banner

Fokus

Berita
SSR
Aktivitas

Imparsial Usul UU Peradilan Militer Ditinjau Ulang

Eksistensi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer perlu ditinjau kembali

MEI 6, 2026
Berita
SSR
Aktivitas

Imparsial Soroti Akuntabilitas Peradilan Militer dan Urgensi Reformasi Hukum

Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena menyoroti keberadaan Undang-Undang

MEI 6, 2026
Berita
SSR
Aktivitas

Imparsial Soroti Perluasan Peran Militer, Satgas PKH Hingga Keberadaan DPN

Direktur Imparsial Ardi Manto menyoroti perluasan peran militer,

MEI 4, 2026
Berita
SSR
Aktivitas

Imparsial Soroti Ekspansi Peran Militer di Ranah Sipil

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto menyoroti perluasan peran militer 

MEI 4, 2026
Berita
SSR
Aktivitas

Imparsial Soroti Perluasan Peran Militer, Satgas PKH, dan Keberadaan Dewan Pertahanan Nasional

Melihat kondisi hari ini, kata Ardi Manto, sebetulnya banyak pertimbangan…

MEI 4, 2026
Siaran Pers
SSR
Aktivitas

Intaian Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil dari Pengadaan Sistem Monitoring Media Sosial TNI AD

Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan media diramaikan dengan informasi

MEI 2, 2026
Berita
Pembela HAM
Aktivitas

Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan Pemaksaan Kesaksian Andrie Yunus adalah Bentuk Ancaman

Koalisi Masyarakat Sipil

MEI 2, 2026
Siaran Pers
Pembela HAM
Aktivitas

Pemaksaan Kesaksian Andri Yunus adalah Bentuk Ancaman

Pada 29 April 2026, Pemerintah melalui Menteri Hak Asasi

MEI 1, 2026
Berita
Pembela HAM
Aktivitas

Upaya Pemerintah Tentukan Status Aktivis HAM Dinilai Berbahaya

Imparsial memandang wacana pemerintah melalui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM),

APRIL 30, 2026
Siaran Pers
Pembela HAM
Aktivitas

Menyikapi Pernyataan Menteri HAM terkait Kewenangan Negara dalam Menentukan Status Aktivis atau Pembela HAM

Pada 29 April 2026, Pemerintah melalui Menteri Hak Asasi

APRIL 30, 2026
001 / 022