Publikasi

Imparsial Sebut Perpres Pengamanan Jaksa Bertentangan dengan UU TNI

Imparsial menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025

Imparsial Desak Perpres Nomor 66/2025 Dicabut

Pengamanan jaksa oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Cabut Perpres No. 66 Tahun 2025: Pengamanan Jaksa oleh TNI Telah Merusak Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)

Pengerahan prajurit TNI dalam pengamanan jaksa belakangan ini,

Pernyataan Sikap tentang Penetapan Hari Kepercayaan Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia

Penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan merupakan buah manis perjuangan…

Proyek PSN Pengembangan Industri Pertahanan Wanam, Papua Selatan, Melanggar Hak Masyarakat Adat

Pengamanan Bersenjata oleh Prajurit TNI di Sekitar Rumah Jampidsus Salah dan Keliru

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras mengenai pengerahan puluhan prajurit TNI

Pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan TNI dan Komando Teritorial Ancaman Bagi Demokrasi dan Supremasi Sipil, Mendesak untuk Dihentikan

penolakan pembangunan Batalyon Teritorial

Menanggapi Pernyataan Wakil Menteri Pertahanan yang Menggandeng Kementrian Kesehatan dalam Investigasi Kematian Lima Orang Peserta Latsarmil.

Imparsial memandang bahwa investigasi atas meninggalnya

MILITERISME MENGUAT, PEMBELA HAM DIBUNGKAM

Kajian situasi perlindungan pembela HAM pada periode pemerintahan Prabowo-Gibran

“RPP Tugas TNI: Remiliterisasi Ruang Sipil dan Mengembalikan Dwifungsi Militer”

Pemerintah diketahui terus melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)