Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI Senin, 10 Juni 2024, IMPARSIAL (the Indonesian human rights monitor) telah mengirimkan Alternative Policy Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) kepada sembilan Fraksi Partai Politik yang ada di DPR RI. Bersamaan dengan itu juga IMPARSIAL telah mengirimkan Surat Permohonan Audiensi berkenaan dengan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang pada saat ini sedang dibahas di DPR RI. Sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan rancangan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi RUU usulan DPR RI. Dalam rancangan tersebut memuat beberap...

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

7Jun

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyikapi pernyataan Panglima TNI terkait multi-fungsi TNI "Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi" Pada tanggal Kamis, 6 Juni 2024 Panglima TNI Agus Subiyanto dalam keterangannya dihadapan awak media di gedung DPR RI menegaskan yang terjadi sekarang adalah Multifungsi ABRI dan bukan lagi Dwifungsi ABRI. Agus Subiyanto menyatakan, "Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI, semuanya kita.” Pernyataan ini berkait dengan kritik dan penolakan masyarakat sipil terhadap rancangan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rancangan revisi UU TNI tersebut memuat aturan yang menghidupkan Dwifungsi ABRI melalui pelonggaran aturan serta perluasan jabatan sipil ...

Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI

31Mei

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI

Siaran Pers Imparsial No. 008/Siaran-Pers/IMP/V/2024 Menyikapi Keputusan Rapat Paripurna ke-18 Masa Persiangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang Menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU TNI menjadi RUU usul inisitaif DPR RI Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI Pada Selasa, 28 Mei 2024, DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Dalam draft RUU TNI versi Baleg DPRI RI yang diperoleh masyarakat sipil terdapat usulan perubahan pasal yang bertentangan dengan tata nilai negara demokrasi dan semakin memundurkan capaia...

Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

20Mei

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

Press ReleaseKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan "Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI". Pada Selasa, 21 Mei 2024 mendatang DPR berencana membahasa revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam draft terakhir, April 2023 yang kami terima terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kami menandang DPR RI membatalkan dan meninjau ulang agenda revisi UU TNI, mengingat hal ini bukan merupakan agenda yang urgen untuk dilakukan saat ini. Ditambah lagi, substansi perubahan yang diusulkan oleh pemerintah bukannya memperkuat agenda reformasi TNI yang telah dijalankan sejak tahun 1998, tapi justru malah sebaliknya....

RUU TNI akan Mengembalikan DwiFungsi ABRI dan Mengancam Demokrasi

19Mei

By dadoNo Comments

Rilis Pers

RUU TNI akan Mengembalikan DwiFungsi ABRI dan Mengancam Demokrasi

Catatan Media Briefing dan Diskusi Publik Koalisi Masyarakat Sipil pada minggu 18 mei 2024 dalam menyikapi "Pembahasan RUU TNI di DPR pada rabu, 21 mei 2024" Hussein Ahmad (Imparsial/Penulis Critical Review RUU TNI) Terdapat sejumlah persoalan dalam rancangan perubahan terhadap Undang-undang TNI yang beredar saat ini. Diantaranya adalah terkait dengan perluasan peran TNI dari alat negara yang fokus di bidang pertahanan, ini ingin ditambah lagi juga di bidang keamanan, pencabutan kewenangan Presiden untuk mobilisasi, perluasan jenis OMSP dan jabatan sipil, dan lain sebagainya. Perluasan kewenangan TNI dari alat negara di bidang pertahanan menjadi alat negara bidang pertahanan dan keamanan negara ini merupakan isu yang paling krusial. Fungsi TNI jika ditambahkan sebagai a...

22Mar

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Mabes TNI Segera Lakukan Penyelidikan secara Menyeluruh dan Transparan, Pelaku Harus Diadili di Peradilan Umum dan Dipecat dari Dinas Kemiliteran

Siaran Pers ImparsialNo. 004/Siaran-Pers/IMP/III/2024 Menyikapi beredarnya video penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga di Yakuhimo, Papua Pegunungan, Papua “Mabes TNI Segera Lakukan Penyelidikan secara Menyeluruh dan Transparan, Pelaku Harus Diadili di Peradilan Umum dan Dipecat dari Dinas Kemiliteran” Belakangan ini beredar sebuah video penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap seorang warga di Papua. Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa tersebut terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan yang merupakan wilayah di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cendrawasih, Papua. Imparsial mengecam dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI non-organik di Yahukimo, Papua. Penyiksaan tersebut merupakan tindakan ...

14Mar

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menyikapi rencana pemerintah mengesahkan PP peraturan pemerintah (PP) tentang manajemen ASN yang mengembalikan Dwifungsi ABRI “Rencana PP Penempatan TNI dan Polri di Jabatan Sipil: Jokowi Mengembalikan Dwifungsi ABRI”

Siaran Pers Imparsial No. 003/Siaran-Pers/IMP/III/2024 Menyikapi rencana pemerintah mengesahkan PP peraturan pemerintah (PP) tentang manajemen ASN yang mengembalikan Dwifungsi ABRI“Rencana PP Penempatan TNI dan Polri di Jabatan Sipil: Jokowi Mengembalikan Dwifungsi ABRI” Dalam waktu dekat pemerinah berencana akan mengesahkan peraturan pemerintah (PP) tentang manajemen ASN. PP tersebut merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang pada tahun lalu berhasil disahkan. Dilansir siaran pers dari laman resmi Kemenpan RB, Selasa (12/3/2024), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. "Aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya,". Kami memandang bahwa jika pengatura...

29Feb

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Panglima TNI Harus Hentikan Rencana Penambahan KODAM untuk Seluruh Provinsi di Indonesia

Siaran Pers ImparsialNo.002/Siaran-Pers/IMP/II/2024 “Panglima TNI Harus Hentikan Rencana Penambahan KODAM untuk Seluruh Provinsi di Indonesia” Markas Besar (Mabes) TNI kembali menegaskan akan membangun Komando Daerah Militer (Kodam) baru untuk seluruh provinsi di Indonesia. Panglima TNI, Jendral TNI Agus Subiyanto, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap pada 28 Februari 2024. Hal ini juga senada dengan pernyataan Mentri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya yang akan membangun Kodam untuk seluruh provinsi di Indonesia (Februari 2023). IMPARSIAL memandang, langkah Mabes TNI yang terus melanjutkan rencana penambahan Kodam untuk tiap provinsi menunjukkan pemerintah tidak memiliki visi yang reformis di bidang pertahan...

27Feb

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Penjahat Kemanusiaan

Rilis PersKoalisi Masyarakat Sipil Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Penjahat Kemanusiaan Pada 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal Tentara Nasional Indonesia kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Letjen (purn) Prabowo Subianto. Gelar serupa pernah disematkan kepada sejumlah purnawirawan TNI yang sempat menjabat menteri. Mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, A.M. Hendropriyono, hingga Sarwo Edhie Wibowo. Kementerian Pertahanan menerangkan, alasan pemberian tanda kehormatan tersebut adalah karena dedikasi serta kontribusi Prabowo Subianto telah diakui dalam dunia militer. Mabes TNI dikabarkan merupakan pengusul pemberian jenderal penuh untuk Prabowo Subianto dan diklaim t...

19Feb

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis “Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim" Berbagai bentuk kecurangan maupun pelanggaran terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya adalah pernyataan Ketua KPU, Hasyim As-‘ary, yang menyatakan boleh membawa ponsel (HP) ke dalam bilik suara (Sumber Berita: viva.co.id: KPU Tak Larang Calon Pemilih Bawa Ponsel ke TPS), padahal Peraturan KPU (PKPU) No. 25 Tahun 2023 secara tegas melarang membawa ponsel (HP) ke dalam bilik suara, apalagi melakukan dokumentasi/ perekaman. Pasal 25 huruf e PKPU No. 25 Tahun 2023 dirancang untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses Pemilu di Indonesia. Membawa ponsel at...

DARURAT KEJAHATAN PEMILU: RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PEMANTAUAN PENYIMPANGAN APARAT NEGARA DALAM PEMILU 2024

13Feb

By dadoNo Comments

Aktivitas, Kabar

DARURAT KEJAHATAN PEMILU: RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PEMANTAUAN PENYIMPANGAN APARAT NEGARA DALAM PEMILU 2024

Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP): Imparsial, SETARA Institute, KontraS, Centra Initiative, KPPOD, Yayasan Inklusif DARURAT KEJAHATAN PEMILU: RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PEMANTAUAN PENYIMPANGAN APARAT NEGARA DALAM PEMILU 2024 Pendahuluan Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah mendorong diselenggarakannya demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. Demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan rakyat menuntut adanya kontrol rakyat atas pemerintahan, yang di antaranya dikonsolidasikan melalui penyelenggaraan pemilu secara berkala. Pemilu merupakan konfirmasi atas hakikat demokrasi sebagai kekuasaan rakyat, paling tidak demokrasi prosedural. Pemilu memastikan legalitas dan legitimasi sumber kekuasaan. Pemilu adalah arena demokrasi tertinggi ...

10Feb

By dadoNo Comments

Rilis Pers

KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024

Press Release Koalisi Masyarakat Sipil "KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024" Hari ini, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita yang disebarluaskan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) berafiliasi dengan Microsoft. Dalam laman yang pada saat siaran pers ini ditulis, telah mengalami penapisan (DNS filtering), disebutkan adanya proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dengan Pemerintah Qatar. Kesepakatan kontrak pembelian Mirage ini melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur Internati...

5Feb

By dadoNo Comments

Rilis Pers

“KPU Melanggar Etik terkait Pencalonan Gibran: Brutal Sejak Putusan Paman Usman di MK, Rakyat Harus Tolak Paslon 02”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis "KPU Melanggar Etik terkait Pencalonan Gibran: Brutal Sejak Putusan Paman Usman di MK, Rakyat Harus Tolak Paslon 02" Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran etik dalam menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto, Paslon 02. Putusan DKPP dibacakan hari ini, Senin (5/2) dalam sidang putusan atas 4 (empat) Perkara: No. 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023. Semua perkara tersebut mempersoalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU di Pemilu 2024. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengapresiasi putusan. DKPP memberikan penegasan bahwa pen...

4Feb

By dadoNo Comments

Rilis Pers

“Konsolidasi Aksi Mahasiswa Direpresi: DPR dan Komnas HAM harus desak Kapolri untuk Ungkap dalam Waktu 1×24 Jam”

Siaran Pers Koalisi Reformasi untuk Sektor Keamanan “Konsolidasi Aksi Mahasiswa Direpresi: DPR dan Komnas HAM harus desak Kapolri untuk Ungkap dalam Waktu 1x24 Jam” Sabtu, 3 Februari 2024, sekitar pukul 23:06 WIB, konsolidasi mahasiswa Jakarta yang diadakan di dalam Kampus Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan, tiba-tiba didatangi oleh segerombolan orang tidak dikenal dengan berpakaian preman. Tanpa menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, mereka memaksa mahasiswa keluar dari kampus sembari mengancam supaya mahasiswa tidak membahas wacana aksi demonstrasi yang mendorong pemakzulan presiden. Tak hanya itu, bahkan ada 1 orang mahasiswa yang mengalami kekerasan berupa ditanduk di bagian kepalanya. Koalisi menilai, peristiwa ini bukan sekadar tindakan kriminal/premanisme...

3Feb

By dadoNo Comments

Rilis Pers

“Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi”

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis "Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi" Publik sudah muak dengan rezim Jokowi yang secara vulgar mempertontonkan aneka tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Mereka—yang mencintai Indonesia, menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan kenegaraan yang tertuang dalam Konstitusi UUD '45— memilih tidak tinggal diam melihat darurat etika, hukum, dan tata demokrasi yang diacak-acak oleh rezim demi kekuasaan ekonomi-politik pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Dalam beberapa hari terakhir, elemen civitas akademika di berbagai perguruan tinggi dan elem...

24Jan

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Pernyataan Dukungan Presiden Tanpa Cuti atau Mundur Pembangkangan Terhadap UU Pemilu, dan Melegitimasi Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara Yang Lebih Luas

Siaran Pers Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membolehkan Presiden hingga Menteri Berpihak Sepanjang Tidak Menggunakan Fasilitas Negara Pernyataan Dukungan Presiden Tanpa Cuti atau Mundur Pembangkangan Terhadap UU Pemilu, dan Melegitimasi Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara Yang Lebih Luas Pada tanggal 24 Januari 2024, dalam wawancara di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan pejabat publik sekaligus pejabat politik mulai dari Presiden dan para Menteri boleh berpihak selama tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan tersebut menimbulkan berbagai sorotan luas di masyarakat, mengingat pernyataan tersebut dikeluarkan oleh presiden di tengah dugaan banyaknya ketidaknetralan dan praktik kecurangan yang melibatka...

21Jan

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menyikapi Postingan Akun X Kemenhan yang Berkampanye untuk Prabowo-Gibran Darurat Kecurangan Pemilu: Presiden Segera Copot Prabowo Subianto dari Menteri Pertahanan, Bawaslu RI Harus Bertindak

Siaran Pers ImparsialNo. 001/Siaran-Pers/IMP/I/2024 Menyikapi Postingan Akun X Kemenhan yang Berkampanye untuk Prabowo-Gibran Darurat Kecurangan Pemilu: Presiden Segera Copot Prabowo Subianto dari Menteri Pertahanan, Bawaslu RI Harus Bertindak Pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB akun X resmi Kementerian Pertahanan @Kemhan_RI terpantau mencuit tagar #PrabowoGibran2024. Akun @Kemhan_RI mencuit tagar dukungan pasangan capres 02 dalam utas pemberitaan kegiatan peresmian rumah prajurit TNI AU Komplek Skyhawk di Lanud Raden Sadjad. Kami memandang, kendati cuitan tersebut sudah dihapus sekitar pukul 11.00, hal tersebut sejatinya menunjukkan adanya problem serius penyalahgunaan fasilitas lembaga negara untuk kepentingan politik pemenangan Capres Prabowo Subianto di Pe...

Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista ( PT TMI), Hingga Kepemilikan Lahan

15Jan

By dadoNo Comments

Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista ( PT TMI), Hingga Kepemilikan Lahan

Diskusi Publik Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista (PT TMI), hingga Kepemilikan Lahan Husein Ahmad (Koordinator Program Reformasi Sektor Keamanan- Imparsial) Terdapat sejumlah permasalahan dalam pengadaan Alutsista di era Menhan Prabowo Subianto. Prabowo tidak mau terbuka terkait visi-misinya sebagai Menteri Pertahanan. Misalnya, dalam pemaparan visi-misi di awal masa jabatannya dilakukan secara tertutup di Komisi I, tidak ingin diketahui publik. Padahal isu pertahanan ini merupakan barang publik. Anggaran Kemhan bersumber dari Anggaran Negara dan pajak rakyat, jadi publik harus pantau. Di awal masa jabatannya sebagai Menhan, Prabowo Subianto juga pernah minta angggaran 1700 Triliun. Dia mau tarik anggaran ...

7Jan

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Menyoal Stagnasi dan Kemunduran Reformasi TNI: Pekerjaan Rumah Calon Presiden 2024

Press Release No. 001/SiaranPers/IMP/I/2024 Catatan Imparsial Menjelang Debat Capres Terkit Isu Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, Dan Politik Luar Negeri. “Menyoal Stagnasi dan Kemunduran Reformasi TNI: Pekerjaan Rumah Calon Presiden 2024” Malam ini, 7 Januari 2024, akan dilaksanakan debat Calon Presiden (Capres) dengan tema isu Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, Dan Politik Luar Negeri. Terkait hal itu, Imparsial memiliki sejumlah catatan terkait dengan stagnasi atau bahkan kemunduran reformasi TNI yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini yang harus menjadi perhatian sekaligus pekerjaan rumah bagi calon Presiden 2024. Imparsial menilai bahwa Pemilu 2024 harus menjadi momentum dan kesempatan un...

6Jan

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Kekerasan Anggota TNI terhadap Warga Sipil Tidak Dibenarkan dengan Alasan Apapun, KSAD Jangan Lakukan Pembenaran

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Menyikapi Kekerasan Anggota TNI terhadap warga sipil di Boyolali dan Manado serta Pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Kekerasan Anggota TNI terhadap Warga Sipil Tidak Dibenarkan dengan Alasan Apapun, KSAD Jangan Lakukan Pembenaran Berdasarkan informasi yang berkembang di media, pada tanggal 5 Januari 2024 terjadi kericuhan antara anggota TNI dan warga pengantar jenazah yang pemicunya ditengarai bunyi sepeda motor berknalpot brong di depan Markas Kodam XIII/Merdeka di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah anggota TNI memukul salah seorang pengendara motor. Beberapa hari sebelumnya, dengan dalih yang sama, juga terjadi tindakan penganiayaan sejumlah anggota TNI terhadap ma...

6Jan

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Pecat Prabowo Subianto dari Jabatan Menteri Pertahanan, Tindak Tegas Babinsa TNI yang Terlibat Kampanye Prabowo Subianto Dan Tidak Netral dalam Pemilu

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat SipilMenyikapi Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Capres Prabowo Subianto dalam Proyek Pembangunan Sumur Bor di Sukabumi dan Bedah Rumah di Cilincing serta Ketidaknetralan TNI Melalui Pengerahan Babinsa Pecat Prabowo Subianto dari Jabatan Menteri Pertahanan, Tindak Tegas Babinsa TNI yang Terlibat Kampanye Prabowo Subianto Dan Tidak Netral dalam Pemilu Dalam seminggu terakhir, masyarakat disuguhi pemberitaan kehadiran Prabowo Subianto pada kegiatan peresmian pembangunan sumur bor air di sejumlah titik di Kabupaten Sukabumi dan proyek bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Anggaran kedua proyek tersebut bersumber dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dijalankan melalui Universitas Pertahanan (Unhan) dengan dalih program pengabdian ...

5Jan

By dadoNo Comments

Rilis Pers

Kecurangan dan Kekerasan dalam Pemilu 2024: Nasibnya Bagaimana?

Catatan Diskusi Publik Kecurangan dan Kekerasan dalam Pemilu 2024: Nasibnya Bagaimana? Narasumber: Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani) Titi Anggraini (Pegiat Pemilu) Prof. Dr. M. Ali Syafaat (Guru Besar FH Universitas Brawijaya) Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia) Al Araf (Pegiat HAM di Imparsial dan CENTRA Initiative) Titi Anggaini Bagaimana politik secara bebas, sementara orang dihantui dengan kekerasan, baik verbal, psikis, mental, atau kekerasan dalam konteks relasi kuasa, yang kemudian menyebabkan orang takut untuk mengekspresikan kebebasan politiknya. Ketika ada kekerasan, cita-cita kita untuk mendapatkan kualitas demokrasi yang berkualitas dan bersih, itu susah. Harus ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu seb...

Tag: 2024

Siaran Pers Menyikapi Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di DPR RI

Press Release “DPR Jangan Jadi Tukang Stempel, Hentikan Pembahasan RUU TNI yang Bermasalah”

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menyikapi Pernyataan Kababinkum TNI Terkait Usulan Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis “Penghapusan Pasal Larangan TNI Berbisnis: Menghapus Profesionalisme TNI”

DPR RI Jangan Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan RUU Polri, Potensi Minim Partisipasi Publik dan Memundurkan Agenda Reformasi 1998

Represi Negara Berlanjut, Keberagaman dan Toleransi di Jawa Barat Terancam

Menyikapi HUT Bhayangkara Polri ke-78 Membangun Kepolisian yang Profesional, Maka Penghormatan HAM Menjadi Hal yang Krusial

165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri: Pemerintah Harus Ambil Tindakan Nyata dan Kebijakan Dalam Negri yang Menghargai Hak Hidup

Kritik Revisi UU TNI, IMPARSIAL kirimkan Hasil Kajian atas RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 20024 tentang TNI dan Permohonan Audiensi ke DPR RI

Panglima TNI Harus Taati TAP MPR-RI, Pembenaran Terhadap Dwifungsi Menyalahi Amanat Reformasi

Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi dan Memundurkan Reformasi TNI

Mengkhianati Reformasi, DPR Harus Batalkan dan Evaluasi Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

RUU TNI akan Mengembalikan DwiFungsi ABRI dan Mengancam Demokrasi

Mabes TNI Segera Lakukan Penyelidikan secara Menyeluruh dan Transparan, Pelaku Harus Diadili di Peradilan Umum dan Dipecat dari Dinas Kemiliteran

Menyikapi rencana pemerintah mengesahkan PP peraturan pemerintah (PP) tentang manajemen ASN yang mengembalikan Dwifungsi ABRI “Rencana PP Penempatan TNI dan Polri di Jabatan Sipil: Jokowi Mengembalikan Dwifungsi ABRI”

Panglima TNI Harus Hentikan Rencana Penambahan KODAM untuk Seluruh Provinsi di Indonesia

Tolak Tanda Kehormatan dan Adili Para Jenderal Penjahat Kemanusiaan

Pecat Ketua KPU yang Membolehkan Membawa HP ke Bilik Suara karena Bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 dan Pemilu Sudah Dibajak Rezim

DARURAT KEJAHATAN PEMILU: RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PEMANTAUAN PENYIMPANGAN APARAT NEGARA DALAM PEMILU 2024

KPK dan Bawaslu Harus Aktif Mengusut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 Untuk Pendanaan Kampanye Capres 02 di Pemilu 2024

“KPU Melanggar Etik terkait Pencalonan Gibran: Brutal Sejak Putusan Paman Usman di MK, Rakyat Harus Tolak Paslon 02”

“Konsolidasi Aksi Mahasiswa Direpresi: DPR dan Komnas HAM harus desak Kapolri untuk Ungkap dalam Waktu 1×24 Jam”

“Solidaritas Gerakan Pro-Demokrasi oleh Akademisi Lintas Universitas Kunci Selamatkan Demokrasi”

Pernyataan Dukungan Presiden Tanpa Cuti atau Mundur Pembangkangan Terhadap UU Pemilu, dan Melegitimasi Kecurangan Pemilu oleh Pejabat dan Aparatur Negara Yang Lebih Luas

Menyikapi Postingan Akun X Kemenhan yang Berkampanye untuk Prabowo-Gibran Darurat Kecurangan Pemilu: Presiden Segera Copot Prabowo Subianto dari Menteri Pertahanan, Bawaslu RI Harus Bertindak

Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista ( PT TMI), Hingga Kepemilikan Lahan

Menyoal Stagnasi dan Kemunduran Reformasi TNI: Pekerjaan Rumah Calon Presiden 2024

Kekerasan Anggota TNI terhadap Warga Sipil Tidak Dibenarkan dengan Alasan Apapun, KSAD Jangan Lakukan Pembenaran

Pecat Prabowo Subianto dari Jabatan Menteri Pertahanan, Tindak Tegas Babinsa TNI yang Terlibat Kampanye Prabowo Subianto Dan Tidak Netral dalam Pemilu

Kecurangan dan Kekerasan dalam Pemilu 2024: Nasibnya Bagaimana?

IMPARSIAL

Contact Info