SSR
Kategori:
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hukuman Mati
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
Papua Damai
Pembela HAM
Kategori:
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Hukuman Mati
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
More Categories
Page
002
of
015
Berita
SSR
Aktivitas
Koalisi Sipil Kecam Rancangan Peraturan Pemerintah Soal Tugas TNI
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat…
APRIL 23, 2026
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Aktivitas
RPP Tugas TNI: Wujud Remiliteriasi dan Membahayakan Kehidupan Demokrasi
Masyarakat tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian UU…
APRIL 23, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Imparsial Ingatkan Tupoksi TNI Bukan Alat Pembangunan, Tapi Pertahanan Negara
Rencana Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menambah jumlah Komando Teritorial
APRIL 22, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis
Rencana Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto
APRIL 22, 2026
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Aktivitas
Menyikapi Rencana Pembangunan Komando Teritorial Baru oleh Panglima TNI“Memperluas Koter, Mempersempit Ruang Sipil”
APRIL 21, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Guru Besar UGM Nilai Peradilan Militer untuk Kasus Sipil Berpotensi Tak Imparsial
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar,…
APRIL 14, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Aktivitas
Profesor UGM Ungkap Persoalan Prajurit TNI Diadili Pengadilan Militer
PADA awal minggu ini, beredar sejumlah laporan media internasional yang mengungkap…
APRIL 14, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Pembela HAM
Aktivitas
Koalisi Sipil Desak TNI Ikuti Arahan Gibran soal Kasus Andrie Yunus
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan pernyataan
APRIL 10, 2026
Selengkapnya
Siaran Pers
SSR
Pembela HAM
Aktivitas
Menyikapi Keterangan Tertulis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentang Perkembangan Kasus Percobaan Pembunuhan Berencana Andrie Yunus
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
APRIL 9, 2026
Selengkapnya
Berita
SSR
Pembela HAM
Aktivitas
Imparsial Sebut Normalisasi Aparat di Jabatan Sipil Berpotensi Ganggu Demokrasi
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyoroti adanya kecenderungan
APRIL 8, 2026
Selengkapnya
002
/
015