SSR
Kategori:
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hukuman Mati
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Papua Damai
Pembela HAM
Kategori:
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hukuman Mati
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
More Categories
Page
001
of
015
Siaran Pers
SSR
Aktivitas
“RPP Tugas TNI: Remiliterisasi Ruang Sipil dan Mengembalikan Dwifungsi Militer”
Pemerintah diketahui terus melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
JUNI 17, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Usul UU Peradilan Militer Ditinjau Ulang
Eksistensi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer perlu ditinjau kembali
MEI 6, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Soroti Akuntabilitas Peradilan Militer dan Urgensi Reformasi Hukum
Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena menyoroti keberadaan Undang-Undang
MEI 6, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Soroti Perluasan Peran Militer, Satgas PKH Hingga Keberadaan DPN
Direktur Imparsial Ardi Manto menyoroti perluasan peran militer,
MEI 4, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Soroti Ekspansi Peran Militer di Ranah Sipil
DIREKTUR Imparsial Ardi Manto menyoroti perluasan peran militer
MEI 4, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Soroti Perluasan Peran Militer, Satgas PKH, dan Keberadaan Dewan Pertahanan Nasional
Melihat kondisi hari ini, kata Ardi Manto, sebetulnya banyak pertimbangan…
MEI 4, 2026
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Aktivitas
Intaian Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil dari Pengadaan Sistem Monitoring Media Sosial TNI AD
Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan media diramaikan dengan informasi
MEI 2, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Akuntabilitas Peradilan Militer Digugat, Segera Transformasi Menuju Peradilan Umum
Imparsial bekerja sama dengan Universitas Mataram (Unram)
APRIL 30, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Kritik Rekrutmen Komcad ASN, Imparsial: Tanda Militerisasi Ruang Sipil
Gelombang pertama program Komponen Cadangan yang berasal dari Aparatur Sipil…
APRIL 25, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Koalisi Sipil Desak Pemerintah Tunda Pembahasan PP Tugas TNI
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah
APRIL 23, 2026
Selengkapnya
001
/
015