Tag: papua

Rilis Pers

Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog

Siaran PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ”Hentikan Operasi Tempur di Papua, Presiden Harus Penuhi Janji Laksanakan Dialog” Pilihan operasi tempur adalah pilihan kebijakan yang akan terus memproduksi spiral kekerasan. Jika itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka Koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan. Peristiwa gugurnya prajurit dalam sebuah operasi yang disebut oleh TNI sebagai operasi penyelamatan Pilot maskapai Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) tentu menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga prajurit yang gugur dan keluarga besar TNI. Karena itu, Koalisi menghaturkan rasa duka cita sekaligus berharap tidak ada lagi nyawa anak bangsa yang gugur akibat operasi militer di Papua. Ka...
Rilis Pers

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua

Rilis PersKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua “Pemerintah harus evaluasi dan akhiri pendekatan keamanan di Papua yang selalu menimbulkan korban jiwa” Pada 23 Februari 2023 terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari berbagai sumber, termasuk jaringan dan jurnalis, aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa. Atas hal tersebut kami organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Kemanusiaan untuk Papua: Pertama, mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban sekaligus berharap pengungkapan terha...
Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua

Penyelesaian berbagai kasus kekerasan di Papua harus dibarengi dengan koreksi, evaluasi, dan penataan ulang kebijakan serta pendekatan yang digunakan untuk Papua. Pendekatan keamanan yang militeristik harus diubah dengan mengutamakan peran dan fungsi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum Hukumonline.com-Konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua seolah sulit untuk dihentikan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan untuk menyelesaikan persoalan di Papua diperlukan dorongan politik dari Presiden Joko Widodo. “Dorongan politik itu harus serius, konsisten, dan nyata,” kata dia dalam diskusi bertema “Outlook HAM dan Keamanan Papua 2023”, Rabu (11/1/2023). Gufron mencatat upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua sudah berlangsung sejak lama. Misalnya, di e...
Rencana Yudo Margono Kunjungi Wilayah Rawan KKB Papua Disorot, Imparsial: Harus Ada Evaluasi
Kabar, Konflik Aceh dan Papua, Reformasi Sektor Keamanan

Rencana Yudo Margono Kunjungi Wilayah Rawan KKB Papua Disorot, Imparsial: Harus Ada Evaluasi

SURYA.co.id - Rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berkunjung ke wilayah rawan KKB Papua ramai jadi sorotan. Karena ini merupakan langkah pertama Laksamana Yudo Margono untuk mengatasi aksi teror KKB Papua yang tak kunjung padam. Masyarakat tengah menantikan kebijakan apa yang bakal diambil Yudo selaku Panglima TNI setelah melakukan kunjungan tersebut. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri angkat bicara terkait hal itu. Menurut Gufron, kunjungan itu harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua. "Kalau enggak ada evaluasi dan koreksi, ya itu hanya jadi kunjungan simbolis saja dan enggak akan berdampak fundamental terhadap kebijakan keamanan di Papua," kata Gufron saa...
Imparsial Sebut Tak Ada Satu Pun OMSP Berdasarkan Keputusan Politik Negara
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Sebut Tak Ada Satu Pun OMSP Berdasarkan Keputusan Politik Negara

Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Bagus Santosa JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, tidak ada keputusan politik dari pemerintah terkait operasi teritorial oleh TNI di Papua. Gufron mengatakan, operasi teritorial termasuk operasi militer selain perang (OMSP) brerpatokan pada Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7. Dalam UU itu, OMSP harus berdasarkan keputusan politik negara. "Sejauh yang Imparsial monitor tidak ada satu pun OMSP, termasuk operasi teritorial di Papua, itu ada keputusan politik negaranya," ujar Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Imparsial Sebut Tak Ada Satu Pun OMSP Berdasarkan Keputusan Politik Negara", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/01...
Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis

Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Dani Prabowo JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri angkat bicara terkait rencana Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan mengajak kepala staf dari unsur tiga matra ke Papua. Menurut Gufron, kunjungan itu harus dibarengi dengan evaluasi kebijakan dan operasi keamanan di Papua. "Kalau enggak ada evaluasi dan koreksi, ya itu hanya jadi kunjungan simbolis saja dan enggak akan berdampak fundamental terhadap kebijakan keamanan di Papua," kata Gufron saat dihubungi, Senin (2/1/2023). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Panglima Akan Kunjungi Papua, Imparsial: Kalau Tak Ada Evaluasi, Hanya jadi Kunjungan Simbolis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/02/18295931/panglima-akan-kunjung...
Rilis Pers

Proses Hukum Pelaku dan Segera Evaluasi Kebijakan Operasi Militer di Papua

Siaran Pers Imparsial No.018/Siaran-Pres/IMP/X/2022 Menyikapi Kekerasan Terhadap Anak di Papua oleh Anggota Kopassus "Proses Hukum Pelaku dan Segera Evaluasi Kebijakan Operasi Militer di Papua” Kekerasan oleh anggota TNI kembali terjadi di Papua. Kali ini kekerasan tersebut dialami oleh 3 orang anak di bawah umur yang dituduh mencuri 2 ekor burung Yakob/Kakak Tua Putih di Pos Koppasus, di Kabupaten Keerom. Peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 pukul 06.00 WIT di Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Pelaku kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh Anggota Satgas Kopassus yang bermarkas di Jalan Maleo, Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Adapun korban kekerasan tersebut adalah; 1) Sdr. Rahmat Faisei (la...
Masyarakat Sipil : Pendekatan Militer Menambah Kekerasan di Papua
Kabar

Masyarakat Sipil : Pendekatan Militer Menambah Kekerasan di Papua

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum MediaIndonesia-PENDEKATAN keamanan dianggap tidak menjawab persoalan penyelesaian konflik di Provinsi Papua. Koalisi masyarakat sipil menilai pendekatan militeristik akan menambah kekerasan dengan korban warga, seperti peristiwa pembunuhan disertai mutilasi pada 22 Agustus 2022 terhadap 4 (empat) warga sipil. Pembunuhan itu diduga dilakukan 6 (enam) prajurit TNI-AD dari kesatuan Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Keramo Kostrad. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar pemerintah melakukan cara-cara damai untuk mengatasi konflik di Papua. Baca Selanjutnya... https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/521081/masyarakat-sipil-pendekatan-militer-menamba...
id_IDBahasa Indonesia