Tag: Jokowi

Gerakan Guru Besar dan Akademisi Lintas Kampus Dinilai Jadi Kunci Selamatkan Demokrasi
News

Gerakan Guru Besar dan Akademisi Lintas Kampus Dinilai Jadi Kunci Selamatkan Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada Pemilu 2024 ini. Kritik itu datang antara lain dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Gufron Mabruri, Direktur Imparsial, menilai publik kesal dengan pemerintahan Jokowi yang ingin melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gerakan Guru Besar dan Akademisi Lintas Kampus Dinilai Jadi Kunci Selamatkan Demokrasi, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/02/03/gerakan-guru-besar-dan-akademisi-lintas-kampus-dinila...
Petisi Koalisi Masyarakat Sipil di Acara Kamisan Menyoal Pencalonan Prabowo-Gibran
Human Rights, News

Petisi Koalisi Masyarakat Sipil di Acara Kamisan Menyoal Pencalonan Prabowo-Gibran

JPNN.COM-Dalam petisi yang dibacakan Ketua PBHI Julius Ibrani, koalisi masyarakat sipil menyerukan untuk menyelamatkan Indonesia dari kepentingan dan ambisi kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), keluarga, serta kroni-kroniny Petisi tersebut mengingatkan bahwa NKRI dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang, kelompok atau keluarga, tetapi demi seluruh rakyat. Kekuasaan di negara ini juga tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian Negara Indonesia. "Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak ...
Petisi Masyarakat Sipil Menuntut Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat
Human Rights, News

Petisi Masyarakat Sipil Menuntut Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat

OKENEWS-Pembajakan yang sarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu, memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto jelas sarat KKN. Putusan MKMK yang jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat tidak digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi, bahkan membatalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Pada realitasnya, Gibran tetap dan terus dicalonkan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara. Baca Selanjutnya......
Cuma Butuh 3 Bulan Buat Jokowi Mengubah Pernyataannya 180 Derajat, Sampai Dapat Julukan Khusus
News

Cuma Butuh 3 Bulan Buat Jokowi Mengubah Pernyataannya 180 Derajat, Sampai Dapat Julukan Khusus

Suara.com - Hanya butuh tiga bulan bagi Presiden Joko Widodo mengubah pernyataannya 180 derajat soal kenetralan presiden dan menteri di Pilpres 2024. Jejak digital merekam jelas pernyataan Presiden Jokowi pada November 2023 dan kemarin. "Perlu saya sampaikan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral!" kata Presiden Jokowi (1/11/2023). Tak perlu waktu lama bagi presiden untuk mengubah pernyataan itu jadi kebalikannya. Pada Rabu (24/1/2024) ia mengatakan hal sebaliknya. baca selanjutnya... https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/25/112749/cuma-butuh-3-bulan-buat-jokowi-mengubah-pernyataannya-180-derajat-sampai-dapat-julukan-khusus
Imparsial Kritik Rezim Ekonomi Jokowi, Singgung Demokrasi dan HAM Mundur
Human Rights, News

Imparsial Kritik Rezim Ekonomi Jokowi, Singgung Demokrasi dan HAM Mundur

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan demokrasi RI mengalami kemunduran akibat arah pemerintah era Jokowi. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan kata sambutan saat acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12/2023). Youtube Kemenko Perekonomian RI Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan saat ini demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, hak asasi manusia (HAM) dalam situasi buruk, dan kebebasan sipil mengalami penyusutan ruang.  Dia mengatakan bahwa hal tersebut menjadi suatu hal yang faktual, bukan asumsi. Gufron menyatakan jika ada yang mengatakan demokrasi Indonesia mengalami kemajuan, maka itu menyesatkan.  "Realitas buruknya demokrasi munculnya reformasi sektor keamanan apalagi situasi HAM di Papua...
Imparsial: Jokowi sedang Cawe-cawe dan Intimidasi Parpol Lewat Pernyataan Punya Data Intelijen
News, Security Sector Reform

Imparsial: Jokowi sedang Cawe-cawe dan Intimidasi Parpol Lewat Pernyataan Punya Data Intelijen

"Itu juga menjadi satu intimidasi politik terhadap partai politik dan juga masyarakat sipil," ujar Gufron. Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri. [Istimewa / Olah gambar Suara.com] Suara.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri memandang pernyataan Presiden Joko Widodo yang memiliki data intelijen berkaitan partai politik membuktikan anggapan presiden cawe-cawe. Hal itu disampaikan Gufron dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bertajuk "Menyikapi Skandal Politisasi dan Penyalahgunaan Data Intelijen oleh Presiden". "Saya kira pernyataan itu menunjukan bahwa bisa dikatakan iya benar persepsi yang selama ini berkembang di publik bahwa presiden melakukan cawe-cawe terhadap dinamika politik pemil...
Imparsial Kritik Jokowi Cawe-cawe soal Data Intelijen, Parpol Diminta Tegas
News, Security Sector Reform

Imparsial Kritik Jokowi Cawe-cawe soal Data Intelijen, Parpol Diminta Tegas

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024. Sumber : Dok. VIVA Jakarta - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) campur tangan atau cawe-cawe dalam kegiatan politik di Indonesia. Dia menyoroti demikian buntut dari pengakuan Jokowi yang mengetahui data partai politik (parpol) dari sumber intelijen. "Pernyataan presiden, yang dalam pandangan kita ini merupakan suatu politisasi, suatu skandal yang harus diinvestigasi secara serius termasuk mekanisme politik formal di DPR itu sendiri," kata Gufron di Jakarta, Selasa, 19 September 2023. Gufron menyinggung anggapan Jokowi cawe-cawe jelang 2024 bisa dikatakan benar. Sebab, Jokowi sendiri yang memperlihatkan caranya tersebut. "Ini juga membuktikan, kalau pandangan yang berkembang di publik presiden melaluka...
Press Release

Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

“Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani.” Presiden Joko Widodo Koalisi Masyarakat Sipil menilai petikan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR RI pada 16 Agustus 2022 sebagai bentuk klaim yang keliru dan bertolak belakang dengan realita kondisi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Setelah hampir delapan tahun era pemerintahan Presiden Jokowi, kondisi penyelesaian beban Bangsa Indonesia ini justru mengalami kemunduran. Belum dituntaskannya pelanggaran HAM berat, pilihan me...
Jokowi Didesak Evaluasi Soal Eks Anggota Tim Mawar yang Isi Jabatan Strategis
News, Security Sector Reform

Jokowi Urged to Evaluate Former Mawar Team Member who Filled in Strategic Position

Reporter: Dewi Nurita Editor: Aditya Budiman Minggu, 9 Januari 2022 12:09 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau ulang semua keputusan pengangkatan eks anggota Tim Mawar dalam jabatan atau posisi strategis baik di TNI maupun di Kementerian Pertahanan. Teranyar, ada Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto yang diangkat sebagai Panglima Kodam Jaya. Kemudian, ada Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus yang menjadi pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Masing-masing menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan. Ia menilai jabatan yang diberikan kepada...
Imparsial Desak Pengangkatan Eks Tim Mawar Ditinjau Ulang
News, Security Sector Reform

Imparsial Urges Appointment of Mawar Team Ex-Member to be Revisited

By Ucha - 08 Januari 2022 Jakarta, Gatra.com – Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menyebut pengangkatan Mayor Jenderal Untung Budiharto, eks anggota Tim Mawar, menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji menunjukkan upaya penghormatan terhadap HAM belum dianggap penting dalam pembangunan TNI.  Hal ini dinilai Gufron, berangkat dari latar belakang Mayjen Untung sebagai eks Anggota Tim Mawar yang pernah terlibat dalam melakukan penghilangan paksa (penculikan) terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi di tahun 1997–1998 dan menjadi catatan hitam isu HAM yang melibatkan militer.  "Ini tentunya telah mengusik rasa keadilan masyarakat, terutama korban dan keluarga korban penculikan yang bahkan hingga kini, ada yang belum kembali dan tidak diketahui nasibnya," kata Gu...
Pengamat Ini Berani Banget Bilang Pemerintahan Jokowi Bikin Rakyat Terjajah, Analisisnya Telak…
News

Pengamat Ini Berani Banget Bilang Pemerintahan Jokowi Bikin Rakyat Terjajah, Analisisnya Telak…

Selasa, 16 November 2021, 18:21 WIB WE Online - Pengamat menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) justru bikin rakyat terjajah. Semua analisis dibuka. Isinya telak dan dalam. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad buka-bukaan soal ini. Dia mengaku sedih lantaran menurutnya Indonesia mengerdilkan bangsanya sendiri. Seperti diktahui, Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak bermental inlander, inferior, dan terjajah. "Ada paradoks dalam pidatonya. Pada kenyataannya pemerintah justru menempatkan rakyatnya dalam keadaan yang Jokowi sebutkan," ujar Hussein sebagaimana dikutip dari GenPI.co. Menurutnya, hal tersebut sangat jelas terlihat dari langkah-langkah yang diambil oleh presiden dan pemerintah dalam kebijakan yang diambilnya. "Contohnya dilihat dengan ngototnya pemerintah men...
Telak Banget! Pemerintahan Jokowi Disebut Bikin Rakyat Terjajah
News

Great! Jokowi's Government is Called "To Make The People Get Colonized"!

Semua analisis dibuka. Isinya telak dan dalam. Pengamat menyebut pemerintahan Jokowi justru bikin rakyat terjajah. 15 November 2021 12:10 Redaktur: AGUS PURWANTO Reporter: PANJI GenPI.co - Pengamat menyebut pemerintahan Jokowi justru bikin rakyat terjajah. Semua analisis dibuka. Isinya telak dan dalam.  Peneliti Imparsial Hussein Ahmad buka-bukaan soal ini. Dia mengaku sedih lantaran menurutnya Indonesia mengerdilkan bangsanya sendiri. Seperti diktahui, Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak bermental inlander, inferior, dan terjajah. "Ada paradox dalam pidatonya. Pada kenyataannya pemerintah justru menempatkan rakyatnya dalam keadaan yang Jokowi sebutkan," ujar Hussein kepada GenPI.co, Minggu (14/11). Menurutnya hal tersebut sangat...
Jokowi made a mistake in choosing General Andika to become TNI commander in 2021
News, Security Sector Reform

Jokowi made a mistake in choosing General Andika to become TNI commander in 2021

1NEWS – Imparsial Deputy Director Ardi Manto Adiputra highlighted the figure of KSAD General Andika Perkasa proposed by President Joko Widodo (Jokowi) to replace TNI Commander Marshal Hadi Tjahjanto. According to him, Jokowi made a mistake in giving the mandate of the TNI Commander to KSAD General Andika Perkasa because he did not rotate leadership. “The rotation pattern is important to reduce the jealousy that is very likely to occur among soldiers,” said Ardi to 1NEWS, Friday (11/5/2021). Not only that, Ardi added, the rotation pattern is also an effort so that there is no impression that the President of the Republic of Indonesia has promoted one dimension within the TNI, as in the New Order era. “The pattern of rotation of the position of the TNI Commander, which has ...
Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Koalisi: Langkah Mundur
News, Security Sector Reform

Jokowi Chooses Andika Perkasa as Candidate for The Indonesian Military Commander, Coalition: A Step Back

Reporter: Budiarti Utami Putri Editor: Syailendra Persada Jumat, 5 November 2021 06:38 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Koalisi menilai pencalonan Andika merupakan langkah mundur yang diambil Jokowi. "Koalisi masyarakat sipil menolak usulan Presiden kepada DPR yang mengajukan nama Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru," kata perwakilan Koalisi, Usman Hamid dalam konferensi pers, Kamis, 4 November 2021. Usman menduga keputusan Jokowi menunjuk Andika karena faktor politis. Dia menengarai hal ini tak terlepas dari kedekatan mertua Andika, Abdullah Mahmud Hendropriyono dengan Ketua Umum PDI Pe...
Pergantian Panglima TNI, Presiden Jokowi Harus Hindari Ini
News, Security Sector Reform

Re-Election of the National Armed Forces (TNI) Commander-in-Chief, Indonesian President Jokowi Must Avoid These!

Pergantian Panglima TNI, Hadi Tjahjanto sudah di depan mata. Presiden Jokowi harus hindari Ini 22 Oktober 2021 05:40 Redaktur: TOMMY ARDYAN Reporter: PANJI GenPI.co - Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghindari pola pergantian Panglima TNI bernuansa politik kedekatan. Tidak hanya itu, Hussein Ahmad juga menilai presiden seyogianya menggunakan pendekatan normatif dan substantif ketimbang pendekatan politis semata. "Berdasarkan pedekatan normatif, maka pola pergantian panglima TNI mengedepankan rotasi antar-matra di mana panglima TNI dijabat secara bergiliran,” ujar Hussein kepada GenPI.co, Kamis (21/10). Menurutnya, merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI menyatakan, bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergant...
Imparsial Sebut Reformasi TNI Mundur di Masa Presiden Jokowi
News, Security Sector Reform

Imparsial Calls TNI Reformation Backtracks under President Jokowi

Oleh: Andrian Pratama Taher - 6 Oktober 2021 tirto.id - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri menilai reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami kemunduran saat memasuki usia ke-76. Hal itu dipicu minimnya kontrol sipil terhadap militer. "Kontrol sipil terhadap militer, dalam hal ini TNI, merupakan sebuah syarat penting demokratisasi dan terwujudnya profesionalisme militer," Kata Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2021) malam. Gufron menuturkan kontrol sipil kepada militer cenderung lemah dan tidak berjalan. Hal itu terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo yang tidak membawa perubahan dalam reformasi militer selama 6 tahun memimpin Indonesia. "Presiden Jokowi tidak memiliki kemauan dan keberanian politik di dalam menuntaskan agenda reformasi...
Imparsial: Jokowi Harus Evaluasi Yasonna Jelang Reshuffle
Human Rights, News

Imparsial: Jokowi Must Evaluate Yasonna Ahead of Reshuffle

CNN Indonesia | Friday, 10/09/2021 06:32 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- The human rights organization Imparsial urges President Joko Widodo to evaluate the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna Laoly in the aftermath of the fire at the Class I prison in Tangerang, Banten on Wednesday (8/9). The Minister of Law and Human Rights is specifically related to the plan to reshuffle the cabinet in the near future while ensuring this incident does not happen again in the future," said Imparsial Researcher Hussein Ahmad in his statement, Thursday (8/9). According to him, Yasonna was responsible for 44 inmates who died in the incident. He also urged the DPR to immediately summon and evaluate Yasonna's performance for her failure to address the overcapacity problem that has plagued Yasonna.
Pria Protes Jokowi di Blitar Dilepas, Dapat Sembako Presiden
Human Rights, News

The Man Who Protested Against Jokowi in Blitar Gets Released, Is Given Groceries from The President

CNN Indonesia | Thursday, 09/09/2021 19:17 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- A young man and farmer from Blitar who was arrested for unfurling a critical poster during President Joko Widodo's visit to the area, Tuesday (7/9), finally received assistance. , on the sidelines of a meeting between the police and the National People's Breeders Association (PPRN) Blitar. "The Blitar City Police are in touch with PPRN members of Blitar Regency, and provide assistance with food packages from the President of the Republic of Indonesia Jokowi," said Yudhi, Thursday (9/9). The meeting took place at the house of Subani, one of the PPRN members, in RT 4 RW 3, Suruwadang Village, Kademangan District, Blitar Regency. "This activity is in response to the dynamics of your situation...
Penangkapan Pria Protes Jokowi di Blitar Dinilai Langgar UU
Human Rights, News

The Arrest of Men Protesting Jokowi in Blitar Is Violating the Law

CNN Indonesia | Rabu, 08/09/2021 19:30 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial menyebut aparat kepolisian melanggar undang-undang saat menangkap seorang petani yang membentangkan poster ke Presiden Joko Widodo di Biltar, Selasa (7/9). Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan pembentangan poster itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Menurutnya, hal itu dijamin Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. "Tindakan menghalang-halangi, apalagi melarang dan menangkap petani yang menyampaikan pendapat tersebut merupakan tindakan yang berlebihan (excessive use of force) dan patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," kata ...
Penangkapan Petani di Blitar Berlebihan dan Sewenang-wenang
Human Rights, News

Excessive and Arbitrary Arrest of Farmers in Blitar

08 September 2021 | 19:26:32 Oleh: Gufron Mabruri PUBLICANEWS-PADA Selasa, 7 September 2021, aparat kepolisian menangkap seorang petani yang menyampaikan pendapat di tengah kunjungan Presiden Jokowi di Blitar. Petani tersebut menyampaikan aspirasinya melalui poster dengan tuntutan kepada presiden yang pada intinya untuk lebih memperhatikan kondisi petani. Aksi petani tersebut kemudian direspon oleh anggota kepolisian dengan menggelandang petani tersebut ke kantor kepolisian. Kami menilai tindakan polisi menghalang-halangi, melarang, apalagi menangkap petani tersebut merupakan tindakan yang berlebihan (excessive use of force). Kami memandang apa yang dilakukan oleh petani tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) khususnya kebebasan berkespresi dan berpe...
Penangkapan Petani Bentang Poster ke Jokowi di Blitar Dinilai Langgar UU
Human Rights, News

Penangkapan Petani Bentang Poster ke Jokowi di Blitar Dinilai Langgar UU

EditorAndika Paembonan8 September 2021 SULSELEKSPRES.COM – Aparat kepolisian didanggap melanggar undang-undang saat menangkap seorang petani yang membentangkan poster ke Presiden Joko Widodo di Blitar, Selasa (7/9). Menurut Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pembentangan poster itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Menurutnya, hal itu dijamin Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. “Tindakan menghalang-halangi, apalagi melarang dan menangkap petani yang menyampaikan pendapat tersebut merupakan tindakan yang berlebihan (excessive use of force) dan patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” kata Gufron dilansir dari CNNIndonesia, Rabu (8/...
en_GBEnglish (UK)