Tag: papua

Redam Kekerasan di Papua, Peneliti Imparsial Minta Pemerintah Tarik TNI Non-Organik dari Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Redam Kekerasan di Papua, Peneliti Imparsial Minta Pemerintah Tarik TNI Non-Organik dari Papua

Elvis Romario- 17 Juni 2021, 13:25 WIB PORTAL PAPUA-Sebagai upaya meredam kekerasan dan konflik senjata yang selama ini marak terjadi di Papua peneliti Imparsial, Hussein Ahmad meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Hussein juga untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo yang ingin pelbagai masalah di Papua bisa selesai tanpa senjata alias perundingan damai. "Kebijakan ini harus dibuktikan dengan menarik seluruh pasukan TNI Non Organik yang berasal dari luar Papua untuk mengurai eskalasi kekerasan yang terjadi," kata Hussein kepada wartawan, Selasa 15 Juni 2021, dikutip dari Antara. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini ialah upaya meredam kekerasan menciptakan  'jeda kemanusiaa...
Imparsial Minta Penarikan TNI Non-Organik dari Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial Minta Penarikan TNI Non-Organik dari Papua

CNN Indonesia | Rabu, 16/06/2021 07:08 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Imparsial Hussein Ahmad meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua guna meredam kekerasan yang kerap terjadi di Papua selama ini. Hal itu ia sampaikan merespons arahan Presiden Joko Widodo yang ingin pelbagai masalah di Papua selesai tanpa senjata. "Kebijakan ini harus dibuktikan dengan menarik seluruh pasukan TNI Non Organik yang berasal dari luar Papua untuk mengurai eskalasi kekerasan yang terjadi," kata Hussein kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/6). Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah upaya meredam kekerasan dan menciptakan  'jeda kemanusiaan' di Papua. Salah satu c...
Penetapan KKB Sebagai Teroris tidak Menyentuh Akar Masalah Konflik di Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Penetapan KKB Sebagai Teroris tidak Menyentuh Akar Masalah Konflik di Papua

Kamis, 06 Mei 2021 – 14:31 WIB jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan (KMSRSP) menilai pemerintah keliru jika menyelesaikan konflik di Papua dengan melabelkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih sebagai teroris.  "Penetapan KKB sebagai kelompok teroris sama sekali tidak menyentuh akar masalah konflik di Papua," kata KMSRSP melalui Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, Kamis (6/5). Koalisi lantas membeberkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dipublikasikan dalam Papua Road Map (2008). Pertama, sejarah integrasi, status, dan integritas politik. Kedua berkaitan kekerasan politik dan pelanggaran HAM.  Berikutnya tentang kegagalan pembangunan. Keempat, marginalisasi orang Papua dan inkon...
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Cap KKB Teroris
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Cap KKB Teroris

CNN Indonesia | Minggu, 02/05/2021 19:42 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan pemerintah menyematkan cap teroris ke kelompok bersenjata di Papua--biasa disebut aparat dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)--menuai kritik karena berpotensi memperburuk situasi di Bumi Cenderawasih. Pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan melabeli KKB teroris. Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menilai penyematan label teroris dikhawatirkan dapat berimbas kepada masyarakat Papua di luar KKB. "Penyebutan KKB di Papua dengan sebutan kelompok teroris merupakan pernyataan yang perlu dikaji ulang, sebab sampai saat ini juga terkait dengan pendefinisian teroris masih menjadi perdebatan baik dalam ruang lingkup akademisi, hukum, maupun politik," ujar PP PMK...
Imparsial: Penetapan KKB sebagai Teroris Harus Melalui Mekanisme Hukum, Bukan Mekanisme Politik
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial: Penetapan KKB sebagai Teroris Harus Melalui Mekanisme Hukum, Bukan Mekanisme Politik

Minggu, 2 Mei 2021 17:01 TRIBUN-PAPUA.COM - Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku. Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan pencantuman sebuah organisasi sebagai organisasi teroris dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan oleh pengadilan. Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur oleh Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. "Artinya, penetapan sebuah organisasi sebagai teroris harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan mekanisme politik," kata Gufron dalam keterangannya dikutip, Sabtu (1/5/2021). Selain itu, kata Gufron, su...
Imparsial Sebut Penetapan KKB Papua Sebagai Organisasi Teroris Harus Dilakukan Lewat Mekanisme Hukum
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial Sebut Penetapan KKB Papua Sebagai Organisasi Teroris Harus Dilakukan Lewat Mekanisme Hukum

Sabtu, 1 Mei 2021 15:36 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pencantuman sebuah organisasi sebagai organisasi teroris, kata Gufron, dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan oleh pengadilan. Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur oleh Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. "Artinya, penetapan sebuah organisasi sebagai teroris harus dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan mekanisme politik," kata Gufron dalam keterangannya dikuti...
Imparsial Sebut Pemerintah Punya Modal Selesaikan Konflik Papua dengan Damai
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial Sebut Pemerintah Punya Modal Selesaikan Konflik Papua dengan Damai

Putu Merta Surya Putra 01 Mei 2021, 04:04 WIB Liputan6.com, Jakarta Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, penetapan dan labelisasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris dampat menghambat upaya penyelesaian konflik Papua secara damai. "Penetapan KKB sebagai teroris sama sekali tidak menyentuh masalah pokok yang selama ini terjadi di Papua," kata Gufron dari keterangannya, Jumat (30/4/2021). Menurut dia, penetapan teroris itu hanya akan semakin melegitimasi pendekatan keamanan yang militeristik terhadap konflik Papua. Berbagai studi menyebutkan bahwa masalah Papua bukanlah masalah keamanan semata, dan karenanya membutuhkan pendekatan yang komprehensif. "Upaya penyelesaian konflik Papua tidak akan tuntas dan gejolak sosial-politik seperti sekaran...
Imparsial: Dialog Diperlukan untuk Hentikan Masalah Papua
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Imparsial: Dialog Diperlukan untuk Hentikan Masalah Papua

Gatra.com | 27 Apr 2021 02:53 Jakarta, Gatra.com – Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial, Ghufron Mabruri, menyebutkan bahwa dialog menjadi cara yang harus ditempuh untuk menangani konflik atau kekerasan yang terjadi di Papua. Dialog adalah upaya yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus kekerasan di sana. Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kontak senjata dengan aparat keamanan yang menewaskan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Papua (Binda) Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Minggu (25/4). Ghufron menuturkan bahwa pendekatan kekerasan yang dilakukan untuk mengatasi kasus penembakan Brigjen TNI Danny hanya akan meningkatkan kekerasan dan bisa menjadi siklus yang menjadikan masya...
Usut Tuntas Dugaan Pembunuhan Melianus Nayagau oleh Aparat di Sugapa
Konflik Aceh dan Papua, Uncategorized

Usut Tuntas Dugaan Pembunuhan Melianus Nayagau oleh Aparat di Sugapa

09 Maret 2021 | 18:46:51 Oleh: Pernyataan Pers Bersama PUBLICANEWS-KAMI mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan proses penyelidikan dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) terhadap Melianus Nayagau di Sugapa, Intan Jaya, Papua, oleh aparat keamanan dengan segera, secara efektif, independen, dan imparsial. Melianus terdaftar sebagai siswa SMP Negeri di Sugapa, yang tewas pada tanggal 6 Maret 2021. Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kol. CZI IGN Suriastawa mengatakan bahwa korban adalah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, Melianus adalah warga sipil dari kampung Puyagiya yang dikenal oleh masyarakat di kampungnya dan korban bukanlah bagian dari KKB. Saat insiden penembakan terjadi pun, korban tidak sedang me...
Pemerintah Didesak Selidiki Kematian Bocah di Sugapa Intan Jaya
Kabar, Konflik Aceh dan Papua

Pemerintah Didesak Selidiki Kematian Bocah di Sugapa Intan Jaya

Oleh: Adi Briantika - 9 Maret 2021 tirto.id - Koalisi Masyarakat Sipil menuntut pemerintah memastikan proses penyelidikan dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap Melianus Nayagau, bocah lelaki yang diterjang peluru aparat di Sugapa, Intan Jaya, Papua. "Kami menilai dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap Melianus telah melanggar hak untuk hidup, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005," ujar peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya, Selasa (9/3/2021). Dugaan tindak pidana yang dilanggar oleh aparat keamanan adalah menghilangkan nyawa dan/atau kekerasan secara bersama-sama dan/atau pengania...