Siaran Pers

Pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan TNI dan Komando Teritorial Ancaman Bagi Demokrasi dan Supremasi Sipil, Mendesak untuk Dihentikan

penolakan pembangunan Batalyon Teritorial

Menanggapi Pernyataan Wakil Menteri Pertahanan yang Menggandeng Kementrian Kesehatan dalam Investigasi Kematian Lima Orang Peserta Latsarmil.

Imparsial memandang bahwa investigasi atas meninggalnya

Problema Revisi UU HAM: Penolakan dan Catatan Kritis Koalisi Masyarakat Sipil

Jakarta, 25 Juni 2026 – UU No. 39 Tahun 1999…

“RPP Tugas TNI: Remiliterisasi Ruang Sipil dan Mengembalikan Dwifungsi Militer”

Pemerintah diketahui terus melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

Intoleransi Kembali Menang, Negara Gagal Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Imparsial menyampaikan keprihatinan yang mendalam

Intaian Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil dari Pengadaan Sistem Monitoring Media Sosial TNI AD

Dalam beberapa hari terakhir, pemberitaan media diramaikan dengan informasi

Pemaksaan Kesaksian Andri Yunus adalah Bentuk Ancaman

Pada 29 April 2026, Pemerintah melalui Menteri Hak Asasi

Menyikapi Pernyataan Menteri HAM terkait Kewenangan Negara dalam Menentukan Status Aktivis atau Pembela HAM

Pada 29 April 2026, Pemerintah melalui Menteri Hak Asasi

RPP Tugas TNI: Wujud Remiliteriasi dan Membahayakan Kehidupan Demokrasi

Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU…

Menyikapi Rencana Pembangunan Komando Teritorial Baru oleh Panglima TNI“Memperluas Koter, Mempersempit Ruang Sipil”