Tag: Jokowi

Jokowi Didesak Evaluasi Soal Eks Anggota Tim Mawar yang Isi Jabatan Strategis
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Didesak Evaluasi Soal Eks Anggota Tim Mawar yang Isi Jabatan Strategis

Reporter: Dewi Nurita Editor: Aditya Budiman Minggu, 9 Januari 2022 12:09 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau ulang semua keputusan pengangkatan eks anggota Tim Mawar dalam jabatan atau posisi strategis baik di TNI maupun di Kementerian Pertahanan. Teranyar, ada Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto yang diangkat sebagai Panglima Kodam Jaya. Kemudian, ada Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus yang menjadi pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Masing-masing menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan. Ia menilai jabatan yang diberikan kepada...
Imparsial Desak Pengangkatan Eks Tim Mawar Ditinjau Ulang
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Desak Pengangkatan Eks Tim Mawar Ditinjau Ulang

By Ucha - 08 Januari 2022 Jakarta, Gatra.com – Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menyebut pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto, eks anggota Tim Mawar, menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji menunjukkan upaya penghormatan terhadap HAM belum dianggap penting dalam pembangunan TNI.  Hal ini dinilai Gufron, berangkat dari latar belakang Mayjen Untung sebagai eks Anggota Tim Mawar yang pernah terlibat dalam melakukan penghilangan paksa (penculikan) terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi di tahun 1997–1998 dan menjadi catatan hitam isu HAM yang melibatkan militer.  "Ini tentunya telah mengusik rasa keadilan masyarakat, terutama korban dan keluarga korban penculikan yang bahkan hingga kini, ada yang belum kembali dan tidak diketahui nasibnya," kata Gu...
Pengamat Ini Berani Banget Bilang Pemerintahan Jokowi Bikin Rakyat Terjajah, Analisisnya Telak…
Kabar

Pengamat Ini Berani Banget Bilang Pemerintahan Jokowi Bikin Rakyat Terjajah, Analisisnya Telak…

Selasa, 16 November 2021, 18:21 WIB WE Online - Pengamat menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) justru bikin rakyat terjajah. Semua analisis dibuka. Isinya telak dan dalam. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad buka-bukaan soal ini. Dia mengaku sedih lantaran menurutnya Indonesia mengerdilkan bangsanya sendiri. Seperti diktahui, Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak bermental inlander, inferior, dan terjajah. "Ada paradoks dalam pidatonya. Pada kenyataannya pemerintah justru menempatkan rakyatnya dalam keadaan yang Jokowi sebutkan," ujar Hussein sebagaimana dikutip dari GenPI.co. Menurutnya, hal tersebut sangat jelas terlihat dari langkah-langkah yang diambil oleh presiden dan pemerintah dalam kebijakan yang diambilnya. "Contohnya dilihat dengan ngototnya pemerintah men...
Telak Banget! Pemerintahan Jokowi Disebut Bikin Rakyat Terjajah
Kabar

Telak Banget! Pemerintahan Jokowi Disebut Bikin Rakyat Terjajah

Semua analisis dibuka. Isinya telak dan dalam. Pengamat menyebut pemerintahan Jokowi justru bikin rakyat terjajah. 15 November 2021 12:10 Redaktur: AGUS PURWANTO Reporter: PANJI GenPI.co - Pengamat menyebut pemerintahan Jokowi justru bikin rakyat terjajah. Semua analisis dibuka. Isinya telak dan dalam.  Peneliti Imparsial Hussein Ahmad buka-bukaan soal ini. Dia mengaku sedih lantaran menurutnya Indonesia mengerdilkan bangsanya sendiri. Seperti diktahui, Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak bermental inlander, inferior, dan terjajah. "Ada paradox dalam pidatonya. Pada kenyataannya pemerintah justru menempatkan rakyatnya dalam keadaan yang Jokowi sebutkan," ujar Hussein kepada GenPI.co, Minggu (14/11). Menurutnya hal tersebut sangat...
Jokowi made a mistake in choosing General Andika to become TNI commander in 2021
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi made a mistake in choosing General Andika to become TNI commander in 2021

1NEWS – Imparsial Deputy Director Ardi Manto Adiputra highlighted the figure of KSAD General Andika Perkasa proposed by President Joko Widodo (Jokowi) to replace TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto. According to him, Jokowi made a mistake in giving the mandate of the TNI Commander to KSAD General Andika Perkasa because he did not rotate leadership. “The rotation pattern is important to reduce the jealousy that is very likely to occur among soldiers,” said Ardi to 1NEWS, Friday (11/5/2021). Not only that, Ardi added, the rotation pattern is also an effort so that there is no impression that the President of the Republic of Indonesia has promoted one dimension within the TNI, as in the New Order era. “The pattern of rotation of the position of the TNI Commander, which has ...
Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Koalisi: Langkah Mundur
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Koalisi: Langkah Mundur

Reporter: Budiarti Utami Putri Editor: Syailendra Persada Jumat, 5 November 2021 06:38 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Koalisi menilai pencalonan Andika merupakan langkah mundur yang diambil Jokowi. "Koalisi masyarakat sipil menolak usulan Presiden kepada DPR yang mengajukan nama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru," kata perwakilan Koalisi, Usman Hamid dalam konferensi pers, Kamis, 4 November 2021. Usman menduga keputusan Jokowi menunjuk Andika karena faktor politis. Dia menengarai hal ini tak terlepas dari kedekatan mertua Andika, Abdullah Mahmud Hendropriyono dengan Ketua Umum PDI Pe...
Pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi Harus Hindari Ini
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi Harus Hindari Ini

Pergantian Panglima TNI, Hadi Tjahjanto sudah di depan mata. Presiden Jokowi harus hindari Ini 22 Oktober 2021 05:40 Redaktur: TOMMY ARDYAN Reporter: PANJI GenPI.co - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghindari pola pergantian Panglima TNI bernuansa politik kedekatan. Tidak hanya itu, Hussein Ahmad juga menilai presiden seyogianya menggunakan pendekatan normatif dan substantif ketimbang pendekatan politis semata. "Berdasarkan pedekatan normatif, maka pola pergantian panglima TNI mengedepankan rotasi antar-matra di mana panglima TNI dijabat secara bergiliran,” ujar Hussein kepada GenPI.co, Kamis (21/10). Menurutnya, merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyatakan, bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergant...
Imparsial Sebut Reformasi TNI Mundur di Masa Presiden Jokowi
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Sebut Reformasi TNI Mundur di Masa Presiden Jokowi

Oleh: Andrian Pratama Taher - 6 Oktober 2021 tirto.id - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menilai reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami kemunduran saat memasuki usia ke-76. Hal itu dipicu minimnya kontrol sipil terhadap militer. "Kontrol sipil terhadap militer, dalam hal ini TNI, merupakan sebuah syarat penting demokratisasi dan terwujudnya profesionalisme militer," Kata Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2021) malam. Gufron menuturkan kontrol sipil kepada militer cenderung lemah dan tidak berjalan. Hal itu terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo yang tidak membawa perubahan dalam reformasi militer selama 6 tahun memimpin Indonesia. "Presiden Jokowi tidak memiliki kemauan dan keberanian politik di dalam menuntaskan agenda reformasi...
Imparsial: Jokowi Harus Evaluasi Yasonna Jelang Reshuffle
HAM, Kabar

Imparsial: Jokowi Harus Evaluasi Yasonna Jelang Reshuffle

CNN Indonesia | Jumat, 10/09/2021 06:32 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Organisasi pemerhati hak asasi manusia, Imparsial mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly buntut  kebakaran di Lapas Klas I Tangerang, Banten pada Rabu (8/9)."Presiden harus segera mengevaluasi posisi Menteri Hukum dan HAM khususnya terkait dengan rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini sekaligus memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa datang," kata Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad dalam keterangannya, Kamis (8/9). Menurut dia, Yasonna bertanggung jawab atas 44 narapidana yang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Dia juga mendesak DPR segera memanggil dan mengevaluasi kinerja Yasonna atas kegagalannya mengatasi masalah over kapasitas yang menj...
Pria Protes Jokowi di Blitar Dilepas, Dapat Sembako Presiden
HAM, Kabar

Pria Protes Jokowi di Blitar Dilepas, Dapat Sembako Presiden

CNN Indonesia | Kamis, 09/09/2021 19:17 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang pemuda sekaligus peternak asal Blitar yang sempat diringkus karena membentangkan poster kritik saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah tersebut, Selasa (7/9), akhirnya mendapatkan bantuan.Bantuan itu diberikan oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Yudhi Hery Setyawan, disela pertemuan jajaran kepolisian dengan Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar. "Polres Blitar Kota bersilaturahmi dengan anggota PPRN Kabupaten Blitar, dan berikan bantuan paket sembako dari Presiden RI Jokowi," kata Yudhi, Kamis (9/9). Pertemuan berlangsung di rumah Subani salah satu anggota PPRN, di RT 4 RW 3, Desa Suruwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. "Kegiatan ini dalam rangka menyikapi dinamika situasi ka...
id_IDBahasa Indonesia