Tag: Alutsista

Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista ( PT TMI), Hingga Kepemilikan Lahan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista ( PT TMI), Hingga Kepemilikan Lahan

Diskusi Publik Mengukur Kinerja Kementerian Pertahanan: Dari Alutsista Bekas, Pihak Ketiga dalam Pengadaan Alutsista (PT TMI), hingga Kepemilikan Lahan Husein Ahmad (Koordinator Program Reformasi Sektor Keamanan- Imparsial) Terdapat sejumlah permasalahan dalam pengadaan Alutsista di era Menhan Prabowo Subianto. Prabowo tidak mau terbuka terkait visi-misinya sebagai Menteri Pertahanan. Misalnya, dalam pemaparan visi-misi di awal masa jabatannya dilakukan secara tertutup di Komisi I, tidak ingin diketahui publik. Padahal isu pertahanan ini merupakan barang publik. Anggaran Kemhan bersumber dari Anggaran Negara dan pajak rakyat, jadi publik harus pantau. Di awal masa jabatannya sebagai Menhan, Prabowo Subianto juga pernah minta angggaran 1700 Triliun. Dia mau tarik anggaran ...
Imparsial Kritik Kinerja Prabowo Selama Jadi Menhan: Lucu Bin Konyol
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial Kritik Kinerja Prabowo Selama Jadi Menhan: Lucu Bin Konyol

Suara.com - Imparsial mengkritik kinerja calon presiden (capres) Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Mulai dari merahasiakan informasi pertahanan yang seharusnya diketahui publik hingga urusan Alutsista. Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan, sejak awal bertugas sebagai menhan, Prabowo seolah tidak ingin masyarakat mengetahui yang sudah dikerjakannya. Hussein kemudian mengambil contoh saat Kementerian Pertahanan (Kemhan) memaparkan visi-misi di Komisi I DPR RI. Hussein menyebut dalam pertama kalinya, pemaparan visi-misi Kemhan mendadak digelar secara tertutup. "Ketika di awal-awal dia menjabat sebagai menteri pertahanan, memang ada satu hal yang lucu bin konyol yaitu pertama kalinya pemaparan visi dan misi seorang menteri pertahanan di...
Menggugat Komponen Cadangan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Menggugat Komponen Cadangan

Selasa, 27 Juli 2021 20:55 WIB TEMPO.COM-Pada 22 Juli 2021, tim advokasi untuk reformasi sektor keamanan mengajukan gugatan judicial review Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara nomer 23 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu substansi yang diatur dalam undang-undang itu adalah mengenai pembentukan komponen cadangan pertahanan negara. Proses pembentukan undang-undang tersebut memang sejak awal telah mendapatkan kritik keras dari masyarakat sipil karena dibuat dalam waktu yang singkat yakni dibahas di akhir masa periode DPR 2014-2019. Pengesahan yang terburu-buru dan minim partisipasi publik itu sepertinya merupakan strategi Kementerian Pertahanan dalam mengegolkan undang-undang itu. Hampir sepuluh tahun lebih undang-undang ya...
Presiden Diminta Batalkan Rencana Anggaran Modernisasi Alutsista dari Utang
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Presiden Diminta Batalkan Rencana Anggaran Modernisasi Alutsista dari Utang

4 Juni 2021 HUKUMONLINE.COM--Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang merancang anggaran untuk sektor pertahanan dalam rangka modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp1.700 triliun. Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun oleh Kemhan. Anggaran sebesar Rp1.700 triliun itu rencananya akan diperoleh dari pinjaman luar negeri dan diperuntukkan untuk proses akuisisi alpalhankam, biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya bunga selama lima periode renstra dan dana kontingensi. Anggaran tersebut direncananya akan dialokasikan pada renstra 2020- 2024. Dengan kata lain, anggaran sebesar itu rencananya akan dihabiskan dalam waktu 2,5 tahun. Rencana ini ...
Muatan Politis pada Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadratriliun
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Muatan Politis pada Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadratriliun

Jumat 04 Jun 2021 15:32 WIB Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Agus Yulianto REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, peningkatan anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) hingga Rp 1,7 kuadratriliun berlebihan dan keluar dari skema minimum essential force (MEF). Selain itu, koalisi juga melihat hal tersebut kental akan dimensi politis menjelang pemilihan umum (Pemliu) 2024. "Koalisi menilai, peningkatan anggaran alutsista yang berlebihan serta keluar dari skema MEF ini adalah berlebihan, tidak beralasan, dan sangat kental dimensi politisnya," ujar salah satu perwakilan koalisi dari Centra Initiative, Al Araf, lewat keterangan pers, Jumat (4/6). Dia mengatakan, peningkatan anggaran di sektor pertahanan tersebut patut dic...
Indonesia Alami 18 Kecelakaan Alutsista Sejak 2015, LSM Imparsial Singgung Soal Anggaran
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Indonesia Alami 18 Kecelakaan Alutsista Sejak 2015, LSM Imparsial Singgung Soal Anggaran

Billy Mulya Putra- 5 Mei 2021, 09:40 WIB PIKIRAN RAKYAT - Saat ini, Indonesia masih diselimuti duka. Pasalnya di sektor pertahanan, KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam pada 26 April 2021 lalu dan seluruh awak kru kapal selam dinyatakan gugur. LSM Imparsial menyatakan kecelakaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) seperti yang dialami KRI Nanggala-402 bukan kali pertama terjadi. Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mencatat sejak 2015 hingga kini kecelakaan alutsista terjadi sebanyak 18 kali. Alutsista yang mengalami kecelakaan itu yakni lima pesawat, lima helikopter, enam kapal, satu artileri, dan satu kendaraan tempur. Dirinya pun menyebut kecelakaan itu merenggut korban dari pihak sipil sebanyak 86 orang. "Tidak hanya merenggut korban jiwa dari pihak TNI prajurit terbai...
Pemerintah Dinilai Sibuk Urus Non-militer Ketimbang Alutsista
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pemerintah Dinilai Sibuk Urus Non-militer Ketimbang Alutsista

CNN Indonesia | Rabu, 05/05/2021 03:42 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai pemerintah lebih sibuk mengurus hal yang bukan militer daripada memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Hal ini dikatakan terkait insiden karamnya KRI Nanggala-402. Kapal selam buatan Jerman itu diketahui sudah berusia lebih dari 40 tahun. Dia menyebut Pemerintah malah melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tak terlalu penting dan juga berpotensi menghabiskan anggaran cukup besar. Misalnya, komponen cadangan (Komcad) dan food estate. "Rekrutmen Komcad, dan bahkan sibuk pada tugas-tugas non-militer, seperti program cadangan logistik strategis nasional. Ini terlihat dari telah terbitnya sekitar 40 MoU antara TNI dan berbagai lembaga sipil untuk tug...
Diskusi Publik: Tenggelamnya Nanggala dan Problematika Modernisasi Alutsista
Aktivitas, Reformasi Sektor Keamanan

Diskusi Publik: Tenggelamnya Nanggala dan Problematika Modernisasi Alutsista

selasa 4 Mei 2021 Karamnya kapal selam KRI Nanggala-402 adalah tragedi yang menjadi lecutan bagi Indonesia. Tragisnya, kecelakaan alutsista ternyata rutin terjadi. Di Indonesia, sejak 2015, selalu ada kecelakaan alutsista setiap tahunnya dengan total 18 kejadian. Kecelakaan-kecelakaan tersebut telah merenggut 242 korban jiwa, termasuk 86 warga sipil. Mengapa ini terjadi dan apa yang perlu diubah? Pertanyaan itu kami coba jawab bersama rekan dan pakar-pakar dalamdiskusi ini.
Koalisi Desak Jokowi Bentuk Tim Audit Independen Alutsista
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Koalisi Desak Jokowi Bentuk Tim Audit Independen Alutsista

Gatra.com | 28 Apr 2021 02:23 Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim independen untuk melakukan audit independen terhadap seluruh alutsista di Indonesia. Koalisi sipil ini menyampaikan desakan tersebut melalui pernyataan yang diterima Gatra.com di Jakarta pada Selasa malam (27/4), menyikapi berbagai kecelakaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI, teranyar kapal selam Nanggala 402. "[Audit independen] khususnya [terhadap] alutsista yang sudah tua dengan melibatkan akademisi dan masyarakat sipil," demikian koalisi tersebut.Kemudian, mendesak pemerintah tidak menggunakan Alutsista yang sudah tua dan sudah berumur 20 tahun ke atas sampai hasil audit selesai dilakukan. Audit ha...
Insiden KRI Nanggala-402, Pengamat Dukung Modernisasi Alutsista
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Insiden KRI Nanggala-402, Pengamat Dukung Modernisasi Alutsista

Angga Laraspati - detikNews Selasa, 27 Apr 2021 19:07 WIB Jakarta detikNews-Insiden KRI Nanggala-402 meninggalkan bekas luka yang cukup mendalam bagi keluarga awak kapal dan pertahanan negara. Melihat hal tersebut, para pengamat mendukung pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan untuk melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Seperti yang disampaikan oleh Peneliti Senior Imparsial Anton Aliabbas dalam diskusi virtual dengan tema Meninjau Diplomasi Pertahanan. Ia mengatakan dengan adanya insiden tersebut sebaiknya ada dukungan dari masyarakat kepada Kemhan untuk meninjau rencana pembelian alutsista. "Sehingga tidak hanya mementingkan kuantitas, tapi juga mempertimbangkan kualitas alutsista yang kita beli. Tidak perlu glorifikasi kita negara pertama beli al...
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Koalisi Sipil Desak Audit Independen Alutsista
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Koalisi Sipil Desak Audit Independen Alutsista

Reporter: Egi Adyatama Editor: Amirullah Selasa, 27 April 2021 13:47 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan meminta agar pemerintah lebih transparan dalam pengadaan alutsista nasional. Langkah ini diperlukan terutama pasca tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di Perairan Utara Bali. Koalisi mengatakan kecelakaan yang terjadi pada alutsista nasional bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya sudah pernah ada pesawat tempur F-16 dan Hawk yang jatuh, pesawat angkut Hercules, helikopter MI-17, hingga tenggelamnya kapal angkut TNI. "Satu hal penting yang selalu luput diperhatikan dari setiap kecelakan alutsista adalah soal tata kelola perawatan dan pemeliharaan alutsista Indonesia. Padahal sangat mungkin masalah karut marutnya tata...
Pemerintah Diminta Fokus Modernisasi Alutsista TNI Ketimbang Bentuk Komponen Cadangan
Kabar, Reformasi Sektor Keamanan

Pemerintah Diminta Fokus Modernisasi Alutsista TNI Ketimbang Bentuk Komponen Cadangan

Kompas.com - 03/02/2021, 18:03 WIB Penulis Achmad Nasrudin Yahya | Editor Diamanty Meiliana JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko meminta pemerintah fokus memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI ketimbang membentuk komponen cadangan (komcad). "Yang perlu adalah kualitasnya, profesionalisme ditingkatkan, dan modernisasi alutsistanya," ujar Diandra dalam webinar bertajuk "Kritik Pembentukan Komponen Cadangan" yang digelar Imparsial, Rabu (3/2/2021). Selain memodernisasi alutsista, pihaknya juga menyarankan pemerintah supaya bisa membenahi kekurangan yang tengah dihadapi TNI. Misalnya, permasalahan profesionalitas dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) prajurit TNI. Menurutnya, hingga kini masih diperlukan perbai...
id_IDBahasa Indonesia