Facebook Instagram Twitter Youtube
BERANDA
HUKUMAN MATI
KEBEBASAN BERAGAMA DAN KEPERCAYAAN
KONFLIK ACEH DAN PAPUA
REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
PEMBELA HAM
AKTIVITAS
TENTANG IMPARSIAL
Menu

Tag: Jokowi

Imparsial: Jokowi sedang Cawe-cawe dan Intimidasi Parpol Lewat Pernyataan Punya Data Intelijen
19Sep By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial: Jokowi sedang Cawe-cawe dan Intimidasi Parpol Lewat Pernyataan Punya Data Intelijen

"Itu juga menjadi satu intimidasi politik terhadap partai politik dan juga masyarakat sipil," ujar Gufron. Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri. [Istimewa / Olah gambar Suara.com] Suara.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri memandang pernyataan Presiden Joko Widodo yang memiliki data intelijen berkaitan partai politik membuktikan anggapan presiden cawe-cawe. Hal itu disampaikan Gufron dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bertajuk "Menyikapi Skandal Politisasi dan Penyalahgunaan Data Intelijen oleh Presiden". "Saya kira pernyataan itu menunjukan bahwa bisa dikatakan iya benar persepsi yang selama ini berkembang di publik bahwa presiden melakukan cawe-cawe terhadap dinamika politik pemil...
Read More
Imparsial Kritik Jokowi Cawe-cawe soal Data Intelijen, Parpol Diminta Tegas
19Sep By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Jokowi Cawe-cawe soal Data Intelijen, Parpol Diminta Tegas

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024. Sumber : Dok. VIVA Jakarta - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) campur tangan atau cawe-cawe dalam kegiatan politik di Indonesia. Dia menyoroti demikian buntut dari pengakuan Jokowi yang mengetahui data partai politik (parpol) dari sumber intelijen. "Pernyataan presiden, yang dalam pandangan kita ini merupakan suatu politisasi, suatu skandal yang harus diinvestigasi secara serius termasuk mekanisme politik formal di DPR itu sendiri," kata Gufron di Jakarta, Selasa, 19 September 2023. Gufron menyinggung anggapan Jokowi cawe-cawe jelang 2024 bisa dikatakan benar. Sebab, Jokowi sendiri yang memperlihatkan caranya tersebut. "Ini juga membuktikan, kalau pandangan yang berkembang di publik presiden melaluka...
Read More
17Agu By dadoNo Comments
Rilis Pers

Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani.” Presiden Joko Widodo Koalisi Masyarakat Sipil menilai petikan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR RI pada 16 Agustus 2022 sebagai bentuk klaim yang keliru dan bertolak belakang dengan realita kondisi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Setelah hampir delapan tahun era pemerintahan Presiden Jokowi, kondisi penyelesaian beban Bangsa Indonesia ini justru mengalami kemunduran. Belum dituntaskannya pelanggaran HAM berat, pilihan me...
Read More
Jokowi Didesak Evaluasi Soal Eks Anggota Tim Mawar yang Isi Jabatan Strategis
9Jan By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Didesak Evaluasi Soal Eks Anggota Tim Mawar yang Isi Jabatan Strategis

Reporter: Dewi Nurita Editor: Aditya Budiman Minggu, 9 Januari 2022 12:09 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau ulang semua keputusan pengangkatan eks anggota Tim Mawar dalam jabatan atau posisi strategis baik di TNI maupun di Kementerian Pertahanan. Teranyar, ada Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto yang diangkat sebagai Panglima Kodam Jaya. Kemudian, ada Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus yang menjadi pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Masing-masing menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan. Ia menilai jabatan yang diberikan kepada...
Read More
Imparsial Desak Pengangkatan Eks Tim Mawar Ditinjau Ulang
8Jan By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Desak Pengangkatan Eks Tim Mawar Ditinjau Ulang

By Ucha - 08 Januari 2022 Jakarta, Gatra.com – Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menyebut pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto, eks anggota Tim Mawar, menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji menunjukkan upaya penghormatan terhadap HAM belum dianggap penting dalam pembangunan TNI.  Hal ini dinilai Gufron, berangkat dari latar belakang Mayjen Untung sebagai eks Anggota Tim Mawar yang pernah terlibat dalam melakukan penghilangan paksa (penculikan) terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi di tahun 1997–1998 dan menjadi catatan hitam isu HAM yang melibatkan militer.  "Ini tentunya telah mengusik rasa keadilan masyarakat, terutama korban dan keluarga korban penculikan yang bahkan hingga kini, ada yang belum kembali dan tidak diketahui nasibnya," kata Gu...
Read More
Pengamat Ini Berani Banget Bilang Pemerintahan Jokowi Bikin Rakyat Terjajah, Analisisnya Telak…
16Nov By dadoNo Comments
Kabar

Pengamat Ini Berani Banget Bilang Pemerintahan Jokowi Bikin Rakyat Terjajah, Analisisnya Telak…

Selasa, 16 November 2021, 18:21 WIB WE Online - Pengamat menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) justru bikin rakyat terjajah. Semua analisis dibuka. Isinya telak dan dalam. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad buka-bukaan soal ini. Dia mengaku sedih lantaran menurutnya Indonesia mengerdilkan bangsanya sendiri. Seperti diktahui, Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak bermental inlander, inferior, dan terjajah. "Ada paradoks dalam pidatonya. Pada kenyataannya pemerintah justru menempatkan rakyatnya dalam keadaan yang Jokowi sebutkan," ujar Hussein sebagaimana dikutip dari GenPI.co. Menurutnya, hal tersebut sangat jelas terlihat dari langkah-langkah yang diambil oleh presiden dan pemerintah dalam kebijakan yang diambilnya. "Contohnya dilihat dengan ngototnya pemerintah men...
Read More
Telak Banget! Pemerintahan Jokowi Disebut Bikin Rakyat Terjajah
15Nov By dadoNo Comments
Kabar

Telak Banget! Pemerintahan Jokowi Disebut Bikin Rakyat Terjajah

Semua analisis dibuka. Isinya telak dan dalam. Pengamat menyebut pemerintahan Jokowi justru bikin rakyat terjajah. 15 November 2021 12:10 Redaktur: AGUS PURWANTO Reporter: PANJI GenPI.co - Pengamat menyebut pemerintahan Jokowi justru bikin rakyat terjajah. Semua analisis dibuka. Isinya telak dan dalam.  Peneliti Imparsial Hussein Ahmad buka-bukaan soal ini. Dia mengaku sedih lantaran menurutnya Indonesia mengerdilkan bangsanya sendiri. Seperti diktahui, Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak bermental inlander, inferior, dan terjajah. "Ada paradox dalam pidatonya. Pada kenyataannya pemerintah justru menempatkan rakyatnya dalam keadaan yang Jokowi sebutkan," ujar Hussein kepada GenPI.co, Minggu (14/11). Menurutnya hal tersebut sangat...
Read More
Jokowi made a mistake in choosing General Andika to become TNI commander in 2021
5Nov By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi made a mistake in choosing General Andika to become TNI commander in 2021

1NEWS – Imparsial Deputy Director Ardi Manto Adiputra highlighted the figure of KSAD General Andika Perkasa proposed by President Joko Widodo (Jokowi) to replace TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto. According to him, Jokowi made a mistake in giving the mandate of the TNI Commander to KSAD General Andika Perkasa because he did not rotate leadership. “The rotation pattern is important to reduce the jealousy that is very likely to occur among soldiers,” said Ardi to 1NEWS, Friday (11/5/2021). Not only that, Ardi added, the rotation pattern is also an effort so that there is no impression that the President of the Republic of Indonesia has promoted one dimension within the TNI, as in the New Order era. “The pattern of rotation of the position of the TNI Commander, which has ...
Read More
Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Koalisi: Langkah Mundur
5Nov By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Koalisi: Langkah Mundur

Reporter: Budiarti Utami Putri Editor: Syailendra Persada Jumat, 5 November 2021 06:38 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Koalisi menilai pencalonan Andika merupakan langkah mundur yang diambil Jokowi. "Koalisi masyarakat sipil menolak usulan Presiden kepada DPR yang mengajukan nama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru," kata perwakilan Koalisi, Usman Hamid dalam konferensi pers, Kamis, 4 November 2021. Usman menduga keputusan Jokowi menunjuk Andika karena faktor politis. Dia menengarai hal ini tak terlepas dari kedekatan mertua Andika, Abdullah Mahmud Hendropriyono dengan Ketua Umum PDI Pe...
Read More
Pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi Harus Hindari Ini
22Okt By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi Harus Hindari Ini

Pergantian Panglima TNI, Hadi Tjahjanto sudah di depan mata. Presiden Jokowi harus hindari Ini 22 Oktober 2021 05:40 Redaktur: TOMMY ARDYAN Reporter: PANJI GenPI.co - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghindari pola pergantian Panglima TNI bernuansa politik kedekatan. Tidak hanya itu, Hussein Ahmad juga menilai presiden seyogianya menggunakan pendekatan normatif dan substantif ketimbang pendekatan politis semata. "Berdasarkan pedekatan normatif, maka pola pergantian panglima TNI mengedepankan rotasi antar-matra di mana panglima TNI dijabat secara bergiliran,” ujar Hussein kepada GenPI.co, Kamis (21/10). Menurutnya, merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyatakan, bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergant...
Read More
Imparsial Sebut Reformasi TNI Mundur di Masa Presiden Jokowi
6Okt By dadoNo Comments
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Sebut Reformasi TNI Mundur di Masa Presiden Jokowi

Oleh: Andrian Pratama Taher - 6 Oktober 2021 tirto.id - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menilai reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami kemunduran saat memasuki usia ke-76. Hal itu dipicu minimnya kontrol sipil terhadap militer. "Kontrol sipil terhadap militer, dalam hal ini TNI, merupakan sebuah syarat penting demokratisasi dan terwujudnya profesionalisme militer," Kata Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2021) malam. Gufron menuturkan kontrol sipil kepada militer cenderung lemah dan tidak berjalan. Hal itu terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo yang tidak membawa perubahan dalam reformasi militer selama 6 tahun memimpin Indonesia. "Presiden Jokowi tidak memiliki kemauan dan keberanian politik di dalam menuntaskan agenda reformasi...
Read More
Imparsial: Jokowi Harus Evaluasi Yasonna Jelang Reshuffle
10Sep By dadoNo Comments
HAM, Kabar

Imparsial: Jokowi Harus Evaluasi Yasonna Jelang Reshuffle

CNN Indonesia | Jumat, 10/09/2021 06:32 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi pemerhati hak asasi manusia, Imparsial mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly buntut  kebakaran di Lapas Klas I Tangerang, Banten pada Rabu (8/9)."Presiden harus segera mengevaluasi posisi Menteri Hukum dan HAM khususnya terkait dengan rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini sekaligus memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa datang," kata Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad dalam keterangannya, Kamis (8/9). Menurut dia, Yasonna bertanggung jawab atas 44 narapidana yang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Dia juga mendesak DPR segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Yasonna atas kegagalannya mengatasi masalah over kapasitas yang menj...
Read More
Pria Protes Jokowi di Blitar Dilepas, Dapat Sembako Presiden
9Sep By dadoNo Comments
HAM, Kabar

Pria Protes Jokowi di Blitar Dilepas, Dapat Sembako Presiden

CNN Indonesia | Kamis, 09/09/2021 19:17 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang pemuda sekaligus peternak asal Blitar yang sempat diringkus karena membentangkan poster kritik saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah tersebut, Selasa (7/9), akhirnya mendapatkan bantuan.Bantuan itu diberikan oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Yudhi Hery Setyawan, disela pertemuan jajaran kepolisian dengan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar. "Polres Blitar Kota bersilaturahmi dengan anggota PPRN Kabupaten Blitar, dan berikan bantuan paket sembako dari Presiden RI Jokowi," kata Yudhi, Kamis (9/9). Pertemuan berlangsung di rumah Subani salah satu anggota PPRN, di RT 4 RW 3, Desa Suruwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. "Kegiatan ini dalam rangka menyikapi dinamika situasi ka...
Read More
Penangkapan Pria Protes Jokowi di Blitar Dinilai Langgar UU
8Sep By dadoNo Comments
HAM, Kabar

Penangkapan Pria Protes Jokowi di Blitar Dinilai Langgar UU

CNN Indonesia | Rabu, 08/09/2021 19:30 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial menyebut aparat kepolisian melanggar undang-undang saat menangkap seorang petani yang membentangkan poster ke Presiden Joko Widodo di Biltar, Selasa (7/9). Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan pembentangan poster itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Menurutnya, hal itu dijamin Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. "Tindakan menghalang-halangi, apalagi melarang dan menangkap petani yang menyampaikan pendapat tersebut merupakan tindakan yang berlebihan (excessive use of force) dan patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," kata ...
Read More
Penangkapan Petani di Blitar Berlebihan dan Sewenang-wenang
8Sep By dadoNo Comments
HAM, Kabar

Penangkapan Petani di Blitar Berlebihan dan Sewenang-wenang

08 September 2021 | 19:26:32 Oleh: Gufron Mabruri PUBLICANEWS-PADA Selasa, 7 September 2021, aparat kepolisian menangkap seorang petani yang menyampaikan pendapat di tengah kunjungan Presiden Jokowi di Blitar. Petani tersebut menyampaikan aspirasinya melalui poster dengan tuntutan kepada presiden yang pada intinya untuk lebih memperhatikan kondisi petani. Aksi petani tersebut kemudian direspon oleh anggota kepolisian dengan menggelandang petani tersebut ke kantor kepolisian. Kami menilai tindakan polisi menghalang-halangi, melarang, apalagi menangkap petani tersebut merupakan tindakan yang berlebihan (excessive use of force). Kami memandang apa yang dilakukan oleh petani tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) khususnya kebebasan berkespresi dan berpe...
Read More
Penangkapan Petani Bentang Poster ke Jokowi di Blitar Dinilai Langgar UU
8Sep By dadoNo Comments
HAM, Kabar

Penangkapan Petani Bentang Poster ke Jokowi di Blitar Dinilai Langgar UU

EditorAndika Paembonan8 September 2021 SULSELEKSPRES.COM – Aparat kepolisian didanggap melanggar undang-undang saat menangkap seorang petani yang membentangkan poster ke Presiden Joko Widodo di Blitar, Selasa (7/9). Menurut Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pembentangan poster itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Menurutnya, hal itu dijamin Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. “Tindakan menghalang-halangi, apalagi melarang dan menangkap petani yang menyampaikan pendapat tersebut merupakan tindakan yang berlebihan (excessive use of force) dan patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” kata Gufron dilansir dari CNNIndonesia, Rabu (8/...
Read More
id_IDBahasa Indonesia
id_IDBahasa Indonesia en_GBEnglish (UK)