Tag: DPR

Jenis-jenis Seragam Harian TNI AD
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jenis-jenis Seragam Harian TNI AD

Reporter: Tempo.co Editor: Endri Kurniawati Selasa, 9 November 2021 22:50 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI mengenakan baju hijau tentara pada saat menguji kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Kompleks DPR RI, Senayan, Sabtu, 6 November 2021. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menjelaskan bahwa baju hijau tentara seperti warna pakaian dinas TNI AD itu merupakan salah satu di antara beberapa seragam yang dimiliki Komisi Pertahanan. Ia menyebut, seragam itu dipakai supaya terlihat kompak saja. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengkritik sikap itu."Itu kan sinyalemen kalau mereka sebenarnya enggak ngerti mereka mewakili siapa dan kenapa militerisme berbahaya sehingga harus dilawan," ujar Hussein saat dihubungi Tempo pada Ahad, 7 November 2021.  ...
Koalisi LSM Ingatkan DPR Punya Hak Tolak Usulan Calon Panglima TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi LSM Ingatkan DPR Punya Hak Tolak Usulan Calon Panglima TNI

CNN IndonesiaJumat, 05 Nov 2021 15:54 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari 14 lembaga swadaya masyarakat (LSM), meminta DPR tidak hanya menjadi stempel pemerintah saat melakukan uji kelayakan terhadap calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.Peneliti dari Imparsial, salah satu LSM anggota koalisi, Husain Ahmad berharap DPR melakukan fit and proper test secara terbuka. "Jangan kemudian ada kesan bahwa fit and proper test ini hanya sekadar sebagai stempel pemerintah saja sebagaimana terjadi di masa Orde Baru," kata Husain dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual (4/11). Ia pun meminta DPR terutama menanyakan soal dugaan keterlibatan Andika...
Tiga Masalah Terkait Pergantian Panglima TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Tiga Masalah Terkait Pergantian Panglima TNI

05/11/2021 NASIONAL KEADILAN – Diusulkannya Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal sebagai panglima TNI menjadi sorotan bebagai pihak. Sejumlah pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan kriteria Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. “Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius,” ujar Hussein Ahmad, peniliti Imparsial menanggapi Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Jakarta, Kamis (4/11/2021). Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari be...
DPR Tak Akan Bahas Dugaan Kasus HAM Andika Perkasa di Papua
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Tak Akan Bahas Dugaan Kasus HAM Andika Perkasa di Papua

CNN Indonesia | Jumat, 05/11/2021 05:39 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan pihaknya tidak akan membahas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Jenderal Andika Perkasa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI yang berlangsung pada Sabtu (6/11) mendatang.Menurutnya, proses peradilan kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay yang mengaitkan nama Andika sudah selesai. "Saya rasa itu tidak akan dibahas di Komisi I DPR. Kenapa, karena proses peradilannya itu sudah selesai dan sudah ada yang dihukum, ada empat perwira, tiga prajurit dan hal tersebut tidak ada proses peradilan di peradilan manapun," kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/11). "Jad...
DPR Pastikan Tidak Akan Bahas Dugaan Kasus HAM Andika Perkasa di Papua
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

DPR Pastikan Tidak Akan Bahas Dugaan Kasus HAM Andika Perkasa di Papua

Jum'at, 05/11/2021 10:22 WIB Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi, memastikan pihaknya tidak akan membahas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Jenderal Andika Perkasa dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI yang berlangsung pada Sabtu (6/11) mendatang. Alasannya menurut dia, proses peradilan kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay yang mengaitkan nama Andika sudah selesai. "Saya rasa itu tidak akan dibahas di Komisi I DPR. Kenapa, karena proses peradilannya itu sudah selesai dan sudah ada yang dihukum, ada empat perwira, tiga prajurit dan hal tersebut tidak ada proses peradilan di peradilan manapun," kata Bobby kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, ...
Koalisi: Ada Tiga Masalah Serius Terkait Pergantian Panglima TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi: Ada Tiga Masalah Serius Terkait Pergantian Panglima TNI

Kamis, 04 November 2021 - 13:26 WIB Jakarta, HanTer  - Diusulkannya Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi calon tunggal sebagai panglima TNI menjadi sorotan bebagai pihak. Sejumlah pegiat HAM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun mempertanyakan kriteria Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Jenderal Andika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, "Langkah Presiden RI Joko Widodo yang mengusulkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI mengandung tiga permasalahan serius," ujar Hussein Ahmad, peniliti Imparsial menanggapi diusulkannya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Jakarta, Kamis (4/11/2021). Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sek...
Jenderal Andika Calon Tunggal Panglima TNI, Calon dari Matra Laut Periode Selanjutnya
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Jenderal Andika Calon Tunggal Panglima TNI, Calon dari Matra Laut Periode Selanjutnya

Rabu, 3 November 2021 17:26 POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI ke DPR. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkap alasan mengapa Presiden memilih Jenderal Andika Perkasa dibandingkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Sejumlah kalangan sebelumnya beranggapan bahwa sedianya pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI, berasal dari matra laut. Hal itu bila melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Pratikno, calon panglima TNI yang berasal dari matra laut dapat diusulkan pada periode selanjutnya. "Ya kan (AL) bisa nanti pada periode berikut...
Rotasi Antar-Matra dan Ketentuan Penunjukan Panglima TNI Berdasarkan Undang-undang
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Rotasi Antar-Matra dan Ketentuan Penunjukan Panglima TNI Berdasarkan Undang-undang

Kompas.com - 03/11/2021, 16:23 WIB Penulis Rakhmat Nur Hakim | Editor Rakhmat Nur Hakim JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo baru saja menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Nama Andika diajukan Jokowi ke DPR pada Rabu (3/11/2021) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Dipilihnya Andika sebagai calon Panglima TNI menandakan tak adanya rotasi antar-matra di tubuh TNI dalam menentukan pucuk pimpinan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, penunjukan Andika menjadi calon tunggal panglima TNI memperkuat dominasi matra darat. Gufron mengkritik penunjukkan ini idealnya dilakukan secara rotasi. "Padahal (penerapan pergantian rotasi) itu penting dilakukan untuk menunjukkan kesetaraan antar matra," ujar Gu...
Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Diminta Perkuat Stabilitas Antar Matra
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Calon Tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Diminta Perkuat Stabilitas Antar Matra

Kompas.com - 03/11/2021, 14:01 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menguatkan stabilitas antar matra setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi panglima TNI. "TNI punya pekerjaan rumah banyak untuk dibenahi, salah satunya konsolidasi internal menjadi penting untuk dilakukan," ujar Gufron saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/11/2021). Menurut Gufron, penguatan antar matra penting dilakukan Andika. Mengingat, penunjukkan Andika menjadi panglima TNI sendiri tak sesuai rotasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa panglima TNI dapat dija...
Presiden Ajukan Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Presiden Ajukan Andika Perkasa Calon Tunggal Panglima TNI

Imparsial: Panglima TNI Baru Harus Punya Komitmen HAM Rabu, 03 Nov 2021 12:39 WIB Author Resky Novianto KBR, Jakarta-  DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait calon pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.  Surpres itu, kata dia, diserahkan ke DPR oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno."Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," ucap Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, setalah mendapat Surpres Andika Per...
id_IDIndonesian