Siaran Pers

Militerisasi KDMP Memperuncing Konflik Agraria: Hentikan Ekspansi Militer dalam Program Ekonomi Desa

Jakarta, 20 Juli 2026 — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi…

Cabut Perpres No. 66 Tahun 2025: Pengamanan Jaksa oleh TNI Telah Merusak Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)

Pengerahan prajurit TNI dalam pengamanan jaksa belakangan ini,

Pernyataan Sikap tentang Penetapan Hari Kepercayaan Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia

Penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan merupakan buah manis perjuangan…

Proyek PSN Pengembangan Industri Pertahanan Wanam, Papua Selatan, Melanggar Hak Masyarakat Adat

Pengamanan Bersenjata oleh Prajurit TNI di Sekitar Rumah Jampidsus Salah dan Keliru

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras mengenai pengerahan puluhan prajurit TNI

Pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan TNI dan Komando Teritorial Ancaman Bagi Demokrasi dan Supremasi Sipil, Mendesak untuk Dihentikan

penolakan pembangunan Batalyon Teritorial

Menanggapi Pernyataan Wakil Menteri Pertahanan yang Menggandeng Kementrian Kesehatan dalam Investigasi Kematian Lima Orang Peserta Latsarmil.

Imparsial memandang bahwa investigasi atas meninggalnya

“RPP Tugas TNI: Remiliterisasi Ruang Sipil dan Mengembalikan Dwifungsi Militer”

Pemerintah diketahui terus melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

Intoleransi Kembali Menang, Negara Gagal Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Imparsial menyampaikan keprihatinan yang mendalam

Intaian Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil dari Pengadaan Sistem Monitoring Media Sosial TNI AD

Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan media diramaikan dengan informasi